Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan pada hakekatnya adalah usaha untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendapatan perkapita dan memperluas lapangan kerja. Agar pembangunan mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan diperlukan peran serta masyarakat. Adanya kesadaran akan pentingnya peran serta masyarakat dan pembangunan perekonomian yang berakar pada kekuatan masyarakat maka pemerintah kemudian berupaya untuk menerapkan suatu kebijakan melalui perancangan berbagai program pembangunan yang melibatken masyarakat sebagai salah satu komponennya. Sebagal salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam program pembangunan yaitu dengan menerapkan suatu kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) yang salah satunya dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah selama 3 tahun.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan Program P2MPD serta menganalisis pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat. Untuk lebih mengetahui bagaimana proses pelaksanaan program tersebut maka penelitian yang dilakukan adalah dengan mengambii salah satu kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah yang menerima alokasi program tersebut sebagai obyek studi. Lokasi yang dipilih sebagai obyek penelitian yaitu Kecamatan Seputih Mataram yang terletak di bagian timer wileyah Kabupaten Lampung Tengah. Dipilihnya kecamatan ini sebagai obyek studi karena walaupun herjarak re/atif dekat dengan ibukota kabupaten namun basil pembangunan yang tercermin dari ketersediaan sarana dan prasarananya masih dirasa sanget minim apabila dibandingkan dengan ketersediaan sarana den prasarana ibukota kabupaten.Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder mengenai pelaksanaan Program P2MPD yang dianalisa secara deskriptif. Hasil analisa yang diperoleh kemudian dijadikan dasar dalam mengkaji pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan metode Analitycal Hierarchy Proses (AHP) yang didasarkan pada persepsi pars responden ekspert.Hasil analisa menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan Program P2MPD di Kabupaten Lampung Tengah, terutama di Kecamatan seputih Mataram belum dapat berjalan dengan optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai kendala/permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaannya. Walaupun demikian,. ban yak segi positif yang dapat diambil dan bermanfaat dengan dilaksanakannya Program P2MPD sebagai salah satu program pemerintah.Pelaksanaan Program P2MPD di lokasi studi telah barhasil dalam menciptakan dan meningkatkan proses pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Di samping itu Program P2MPD berhasil dalam meningkatkan peran organ isasi masyarakat desa melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Dengan dilaksanakannya Program P2MPD, fungsi sarana dan prasarana ekonomi pedesaan lebih meningkat sehingga ha! ini merupakan salah satu keberhasilan pemerintah dalam mempercepat pembangunan di daerah terutama di kampung-kampung tertinggal.Program P2MPD yang merupakan media bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya telah berhasil membangkitkan peranserta masyarakat dalam pembangunan. Meskipun masyarakat merupakan tokoh sentral dari pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, namun peran fasilitator masih tetap dibutuhkan. ICeberadaan fasilitator ini dikaitkan dengan kemampuan masyarakat yang diberdayakan yang relatif masih sangat terbatas yang masih tetap membutuhkan pendampingan balk dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun tahap perneliharaan.Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode AHP diperoleh hasil bahwa kebijakan pemberdayaan masyarakat yang optimal dalam pelaksanaan pembangunan di daerah dapat terwujud apabila target kemandirian masyarakat dapat dicapai. Apabila ditinjau dari sisi kendala, maka kendala yang dihadapi dan perlu mendapat perhatian adalah mengenai kualitas masyarakat yang diberdayakan. Oleh karena itu pelaku yang paling berpengaruh dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah aparat pemerintah yang berperan selaku penentu kebijakan. Jadi walaupun program yang dijalankan oleh pemerintah menempatkan masyarakat sebagai tokoh sentral pembangunan, namun peran pemerintah tetap diperlukan sebagai penga was atau pembina dalam mengatasi kondisi yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Menurut hash analisa dari persepsi responden ekspert, bahwa strategi yang paling diprioritaskan agar kebijakan tersebut dapat terwujud adalah mendorong partisipasi aktif masyarakat, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pada tahap pemeliharaan dan pengawasan.Dari hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa jika peran masyarakat lebih dipentingkan maka hat ini tidak akan mengubah strategi prioritas, yang berarti bahwa mendorong partisipasi aktif masyarakat tetap merupakan prioritas utama. Demikian juga apabila pendapat responden dari pihak akademisi dianggap lebih berpengaruh dibanding pendapat responden lain, make hash anatisis menunjukkan bahwa tidak ada perubahan strategi prioritas. Hal ini berbeda apabila pendapat responden dari pihak pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh pihak Bappeda lebih dipentingkan dibanding pendapat responden lain. Menurut Bappeda, strategi yang diutamakan adalah melaksanakan program pembangunan secara berkelanjutan agar kebijakan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai dengan optima!. Hal ini berkaitan dengan target yang dinarapkan tercapai dari sudut pandang Bappoda dan juga dikaitkan dengan penitikberatan sasaran kegiatan Program P2MPD, yaitu terciptanya akses sarana dan prasarana ekonomi pedesaan."

"The purpose of this research is to identity the dynamic of policy process at village level, as well as the forms of the policy process itself. This qualitative research look four villages in Sub-district of Padang Cermin as purposive sampling. The research showed that the policy process at four villages represented a policy community because it was encauraged by their cultures, their common values and norms which expressed in their daily life."

"Pusat komunitas adalah ruang publik bagi komunitas untuk melakukan aktivitassosial, berinteraksi, rekreasi, dan menyalurkan hobinya yang dalam beberapa kasusdapat menanggulangi permasalahan sosial. Beberapa kajian membahas aspek fungsionalpusat komunitas dari segi pelayanan sosial karena manfaat fungsionalnya, tetapipembahasan mengenai pusat komunitas tidak dapat dilihat dari pelayanan sosial saja.Tulisan ini melihat pusat komunitas, melalui studi kasus RPTRA Kenanga, Cideng,Jakarta Pusat, memiliki aspek disfungsional yang menimbulkan eksklusivitas melaluikontestasi memori kolektif antara Pemerintah dan Masyarakat. Dengan menggunakankerangka analisis yang mengacu pada konsep ruang publik dan memori kolektif, tulisanini melihat perubahan sebelum adanya pusat komunitas yang berupa kepemilikan privatdan setelah adanya pusat komunitas yang membentuk memori kolektif baru berupakepemilikan publik. Dari studi kasus di RPTRA Kenanga, tulisan ini menunjukkanbahwa pembentukan memori kolektif baru menyebabkan kontestasi memori kolektifantara negara (pemerintah provinsi DKI Jakarta)dan masyarakat (warga sekitar RPTRAKenanga) yang kemudian menimbulkan eksklusivitas di ruang publik tersebut.Community center is a public space for the community that has a function for socialactivities, such as recreation and interaction, which in particular cases may diminishsocial problems. This study want to examines community center as Public Space and itsmemory collective to see the relevance of the theory and its significance to urban policy.The method of this article is qualitative using case study of Children-Friendly IntegratedPublic Space-Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kenanga, Cideng,Central Jakarta. This article argues there has been a dysfunctional aspect that resultsin exclusiveness through collective memory contestation between the Government andLocal Community. The study find that other than the changes from private property topublic property, the establishment of RPTRA Kenanga creates new collective memorythat has resulted in collective memory contestation between the government of DKIJakarta and the local people, which led exclusivity in the public space."

"Penelitian ini membahas mengenai program Desa Siapsiaga yang diinisiasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Program ini merupakan upaya pencegahan terorisme dan radikalisme berbasis masyarakat yang dilakukan di wilayah pedesaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama dan dilengkapi dengan hasil wawancara dengan perancang program yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Formulasi program Desa Siapsiaga juga dianalisis melalui pendekatan kebijakan top-down. Analisis pelaksanaan program ini menggunakan community crime prevention dan kritik atas teori tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa formulasi program Desa Siapsiaga diinisiasi oleh organisasi pemerintah tingkat tinggi sehingga melupakan keterlibatan masyarakat dalam tahap awal program ini. Meskipun pelaksanaan program ini melibatkan masyarakat, terdapat berbagai kekurangan di dalamnya sehingga menimbulkan berbagai kritik.

---

This research discusses the Desa Siapsiaga program initiated by the National Counterterrorism Agency. This program is one of community-based initiatives aimed at preventing terrorism and radicalism in rural areas. The formulation of the Desa Siapsiaga program is analyzed through a top-down policy approach. The implementation of this program is analyzed using community crime prevention and critiques of this theory. The analysis shows that the formulation of the Desa Siapsiaga program was initiated by high-level government organizations, thus overlooking community involvement in the early stages of this program. Although the implementation of this program involves the community, there are various shortcomings that have led to criticism."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Indonesia Sehat denganpendekatan keluarga PIS-PK di Kabupaten Bandung tahun 2017. Proses implementasikebijakan dilihat dari unsur proses kebijakan, komunikasi, ketersediaan sumberdayatenaga, biaya, fasilitas yang dibutuhkan, proses disposisi, dan struktur birokrasi ditingkat dinas kesehatan dan di puskesmas. Selain itu peneliti juga menganalisa faktorkondisi sosial, ekonomi dan politik terkait peran dan dukunganstakeholder terhadapimplementasi program keluarga sehat ini. Desain penelitian ini adalah penelitiankualitatif dengan metode deskriptif eksploratif. Penelitian ini dilaksanakan di dinas kesehatan dan 12 puskesmas percontohan di wilayah Kabupaten Bandung. Metode pengambilan data menggunakan metode wawancara mendalam dan focus group discussion FGD kepada beberapa informan yang dipilih purposif sampling, informan dari dinas kesehatan dan puskesmas serta melakukan trianggulasi data dengan telaahdokumen. Hasil penelitian didapatkan bahwa disposisi dan persepsi yang kurang dari pengambil keputusan key decision maker di dinas kesehatan mengakibatkan kurangnya dukungan dan komitmen sehingga memberikan dampak kurangnya komunikasi, tidak berjalannya koordinasi, dan tidak jelasnya struktur birokrasi. Kurangnya komunikasi di dinas kesehatan mempengaruhi proses perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan sampai monitoring evaluasi. Komunikasi yang kurang efektif mempegaruhi keterlibatan lintas sektoral di tingkat Kabupaten Bandung. Implementasi program keluarga sehat di puskesmas tidak berjalan optimal. Hambatan utama implementasi di puskesmas karena keterbatasan tenaga dan anggaran. Meskipun sebagian besar puskesmas percontohan sudah melaksanakan beberapa tahapan pelaksanaan program, dari target pendataan keluarga yang ditetapkan sebesar 30 ditahun 2017, hasil cakupan sementara hanya mampu mencapai kurang dari 5. Disposisi dan komunikasi menjadi faktor yang sangat mempengaruhi implementasi program di tingkat dinas kesehatan. Sedangkan faktor ketenagaan dan pembiayaan merupakan faktor penghambat utama implementasi program ditingkat puskesmas. Persepsi dan sikap dari organisasi profesi PPNI dan IBI dan institusi pendidikan terkait program ini cukup baik dan mendukung. Studi ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan kepada dinas kesehatan untuk meningkatkan manajemen program terutama dalam proses komunikasi, koordinasi, perencanaan dan pembiayaan dan distribusi tenaga kesehatan dalam implementasi program.

---

Aim. This thesis aims to analyze the policy implementation of the Indonesian HealthProgram with Family Approach PIS PK in Bandung Regency in 2017. The process of policy implementation is seen from the elements of policy process, communication, availability of resource,manpower, cost, facilities needed, disposition process and bureaucracy structure at the the Health Center Office and the community health center. This study is also to analyze social, economic, and political factors related to the role and support of stakeholders towards the implementation of the program. Methods. This study was a qualitative research with descriptive design. This research was conducted in the the Health Center Office and twelve community health centers in Bandung Regency area. Data were collected using in depth interview and Focus Group Discussion FGD with informants from those institutions selected using purposive sampling. Data triangulation with document review was performed to ensure the trustworthiness.

Results. The result of the research showed that lack of disposition and perception of key decision makers inthe Health Center Office levelresulted in the lack of support and commitment, which caused of lack of communication, coordination and clarity of bureaucratic structure. The lack of communication at the level of the Health Center Office affected the process of planning, financing, implementation and evaluation as well as influenced cross sectoral engagement at Bandung district level. The implementation of health family program at the community health center was not optimal. The main obstacles to the implementation were limited manpower and budget. Although most community health centers had implemented several stages of program implementation, however, from 30 of the target of the program in 2017, the coverage only reached less than 5.

Conclusion. Disposition and communication were the main factors affecting the implementation of programs at the Health Center Office level. While manpower and financing were the main factors inhibiting the implementation of the program at the community health center level. However, perceptions and attitudes of professional organizations Indonesian National Nurses Association and Indonesian Midwifery Association and the educational institutions related to this program were quite good and supportive.This study recomend to health center office to improving of communication and coordination in Bandung District level and re organizing and distributing of manpower such as nurse, midwifery, public health, sanitarian, and nutritionist to support this program."

"How do trees help reduce violence? What do roads have to do with chronic disease? Prevention Diaries illuminates the unexpected (yet foreseeable) things that shape peoples health and provides the keys to realizing vitality and well-being in the United States. The author draws on thirty-plus years of experience to build the case for prioritizing health throughout society. From healthcare to business practices, urban development to agriculture, the book demonstrates that many of the illnesses and injuries that burden the United States are entirely preventable through common-sense solutions. Prevention Diaries provides effective alternatives to the United States reliance on a healthcare system that focuses on sickness and treatment and explains how health happens in communities and homes, not just at the doctors office. The US system is in crisis precisely because it systematically neglects prevention and wellness. This requires shifting the way society perceives and approaches health, exposing the overreliance on individual solutions rather than taking action to prevent disease and injury before they occur. Diaries shows why prevention is the solution. Telling individuals to be healthier wont succeed if they live and work in unsafe places that promote unhealthy products and behaviors. Working together to support community solutions that increase opportunities for health and safety-like safe access to parks and healthful housing-sets the foundation for a healthier country. Diaries makes it clear that as the United States works to ensure everyone can access medical services, it also must make health, not just healthcare, universally accessible and available."

"Terdapat banyak tantangan bagi upaya pemberantasan terorisme di Indonesia. Pada tahun 2021, di Provinsi Sulawesi Tengah, terjadi operasi terhadap kelompok teroris bernama Mujahidin Indonesia Timur (MIT) melalui pendekatan keras yang dilakukan oleh Satgas Penanggulangan Terorisme Indonesia. Butuh waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya dan tampaknya, ada masalah penting lainnya. Artinya masyarakat takut memberikan informasi penting tentang kelompok teroris tersebut kepada aparat penegak hukum. Situasi khusus ini menyulitkan gugus tugas anti teror untuk bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana realitas Tingkat partisipasi masyarakat dalam membantu petugas. Permasalahan ini akan dikaji dalam perspektif Kriminologi tentang bagaimana partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi kontra-terorisme. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap petugas dan masyarakat yang pernah bertemu langsung dengan buronan kelompok teroris di Sulawesi Tengah. Dari penelitian ini, setidaknya dapat menunjukkan bahwa kontra-terorisme tidak hanya mementingkan upaya represif akan tetapi harus mendahulukan keselamatan dari masyarakat.

---

There are many challenges for Indonesia's counter-terrorism effort. In 2021, Province of Central Sulawesi, there is an operation toward a group of terrorists called Mujahidin Indonesia Timur (MIT) through hard approach by Indonesian Counter-terrorism task force. It takes many years to be done and apparently, there is another essential issue. That is, people were afraid to give important information about that terrorist group to law enforcement authorities. This research is aiming to explore how far society actually do the participation to assist CT taskforce. This particular situation gives a hard time for the CT taskforce to work on. All of the matters above will be studied by Criminology's perspective about how public participation could affect counter-terrorism. This research will be using a qualitative approach by gathering all essential information, interview and literature studies. The result was pretty clear that fear of terrorism might affect public participation. This research could present that countering the terrorism is not all about repressive act but most important thing is sense of security and protection to society."