Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Negara ? Negara ASEAN terutama Negara Indonesia berkaitan dengan tarif yang diberlakukan dalam bidang perdagangan yang terdapat dalam Common Effective Preferential Tarriff Agreement. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode pendekatan yuridis normatif karena penelitian hukum ini menggunakan data dari bahan-bahan pustaka (data sekunder) yang berkaitan dengan skema CEPT-AFTA. Spesifikasi penulisan adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secara rinci, menyeluruh, dan sistematis mengenai kenyataan yang terjadi, yaitu mengenai pelaksanaan serta perlindungan hukum terhadap Negara ? Negara anggota ASEAN yang menyetujui CEPT Agreement. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Skema CEPT yang diterapkan dalam AFTA, sudah cukup banyak memberikan keuntungan, namun masih belum secara maksimal dapat diterapkan oleh Negara ? Negara anggota ASEAN karena masih kurangnya pengawasan terhadap barang yang masuk yang berkaitan dengan bidang perdagangan.

---

This thesis discusses the implementation to know the legal protection of the States of ASEAN countries especially Indonesia relating to the tariffs in force in the field of trade contained in the Common Effective Preferential Tarriff Agreement. The methods used in the writing of this thesis is the juridical normative approach method due to this legal research using data from library materials (secondary data) with regard to the scheme of the CEPT-AFTA. Descriptive writing is analytical specifications, which give an overview in detail, thorough, and systematic about the fact happened, which regarding the implementation of legal protection against the States of ASEAN member countries that approved the CEPT Agreement. The results illustrate that the CEPT Scheme applied in AFTA, already pretty much give you an advantage, but still not optimally can be applied by the States of ASEAN member countries because of lack of supervision of incoming goods related to the field of trade.

Abstrak :
Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia adalah hal yang esensial, komunikasi memainkan peran penting dalam meyakinkan masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Komunikasi kredibel berdasarkan fakta dan yang terarah dan terorganisir dari hulu ke hilir adalah hal yang diharuskan dalam melakukan komunikasi krisis selama pandemi. Penyampaian pesan pentingnya vaksin covid-19 dilakukan oleh media. Pada penelitian ini ingin melihat proses transfer antar informasi yang dilakukan oleh media ke sesama media dalam menyebarkan informasi vaksin covid-19. Dengan menggunakan konsep Intermedia Agenda Setting penelitian ini mengungkapkan adanya media sentral yang dapat dijelaskan melalui konsep preferential attachment dalam jaringan. Penelitian ini menggunakan alat big data dengan mengumpulkan lebih 10,000 artikel pada rentang Agustus 2020 hingga Januari 2021. Hasil sampel tersebut kemudian dianalisis menggunakan Social Network Analysis dan Analisis Isi sintaksis yang mampu menggambarkan struktur jaringan intermedia agenda setting penyebaran informasi digital vaksin covid-19 di Indonesia, media sentral dalam jaringan dan penonjolan topik vaksin covid-19 yang dilakukan oleh kelompok-kelompok media konglomerasi dalam jaringan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa dalam jaringan digital terdiri online tribal bureaucracy berupa hireaki dan Cyber Chief berupa media legasi yang mempengaruhi informasi vaksin covid-19 di Indonesia, temuan menarik dalam penelitian ini adalah ditemukannya media karismatik yang mampu menjadi media sentral dalam publikasi vaksin Covid-19 di Indonesia. ......The implementation of the COVID-19 vaccination in Indonesia is important, communication plays an important role in convincing the public to do vaccination. Credible communication, based on facts and being directed and organized from upstream to downstream is what is required in conducting crisis communication during a pandemic. The media conveys the message of the importance of the covid-19 vaccine. In this study, researcher want to see the process of transferring information between the media to fellow media in disseminating information on the covid-19 vaccine. By using the concept of Intermedia Agenda Setting, this research reveals the existence of a central media which can be explained through the concept of preferential attachment in the network. This study uses big data tools by collecting more than 10,000 articles in the range of August 2020 to January 2021. The sample results are then analyzed using Social Network Analysis and Syntactic Content Analysis which is able to describe the structure of the intermedia network, the agenda setting the digital information dissemination of the covid-19 vaccine in Indonesia, central media in the network and the promotion of the covid-19 vaccine topic by conglomerate media groups in the network. The results of this study illustrate that in a digital network consisting of online tribal bureaucracies in the form of Hierarchy and Cyber Chief in the form of legacy media that affect information on COVID-19 vaccines in Indonesia, an interesting finding in this study is the discovery of charismatic media that is able to become a central media in the publication of Covid-19 vaccines in Indonesia

Abstrak :
Salah satu praktek dalam perbankan adalah adanya keberadaan jaminan/agunan di dalam melakukan perjanjian kredit. Dalam perkembangannya dalam melakukan pemberian kredit terdapat masalah saat ternyata agunan yang diberikan dalam proses perkreditan ternyata merupakan hasil dari tindak pidana yang menyebabkan terjadinya penyitaan untuk pengembalian kerugian negara. Penelitian ini mencoba menganalisis mengenai apakah penyitaan tersebut sesungguhnya dapat menghilangkan hak preferent maupun hak parate eksekusi yang dimiliki oleh bank sesaat setelah melakukan peletakan hak tanggungan terhadap asset yang dijadikan jaminan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data sekunder atau bahan pustaka. Dari penilitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada konsep hukumnya sendiri hak preferent dan hak parate eksekusi tidak dapat dirampas oleh negara karena adanya asas droit de suite dan droit de preferent, akan tetapi apabila terjadi perampasan yang dilakukan oleh negara maka hilanglah kedua hak tersebut karena walau dapat dimintakan kembali agunan tersebut tapi harus melawati proses yang panjang yang menghilangkan hak parate eksekusi maupun hak preferent. Maka dari itu penulis menyarankan seharusnya undang-undang lebih diperbaharui sehingga dapat lebih menjelaskan lagi mengenai agunan yang terbukti merupakan hasil tindak pidana. Serta penegak hukum yang melakukan penyitaan harusnya melakukan pemeriksaan terhadap benda yang akan disitanya, apakah diatas benda tersebut terdapat hak pihak ketiga yang dilindungi oleh Undang-undang.

---

In bankin practice making credit agreements there are existence of collateral. In its development in giving credit there was a problem when it turned out that the collateral provided in the credit process turned out to be the result of a criminal act that caused seizure of the object to recover state losses. This study attempts to analyze whether the confiscation can actually eliminate preferential right and parate execution right held by the bank shortly after placing the mortgage right on the assets that are used as collateral. Approach method used in this research is normative juridical with technique of collecting of secondary date or library material, which then analyzed by using qualitative method. From the research conducted, it can be concluded than in the legal concept the preferential right and parate execution right cannot be confiscated by the state beause the legal concept the preferential rights and parate execution rights cannot be confiscated by the state because the principle of droit de suite and droit de preferent, but if there is a seizure carried out by the state it meants then the two rights are lost because even if the bank can collect the collateral again but bank had to go through a long process that eliminated the parate execution and preferential rights. Therefore the authors suggest that the law should be renewed so that it can further explain about collateral which is proven to be the result of a criminal act. As well as law enforcers who carry out seizures should conduct an inspection of the objects before confiscated it, whether there are rights to the third party which are protected by law.

Abstrak :
Penelitian ini ingin mengkaji peranan tagar dan akun dalam menggiring viral marketing pada media sosial. Apakah tagar yang digerakkan akun bisa menciptakan viralitas pada suatu kampanye pemasaran di platform digital. Untuk menguji itu, akan dibandingkan juga dengan perbincangan tanpa tagar atau melalui kata kunci organik terkait kampanye pemasaran yang sama. Teori yang dipergunakan adalah Keterikatan Preferensial atau Preferential Attachment (PA), yakni sebuah model untuk menjelaskan pola jaringan sosial dalam suatu perbincangan atau percakapan isu yang berjumlah besar serta melihat akun dominan dari perbincangan tersebut. Kasus yang diteliti adalah pemasaran digital ajang PON Papua dengan tagar #TorangBisa vs kata kunci organik terkait PON Papua. Metode yang dipakai adalah Analisis Jaringan Sosial (Social Network Analysis/SNA). Hasil penelitian ini ingin mengungkap jaringan perbincangan pada pemasaran digital #TorangBisa dibandingkan dengan jaringan perbincangan melalui kata kunci bebas organik terkait PON Papua serta mengungkap apakah ada akun utama (influencer) yang memiliki pengaruh terhadap akun lainnya dalam menggerakkan viralitas tersebut. Sehingga, penelitian ini memberikan gambaran lebih menyeluruh dalam keberhasilan dari pemasaran digital yang dilakukan PON Papua atau justru yang terjadi lebih didominasi percakapan di luar dari kampanye pemasaran yang dilakukan penyelenggara PON Papua. ......This research wants to examine the role of hashtags and accounts in driving viral marketing on social media. Can account driven hashtags create virality in a marketing campaign on a digital platform. To test this, we will also compare conversations without hashtags or through organic keywords related to the same marketing campaign. The theory used is Preferential Attachment (PA), which is a model to explain social network patterns in a large number of conversations or issues and see the dominant account of the conversation. The case studied is digital marketing for the Papua PON event with the hashtag #Torang Bisa vs organic keywords related to the Papua PON. The method used is Social Network Analysis (SNA). The results of this study want to reveal the conversation network in digital marketing #Torang Bisa compared to the discussion network through organic free keywords related to PON Papua and reveal whether there are main accounts (influencers) that have influence on other accounts in driving this virality. Thus, this research provides a more comprehensive picture of the success of digital marketing carried out by PON Papua or precisely what is happening is more dominated by conversations outside of marketing campaigns carried out by PON Papua organizers.

Abstrak :
[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh marketing investments yang dilakukan oleh produsen binder di Barel yaitu direct mail, tangible reward, interpersonal communication, dan preferential treatment terhadap behavioral loyalty pelanggan toko binder yang dimediasi oleh customer gratitude. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan responden sebanyak 95 orang pelanggan produsen binder. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa, dari strategi marketing investments yang dilakukan oleh produsen binder, preferential treatment merupakan strategi paling efektif yang mempengaruhi customer gratitude. Selain itu, customer gratitude yang ada pada pelanggan binder ini memiliki pengaruh positif terhadap behavioral loyalty. Dengan memahami strategi marketing investments mana yang paling efektif, diharapkan membantu produsen binder dalam mengambil keputusan lebih tepat serta mendapatkan pelanggan yang loyal.

---

ABSTRACT ;This research aim to analysis of marketing investments by binder manufacturer such as direct mail, tangible reward, interpersonal communication, and preferential treatment towards behavioral loyalty and customer gratitude as mediator. This is quantitative research consist of 95 resellers of binder manufacturer as responden. Based on this research, preferential treatment is the most effective strategy marketing investments has positive effect toward customer gratitude. Besides, customer gratitude has positive effect toward behavioral loyalty. If manager understand this strategy, hopefulness he can making accurate decision to get customer loyalt;This research aim to analysis of marketing investments by binder manufacturer such as direct mail, tangible reward, interpersonal communication, and preferential treatment towards behavioral loyalty and customer gratitude as mediator. This is quantitative research consist of 95 resellers of binder manufacturer as responden. Based on this research, preferential treatment is the most effective strategy marketing investments has positive effect toward customer gratitude. Besides, customer gratitude has positive effect toward behavioral loyalty. If manager understand this strategy, hopefulness he can making accurate decision to get customer loyalt;This research aim to analysis of marketing investments by binder manufacturer such as direct mail, tangible reward, interpersonal communication, and preferential treatment towards behavioral loyalty and customer gratitude as mediator. This is quantitative research consist of 95 resellers of binder manufacturer as responden. Based on this research, preferential treatment is the most effective strategy marketing investments has positive effect toward customer gratitude. Besides, customer gratitude has positive effect toward behavioral loyalty. If manager understand this strategy, hopefulness he can making accurate decision to get customer loyalt, This research aim to analysis of marketing investments by binder manufacturer such as direct mail, tangible reward, interpersonal communication, and preferential treatment towards behavioral loyalty and customer gratitude as mediator. This is quantitative research consist of 95 resellers of binder manufacturer as responden. Based on this research, preferential treatment is the most effective strategy marketing investments has positive effect toward customer gratitude. Besides, customer gratitude has positive effect toward behavioral loyalty. If manager understand this strategy, hopefulness he can making accurate decision to get customer loyalt]

Abstrak :
Sebagaimana diketahui bahwa situasi ekonomi-politik internasional pada pasca Perang Dingin diwarnai oleh perkembangan dinamis, diantaranya adalah arus globalisasi dan munculnya blok-blok perdagangan regional. Untuk mengantisipasi dampak perubahan dan perkembangan ini, dibentuklah suatu kerjasama ekonomi antar negara di kawasan tertentu, seperti di kawasan Asia Tenggara yang disebut ASEAN yang dibentuk pada tahun 1967. Seiring dengan derasnya arus liberalisasi perdagangan dan integrasi ekonomi di beberapa kawasan dunia sebagai dampak dari era globalisasi, negara-negara di kawasan ASEAN telah mengambil langkah antisipatif dengan menjadikan kawasan ASEAN sebagai basis kawasan perdagangan bebas ASEAN (ASEAN Free Trade Area - AFTA) yang dibentuk pada KTT ASEAN IV tahun 1992 di Singapura. Tujuan dari dibentuknya AFTA adalah untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan diantara negara-negara anggota ASEAN. Sebagai mekanisme utamanya dipergunakan Skema CEPT (Common Effective Preferential Tariff) yang berisi daftar komoditas produk-produk pertanian dan non-pertanian, manufaktur dan produk lainnya yang akan diturunkan tarifnya menjadi 0-5% pada jangka waktu yang telah ditetapkan. Pelaksanaan AFTA dapat menjadikan ASEAN sebagai basis produksi yang akan meningkatkan daya tarik ASEAN bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya di kawasan serta menjadikan kawasan ASEAN sebagai basis produksi yang kompetitif sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing yang kuat di pasar global. Adanya krisis ekonomi dan keuangan yang melanda negara-negara ASEAN semakin menegaskan kembali komitmen negara-negara ASEAN untuk segera merealisasikan AFTA. Dalam konteks liberalisasi perdagangan di kawasan ASEAN, dalam Skema CEPT beberapa komoditi pertanian yang belum diolah (Unprocessed Agricultural Product -UAP) seperti gula tidak dimasukkan ke dalam prioritas utama penurunan tarif dengan tujuan untuk lebih mempersiapkan sektor pertanian tersebut menghadapi era persaingan bebas ASEAN tahun 2010. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis melakukan suatu penelitian mengenai "Strategi Peningkatan Kinerja Industri Gula Nasional Menghadapi Era Perdagangan Babas di Kawasan ASEAN (AFTA) Tahun 2010". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa faktor kesiapan sektor industri gula nasional menghadapi era pasar babas ASEAN Tahun 2010 yang akan datang dan strategi yang dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan kinerja industri gula nasional yang mengalami keterpurukan akibat hantaman badai krisis moneter yang melanda negara-negara di kawasan ASEAN yang juga berpengaruh terhadap industri gula di Indonesia. Untuk membahas pokok permasalahan dalam tesis ini, digunakan metode penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa hal-hal yang ada sehingga hasil penelitian dari data-data yang telah diperoleh tersebut dapat memberikan dukungan yang kuat terhadap teori atau konsep yang digunakan dalam penulisan tesis ini. Meskipun digunakan data-data berupa angka-angka akan tetapi data angka-angka ini hanya berfungsi sebagai pelengkap karena adanya penerapan metode penulisan kualitatif.

Abstrak :
Pembentukan ACFTA untuk mengurangi hambatan tarif dalam perdagangan barang diikuti dengan pengaturan Rules of Origin dalam ACFTA yang sebagaimana juga diatur oleh WTO. Berdasarkan ROO ACFTA, penggunaan Third Party Invoice diperbolehkan untuk memperoleh tarif preferensi ACFTA, namun penggunaannya rentan terhadap ketidaksesuaian dalam penetapan tarif. Penelitian ini menganalisis apakah Third Party Invoice sah untuk digunakan dalam memperoleh tarif preferensi menurut AROO WTO dan OCP ACFTA, dan menentukan apakah tarif preferensi ACFTA yang diperoleh CV Global Supply dengan menggunakan Third Party Invoice dalam Putusan Pengadilan Pajak No. 115377/2019 telah sesuai dengan OCP ACFTA. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus ini menyimpulkan dua hal. Pertama, Third Party Invoice sah digunakan dalam memperoleh tarif preferensi menurut AROO WTO dan OCP ACFTA. Hal ini karena menurut AROO WTO Third Party Invoice telah memenuhi kewajiban transparansi GATT X:1 melalui pengesahan Second Protocol TIG ACFTA yang mengatur Third Party Invoice, dan menurut OCP ACFTA Third Party Invoice sah karena kerentanan ketidaksesuaiannya terhadap penetapan tarif telah diakomodasi dalam OCP ACFTA. Kedua, penelitian ini menyimpulkan bahwa tarif preferensi ACFTA yang diperoleh CV Global Supply dengan menggunakan Third Party Invoice dalam Putusan PP No. 115377/2019 telah sesuai dengan OCP ACFTA, yakni Aturan 23 tentang Third Party Invoice dan Aturan 17 tentang Minor Discrepancies ......The establishment of ACFTA to reduce tariff barriers in trade in goods is followed by the setting up of the Rules of Origin in ACFTA which is also regulated by the WTO. Pursuant to the ACFTA ROO, the use of Third Party Invoice is allowed to obtain ACFTA preferential tariffs, but its use is vulnerable to discrepancies in tariff determination. This research analyses whether Third Party Invoice is legal to use in obtaining preferential tariffs according to the WTO AROO and ACFTA OCP, and determines whether the ACFTA preferential tariff obtained by CV Global Supply using Third Party Invoice in Tax Court Decision No. 115377/2019 is in accordance with the ACFTA OCP. This research, which applies the normative juridical method with a statutory and case approach, concludes two things. Firstly, Third Party Invoice is legal for use in obtaining preferential tariffs according to the WTO AROO and ACFTA OCP. This is due to the reason that according to AROO WTO Third Party Invoice has complied with the transparency obligation of GATT X:1 through the ratification of Second Protocol TIG ACFTA which regulates Third Party Invoice, and according to OCP ACFTA Third Party Invoice is valid because the vulnerability of its discrepancy to tariff determination has been accommodated in OCP ACFTA. Secondly, this study convincingly concludes that the ACFTA preferential tariff obtained by CV Global Supply using Third Party Invoice in Decision PP No. 115377/2019 is in accordance with the ACFTA OCP, namely Rule 23 on Third Party Invoice and Rule 17 on Minor Discrepancies.

Abstrak :
Di balik perannya dalam meningkatkan perekonomian dunia, perdagangan internasional dianggap berkontribusi pada kerusakan lingkungan, kelangkaan sumber daya, hingga ketimpangan sosial. Kritik-kritik ilmu lingkungan atas perdagangan internasional kemudian berevolusi menjadi konsep perdagangan berkelanjutan yang menggabungkan motif ekonomi manusia dengan batasan-batasan tertentu guna mengurangi risiko terhadap kehidupan manusia, kerusakan lingkungan, serta ketersediaan sumber daya di masa depan. Meskipun topik ini memiliki prospek yang sangat baik, topik ini masih belum banyak dibahas dan terdisintegrasi dalam berbagai disiplin ilmu yang berbeda. Tinjauan literatur ini memetakan dan menggambarkan ragam pandangan dalam perdagangan berkelanjutan dari 26 literatur yang berbeda. Tinjauan literatur ini dibuat dengan metode taksonomi yang mengategorisasikan topik bahasan menjadi tiga tema besar, yakni konseptualisasi, norma dan tata kelola, serta pandangan dan kritik terhadap perdagangan berkelanjutan. Penulis memiliki temuan bahwa: (1) meskipun poin keberlanjutan berhasil disepakati Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), adopsi isu perdagangan di dalam World Trade Organization (WTO) masih terhambat. Alih-alih, aktor-aktor tertentu menggunakan kesepakatan dagang sebagai instrumen mendorong keberlanjutan; (2) terdapat pandangan yang berseberangan terkait peran, kontribusi, dan prospek adopsi konsep keberlanjutan dalam perdagangan internasional oleh WTO. Adapun, celah penelitian yang penulis identifikasi berkaitan dengan kajian perdagangan berkelanjutan yang masih harus lebih spesifik, terutama dalam menggambarkan interaksi antar aktor dalam sistem internasional. Penelitian selanjutnya harus ditujukan kepada isu yang spesifik, seperti difusi norma dan politik domestik. ......Behind its role in improving the world economy, international trade is considered to have contributed to environmental damage, resource scarcity, and social inequality. Environmental critics of international trade then evolved into the concept of sustainable trade, which combines human economic motives with certain limitations to reduce risks to human life, environmental damage, and the availability of resources in the future. Scholars from various academic disciplines began to research the concept of sustainability to reduce the negative excesses of trade on the environment and human life. Even though this topic has very good prospects, it is still not widely discussed and has disintegrated in many different academic disciplines. This literature review maps and describes the various views on sustainable trade from 26 different works of literature. This literature review was made using a taxonomic method that categorizes the discussion topics into three major themes: conceptualization, norms and governance, and views and criticism of sustainable trade. The author argues that: (1) even though sustainability provisions have been agreed by the United Nations, the adoption of sustainability in trade- related issues is still hampered in the World Trade Organization (WTO). Instead, certain actors use preferential trade agreements as instruments to promote sustainability in the trade context; (2) there are opposing views regarding the role, contribution, and prospects for sustainable trade concept adoption by the WTO. Meanwhile, the author reflects that the study of sustainable trade in the context of international relations needs to be more specific, especially in describing interactions between actors in the international system. Further research must be directed to specific IR issues, such as norms diffusion and domestic politics.

Abstrak :
Coupling power generation with syngas-based chemical synthesis according to the so-called ‘Polygeneration-Annex’ concept offers economic and technical benefits. Clemens Forman assesses the integration of incoming streams by the Annex plant from a power plant point of view across its full load range. Analyses are done by load-dependent flowsheet simulation. The pulverized lignite combustion power plant process is covered by two generic technical states: an existing 650 MW(el) power plant and a near future 1,100 MW(el) power plant with duo block design and dry lignite co-firing. Modeling comprises both the flue gas path and the water-steam circuit. Appropriate stream interfaces are identified and determined depending on the load status. The technical feasibility of integration can be proven.