Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Abstract. The change in the paradigm of governance currently demands the government to provide better service for the society. The availability of this service faces issues regarding limited government abilities, limited financial resources, and limited human resources management. This research was conducted on a Public Private Partnership between the Bandung City Government and PT Marga Tirta Kencana on their development and construction of the Cicadas Traditional Market. This study used a qualitative method. Informants were obtained by means of a purposive method through snowball technique. Research results indicate that this partnership is not mutually beneficial. This is due to a problem in the implementation of the partnership itself such as delays in development.

Abstrak. Perubahan paradigma pemerintahan saat ini menuntut pemerintah agar memberikan layanan yang lebih baik untuk masyarakat. Akan tetapi, ketersediaan layanan tersebut mengalami berbagai permasalahan seperti keterbatasan dalam kemampuan pemerintah, keterbatasan sumber finansial, dan keterbatasan pengelolaan sumber daya manusia. Penelitian ini dilakukan untuk mengulas Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) antara Pemerintah Kota Bandung dan PT Marga Tirta Kencana dalam pembangunan dan perbaikan Pasar Cicadas. Studi ini menggunakan metode penelitian kwalitatif. Informan diseleksi melalui purposive method dengan snowball technique. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama ini tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak. Ini diakibatkan masalah dalam implementasi kerjasama tersebut seperti penundaan pembangunan.

Abstrak :
Penelitian ini menginvestigasi perbedaan gaji antara sektor publik dan swasta di Indonesia. Untuk memperoleh estimasi yang akurat, perbedaan upah yang muncul karena perbedaan karakteristik pegawai, karakteristik pekerjaan dan masalah selection bias perlu dieliminasi. Untuk itu, kajian ini menerapkan berbagai metodologi seperti Heckman Correction Method dan Quantile Wage Regression dengan menggunakan data terbaru yang diambil dari Indonesia Family Life Survey (IFLS) 5 tahun 2014. Kajian ini menemukan perbedaan upan yang positif antara sektor publik dan swasta di Indonesia, yang berarti bahwa pegawai pemerintah Indonesia memperoleh gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja sektor swasta.  Hasil tersebut konsisten dengan penelitian terdahulu di negara lain tetapi memberikan pola yang berbeda jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan data Indonesia. Perbedaan upah yang ditemukan di kajian ini lebih tinggi untuk individu dengan tingkat pendidikan tinggi dan bervariasi sepanjang distribusi upah. 

---

This study investigates the wage differential between public and private sectors in Indonesia. To obtain robust estimations, it needs to eliminate the effects from differences in workers' and jobs' characteristic as well as the selection bias problem. Therefore, it applies various methodologies such as Heckman Correction Method and Quantile Wage Regression by using the newest data retrieved from Indonesia Family Life Survey (IFLS) 5 in 2014. The results suggested that differences in wages among two sectors was positive, meaning that Indonesia's government workers earned higher wages with respect to their private counterparts. Some of those results were consistent with former studies in other countries but revealed different trends compared to previous Indonesian data. The wage gap found in this study was higher for individuals with tertiary education level and varied along the wage distribution.

Abstrak :
[Proyek penyediaan air bersih curah/bulk water termasuk salah satu proyek infrastruktur yang dikerjasamakan antara pemerintah dengan swasta dalam skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Usulan terhadap proyek ini sudah mulai dimasukkan ke dalam PPP book 2010 - 2014, tetapi sampai saat ini, proyek penyediaan air bersih curah/bulk water belum ada yang berhasil di implementasikan. Analisa terhadap proyek penyediaan air bersih curah/bulk water dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta difokuskan pada 2 (dua) aspek, yaitu Aspek Teknis serta Aspek keuangan dan Ekonomi. Hasil dari analisa aspek teknis semua aspek sudah terpenuhi, namun perlu di optimalisasi. Hasil dari analisa keuangan menunjukkan bahwa investasi tidak layak, karena nilai IRR 8,10% < potongan rata-rata 12 % dan nilai NPV sebesar -28,648,046 USD < 1. Analisa ekonomi menunjukkan secara ekonomi, proyek ini "layak". Nilai EIRR adalah 19.14% dan ENPV sebesar Rp. 631.751 juta. Dari analisis sensitivitas, bagian yang sensitif dari investasi ini adalah Kenaikan CAPEX akan menurunkan nilai Economic Internal Rate of Return dan Economic Net Present Value dari proyek secara signifikan. Peningkatan Opex berpengaruh signifikan pada rasio biaya EIRR dan manfaat proyek. Kata kunci : (Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), Air Bersih Curah, NPV, IRR, ENPV, EIRR), Bulk water supply projects including one of the infrastructure projects undertaken in cooperation between government and the private sector in the scheme of the Public Private Partnership (PPP). The proposal for this project has begun to put into PPP book 2010- 2014, but until now, the project of bulk water supply no one has successfully implemented. Analysis of the project of water supply of bulk / bulk water with the Public Private Partnership scheme is focused on two (2) aspects, as well as the technical aspects of the financial and economic aspects. Results of the analysis of the technical aspects all aspects are met, but it is necessary in the optimization. The results of the financial analysis shows that the investment is not feasible, because the value of IRR 8.10% < discount rate of 12% and NPV of -28,648,046 USD <1. The economic analysis shows economically, the project "feasible". Value is 19.14% EIRR and ENPV Rp. 631 751 million. From the sensitivity analysis, a sensitive part of this is the increase in CAPEX investment will lower the value of Economic Internal Rate of Return and Economic Net Present Value of the project significantly. Improved Opex significant effect on the ratio of costs and benefits of the project EIRR]

Abstrak :
Ketertarikan pemerintah pada Kemitraan Pemerintah-Swasta dipicu oleh iming-iming memperoleh fasilitas publik dengan beban yang lebih sedikit pada anggaran pemerintah. Namun, kegagalan demi kegagalan PPP di berbagai belahan dunia memperingatkan pemerintah bahwa PPP bukanlah sebuah silver bullet yang ampuh untuk semua kebutuhan infrastruktur publik. Studi tentang kegagalan PPP biasanya berfokus pada kegagalan setelah proyek telah beroperasi, padahal justru banyak proyek dibatalkan sebelum kontrak ditandatangani. Studi kasus tunggal ini mengeksplorasi lambatnya realisasi proyek PPP Waste to Energy (WTE) di Bandung Besar. Penelitian ini menunjukkan bahwa masalah biaya transaksi, baik politik dan ekonomi, menjadi hambatan utama dalam realisasi proyek. Empat masalah utama biaya transaksi dalam realisasi proyek ini yaitu masalah pengetahuan, koordinasi, risiko dan ketidakpastian, dan kepercayaan. Masalah pengetahuan terkait dengan kurangnya pengetahuan dan penalaman PPP pemerintah yang mengarah pada desain proyek yang tidak lengkap dan ketidakselarasan peraturan. Masalah koordinasi muncul karena banyak pemangku kepentingan yang terlibat yang memerlukan struktur tata kelola yang kompleks, terutama mengingat perubahan kepemimpinan politik. Masalah risiko dan ketidakpastian terkait dengan aset yang sangat spesifik dari WTE. Terakhir, kepercayaan publik pada pemerintah dan swasta rendah karena kurangnya transparansi dan dugaan konspirasi dalam proses penawaran, sedangkan fasilitas berbahaya ini terletak di dekat perumahan.

---

The increasing government interest in Public-Private Partnerships is triggered by the lure of obtaining public facilities with a less burden on the government budget. However, many PPP failures in various parts of the world warn the government that PPP is not a silver bullet solution for all public infrastructure needs. Studies on PPP failures usually focus on failures after the project has been in operation, whereas many projects were canceled before the contract is signed. This single case study explores the slow pace of the PPP Waste to Energy WTE projects realization in Greater Bandung. It suggests that transaction costs issues, both political and economic, play a significant role, including knowledge, coordination, risk and uncertainty, and trust problems. The knowledge problems are related to the governments lack of PPP knowledge that leads to the incomplete project design and misalignment of regulations. The coordination problems arise because many stakeholders involved that required a complex governance structure, especially in the light of political leadership changes. The risk and uncertainty problems are related to highly specific assets of WTE increases the risks of private investment because the government support and guarantee to cover the assets and the waste quality was inadequate and regulation changes regarding fees and tariffs would risk the return of the investment. Lastly, public trust in government and private was low due to the lacked transparency and alleged conspiracy in the bidding process, whereas this hazardous facility is located near area residents.

Abstrak :
Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 menyatakan bahwa pinjaman luar negeri secara bertahap harus dikurangi. Dalam rangka mengurangi hutang luar negeri dalam pembiayaan pembangunan nasional diperlukan suatu alternatif pembiayaan. Salah satu alternatif yang muncul dengan melibatkan sektor swasta melalui pengerahan dana untuk pembangunan infrastruktur yang diperlukan. Bagi sektor swata hal ini merupakan peluang investasi yang diharapkan mendatangkan keuntungan sedangkan bagi pemerintah alternatif ini merupakan upaya penyediaan infrastruktur tanpa perlu mengeluarkan dana yang cukup besar. Kerjasama pemerintah dan swasta ini harus terjadi berdasarkan suatu kesepakatan yang saling menguntungkan dan untuk itu perlu suatu aturan yang jelas. Dalam proses pembentukan kerjasama ini Pemerintah tidak bisa secara mudah mengikatkan diri dengan pihak tertentu untuk melakukan kerjsama ini melainkan harus melalui serangkaian kegiatan dalam rangka pemilihan partner/rekan kerjasama dari pihak swasta yang . Serangkaian kegiatan dalam rangka pemilihan por/wer/rekan kerjasama tersebut dilakukan melalui pelelangan. Pelelangan ini dimaksudkan untuk mencari yang parfner/rekan kerjasama yang terbaik diantara yang terbaik dalam penyediaan infrastruktur. Ironisnya dalam proses pelelangan terjadi suatu persekongkonglan yang bertujuan untuk mengatur dan atau menentukan pihak tertentu agar dapat menjadi pemenang. KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan isu-isu persaingan usaha. Pendekatan yang digunakan oleh KPPU dalam menjalankan tugasnya menggunakan metode per se illegal dan rule of reason. Pada perkara tender ini KPPU menggunakan pendekatan rule of reason. ......National Development Program (Propenas) Year 2000-2004 States that abroad loan must be decreased. A fund alternative is needed to decrease the abroad loan aimed to fund the national development. An emerged alternative is to involve private sector through fund mobilization to develop needed infrastructures. This is a profitable investment to private sector, and to the government this alternative is an effort to provide the infrastructure without expend enormous fund. This public private partnership must do be based on a mutual agreement and a clear rule. In the partnership formation process, the government can not easily bind themselves to certain party to make a partnership but have to past a set of activities in order to select the private sector partner, that done by tender. This tender intended to find the best of the best partner to provide the infrastructure. Ironically, in the tender process occurs a conspiracy aimed to set and or to determine certain party to be the winner. KPPU as the business competition supervisor institution based on Law Number 5 Year 1999 have the competencies to examine and resolved business competition issue cases. The approach used by the KPPU to perform its duty use per se illegal and rule of reason methods. In this tender, KPPU use the rule of reason approach.

Abstrak :
Skripsi ini membahas persyaratan dalam peraturan perundang-undangan terkait pemberian Jaminan Pemerintah dalam proyek infrastruktur yang menggunakan skema public private partnership yang telah berjalan. Penelitian ini adalah penelitian normatif (legal research) dengan desain eksplanatoris deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), lembaga yang memberikan Jaminan Pemerintah di Indonesia, tidak bisa memberikan Jaminan Pemerintah untuk proyek public private partnership yang telah berjalan karena tidak terpenuhinya syarat Jaminan Pemerintah hanya dapat diberikan untuk proyek public private partnership yang belum beroperasi secara komersial. Akibat tidak tersedianya Jaminan Pemerintah, PT Aetra Air Tangerang dapat menggunakan alternatif Jaminan Pemerintah untuk melindungi kepentingannya. Agar proyek public private partnership yang telah berjalan bisa mendapatkan Jaminan Pemerintah maka Pemerintah perlu merevisi ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 terkait waktu penyampaian usulan penjaminan; PT Aetra Air Tangerang dapat menggunakan alternatif atas Jaminan Pemerintah untuk mengelola risiko akibat tidak adanya Jaminan Pemerintah. ......This thesis addresses the requirements in law related to Government Guarantee given to infrastructure project in operating phase using public private partnership scheme. This research will be conducted as normative (legal research) with descriptive explanatory design. The research showed that PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), as an agency that provides Government Guarantee in Indonesia, cannot give Government Guarantee for public private partnership project in operating phase due to non-compliance with the provision regarding Government Guarantee can only be given to public private partnership project that is still in planning phase. Since no Government Guarantee available, PT Aetra Air Tangerang could use alternative methods to Government Guarantee to protect its interest. Therefore, to make Government Guarantee available to public private partnership project that has been in operating phase the Government should revise provisions in Presidential Decree Number 13/2010 and Presidential Decree Number 78/2010 on when the guarantee proposal should be submitted; PT Aetra Air Tangerang could use the alternative methods to Government Guarantee to mitigate its risk due to the absence of Government Guarantee thereof.

Abstrak :
Mobile devices' impact on daily life has raised relevant questions regarding public and private space and communication. Both the technological environment (operating systems, platforms, apps) and media ecosystems (interface design, participatory culture, social media) influence how users deal with the public and private, intimate and personal spheres. Leading researchers in communication, art, computer engineering, education, law, sociology, philosophy, and psychology here explore current methodologies for studying the dichotomy of the public and private in mobile communication, providing a foundation for further research"--Publisher's description.

Abstrak :
The increasing diversity of organizational types involved in government action in many countries calls for the development of a comprehensive typology of such organizations....