Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Untuk memperoleh status sebagai badan hukum maka suatu perseroan terbatas harus memperoleh pengesahan terlebih dahulu dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Saat ini permohonan pengesahan suatu perseroan terbatas menjadi badan hukum selain dapat dilaksanakan dengan Sistem Manual, yaitu permohonan langsung, juga dapat dilakukan dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM), yaitu permohonan melalui program Internet. Tentu saja dengan ketentuan baru ini membutuhkan suatu ketrampilan tambahan bagi para notaris dalam menggunakan komputer. Hal ini mungkin saja dapat mempengaruhi kinerja kerja seorang notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya. Dalam melaksanakan penelitian ini metode yang digunakan selain dengan menggunakan bahan-bahan pustaka (metode penelitian normatif) juga dengan melakukan penelitian data-data yang diperoleh dari lapangan, yaitu melalui wawancara dengan pihak yang terkait. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penggunaan SISMINBAKUM dalam pelaksanannya masih memerlukan banyak pembenahan dan juga menuntut Notaris untuk lebih profesional dan berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya.

Abstrak :
By communication human can live their life. By communication human can socializaion. By communication human can made and develop their culture. But, by that kind of communication can we do professional, when departement of communication as an intermediate scholar and this field can be accomplish by another subjects of science? Do curriculum of communication department over a barrel for its own and what is the weakness of curriculum that applied in communication department? This paper tried to explain the content of curriculum indeed by communication department

Abstrak :
Like many other cities, the industrial region of Gresik encounters problematic issues inherent in the burgeoning quantities of waste in landfill sites despite frequent policy implementations and other efforts from the local government. This study aims to examine and interlink between the possibility of the waqf concept and the growing number of waste issues in the Gresik industrial region. By harnessing ethnographical principles such as employing direct and consistent observations and reviewing numerous relevant literature surveys and archival documents, the study attempts to propose an executable design and model that will serve as a framework for stakeholders to address the weaknesses of current less favourable waste treatment programs. A comprehensive and rigorous consideration concludes that the viability of waqf can be a workable prospect and nucleus for an alternative solution and a complementary voluntary enhancement of effective regional policies and programs. An actionable and contributable waqf aspiration can start from the reformulation and rejuvenation of a rural waste bank which is designed to manage an effective balance between profitable and eco-friendly objectives. Professionalism and competence are significant factors in successfully enhancing the functionality of such an institution. Apart from the micro perspective, the bigger picture of a nexus of waqf and waste, including the current intermittent commitment from top policy makers transferred into timely execution, futuristic applicable technology, charitable giving and donation, and sensible collaborative cooperation, constitutes the conceivable determinants for the accomplishment of an efficacious program.

Abstrak :
Bureaucracy in the living of modern state is an implementer institution to reach the goal of the state and governance. Bureaucracy practiced in the world of governance emerges a concept of governance bureaucracy that has become a determinant factor in conducting governance whereas the success of governance is determined by its governance bureaucracy. As success determinant in achieving the goal of the state, it is expected to be able to perform optimum role in governance implementation. Therefore, we need bureaucracy that is able to perform professionally and neutral. In carrying out the governance, neutrality professionalism bureaucracy can realize effective and afficient bureaucracy in order to achieve state goal especial to enhance public welfare. Therefore, effort to energizing bureaucracy is pretty needed to carry out governance.

Abstrak :
PNS Sebagai pelayan publik harus profesional dalam melayani masyarakat sebagai upaya untuk mencapai ?feel good service? baik bagi masyarakat sebagai penerima maupun PNS sebagaii pemberi layanan itu sendiri. Untuk menyediakan pelayanan seperti itu PNS harus bekerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan didukung oleh kemampuan serta keahlian yang memadai. Oleh karena itu PNS harus memahami peraturan- peraturan yang terkait dan memperoleh pelatihan dan pendidikan yang cukup dan sesuai. Untuk mempertahankan profesionalisme PNS dalam memberikan pelayanan publik dibutuhkan komitmen dari seluruh pegawai serta dilakukannya pengawasan dan evaluasi secara periodik.

Abstrak :
Paradigma baru organisasi memandang pentingnya peningkatan kualitas SDM, oleh karena itu sebagai konsekuensi organisasi pemerintah juga harus menciptakan profesionalisme PNS. Sebagai pedoman dan pola berpikir perlu diciptakan suatu model untuk mewujudkan profesionalisme PNS dalam setiap instansi pemerintah. Model ini merujuk pada sinergi yang seimbang antara aspek perencanaan karier, pengembangan karier, dan pola karier atau disebut dengan istilah manajemen karier. Manajemen karier PNS dalam organisasi pemerintah hendaknya akomodatif terhadap nilai-nilai good governance yang dewasa ini tengah dikembangkan dalam sistem pemerintahan. Manajemen karier akan bermanfaat bagi PNS untuk mengembangkan kariernya dan bagi organisasi dalam mencapai tujuannya.

Abstrak :
tujuan dari kajian ini untuk mengetahui karakteristik guru Indonesia secara umum berdasarkan profesionalitasnya, khususnya sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 sejak Januari 2013. telaah ini menggunakan sumber sekunder dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan. hasil kajian menunjukkan bahwa dengan regulasi yang lama (Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor No. 84/1993) tingkat profesionalitas guru masih relatif rendah dan perlu waktu relatif lama untuk mencapai tingkat profesionalitas yang tinggi. beberapa indikator yang mendasari hasil kajian ini adalah sebagai berikut. pertama, dari total guru PNS sebanyak 1.700,643 orang, mayoritas bergolongan IV/A, dengan jumlah 823.278 orang (48,41%). sebagian besar adalah guru SD, sebanyak 527.092 (30,99%). hanya sebagian kecil saja guru senior yang mampu naik pangkat hingga golongan IV/B ke ats, yakni berjumlah 61.286 orang (3,60%). fenomena menumpuknya guru bergolongan IV/A berkaitan dengan rendahnya kemampuan para guru dalam menyusun dan memplubikasikan karya tulis ilmiah sebagai salah satu syarat naik pangkat mulai golongan IV/A ke atas. kedua, jumlah dan proporsi guru (negeri dan swasta) dengan kualifikasi minimal s-1 yaitu sebanyak 1.710.299 orang (62,32%). ketiga, jumlah dan proporsi guru yang sudah bersertifikat pendidik secara nasional baru mencapai 1.168.405 orang (42,57%) sedangkan yang belum bersertifikat berjumlah 1.575.974 (57,43%).

Abstrak :
Pelayanan publik merupakan suatu alat yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan karena produktifitas dari pelayanan publik dapat menjadi sebuah kriteria untuk memperoleh dukungan yang sangat besar dari masyarakat terhadap pemerintah. Untuk mecapai tersebut, sangat diharapkan untuk mewujudkan semangat profesionalisme seluruh aparatur negara sebagai perilaku mental yang memotivasi mereka untuk menjadi pegawai yang profesional yang mempunyai kemampuan tertentu untuk menjalankan roda administrasi negara dengan tujuan utama yaitu pelayanan yang prima.

Abstrak :
Sejak berakhimya era rejeki minyak (oil boom) pada akhir 1970-an, peran pajak sebagai sumber pendapatan negara menjadi sangat penting. Terbukti sejak itu penerimaan pemerintah dari perpajakan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan untuk meningkatkan penerimaan pajak baik berupa kebijakan ekstensifikasi maupun intensitikasi. Selain kedua kebijakan tersebut, tidak kalah penting adalah peningkatan profesionalisme pemeriksaan pajak. Pemeriksa pajak yang profesional akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat menunjang kenaikan penerimaan. Untuk menganalisis profesionalisme pemeriksaan pajak dilakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Negara dan Daerah (KPP PND). Penelitian dilakukan dengan menggunakan kuesioner kepada seluruh pemeriksa pajak di KPP PND sebanyak 34 orang. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis profesionalisme pemeriksaan pajak di KPP PND, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme pemeriksaan pajak, dan mendiskripsikan hambatan yang dihadapi dalam pemeriksaan pajak. Standar profesionalisme pemeriksa pajak mungkin didasarkan pada standar profesionalisme pemeriksa yang dikeluarkan oleh Standar Auditing Ikatan Akuntan Indonesia (SA-IAI). Hal ini dapat dilihat dan adanya kesesuaian secara substansial antara standar profesionalisme SA-IAI dengan Pedoman Pemeriksaan Pajak sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menkeu No 5451KMK.04/2000. Sejalan dengan ketentuan dimaksud, penelitian profesionalisme pemeriksaan pajak ini dievaluasi berdasar parameter yang dapat diukur. Parameter tersebut antara lain pemahaman pemeriksa atas prosedur pemeriksaan pajak, keahlian pemeriksa dan lamanya waktu pemeriksaan dan keputusan atas keberatan yang diajukan wajib pajak. Hasii analisis penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan di KPP PND sudah memenuhi kriteria profesional baik dilihat dan segi prosedur, jangka waktu pemeriksaan maupun keputusan atas keberatan wajib pajak. Sementara itu, faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme pemeriksaan pajak dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan pemeriksa pajak dan pengalaman kerja pemeriksa. Hasil analisis dalam penelitian menunjukkan bahwa pendidikan pemeriksa berpengaruh kuat dan positif terhadap profesionalisme pemeriksaan pajak. Demikian juga dengan pengalaman kerja pemeriksa yang berpengaruh kuat dan positif terhadap profesionalisme pemeriksaan pajak. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi dalam pemeriksaan pajak adalah data dan dokumen yang ada kurang memadai, konfirmasi terlalu lama, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, wajib pajak kurang kooperatif serta lokasi wajib pajak yang tersebar. Dari hasil penelitian tersebut penulis menyarankan masih perlunya peningkatan profesionalisme baik dari pemahaman pemeriksa pajak atas prosedur, ketepatan waktu pemeriksaan dan pendidikan terhadap pemeriksa. Selain itu, perlu adanya peningkatan koordinasi antar instansi terkait serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam proses pemeriksaan pajak.

Abstrak :
Untuk membuat suatu perencanaan pemasaran ataupun rencana promosi dengan baik, tentu saja kita tidak dapat mengabaikan pengetahuan mengenai perilaku konsumen dalam membeli suatu barang atau jasa pelayanan. Perilaku pembelian seseorang adalah hasil saling pengaruh mempengaruhi berbagai faktor yang kompleks. Banyak dari faktor-faktor tersebut tidak dapat dikendalikan oleh pemasar, akan tetapi faktor-faktor itu berguna untuk mengidentifikasi dan memahami konsumen sehingga pemasar dapat berupaya untuk mempengaruhinya. Paviliun Dr. R. Darmawan P.S. diselenggarakan dalam rangka menjawab tantangan terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum yang semakin meningkat. Untuk menyikapi hal tersebut, tentu saja pelayanan yang diberikan juga harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tetapi pada saat ini belum didapat gambaran mengenai pasien dan faktor yang melatarbelakangi pemilihan rawat inap di Paviliun Dr. R. Darmawan P.S. Sebagai lanjutan dari pengamatan diatas, dilakukan suatu studi kasus dengan pendekatan kualitatif untuk melihat faktor-faktor lokasi, tarif, fasilitas medis, fasilitas non medis, pelayanan dokter, pelayanan perawat, pelayanan administrasi, kemudahan pelayanan, kecepatan pelayanan dan pemasaran yang berkaitan dengan pemilihan rawat inap di Paviliun Dr. R. Darmawan P.S. RSPAD Gatot Soebroto. Cara yang dilakukan adalah dengan wawancara mendalam dengan beberapa informan, dilengkapi dengan data sekunder yang didapat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan yang dimiliki Paviliun Dr. R. Darmawan P.S. adalah dari pelayanan dokternya dimana dokter-dokter yang berpraktek adalah dokter senior RSPAD yang berpengalaman dan dikenal oleh masyarakat umum dan ditunjang dengan peralatan dan pemeriksaan yang lengkap di RSPAD. Paviliun ini juga banyak menerima pasien yang ditanggung oleh perusahaan dan asuransi sehingga peluang untuk penajaman pada pangsa pasar ini menjadi lebih besar. Kelemahan terletak pada lokasi yang jauh dari pintu masuk dan tempat parkir yang menyebabkan pasien kesulitan menjangkau paviliun ini serta pada pemberian pelayanan medis dan non medis yang belum maksimal. Juga image dari RSPAD yang merupakan rumah sakit khusus untuk tentara masih melekat di masyarakat. Ancaman yang ditemukan adalah adanya persaingan antar tenaga pelaksana di unit swasta sehingga otomatis mempengaruhi profesionalitas kerja. Untuk lebih memahami konsumen, diperlukan orientasi baru dari pihak manajemen rumah sakit. Produk dan fasilitas yang disediakan agar lebih berorientasi pada konsumen. Tenaga pelaksana dibekali ketrampilan, sarana dan kewenangan untuk dapat membina hubungan yang erat dengan konsumen dan adanya kerjasama dari semua pihak dalam organisasi untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas dan profesionalitas dalam memberikan pelayanan kepada konsumen.

---

The Quality Analysis on Choosing Pavilion Dr. R. Darmawan P.S. RSPAD Gatot Soebroto in the Year of 1997/1998 up to 2000/2001 Budget In order to arrange marketing plan or well promoting plan, it's obvious that we couldn't ignore the knowledge on consumer's attitude while buying goods or services. Personal buying attitude is the result complexes affecting factor. A lot of these factors are uncontrollable, although those factors are useful to identify and understand consumer so that the marketer is capable to influence it. Pavilion Dr. R Darmawan P.S. is held in order to respond the challenge on increasing public health's need. To act such things, the health services are obviously supposed to be equal as public's demands. The problem is there are no description about the patient and reason behind it on choosing Pavilion Dr. R Darmawan P.S. Referred to above observation, it had been done a case study with quality approachment to observe location's factor, cost, medical facility, non medical facility, doctor's services, nursing services, administration services, how easy to get health services, how fast the services is, and marketing on choosing Pavilion Dr. R Darmawan P.S. Deep interview were done with several informant and completed by collected secondary data. The research has shown that the power of Pavilion Dr. R Darmawan P.S. is the doctor's service which is senior, well-known, and experienced doctor in RSPAD and also by the use of recent medical tools and full examination in RSPAD Gatot Soebroto. This Pavilion is also accepting a lot of patients who is paid by the company or insurance, so that the possibility to increase the target market in this area is better. There is also weaknesses in Pavilion Dr. R Darmawan P.S., such as the location is too far away from the entry gate and the parking lot causing the patients hardly reach the Pavilion, medical and non medical services to the patient which is not maximal yet and public's image strongly assumed that RSPAD is only for the Army. The threat is the competition between the workers in private unit which is automatically affecting professionalism. To more understand the consumer, we need new orientation from hospital management's division. Product and facility is served in order to be more consumer oriented. The worker is skilled, facilitated and authority to make good relationship with the consumer, and also cooperation from all authorizes people in organization to participate in raising quality and professionalism in order to serve the consumer.