Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPendanaan proyek (project financing) merupakan pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan untuk pembangunan proyek tertentu dan pengembaliannya dikaitkan dengan proyeksi arus kas yang dihasilkan oleh proyek tersebut. PT. ABC yang memiliki ijin untuk membangun sarana telepon tetap nirkabel akan menggunakan metode ini untuk pendanaan proyeknya.Pilihan pendanaan dapat berupa hutang investasi dari bank atau obligasi yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Kajian kelayakan suatu proyek untuk masing-masing metode pendanaan akan difokuskan pada parameter-parameter keuangan yang dianggap dapat menunjukkan kemampuan proyek memenuhi kewajibannya danmemberikan return yang disyaratkan pemberi pinjaman dan pemilik ekuitas. Analisa yang dilakukan meliputi analisa cash flow, net present value dari proyek, interest rate ratio, payback period, return on equity ratio, dan cash coverage ratio untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Analisa sensitifitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan dari proyek menghasilkan arus kas pada kondisi-kondisi yang berbeda, yaitu kenaikan pulsa hanya 8,5% setiap 2 tahun sampai tahun 2010, kenaikan biaya operasional menjadi 15% per tahun, kenaikan bunga bank sebesar 5% per tahun, dan depresiasi nilai rupiah terhadap mata uang US$ sebesar 1% per tahun.Kesimpulan dan saran dari karya akhir ini diberikan untuk perusahaan dalam menentukan metode pendanaan yang paling sesuai ditinjau dari resiko-resiko yang mungkin terjadi dan kemungkinan pengembangan karya akhir ini. "

"Secara tradisional, pengembangan infrastruktur jaringan telekomunikasi selama ini bertumpu pada jaringan teresterial. Tetapi disadari bahwa pengembangan jaringan terestrial memerlukan biaya investasi yang sangat tinggi dan waktu pengembangan yang lama. Indonesia sebagai negara kepulauan memerlukan sarana komunikasi yang lebih cepat dan accessable dalam memajukan pembangunan bangsa. Layanan teknologi satelit adalah pilihan tepat dan akan menjadi sarana utama yang akan mendominasi infrastruktur dunia untuk waktu ke depan.Thesis ini mempelajari ketidakleluasaan pendanaan sebagai akibat kumulatif risiko dari permasalahan ekonomi nasional, kemampuan kapital usaha, keberadaan kebijakan dan peraturan pada terkait peningkatan usaha satelit komunikasi di Indonesia. Infrastruktur satelit menjadi pilihan dalam rangka mencapai tujuan memenuhi kebutuhan sektor publik melalui perluasan jangkauan teknologi komunikasi dan informasi. Dalam mewujudkannya, penggunaan metode pendanaan project financing dikaji dalam manajemen risiko untuk maksud pengurangan beban pendanaan.Permasalahan pendanaan proyek diteliti melalui pendekatan identifikasi risiko yang paling mungkin timbul dalam urutan keutamaannya. Selanjutnya diteliti bentuk respon risiko yang tepat dalam pendekatan biaya paling efektif. Pada akhirnya akan dihasilkan suatu model dalam persamaan matematis. Secara keseluruhan manajemen risiko project financing akan menunjukkan kemampuannya menarik pendanaan swasta dalam rangka peningkatan usaha satelit komunikasi di Indonesia.

---

Traditionally, development of telecommunications network infrastructure converge to teresterial network. But development and maintennant of terestrial network needs very high invesment, and the development takes much time. Indonesia as archipelagic country need quicker Communications medium and accessable for development of nation. Satellite Technological Service is proper choice and should be main term to predominate World infrastructure for future.

This Thesis assess constraint of financing as cumulative impact of risk of national economics probiems, ability of capital effort, regulation and policy related to Communications satellite effort in Indonesia. Satellite infrastructure become choice for the agenda of reaching target fulfill requirement of public sector through extension of information and Communications technological reach.In him realizing, usage of method financing of financing project studied in risk management for the purpose of mitigation of financing.

Probiems of project financing assess through approach identify risk which probably arise in sequence the core important. Hereinafter analyze the proper form of risk respon in approach of most effective expense. In the end will be form a model in mathematical equation. As a whole risk management of project financing will show the ability' of attract private financing for the agenda of improvement of Communications satellite business in Indonesia."

"Secara tradisional, pengembangan infrastruktur jaringan telekomunikasi selama ini bertumpu pada jaringan teresterial. Tetapi disadari bahwa pengembangan jaringan terestrial memerlukan biaya investasi yang sangat tinggi dan waktu pengembangan yang lama. Indonesia sebagai negara kepulauan memerlukan sarana komunikasi yang lebih cepat dan accessable dalam memajukan pembangunan bangsa. Layanan teknologi satelit adalah pilihan tepat dan akan menjadi sarana utama yang akan mendominasi infrastruktur dunia untuk waktu ke depan.Thesis ini mempelajari ketidakleluasaan pendanaan sebagai akibat kumulatif risiko dari permasalahan ekonomi nasional, kemampuan kapital usaha, keberadaan kebijakan dan peraturan pada terkait peningkatan usaha satelit komunikasi di Indonesia. Infrastruktur satelit menjadi pilihan dalam rangka mencapai tujuan memenuhi kebutuhan sektor publik melalui perluasan jangkauan teknologi komunikasi dan informasi. Dalam mewujudkannya, penggunaan metode pendanaan project financing dikaji dalam manajemen risiko untuk maksud pengurangan beban pendanaan.Permasalahan pendanaan proyek diteliti melalui pendekatan identifikasi risiko yang paling mungkin timbul dalam urutan keutamaannya. Selanjutnya diteliti bentuk respon risiko yang tepat dalam pendekatan biaya paling efektif. Pada akhirnya akan dihasilkan suatu model dalam persamaan matematis. Secara keseluruhan manajemen risiko project financing akan menunjukkan kemampuannya menarik pendanaan swasta dalam rangka peningkatan usaha satelit komunikasi di Indonesia.

---

Traditionally, development of telecommunications network infrastructure converge to teresterial network. But development and maintennant of terestrial network needs very high invesment, and the development takes much time. Indonesia as archipelagic country need quicker communications medium and accessable for development of nation. Satellite Technological service is proper choice and should be main term to predominate world infrastructure for future.This Thesis assess constraint of financing as cumulative impact of risk of national economics problems, ability of capital effort, regulation and policy related to communications satellite effort in Indonesia. Satellite infrastructure become choice for the agenda of reaching target fulfill requirement of public sector through extension of information and communications technological reach.In him realizing, usage of method financing of financing project studied in risk management for the purpose of mitigation of financing.Problems of project financing assess through approach identify risk which probably arise in sequence the core important. Hereinafter analyze the proper form of risk respon in approach of most effective expense. In the end will be form a model in mathematical equation. As a whole risk management of project financing will show the ability of attract private financing for the agenda of improvement of communications satellite business in Indonesia."

"ABSTRAKDalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur, Pemerintah dituntut kreatif dalam mencari sumber pembiayaan. Salah satu alternatif sumber pembiayaan yang dapat digunakan adalah melalui Surat Utang Negara SUN . Penelitian ini bertujuan untuk menguji dapat atau tidaknya SUN diterbitkan untuk membiayai proyek infrastruktur serta risikonya apabila dilaksanakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif legal research melalui pendekatan undang undang statute approach . Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, secara teknis SUN sebagai instrumen fiskal dan instrumen pasar keuangan, dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan infrastruktur. Namun demikian, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara telah membatasi tujuan penerbitan SUN. Untuk itu, dalam memberikan kepastian hukum pelaksanaan penerbitan SUN untuk pembiayaan infrastruktur, Pemerintah dapat menggunakan Keputusan Diskresi dengan mencantumkan kewenangan penerbitan SUN untuk tujuan pembiayaan infrastruktur dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta menyiapkan ketentuan teknis dalam rangka penerbitan SUN, antara lain mekanisme pengusulan proyek yang akan dibiayai, pengelolaan rekening khusus dan mekanisme pembayaran proyek dari penerbitan SUN.

---

ABSTRACTIn order to fulfill the infrastructure financing, the Government is required to be creative in finding the alternative sources of financing. One of the alternative is through Government Debt Securities SUN instrument. This research aims to examine whether SUN can be issued for infrastructure financing or not and also to find the risks if it is implemented. The method used in this research is legal research with statute approach. Based on this research, technically, SUN as fiscal and financial market instruments, is possible to be used as a source for infrastructure financing. However, Law Number 24 Year 2002 concerning Government Debt Securities limits the purposes of government SUN issuance fo infrastructure financing. Therefore, to provide the legal basis for Government to issue SUN for infrastructure financing, the Government may use Discretionary Decree by stating the Government authority in the Law on State Revenue and Expenditure Budget and also prepares the technical provisions for the implementation of SUN issuance, among others, proposal project mechanism of which will be financed, management of special accounts and the payment mechanism of the project from the issuance of SUN"

"Sebagian besar lahan tanah milik Perum Pegadaian yang ada saat ini, hanya dimanfaatkan untuk usaha gadai. Padahal jika dilihat dari letaknya, cukup banyak lokasi tanah yang berada pada daerah strategis (pusat kota dan sentra bisnis). Sehingga sangat memungkinkan untuk dapat dikelola lebih optimal lagi melalui diversifikasi usaha properti sehingga dapat menjadi suatu central business unit yang menguntungkan. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah keterbatasan dana yang dimiliki untuk menjadikan eksistensi lahan-lahan tersebut menjadi profit centre. Dalam tesis ini, akan dilakukan analisis dengan metode factor analysis terhadap beberapa alternatif jenis investasi properti yang layak diterapkan pada salah satu lahan yang cukup strategis untuk dikembangkan. melalui pendekatan institutional engineering dengan model project financing yang dioptimalkan dengan monte carlo. Hasilnya adalah pola kelembagaan yang optimal dapat mendorong suatu kelayakan investasi. Terlihat dari hasil detail Baseline Joint Operation atau Joint Venture NPV= 133,576,999,657.37 dan IRR = 22%. Sedangkan untuk Baseline Cash Flow 30th NPV= 46,529,098,320.62 dan IRR = 16%.

---

The existing land areas of Perum Pegadaian mostly are exploited in the effort of pawn. There is plenty of land location, which located in strategic area (Central Business District and Down town). Trough business diversification in property development, there are some possibility in land usage optimalization in gaining profit. One of the main problems that faced by Perum Pegadaian is lack of fund resource to develop the unprofitable land into beneficial central business unit. In this thesis, factor analysis will be used to analyze the alternative selecting types of property investment to be applied at one of the strategic land area, with an approach of institutional engineering in project financing models in the process of Monte Carlo optimalization. The result is with institutional engineering optimal, feasibility study can be driven, this appear on the result of detail Baseline Cash Flow with 30'h Joint Operation or Joint Venture, the NPV = 133,576,999,657.37 and IRR = 22%, which is higher comparing with 30'h Baseline Cash Flow, the NPV = 46,529,098,320.62 and [RR= 16%."

"Ketersediaan infrastruktur termasuk sarana jalan tol, merupakan kebutuhan masyarakat yang menjadi kewajiban pemerintah dalam memenuhinya. Namun kemampuan Jana pemerintah menjadi salah satu kendala yang utama, karena dana yang dibutuhkan dalam penyediaan infrastruktur sangat besar sedangkan masih banyak pengeluaran pemerintah untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Upaya pemerintah untuk mengajak pecan serta swasta dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur merupakan alternatif solusi atas permasalahan tersebut. Pada kenyataannya, minat swasta untuk ikut serta dalam proyek pembangunan infrastruktur turut dipengaruhi oleh keberadaan perangkat hukum yang memadai, karena hukum berperan dalam memberikan kepastian atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam proyek-proyek dimaksud. Pada proyek-pmyek pembangunan infrastnuktur jalan tol, skema project financing merupakan skema pembiayaan yang menjadi pilihan karena karakteristik-karakteristik skema pembiayaan tersebut cocok dengan karakteristik proyek seperti mengenai skala besarnya pendanaan, jangka waktu pengembalian dana, sampai dengan keberadaan proyek sebagai jaminan. Selain itu, dengan karakteristiknya tersebut, ada beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk memilih skema pembiayaan project financing dalam proyek pembangunan jalan tol. Skema pembiayaan project financing dalam proyek pembangunan jalan tol melibatkan sejumlah pihak seperti kreditur, debitur, sponsor/penjamin dan pihak-pihak lainnya. Melalui konstruksi hukum diantara pihak-pihak tersebut, akan tergambar mengenai hubungan hukum diantara para pihak, sekaligus mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara satu pihak dengan pihak-pihak lainnya."

"Penelitian ini mengambil topik mengenai analisis pendanaan proyek PT. PLN (Persero) dengan studi kasus PLTU Indramayu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan makro ekonomi terhadap proyeksi arus kas pada saat studi kelayakan awal pada proyek, mengetahui alternatif pendanaan yang tepat untuk menutupi sisa pendanaan proyek, dan membuat program mitigasi risiko untuk meminimalisasikan risiko proyek. Pendanaan proyek sebesar ¥ 184,125.42 juta atau setara dengan 85,51% dari total biaya proyek menggunakan pendanaan yang bersumber dari pinjaman JICA. Hasil analisis pendanaan proyek mendapatkan proporsi sisa pendanaan proyek yaitu sebesar 14,49% atau setara dengan ¥ 31,211.63 juta didapatkan melalui pinjaman komersial perbankan. Berdasarkan komposisi pendanaan tersebut, WACC yang digunakan pada perhitungan project financing adalah sebesar 1,86%. Hasil perhitungan pre-appraisal PT. PLN (Persero) menunjukkan IRR dan NPV yang overvalued karena hasil perhitungan project financing pada proyek PLTU Indamayu menunjukkan IRR sebesar 5,25% dan NPV sebesar ¥ 99,616 juta. Sementara itu, hasil analisis program mitigasi risiko proyek PLTU Indramayu mendapatkan bahwa program mitigasi risiko keterlambatan proyek merupakan program mitigasi risiko proyek terpenting yang harus dijalankan untuk meminimalisasikan resiko keterlambatan pembangunan dan pengoperasian proyek PLTU Indramayu.

---

This study takes the topic of project funding analysis of PT. PLN (Persero) with Indramayu power plant case study. This study aims to analyze the impact of macroeconomic changes on cash flow projections at the time of the initial feasibility study on the project, find the right financing alternatives to cover the remaining project funding, and create risk mitigation program to minimize project risk. Project funding of ¥ 184,125.42 million, equivalent to 85.51% of total project costs using funding sourced from JICA loan. The results of the analysis of project funding to get the proportion of the remaining project funding that is equal to 14.49%, equivalent to ¥ 31,211.63 million loan obtained through commercial banks. Based on the composition of funding, the WACC used in the calculation of project financing amounted to 1.86%. The results of the calculations pre-appraisal of PT. PLN (Persero) shows the IRR and NPV calculations are overvalued as a result of project financing in the power plant project Indamayu shows an IRR of 5.25% and NPV of ¥ 99.616 million. Meanwhile, the results of analysis of risk mitigation programs Indramayu power plant projects found that project delays risk mitigation program is an important project risk mitigation program must run to minimize the risk of delays in the construction and operation of power plant projects Indramayu."

"Salah satu tujuan pembangunan konstruksi Jalan Tol Trans Jawa adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan terhubungnya Jalan Tol Trans Jawa yang terhubung sepanjang Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur akan berpengaruh terhadap lancarnya proses distribusi kegiatan ekonomi yang nantinya akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Konstruksi jalan tol merupakan investasi infrastruktur yang memerlukan pembiayaan proyek (project financing) yang sangat besar. Salah satu sistem pembiayaan proyek yang digunakan oleh investor jalan tol adalah kredit sindikasi dari beberapa bank. Sistem kredit sindikasi yang diberikan oleh bank memerlukan faktor jaminan (collateral) yang merupakan faktor pengaman bagi bank selaku kreditur bila terjadi kejadian wanprestasi. Salah satu jaminan yang digunakan dalam kredit sindikasi untuk pembiayaan proyek konstruksi jalan tol dalam studi kasus penulisan ini adalah fidusia atas tagihan pendapatan tol yang akan diperoleh kemudian setelah jalan tol beroperasi. Terdapat beberapa pendapat mengenai bisa atau tidaknya tagihan pendapatan tol tersebut dibebankan dengan fidusia, selain itu masih terdapat pula berbagai pendapat mengenai konsep eksekusi tagihan pendapatan tol yang belum ada dalam bentuk riil dan baru akan diperoleh kemudian hari, selain itu terdapat beberapa cara dalam proses eksekusi mulai dari eksekusi tagihan pendapatan tol menggunakan konsep eksekusi jaminan fidusia, dan eksekusi pendapatan tol yang sudah terkumpul dalam rekening pengumpulan menggunakan konsep eksekusi gadai rekening penampungan. Setelah dilakukan penelitian didapat data kemudian pengolahan data tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga menghasilkan data deskriptif analitis. Dalam menganalisis data yang didapat, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menyatakan, tagihan pendapatan tol dapat dibebankan dengan fidusia oleh karenanya dapat dijadikan salah satu jaminan dalam kredit sindikasi. Konsep eksekusi tagihan pendapatan tol dalam studi kasus penulisan ini berbeda dan tidak sepenuhnya menerapkan konsep eksekusi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan konsep eksekusi gadai yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

One of the construction purpose of the Trans Java Toll Road is to increase economic growth, by connecting the Trans Java Toll Road that connected all of West Java, Central Java, and East Java will affect the smoothness distribution of economic activity that will be a positive effect on economic growth. The construction toll road infrastructure requires high investment project financing. One of project financing system used by investors is syndicated loans from several banks. Syndicated loans system granted by banks requires bond or securities (collateral) which is a safety factor for the bank as creditor in the event of default.

One of the collateral which is used in syndicated loans for financing toll road construction project in this paper case study is fiduciary of bill toll revenue that will be obtained later after the toll road operation. There are some argument whether the bill the toll revenue is could be charged with the fiduciary bond, other than that there are also some opinions regarding the execution concept of toll revenue bill that does not exist in real forms and will be acquired later, other than that there are several ways in the execution process, execution of toll revenue bills using the concept of fiduciary execution, and execution of toll revenue that has been collected in the collection accounts using the concept of the execution of escrow account pledge. After doing research obtained the data and then processing the data is done using a qualitative approach, resulting in a descriptive analysis data. In analyzing the data obtained, this study used a normative legal research.

The results of this study stated that the toll revenue bills can be used as a fiduciary therefore can be used as collateral in a credit syndication. The execution concept of revenue bills in this case study is different and not fully implement the concept of execution set out in Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Securities and concept execution of pledge as regulated in the Indonesian Civil Law."

"ABSTRAKPantai Utara kota DKI Jakarta (Pantura Jakarta) termasuk ke dalam kawasan strategis. Kawasaan Pantura Jakarta memiliki banyak permasalahan diantaranya adalah penurunan tanah dan banjir pasang air laut (banjir Rob). Strategi pengamanan pantai Jakarta merupakan alternatif penataan kawasan strategis Pantura Jakarta. Pembangunan Giant Sea Wall (GSW)/ dinding laut raksasa dengan menggunakan mekanisme Public Private Partnership (PPP), merupakan salah satu sekenario alternatif dari penataan kawasan strategis pantura Jakarta. Namun dengan besarnya probabilitas kegagalan proyek dengan sekala besar yang menggunakan mekanisme PPP, penting untuk mengkaji dan merencanakan Manajemen Risiko termasuk rencana mitigasi risiko pada proyek ini dengan melakukan simulasi monte carlo pada model finansial yang diintegrasikan dengan pengaruh risiko untuk menentukan Expected Value of Project yang dibandingkan dengan batasan batasan yang dapat diterima para stakeholder untuk menjadi pertimbangan bagi pengambil keputusan.

---

ABSTRACT

North coast city of Jakarta (Jakarta northern coast) are included in the strategic region. Northern Coast Jakarta has a lot of problems include land subsidence and sea water flooding (flood Rob). Jakarta coastal protection strategy is an alternative arrangement of a strategic area north coast of Jakarta. Development of Giant Sea Wall (GSW) / giant sea wall by using the mechanism of Public Private Partnership (PPP), is one of the alternative scenario of structuring a strategic area north coast of Jakarta. However, the magnitude of the probability of failure of projects with large scale that uses the mechanism of PPP, it is important to assess and plan for risk management including risk mitigation plan in the project by performing monte carlo simulation on a financial model that is integrated with the influence of risk to determine the Expected Value of Project compared to limits of acceptable limits stakeholders to be considered for decision makers."