Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kekerasan demi kekerasan atas nama agama makin sering terjadi di Indonesia, terutama dilakukan oleh kelompok Islam garis keras dan radikal.Nilai kemanusiaan dan demokrasi pun seolah diterabas dengan bebasnya, padahal selama ini masyarakat Indonesia selalu berbangga diri sebagai negara demokratis dengan jumlah penduduk sangat besar. Pergulatan atas nama agama yang dipertentangan dengan nilai-nilai demokrasi kemudian pun menghadirkan sebuah permasalahan tersendiri yakni: bagaimana wacana demokrasi dalam public sphere komunikasi politik di organisasi Islam di Indonesia? Bagaimana menjelaskan kemungkinan adanya nilai-nilai demokrasi dalam masing-masing organisasi Islam di Indonesia, dengan konsep, pemikiran, dan bahasa yang digunakan oleh masing-masing organisasi Islam tersebut. Habermas mengatakan bahwa dengan komunikasi yang emansipatoris maka komunikasiyang ideal akan tercapai. Tindakan komunikatif, yakni saling berdiskusi, memberi keyakinan dengan bebas tanpa tekanan dari pihak manapun, tanpa ada pemaksaan kehendak, dan tanpa kekerasan, akan menciptakan ruang publik (public sphere) yang kondusif, sebagai cikal bakal dari demokrasi yang memiliki kandungan nilai otonomi dan kebebasan. Hal ini seharusnya berlaku di Indonesia, namun yang yang terjadi sebaliknya, masih banyak kekerasan atas nama ideologi dan agama, di negara yang dianggap sudah demokratis ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma kritis konstruktifis, dengan teknik wawancara mendalam pada beberapa informan yang mewakili organisasi-organisasi Islam di Indonesia, seperti NU, Muhammadiyah, HTI dan FPI. Penelitian ini pada akhirnya menunjukkan degradasi keragaman wacana demokrasi yang ada ada di berbagai kelompok Islam di Indonesia. Meskipun wacana demokrasi sudah sangat berkembang di berbagai organisasi Islam tersebut, namun public sphere komunikasi politik yang sudah mulai dibangun dan diharapkan berjalan oleh berbagai organisasi tersebut tidak sepenuhnya berhasil.

---

Violence in the name of religion increasingly frequent in Indonesia, mainly carried out by Islamic hardliners and radical. The humanity values and democracy was passed freely, although the people of Indonesia has always pride itself as a democratic state with a very large number of people. Struggling comparasion in the name of religion with democratic values, which brings its own problems: how democratic discourse in the public sphere of political communication in the organization of Islam in Indonesia? How to explain the possibility of democratic values within each Islamic organization in Indonesia. Habermas says that emancipatory communication could be achied of ideal communication. Communicative action, namely mutual discussions, give faith freely without pressure from any party, without any coercion of the will, and without violence, would create a public space (public sphere) are conducive, as a forerunner of democracy that contains the value of autonomy and freedom. This study used a qualitative method with the critical constructivism paradigm, with in-depth interview technique on several informants who represent Islamic organizations in Indonesia, such as NU, Muhammadiyah, HTI and FPI. This study shows the diversity of democratic discourse in the various Islamic groups in Indonesia. Although the discourse of democracy is highly developed, but the public sphere of political communication that has begun to be built and are expected to run by various Islamic organizations, not entirely successful.

Abstrak :
Tesis ini membahas kontruksi realitas sosial penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak di Surabaya, melalui program talk show Primetime News di Metro TV, serta peran media massa sebagai ruang publik ideal pada realitas sosial berpotensi konflik tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan paradigma kritis, yang menggunakan metode analisis wacana kritis milik Norman Fairclough. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media membentuk representasi, relasi, dan identitas pihak-pihak yang terlibat dalam wacana. Selain itu, pekerja media, rutinitas media, organisasi media, dan extra media menjadi faktor yang mempengaruhi kontruksi realitas sosial. Temuan lain adalah adanya pengaruh keberadaan waktu prime time dalam industri televisi, serta munculnya dehumanisasi dalam peliputan terkait prostitusi. Program ini menjadi upaya Metro TV dalam menciptakan ruang publik sebagai media untuk diskursif inklusif, untuk mencegah terjadinya konflik. Meski demikian, faktor ekonomi menjadi penghalang untuk membentuk ruang publik dengan kondisi yang ideal. ...... This thesis discusses construction of social reality, the closing of localozation "Dolly and Jarak" in Surabaya, through a talk show program "Primetime News" on Metro TV, as well as the role of mass media as an ideal public sphere related to that social reality potential conflict. This study is a qualitative research with a critical paradigm, which uses Norman Fairclough’s critical discourse analysis method. The results showed that the media shape representations, relationships, and the identity of the parties involved in the discourse. In addition, media workers, media routines, media organizations, and extra-media are the factors that affect the construction of social reality. Other findings, there is the influence of the existence of a prime time in the television industry, and the emergence of dehumanization in prostitution-related reporting. This program is a Metro TV efforts in creating a public space as a medium for discursive inclusive, to prevent conflict. However, economic factors become a barrier to form a public space with ideal conditions.

Abstrak :
Tesis ini dilatarbelakangi dengan usaha menggali kegunaan praksis filsafat kepada ilmu perpustakaan, dan kedekatan antara ruang publik dan perpustakaan umum. Tesis ini membahas ciri publik dalam Perpustakaan Umum Indonesia dengan menggunakan perspektif ruang publik Jürgen Habermas yang mengedepankan independensi, kesetaraan, kebebasan, aksesibilitas dan diskursus.Tesis ini merupakan studi pustaka, dengan menggunakan pendekatan hermeneutika Jürgen Habermas. Temuan dari studi ini adalah adanya potensi ciri kepublikan Perpustakaan Umum Indonesia yang perlu dieksplisitkan sebagai usaha untuk meningkatkan peran Perpustakaan Umum Indonesia didalam memberikan pencerahan kepada masyarakat dan menjadikan dirinya sebagai sarana belajar sepanjang hayat bagi masyarakat yang dilayaninya. Perpustakaan Umum Indonesia perlu dikelola dengan mengedepankan pengguna perpustakaan sebagai unsur sentral, pengadaan koleksi yang dibuat seimbang dan diusahakan tidak terjebak pada urusan teknis belaka, sekaligus lebih mendorong ciri emansipatoris.

---

In the dialog framework between philosophy and library science, and the closeness between public sphere and public library, this thesis puts forward the idea of Jürgen Habermas public sphere in the effort of using the perspective in examining Indonesian public libraries. This thesis is library study, using Jürgen Habermas hermeneutics. The result of the study is the potentiality of publicness in the Indonesian public libraries that needs to be practised explicitly to minimize the gap between the ideals and realities in library practices. The Indonesian public libraries need to be managed in such a way, putting forward library users as a central element. Public libraries management should be balanced and is to free from technical matter domination, and in the same time enhancing more on emancipatory nature.

Abstrak :
ABSTRAK
Keterbukaan informasi publik di Indonesia belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Masih ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan keterbukaan informasi publik tidak dapat berjalan dengan efektif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Penguatan keterbukaan informasi publik perlu dilakukan yaitu dengan memastikan hadirnya Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) di semua daerah, serta penguatan kelembagaan komisi informasi baik di pusat maupun di daerah. PPID wajib dihadirkan di semua level pemerintahan dan reposisi PPID harus diarahkan pada dimasukannya pekerjaan melayani permohonan informasi ke dalam tupoksi pejabat yang bersangkutan. Penguatan Komisi Informasi perlu dilakukan dengan merubah sifat hubungan antara Komisi Informasi Pusat dengan Komisi Informasi di provinsi yang bersifat hirarkis. Tugas Komisi Informasi juga perlu diarahkan untuk memberikan kesadaran akan arti penting keterbukaan informasi publik pada semua komponen masyarakat. DPR RI perlu melakukan perubahan terhadap beberapa pasal dalam UU KIP agar dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan penguatan keterbukaan informasi publik.

Abstrak :
Abstract. Public trust is a very essential and fundamental element to the legitimacy of public administration. Moreover, the local government is obliged to serve the community. Without public trust, many policies may have serious problems. Therefore, it is necessary to maintain and enhance public trust. A highly committed public trust will allow public administrators to receive good judgment, which is, necessary in the policy-making process. This paper is carefully seeing through some findings of a deliberative public policy formulation, especially in the planning and budgeting areas. The qualitative study was conducted in the Probolinggo regency from 2008 to early 2011. Data were collected through participant and non-participant observation, focus group discussions, in-depth interviews, as well as search of relevant documents. The findings of this study indicate the existence of change in public which in the current situation requires a commitment of local political elite to open public places. Commitment to the use of public places, in the application of the transparency principles, participation and accountability in public policy formulation process, will bring back public trust to the local government; especially if the local society feels and believes that the deliberative public participation will significantly affect the final result of the policy formulation.

Abstrak. Kepercayaan publik adalah elemen yang sangat penting dan mendasar untuk mendapatkan administrasi publik yang sah. Terlebih lagi, pemerintah daerah berkewajiban untuk melayani masyarakat. Tanpa kepercayaan publik, banyak kebijakan akan menemui masalah-masalah yang serius. Karenanya, adalah sangat perlu untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik. Kepercayaan publik yang berkomitmen akan memungkinkan administratur publik untuk mendapatkan penilaian yang baik, yang mana diperlukan di dalam hal proses penyusunan kebijakan. Makalah ini melihat dengan sangat hati-hati beberapa temuan di dalam formulasi kebijakan publik yang bersifat deliberatif, terutama di dalam area perencanaan dan penganggaran. Studi kualitatif ini dilakukan di kabupaten Probolinggo dari tahun 2008 sampai awal 2011. Data dikumpulkan dengan jalan pengamatan partisipatif dan non-partisipatif, diskusi kelompok terarah, wawancara mendalam dan penelitian dokumen-dokumen terkait. Temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya perubahan di masyarakat, yang mana – di dalam situasi sekarang ini – membutuhkan komitmen dari elit politik lokal untuk membuka ruang-ruang publik. Komitmen untuk menggunakan ruang-ruang publik, dalam hal penerapan prinsip keterbukaan, partisipasi dan akuntabilitas di dalam formulasi kebijakan publik, akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah; terutama bila masyarakat setempat merasa dan percaya bahwa keikutsertaan masyarakat secara sukarela akan memengaruhi secara bermakna hasil akhir dari formulasi kebijakan.

Abstrak :
Permasalahan mendasar yang dialami oleh industri media cetak pasca era Orde Baru, telah menumbuhkan perjuangan pers yang mengalami perputaran positif dan kondusif. Hal ini disebabkan oleh berakhirnya rezim otoriter yang mengekang kebebasan pers selama lebih dari tiga puluh tahun. Dimulai dengan diterbitkannya peraturan tentang pers yakni Undang-undang Pokok Pers, UU No, 40 Tahun 1999. Sehingga semakin membuka peluang untuk mendirikan industri media yang semakin berkembang dengan masuknya modal-modal asing. Namun kondisi tersebut tidak diimbangi dengan kemampuan manajemen, profesionalitas dan keseriusan Jurnalisme, baik oleh pemilik/pengelola ataupun wartawannya. Adanya pasar yang tidak bertambah dan diperebutkan oleh pendatang baru yang bermodal minim. Kemudian terjadinya homogenisasi dan konsentrasi informasi dari penerbitan pers yang raksasa dan menguasai jalur distribusi. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif, dimana pengambilan datanya dilakukan dengan studi pustaka. Kerangka teoritis yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi filosofi media, sistem Jurnalisme dan pasar, manajemen media dan fungsi media dalam membentuk public sphere serta korelasi media, pemerintah dan masyarakat. Dari hasil penelitian dan studi pustaka yang sudah dilakukan, bahwasanya telah terjadi perubahan struktur industri media cetak, baik dari sisi manajemen, konsentrasi kepemilikan dan konsentrasi manajemen, peraturan baru dengan munculnya UU No. 40 Tahun 1999 yang membuka peluang adanya penerbitan pers dan industri media cetak. Selanjutnya perubahan dari aspek isi yang akan berpengaruh terhadap iklim keterbukaan (openers) dan dimiliki media untuk perkembangan public sphere. Termasuk di dalamnya aspek product diversification dan kompetisi sempurna dalam industri media cetak. Hal tersebut dipengaruhi oleh kemajuan masyarakat, yang secara dominan dan signifikan berpengaruh terhadap diversifikasi produk yang ditawarkan.

Abstrak :
Public Sphere atau ruang publik adalah salah satu hak dasar individu maupun masyarakat untuk mengekpresikan kebutuhan dan kepentingannya menyangkut dengan isu-isu politik dan pembangunan. Public Sphere merupakan prasyarat utama pembangunan demokrasi, di mana di dalamnya terbangun sistem dan mekanisme bagi publik untuk mengekspresikan pikiran dan pendapat, melakukan transaksi gagasan bahkan memperdebatkan kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak adil dan memihak kepada publik. Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari rezim otoritarian ke rezim demokrasi menuntut penyediaan ruang publik yang memadai. Hal ini penting terutama dilihat dari upaya memperkuat basis kekuatan masyarakat sipil yang selama ini menempati posisi pinggiran dengan posisi tawar sangat lemah ketika berhadapan dengan kekuatan negara. Dalam konteks pembangunan lokal khususnya ditingkat komunitas, mainstream otonomi daerah dan desentralisasi adalah upaya menggeser dominasi pemerintah dalam perumusan kebijakan publik dan pada saat yang sama memperkuat posisi daya tawar publik dimana sejak awal harus terlibat dalam proses pengambilan kebijakan melalui keterlibatannya dalam perencanaan pembangunan. Keterlibatan publik dalam governance adalah aksioma dan menjadi formula bagi terciptanya good governance. Akan tetapi pada tataran praktis, sampai saat ini peran publik tetap dikesampingkan dalam setiap tahapan pembangunan. Gagasan perencanaan pembangunan partisipatif yang diintroduksi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sering kali tidak dapat menjembatani aspirasi publik khususnya pada level penyediaan program yang sesuai dengan ekspektasi publik. Hal ini memberikan indikasi kuat bahwa publik tidak terlibat dalam pembahasan program atau paling tidak diabaikan aspirasinya. Berkenan dengan itu tesis ini berusaha mendeskripsikan dinamika public sphere dalam perencanaan pembangunan tingkat komunitas khususnya dalam pelaksanaan forum Musrenbang dan kemungkinan penggunaan strategi serta model lain untuk mengembangkan publik sphere sehingga dapat memberikan solusi bagi peningkatan peranserta publik ke dalam sebuah Musrenbang yang Iebih partisipatif. Tulisan ini akan mengelaborasi konsep public sphere dalam 5 (lima) indikator, yakni diskusi dan dialog publik, partisipasi publik, peran organisasi sosial tingkat komunitas, ix tingkaf kesetaraan serta independesi publik dalam pelaksanaan Musrenbang. Secara konseptual tesis ini berbasis pada teori publik sphere yang dikembangkan oleh Jurgen Habermas, teori-teori tentang perencanaan maupun konsep-konsep partisipasi warga dalam governance. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam serta pengumpulan dokumen dari beberapa sumber data. Site penelitian adalah di Kota Ternate dengan mengambil sample pada 2 kelurahan dilakukan penelitian selama kurang Iebih 2 bulan. Berdasarkan hasil penelitian ternyata pelaksanaan Musrenbang sebagai sebuah mekanisme perencanaan partisipatif tingkat kelurahan di Kota Ternate belum berjalan sebagaimana mestinya dapat dilihat dari tidak terpenuhinya kelima indikator public sphere yang disebutkan di atas. Akibatnya adalah perencanaan yang dibuat tidak aspiratif karena sebagian besar masih ditentukan oleh pemerintah. Berdasarkan temuan lapangan, untuk meningkatkan peran publik dalam pelaksanaan Musrenbang dapat direkomendasikan beberapa hal mendasar, pertama; aspek teknis, Musrenbang harus dilaksanakan dengan memperbaiki mekanisme penyelenggaraannya sehingga dapat menyediakan waktu yang cukup untuk terjadinya diskusi dan dialog, selain itu Musrenbang harus transparan dengan membuka akses Iuas kepada publik; kedua, aspek informasi, pelaksanaan Musrenbang haws memberikan informasi tentang indikasi jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD maupun plafon anggaran lainnya sehingga dapat menjadi pedoman bagi peserta dalam membuat perencanaan dan desain program serta menghindari ekspaktasi secara berlebihan; ketiga; aspek representasi dan partisipasi, sedapat mungkin Musrenbang dilaksanakan dengan memenuhi syarat perwakilan stakeholders yang terdapat dalam komunitas. Partisipasi aktif peserta yang hadir dapat dilakukan melalui publikasi terbuka mengenai jadwal Musrenbang, agenda dan prorgam yang akan dibahas serta pengumuman tentang hasil-hasil Musrenbang sebelumnya baik yang dapat dilaksanakan maupun yang tidak sempat diimplementasikan; keempat; aspek metodologi, forum Musrenbang harus dilakukan dengan menggunakan metode fasilitasi untuk mengantisipasi kesenjangan pemahaman dan kemampuan diantara peserta sehingga menghindari dominasi forum oleh sebagian peserta atau bahkan oleh pemerintah sebagai penyelenggara; kelima; aspek pengawasan, publik khususnya anggota komunitas harus diberikan akses serta hak untuk masuk dalam Tim Verifikasi Pengusulan Program dan Penganggara sehingga anggota komunitas sebagai penerima manfaat pembangunan dapat memantau secara langsung proses dan tahapan Musrenbang baik persiapannya maupun sampai pada tahap evaluasinya. Selain itu, rekomendasi lainnya berdasarkan hasil penelitian adalah pertu dikembangkan model forum warga atau kampung sebagai model pengembangan public sphere sehingga seluruh potensi komunitas dapat disinergikan bagi kepentingan komunitas. Selain itu forum warga atau kampung ini dapat dijadikan sarana untuk mengadvokasi kebijakan pemerintah, ruang untuk bertukar pendapat serta diskusi tentang berbagai kebutuhan komunitas yang selanjutnya diperjuangkan menjadi program pembangunan. Model forum seperti ini juga dapat digunakan untuk memediasi forum Musrenbang baik dari tahapan persiapannya sampai sosialisasi program kepada komunitas. Forum kampung apabila dikembangkan dengan mengakomodasi kearifan lokal akan memberikan kontribusi terjadinya kohesi sosial melalui peningkatan keintiman sosial, sebagai bahan dasar pembentuk modal sosial serta diharapkan dapat menjadi media pembelajaran demokrasi bagi segenap anggota komunitas.

Abstrak :
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini dilakukan guna menjawab pertanyaan teoritis bagaimana peran ruang publik dalam mendukung keistimewaan DIY. Dalam penelitian ini ditemukan bentuk bentuk ruang publik di DIY seperti Angkringan, Media Massa, Aula Pasar, dan lain-lain. Kelompok masyarakat penolak keistimewaan DIY dalam ruang publik di DIY bergerak secara tertutup. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang mendukung keistimewaan DIY bergerak secara terbuka. Keberadaan ruang publik sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, dimana hukum dibuat melalui proses diskursus publik. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa eberadaan ruang publik berperan dalam merubah sikap fraksi DPRD di DIY yang sebelumnya menolak, menjadi mendukung keistimewaan DIY.

---

Research methods used in this study are primarily those qualitative approaches. This research is conducted to analyze the role of Public Sphere in supporting DIY idiosyncrasy. There are many forms Public Sphere in DIY such as Angkringan, Mass Media, Market Auditorium, and others. Some of them secretly reject that idiosyncrasy while others frankly accept it. It's critical to build Public Sphere in realizing good governance which enacted a law solely from public discourse. In this research we found that Public Sphere has a significant role in changing DPRD?s political stance to accept/support the idiosyncrasy DIY.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai demokratisasi di Indonesia setelah reformasi 1998. Salah satu prasyarat demokrasi adalah partisipasi. Tesis ini mengupas partisipasi dalam proses penyusunan perundang-undangan. Ruang partisipasi dalam proses penyusunan perundang-undangan telah mendapat pengakuan secara hukum melalui Undang-undang nomor 10 tahun 2004. DPR telah mengembangkan mekanisme untuk terlaksananya ruang ini. Disisi lain, dalam perjalanannya ternyata ruang partisipasi ini lebih banyak dimanfaatkan oleh LSM. Adanya ruang publik ini telah memberikan pendidikan politik bagi publik. Tesis ini memberikan rekomendasi bagi DPR dalam rangka pendalaman demokrasi, melalui penciptaan mekanisme akuntabilitas terhadap konstituen. Bagi LSM, tesis ini merekomendasikan terbangunnya jaringan yang setara dalam rangka demokratisasi sampai ke akar rumput.

---

The focus of this study is democratization in Indonesia after the reform era. Participation is one important requirement for democracy. The study analyzes public participation on the law making process. As result from the reform, participation on the law making process is guaranteed under the law; Law 10 of 2004. So far, NGOs is the most active party to make use of the sphere. It is acknowledge that the public sphere already give sphere for political education to people. The study recommends mechanisms on constituent accountability to support deepening democracy in Indonesia. While for NGOs, the study recommends to establish egalitarian networking among NGOs.

Abstrak :
ABSTRAK
Kepentingan publik merupakan klaim dengan dua sisi. Pemerintah kerap menggunakannya untuk menerapkan program perencanan ruang tanpa konsen dari masyarakat terdampak. Di sisi lainnya, masyarakat juga menggunakan dalil kepentingan publik untuk membela haknya yang terdampak. Gagasan keadilan spasial lahir dari tradisi intelektual yang memiliki kesadaran tinggi akan parahnya ketidakadilan di ruang-ruang urban dan demikian menuntut rekonsepsi radikal terhadap ruang, pemerintahan, dan penataan ruang. Tradisi intelektual yang paling berpengaruh dalam keadilan spasial adalah Ruang Publik dari Habermas, Hak atas Kota dari Harvey, dan Produksi Ruang dari Lefebvre yang menekankan pada partisipasi publik yang aktif dalam pembentukan kebijakan urban khususnya pelibatan dari kelompok yang termarjinalkan karena mengalami ketidaksetaraan yang diciptakan oleh kebijakan-kebijakan urban yang tidak berkeadilan.

---

ABSTRACT
The idea of public interest in spatial planning is two fold. The government often uses it to enforce spatial plan program without the consent of the affected groups. On the other hand, the affected groups also use it as their defense to protect their damaged rights. The idea of spatial justice is derived from progressive intellectual tradition that is highly aware of the severeness of injustice in urban spaces and hence demands radical reconception of spaces, governance, and spatial planning. Most influential intellectual tradition in spatial justice are Habermas lsquo Public Sphere, Harvey lsquo s Right to The City, and Lefebvre lsquo s Production of Space which emphasize on active public participation in urban policy making especially for the marginalized groups who experience exacerbated inequality the long standing urban policies have produced.