Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai konsep, tujuan, pengaturan, dan permasalahan dalam penyelenggaraan perkeretaapian di Indonesia serta mengetahui dampak dari pengaturan perkeretaapian terhadap monopoli Negara dan kondisi perkeretaapian saat ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data, diantaranya peraturan perundangan-undangan, buku, skripsi, desertasi, dan wawancara dengan ahli. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan, yaitu bahwa kondisi perkeretaapian saat ini telah sesuai dengan pengaturan penyelenggaraan perkeretaapian (baru) di Indonesia, namun identik dengan pengaturan penyelenggaraan perkeretaapian (lama). Hal ini dikarenakan undang-undang perkeretaapian baru yang mencabut monopoli Negara pada sektor perkeretaapian belum kunjung membuka masuknya pelaku usaha lain dalam menyelenggarakan perkeretaapian, serta Negara yang belum kunjung melepas kepemilikan sepenuhnya didalam PT. KAI (Persero) yang menyebabkan penyelenggaraan perkeretaapian hingga kini masih dikuasai oleh Negara. Dalam kaitannya dengan persaingan usaha, pencabutan monopoli Negara yang membuka peluang bagi pelaku usaha lain untuk turut menyelenggarakan perkeretaapian juga turut menjadikan sektor perkeretaapian saat ini mengarah kepada terselenggaranya persaingan usaha.

---

This research aims to determine the concept, purposes, regulations, and implementation of the railway operations in Indonesia and determine the impact of railways policy in state monopoly and the railway current conditions. This research is anormative legal research using data, such as legislation, books, thesis, desertation, and interviews with the expert. From this research, it is concluded that The condition of the railway is currently in line with new railway policy, but it seems identical to the old railway policy in Indonesia. This is because the new railway policy which repealed the state monopoly in the railway sector has not yet opened the entry of other business operators in running the railways, and the state that has not yet fully take ownership in PT. KAI (Persero) which led to railway operations are still controlled by the state. In relation to the fair competition, the repealed of state monopoly which opened up opportunities for other businesses to join the railways, make railway sector is currently leading the implementation of fair competition."

"ABSTRAKMenandai era baru penyelenggaraaan perkeretaapian di Indonesia dari sistem yang semula bersifat monopolistik menuju multioperator dengan memberikan peningkatan peran pemerintah daerah dan swasta dalam penyelenggaraan perkeretaapian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam penyelenggaraan perkeretaapian harus dipisahkan antara fungsi regulator dan operasional. Sehingga diperlukan pendelegasian fungsi operasional pada suatu lembaga yang bertindak sebagai manajer infrastruktur untuk memastikan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap semua bentuk usaha perkeretaapian serta dapat menjalankan, mengatur penyelenggaraan prasarana dan sarana dengan prinsip-prinsip komersial. Pengembangan perkeretaapian di Indonesia dapat dilakukan melalui pendekatan berbasis regional karena setiap wilayah memiliki layanan perkeretaapian dengan pangsa pasar yang berbeda-beda.

---

ABSTRACTMarking a new era operation railways in Indonesia from the former monopolistic system towards multioperator by increasing the role of local government and private sector in railway operation. The results of the study showed that the role of government should be separated between regulatory and operational functions. It necessary to delegate operational functions to other agency acting as an infrastructure manager in order to ensure fair competition between railway undertakings, to guarantee full transparency, non discriminatory access and supply of services. Also running a rail bussiness and facilities for commercial purposes. Railway development in Indonesia can be done through a regional because each region has a rail service with a different market share."

"Sejak awal dekade 70an, Jepang telah banyak berkontribusi dalam perkembangan perkeretaapian Indonesia melalui berbagai bantuan di bidang perkeretaapian. Salah satu wilayah yang moda perkeretapiaannya banyak mendapatkan bantuan dari Jepang adalah wilayah Jabodetabek. Dalam kurun waktu tahun 1982 hingga tahun 2000, Jepang banyak memberikan bantuan ekonomi dan teknis bagi perkeretaapian di wilayah Jabodetabek. Meskipun menguntungkan bagi perkembangan perkeretaapian di wilayah Jabodetabek, berbagai bantuan tersebut dianggap oleh banyak pihak sebagai bentuk diplomasi ekonomi Jepang di Indonesia yang cenderung lebih menguntungkan Jepang daripada Indonesia. Penelitian ini akan membahas tentang bantuan Jepang dalam perkeretaapian di wilayah Jabodetabek dalam kurun waktu 1982-2000 sebagai keberhasilan diplomasi Ekonomi Jepang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif melalui studi pustaka terhadap buku, jurnal ilmiah, artikel, berita, dan laporan pemerintah atau lembaga yang terkait dengan bantuan Jepang dalam perkeretaapian di wilayah Jabodetabek dari tahun 1982 hingga tahun 2000. Data-data yang sudah dikumpulkan dan dikurasi lalu dipaparkan untuk selanjutnya dianalisa menggunakan teori diplomasi ekonomi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan Jepang dalam perkeretaapian di wilayah Jabodetabek tahun 1982-2000 menjadi keberhasilan diplomasi ekonomi Jepang sebab Jepang berhasil menancapkan pengaruhnya di perkeretaapian Indonesia dan menguntungkan Jepang dari sisi ekonomi dan ekspor teknologi. 

---

Since the early 70s, Japan has contributed a lot to developing the Indonesian railways through various assistance in the railways sector. One of the areas where the railways sector has acquired various assistance from Japan is the Jabodetabek area. From 1982 to 2000, Japan provided numerous economic and technical assistance to railways in the Jabodetabek area. Although beneficial for the development of railways in the Jabodetabek area, those aids are considered by many as a form of Japanese economic diplomacy in Indonesia that tends to benefit Japan more than Indonesia. This study discusses Japan's assistance in the railways of the Jabodetabek area in the period 1982-2000 as a success of Japan's economic diplomacy in Indonesia. This study uses qualitative and descriptive methods through literature studies of books, scientific journals, articles, news, and reports from the government or institutions related to Japan's assistance in the railways of the Jabodetabek area from 1982 to 2000. Then, that data was curated and analyzed using the theory of economic diplomacy. The results of this study show that Japan's assistance in railways in the Jabodetabek area in 1982-2000 was a success of Japan's economic diplomacy due to Japan's succeeded in establishing its influence on Indonesian railways and benefited Japan from an economic and technological export."

"Penelitian ini membahas dampak belanja Pemerintah pada infrastruktur perkeretaaapian pada periode 2009-2012 khususnya sektor konstruksi-perkeretaapian terhadap PDB (output), faktor produksi, rumah tangga, dan sektor produksi. Penelitian ini menggunakan analisis social accounting matrix dengan pendekatan alat analisis accounting multiplier dan analisis jalur struktural. Penelitian dimulai dengan mendisagregasi sektor konstruksi menjadi konstruksi perkeretaapian dan konstruksi bukan perkeretaapian. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa dampak belanja infrastruktur atau konstruksi perkeretaaapian memberikan peningkatan pada PDB, faktor produksi, rumah-tangga dan sektor produksi lain. Analisis jalur struktural menunjukkan bahwa rumah-tangga penerima efek pengganda terbesar adalah golongan atas di kota. Sedangkan penerima efek pengganda terkecil adalah buruh tani yang menerima pengaruh hanya dari Tenaga Produksi, Operator Alat Angkutan, Manual dan Buruh Kasar di desa.

---

This study discusses the impact of government spending on railways infrastructure in the period 2009-2012, especially the railways construction sector to GDP (output), the factors of production, households, and the production sector. This study uses the output multiplier and structural path analysis within SAM method. The study began with the construction sector disaggregation into the railways construction and non-railway construction. The results show that the impact of railways infrastructure or construction expenditures provides an increase in GDP, use of production factors, households income, and ouput of other production sectors. SPA performed indicates that the highest multiplier effect to household is the high class in town. The lowest one is agricultural laborers who receive the influence from the use of Production Workers, Transport Operators, Manual and Unskilled Workers in the village."

"Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui dan meneliti tingkat kepuasan kerja karyawan di Direktorat jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Job Satisfaction Survey dari Spector dan analisis data menggunakan uji validitas, reliabilitas, analisis regresi berganda, t-test dan analisis nilai rata-rata. Berdasarkan hasil penelitian diketahui tingkat kepuasan berada pada kategori memuaskan. Ada lima dimensi dalam kategori memuaskan dan empat dimensi yang lain pada kategori ambivalen. Dari analisis regresi berganda diketahui seluruh dimensi memiliki korelasi signifikan dengan kepuasan kerja.

---

This study porpose is to know and examine the level of job satisfaction at Directorate General of Railway Ministry of Transportation. Method use to find the level of job satisfaction is Spector's job satisfaction survey (JSS) and data analysis using validity test, reliability test, multiple regression analysis, t-test and mean analysis. Based on the result it is known that the level of satisfaction is at satisfied category. There are five dimensions at satisfied category and the other four at ambivalent category. From the multiple regression analysis it is known that all of the dimensions have significant correlation with the job satisfaction."

"Kereta api di Indonesia telah dimonopoli oleh perusahaan milik negara sejak awal. UU No. 23 Tahun 2007 diperkenalkan untuk memberikan sektor swasta suatu kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengoperasian kereta api. Namun, kereta api adalah dianggap sebagai barang publik oleh karena itu distribusinya tidak dapat sepenuhnya dipindahkan ke sektor swasta. Karena itu, setiap sektor swasta harus berkomitmen a kemitraan dengan pemerintah melalui Kemitraan Pemerintah-Swasta untuk berpartisipasi di sektor kereta api. Penelitian ini membahas tentang bentuk-bentuk publik-swasta kemitraan di sektor perkeretaapian, penerapan kemitraan publik swasta di Indonesia Filipina dan Inggris, dan penerapan kemitraan publik-swasta dalam pengoperasian operator kereta api swasta. Metodologi penelitian yang diterapkan di PT Penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan sumber sekunder sebagai rujukan. Studi literatur digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data. Menurut hukum, bentuk Kemitraan publik-swasta yang dapat diterapkan pada sektor kereta api adalah konsesi, kerja sama pemanfaatan, build-operasikan-transfer dan bangun-transfer-operasikan, dan penyediaan infrastruktur, dengan konsesi pada penggunaan infrastruktur kereta api sebagai bentuk kemitraan yang mampu memfasilitasi operator kereta api swasta. Kereta api di Filipina dan Inggris telah menggunakan transfer sewa-bangunan dan waralaba untuk mengembangkan kereta api mereka. Pada akhirnya, pengoperasian kereta api swasta operator dianggap sebagai kemitraan publik-swasta jika operator swasta menggunakaninfrastruktur milik publik.

---

Railroads in Indonesia have been monopolized by state-owned companies from the start. UU no. 23 of 2007 was introduced to give the private sector an opportunity to participate in railroad operations. However, the train isconsidered to be public goods therefore their distribution cannot be fully transferred to the private sector. Therefore, each private sector must commit to a partnership with the government through the Public-Private Partnership to participate in the railroad sector. This study discusses forms of public-private partnership in the railroad sector, the application of private public partnerships in Indonesia, the Philippines and the United Kingdom, and the application of public-private partnerships in the operation of private train operators. The research methodology applied at PT. This research is a normative juridical method with secondary sources as a reference. Literature studies are used as a tool to collect data. According to the law, the forms of public-private partnership that can be applied to the railroad sector are concessions, cooperative use, build-operate-transfer and build-transfer-operate, and infrastructure provision, with concessions on the use of railroad infrastructure as a form of capable partnership facilitate private train operators. Train in the Philippines and the United Kingdom have used rental-building and franchise transfers to develop their trains. Ultimately, the operation of a private railroad operator is considered a public-private partnership if the private operator uses publicly owned infrastructure."

"Separasi vertikal merupakan salah satu langkah yang dapat diambil untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dalam sektor perkeretaapian. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara yuridis terkait implementasi separasi vertikal layanan perkeretaapian di Indonesia dan Inggris, serta mengevaluasi apa yang dapat diambil dari kasus perkeretaapian di Inggris untuk diterapkan di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa di Inggris, separasi vertikal sudah diterapkan secara institusional untuk menciptakan kompetisi dalam sektor perkeretaapian. Sementara itu, di Indonesia, meskipun telah meninggalkan kompetisi monopoli tunggal melalui UU 23 Tahun 2007, persaingan masih belum optimal. Masih banyak hal yang perlu diperkenalkan terutama pemisahan vertikal sebagai prekursor dari kompetisi, derajat kompetisi, dan peran swasta. Oleh karena itu, untuk mengetahui dan belajar dari kasus perkeretaapian di Inggris, penelitian ini menyarankan agar Indonesia dapat memperhatikan apa yang dapat diambil dari kasus tersebut untuk dijadikan implementasi di Indonesia. penelitian ini juga membahas Indonesia meningkatkan kompetisi dan mengakomodirnya melalui mekanisme tender, penunjukan langsung, dan penugasan, sementara Inggris memiliki badan regulator kereta api yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah untuk mengatur kompetisi yang sehat diantara perusahaan operator kereta api. Kedua negara juga memiliki perbedaan dalam pengaturan terkait dengan peran swasta dalam sektor perkeretaapian, dengan Indonesia masih belum optimal dalam mengakomodir peran swasta, sedangkan Inggris telah memberikan peran aktif kepada swasta.

---

Vertical separation is one step that can be taken to create healthy competition in the railway sector. This research aims to review the legal aspects of the implementation of vertical separation of railway services in Indonesia and United Kingdom, and to evaluate what can be taken from the railway case in United Kingdom to be applied in Indonesia. This research found that in United Kingdom, vertical separation has been institutionally applied to create competition in the railway sector. Meanwhile, in Indonesia, although it has left a single monopoly competition through Law No. 23 of 2007, competition is still not optimal. There are still many things that need to be introduced, especially vertical separation as a precursor to competition, the degree of competition, and the role of the private sector. Therefore, to learn from the railway case in United Kingdom, this research suggests that Indonesia can pay attention to what can be taken from the case for implementation in Indonesia. This research also discusses how Indonesia can increase competition and accommodate it through tendering mechanisms, direct appointments, and assignments, while United Kingdom has a railway regulatory body that is an extension of the government to regulate healthy competition among railway operators. Both countries also have differences in regulations regarding the role of the private sector in the railway sector, with Indonesia still not optimal in accommodating private sector participation, while United Kingdom has given an active role to the private sector."

"Saat ini fasilitas transportasi umum di Jakarta masih tertinggal jauh bila dibandingkan dengan negara seperti Singapura yang transportasi umumnya benar-benar terintegrasi sehingga banyak masyarakat Indonesia yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Pemerintah Indonesia sudah mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Induk Transportasi (RIT) Jakarta 2019-2039 dan Rancangan Rencana Induk Perkeretaapian Perkotaan (RIPP) tahun 2021, dimana sudah direncanakan beberapa trase angkutan umum berbasis rel berupa MRT dan LRT serta beberapa trase yang belum ditentukan moda transportasinya yang mana trase-trase tersebut akan menjadi bagian dari jaringan Perkeretaapian Perkotaan Jakarta (PPJ). Beberapa rute yang belum ditentukan moda transportasinya perlu dikaji lebih lanjut untuk dapat ditentukan moda apa yang paling cocok untuk trase tersebut, dan juga perlu dikaji kelayakannya.

---

Indonesia public transportation still left behind Singapore which has integrated public transportation, that caused many Indonesian people prefer to use their own vehicle. Indonesia government have prepared Rancangan Peraturan Daerah Rencana Induk Transportasi (RIT) Jakarta 2019-2039 and Rancangan Rencana Induk Perkeretaapian Perkotaan (RIPP) tahun 2021, that have already planed several rail-based public transport routes such as MRT, LRT, and several routes for which the mode of transportation has not been determined that will be the part of Perkeretaapian Perkotaan Jakarta (PPJ) system. Several routes which the mode of transportation has not been determined need to studied further for determining which most compatible mode for the route, and need to review the feasibility."

"Keselamatan perkeretaapian merupakan keadaan selamat dalam penyelenggaraan perkeretaapian sehingga terhindar dari suatu kecelakaan yang menimbulkan kerugian baik secara material maupun korban jiwa. Menurut data statistik Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bahwa kecelakaan kereta api di Indonesia paling banyak disebabkan oleh faktor prasarana yaitu sebesar 69% dari total seluruh faktor penyebab utama kecelakaan. Dengan melihat faktor tersebut maka mitigasi dalam mengurangi kecelakaan dapat diprioritaskan pada faktor prasarana. Berdasarkan laporan investigasi KNKT nomor 19.03.01.02 tahun 2019 menyatakan bahwa kecelakaan jenis anjlokan yang terjadi memiliki faktor berkontribusi yaitu permasalahan pada prasarana jalan rel berupa iregularitas dalam bentuk skilu dinamis. Pendeteksian iregularitas terutama skilu di Indonesia dilakukan pada proses pemeliharaan jalan rel menggunakan kereta api khusus dengan waktu tertentu sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama apabila harus menunggu siklus pemeliharaan jalan rel. Di sisi lain perkembangan teknologi digital kian pesat sehingga dapat memecahkan berbagai permasalahan terutama dalam membuat sistem yang mampu menjawab persoalan di lapangan. Sistem yang akan dibuat adalah suatu sistem pendeteksi dini apabila terjadi iregularitas jalan rel berupa skilu yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan kereta api. Sistem akan memberikan notifikasi kepada pengguna ketika sistem mendeteksi adanya skilu dinamis melebihi ambang batas. Dari hasil pengujian pengukuran sistem yang telah dilakukan maka diperoleh bahwa endpoint 1 menunjukkan hasil perbedaan pengukuran sebesar 6.16% terhadap alat ukur existing. Endpoint 2 menunjukkan hasil perbedaan pengukuran sebesar 6.14% terhadap alat ukur existing. Untuk pengujian notifikasi peringatan dini menunjukkan bahwa sistem dapat berhasil menyampaikan 100% notifikasi peringatan dini dan tidak terdapat false alarm pada pengujian. Dari hasil analisis nilai keekonomian didapatkan bahwa sistem yang diimplementasikan memiliki nilai material 1,128% lebih mahal dari alat existing.

---

Railway safety is a state of safety in the operation of the railway so as to avoid an accident that causes material and loss of life. According to statistical data from the National Transportation Safety Committee (KNKT) that train accidents in Indonesia are mostly caused by infrastructure factors, which are 69% of the total factors that cause accidents. By looking at these factors, mitigation in reducing accidents can be prioritized on the infrastructure factor. Based on the KNKT investigation report number 19.03.01.02 of 2019 stated that the type of slump accident that occurred had a contributing factor, namely problems with rail infrastructure in the form of irregularities in the form of dynamic skids. Detection of irregularities, especially skilu in Indonesia, is carried out in the process of maintaining rail roads using special trains with a certain time so that it takes a long time if you have to wait for the rail road maintenance cycle. On the other hand, the development of digital technology is increasingly rapid so that it can solve various problems, especially in creating systems that are able to answer problems in the field. The system that will be made is an early detection system in the event of an irregularity of the rail road in the form of skilu which has the potential to cause a train accident. The system will notify the user when the system detects that a dynamic skill exceeds the threshold. From the results of the system measurement test that has been carried out, it is obtained that endpoint 1 shows the results of the measurement difference of 6.16% against the existing measuring instrument. Endpoint 2 shows the results of the measurement difference of 6.14% against the existing measuring instrument. For early warning notification testing, it shows that the system can successfully deliver 100% early warning notifications and there are no false alarms in the test conducted. From the analysis of the economic value, it was found that the implemented system has a material value of 1.128% more expensive than existing measurement tools."

"DKI Jakarta merupakan Ibukota di Indonesia dengan tingkat kemacetan tertinggi ke 10 di dunia bedasarkan traffic index 2019. Selain itu, berdasarkan World Air Quality Report pada tahun 2019 menunjukan konsentrasi tingkat polusi udara di DKI Jakarta 49,4 g dan menempati urutan ke-5 polusi udara tertinggi di dunia. Dalam suatu perkotaan dengan tingkat mobilitas yang cukup tinggi saat ini sangat perlu dilakukan penilaian terhadap tingkat efisiensi dari infrastruktur transportasi yang berkembang. Dimana tingkat efisiensi ini merupakan faktor yang diperhatikan dalam pembangunan infrastruktur. DKI Jakarta saat ini sedang dalam proses pembangunan infrastruktur kereta yang direncanakan dapat menunjang sistem transportasi. Permasalahan yang muncul dengan pembangunan kereta yang ada saat ini adalah apakah pembangunan sudah didasarkan dengan prinsip keberlanjutan baik secara kinerja maupun tingkat pelayanannya. Dengan begitu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi kinerja dan pelayanan infrastruktur transportasi berbasis rel di DKI Jakarta terhadap indikator keberlanjutan dari transportasi berbasis rel. Pada evaluasi ini selanjutnya dipetakan untuk mendapatkan alternatif rekomendasi untuk meningkatkan tingkat keberlanjutan pada transportasi kereta yang ada di DKI Jakarta. Pada pertama dilakukan detail literatur review dari paper yang berfokus kepada indikator keberlanjutan transportasi massal berbasis rel maupun transportasi umum lainnya dan upayanya untuk meningkatkan keberlanjutan. Dari indikator yang didapat kemudian dilakukan penilaian antara kondisi transportasi berbasis rel yang ada saat ini terhadap indikator keberlanjutan yang diteliti, penilaian ini dilakukan oleh responden sampel pengguna transportasi yang ada di DKI Jakarta dan beberapa unit kerja pelaksana dalam perencanaan, pembangunan maupun pengoperasian transportasi massal berbasis rel untuk mengetahui pembobotan tiap indikator dan penilaian transportasi itu sendiri. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan pemetaan pembobotan dengan metode AHP dan penilaian dengan metode scoring. Penelitian ini menawarkan hasil bahwa aspek kinerja jaringan dan tingkat pelayanan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap penilaian tingkat kepentingan penumpang dalam preferensi pemilihan transportasi dan memberikan rekomendasi alternatif untuk meningkatkan sistem persinyalan dalam upaya menambah kapasitas dan mengembangkan Kawasan transit (Transit Oriented Development) untuk meningkatkan integrasi antar moda.

---

DKI Jakarta is the Indonesia's capital city with the 10th highest level of congestion rate in the world based on the 2019 traffic index. Other than that based on World Air Quality Report in 2019 showed DKI Jakarta's air pollutant concentrate 49.4 µg and the 5th highest of air pollutant in the world. In the urban city nowadays the mobility rate is high enough and the efficiency for sustainability assessment in transport infrastructure development is needed. This efficiency is the important key for sustainable infrastructure development. DKI Jakarta currently in the process for construct the railway infrastructure to support the transportation system. The problems appearing is the railway infrastructure networks and the service in DKI Jakarta already planned based on sustainability indicators or not. Therefore, the aims of this research is to make the evaluation of railways infrastructure networks performance and services in DKI Jakarta regards on the railway sustainability key factors. Further evaluation will be used railway sustainability assessment framework and offers some of alternative solution to improve the railway transportation sustainability in DKI Jakarta. First, a detailed literature review of the paper focuses on Indicators of the sustainability indicators and it’s effort to improve railway sustainability, published on scientific journal in period 2011 until 2021. Regarding the indicators obtained, an assessment then carried out by respondents from a sample of transportation users in DKI Jakarta and the implementing works units in planning, building and operating railway transportation. The way to determine the weighting of each indicator and the transportation assessment use the AHP method and make an assessment by the scoring method. This research result offers the networks performance and service rate impact to the sustainability aspect and the passenger importance rate for using the railway transportation in DKI Jakarta and the alternative way to improve signaling system and increase the capacity. Also, the alternative way to increase the integration of mode is developing transit oriented area in the station area."