Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping usaha swasta dan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, swasta dan koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi. BUMN sebagai perpanjangan tangan pemerintah juga dituntut untuk dapat menghasilkan keuntungan yang nantinya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Namun, dalam pelaksanaanya, BUMN kerap mendapatkan hambatan karena banyaknya peraturan yang tidak harmonis, seperti yang dialami oleh BUMN di sektor perbankan. Masih berlakunya Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan piutang Negara yang mengatur penyelesaian piutang negara, dan penetapan kekayaan BUMN sebagai bagian dari kekayaan negara sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 (g), membawa implikasi terhadap pengelolaan kekayaan BUMN sebagai entitas badan hukum yang terpisah sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 angka 1. Penyertaan modal yang bersumber dari APBN yang dilakukan oleh negara melalui pemerintah pada BUMN hingga saat ini masih menjadi polemik yang berkepanjangan. Penggolongan kekayaan negara atas kekayaan yang dimiliki oleh BUMN membatasi ruang gerak manajemen bank BUMN untuk lebih leluasa dalam mengambil keputusan khususnya yang terkait dengan pengelolaan kredit macet. Meskipun sejak 2006, piutang bank BUMN telah dikelola sendiri oleh bank BUMN pasca dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah yang berlandaskan pada Fatwa Mahkamah Agung nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 yang menyatakan bahwa piutang bank BUMN bukan piutang negara. Namun, karena masih berlakunya Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 membuat bank BUMN tidak berani menyelesaikan kredit macet dengan menggunakan mekanisme hapus tagih (hair cut). Akibatnya, banyak debitor yang merasa dirugikan terhadap perbedaan perlakuan tersebut, seperti yang dialami oleh Grup Aspalindo, debitur PT Bank Negara Indonesia Tbk yang mengajukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 77/PUU-IX/2011 menetapkan bahwa frasa-frasa negara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 dicabut, berakibat pada piutang BUMN bukan piutang negara, dan bank BUMN diberi kewenangan untuk menyelesaikan kredit bermasalah dengan mekanisme hapus tagih. ......State Owned Enterprises (SOE) which all or most of its capital derived from separated state wealth, is one of economic actors despite private enterprises and cooperatives.In running their businesses, SOEs, privates and cooperatives perform mutual support based on economic democracy. SOEs as a government’s arm is also required to be able generate profits than can later be used as much as possible for people’s prosperity, However, in its implementation, SOEs often get obstacles because there are many not harmonious rules, as experienced by SOEs in banking sector. The application of Law No.49 prp 1960 regarding State Receivables Committee and the Determination of SOEs wealth as part of State Wealth as stated on Law 17/2003 regarding State Finance Article 2 (g) lead implications for state-owned property management as a separate legal entity as stated in Law No.19/2013 regarding State-Owned Enterprises Article 1 Paragraph 1. The equity which derived from State Budget through the government to SOEs is still being prolonged debate. State wealth classification on SOEs’ property restricts state-owned bank management to be more flexible in making decisions especially related to non-performing loan management. Although since 2006, state-owned bank receivables have been managed by themselves after the issuance of Government Regulation No.33/2006 regarding Government Regulation Amendment No.14/2005 on Procedures for State/Regions Receivables Removal based on Supreme Court Decision No. WKMA/Yud/20/VIII/2006 stating that state-owned banks receivables are not state’s receivables. However, because there is still controversy in defining state wealth and the enactment of Law No.49 prp/1960 makes state-owned banks are doubtful to end non-performing loan using hair cut mechanism as done by private banks. As a result, many debtors are feel aggrieved against the different treatment, as experienced by Aspalindo Group, debtor of PT Bank Negara Indonesia Tbk. At last Aspalindo Group filed a judicial review of Law No.49 prp/1960 to the Constitutional Court. In the decision No. 77/PUU-IX/2011 the Constitution Court set that state phrases contained in Law No.49 Prp/1960 revoked, resulting SOEs receivables is not the state and state-owned banks is authorized to solve non-performing loan using hair cut mechanism.

Abstrak :
Piutang merupakan harta kekayaan suatu perusahaan yang dapat dijadikan jaminan kredit kepada Bank. Dalam praktik pemberian kredit Perbankan piutang usaha dijadikan jaminan kredit dengan mekanisme penyerahan oleh debitur kepada Bank melalui Cessie. Setelah piutang diserahkan kepada Bank sebagai jaminan maka piutang tersebut beralih pemilikannya. Dalam hal terjadi kepailitan terhadap debitur mengakibatkan seluruh harta kekayaannya dalam keadaan sita umum dan dalam penguasaan Kurator. Berdasarkan ketentuan UUK PKPU bahwa apabila dalam waktu 2 (dua) bulan setelah debitur pailit dinyatakan dalam keadaan insolvensi kreditur pemegang jaminan Hak atas Kebendaan tidak dapat melakukan eksekusi atas objek jaminan maka setelahnya kurator wajib untuk menuntut objek jaminan atas hak kebendaan tersebut untuk diserahkan kepada Kurator. Putusan perkara gugatan lain-lain yang dengan register perkara dengan register nomor : 34/PDT.SUS.G.L.L/2020/PN.NIAGA.JKT.PST menyatakan bahwa piutang usaha yang telah diserahkan kepada Bank merupakan harta pailit. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah mengenai kedudukan piutang debitur yang telah dijadikan jaminan kredit melalui cessie dalam hal terjadi kepailitan terhadap debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian secara doktrinal dengan mengkaji penerapan undang-undang dalam studi kepustakaan mengacu pada data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, literature dan buku-buku yang relevan. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa piutang yang telah diserahkan sebagai jaminan kredit melalui cessie telah berpindah kepemilikannya kepada Bank dan oleh karenanya tidak dapat dimasukkan dalam harta pailit. Telah terjadi kesalahan penerapan hukum oleh Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa piutang yang telah diserahkan melalui cessie merupakan boedel Pailit. Putusan tersebut mengakibatkan Bank sebagai cessionaris tidak memilki kepastian hukum karena tujuan dibuatnya cessie piutang adalah agar Bank dapat mendapatkan nilai ekonomis atas piutang tersebut untuk memastikan kreditnya dapat dibayar. Dengan dimasukkannya piutang debitur yang telah dicessie sebagai boedel pailit maka Bank tidak dapat melakukan eksekusi secara langsung dan menerima pembayaran dari piutang tersebut karena harus melalui Kurator. ......Receivables are assets of a company that can be used as collateral for credit to the Bank. In the practice of granting banking credit, trade receivables are used as credit collateral with a mechanism for handing over by the debtor to the Bank via Cessie. After the receivables are handed over to the Bank as collateral, the ownership of the receivables changes. In the event of bankruptcy of the debtor, all of his assets will be subject to general confiscation and under the control of the Reciever. Based on the provisions of the Bancruptcy and Debt Posponing Law, if within 2 (two) months after the debtor is declared bankrupt, the creditor holding the collateral for property rights is unable to execute the collateral object, then after that the reciever is obliged to demand that the collateral object for the material rights be handed over to the Curator. The decision on the miscellaneous lawsuit case which is registered with case number: 34/PDT.SUS.G.L.L/2020/PN.NIAGA.JKT.PST states that the trade receivables which have been handed over to the Bank are bankruptcy assets. The problem discussed in this thesis is regarding the position of the debtor's receivables which have been used as credit collateral through a cessie in the event of the debtor's bankruptcy. The research method used is doctrinal research by examining the application of laws in literature studies referring to secondary data such as statutory regulations, official documents, relevant literature and books. The results of this research are that the receivables which have been submitted as credit collateral through a cessie have transferred ownership to the Bank and therefore cannot be included in the bankruptcy assets. There has been an error in the application of the law by the Commercial Court Judge at the Central Jakarta District Court who stated that the receivables which had been handed over via cessie constituted Bankruptcy issues. This decision resulted in the Bank as cessionary not having legal certainty because the purpose of creating a cession of receivables was so that the Bank could obtain economic value for the receivables to ensure that the credit could be paid. By including the debtor's receivables which have been accessed as bankruptcy documents, the Bank cannot carry out direct execution and receive payment from these receivables because they have to go through the reciever.

Abstrak :
Kepailitan menurut undang-undang adalah sebagai sita umum atas semua harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Salah satu syarat untuk memailitkan debitor adalah dimana debitor memiliki 2 kreditor atau lebih yang utang nya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam praktik nya untuk memailitkan debitor, kreditor sering sekali mengalihkan piutang nya ( cessie ) kepada pihak lain yang menyebabkan terpenuhi nya syarat untuk memailitkan debitor. Kasus kepailitan dengan nomer perkara 764 K/ PDT. Sus/2010 dan 662 K/ PDT. Sus/2011 ini merupakan kasus yang sebenarnya memilki kesamaan alur namun pada akhirnya putusan yang diberikan Hakim berbeda antara satu sama lain. Pada kedua kasus tersebut, terdapat bentuk pengalihan piutang cessie yang dituangkan dalam akta notaris, dimana menurut kreditor dengan adanya pengalihan piutang tersebut, menyebabkan debitor memiliki dua kreditor atau lebih. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai penyebab dan solusi terjadinya perbedaan penafsiran Hakim terhadap Pengalihan piutang ( cessie ) dalam perkara kepailitan. ...... Bankruptcy based on law is confiscation of wealth of insolvent debtors conducted by curators under the supervision of supervisory judges as ordered by law. One of the requirements for bankruptcy is when a debtor has two or more credits of which his debts are due and collectible. In practice to bankruptcy debtors, creditors often divert his accounts receivable (cessie) to another party that caused his condition to meet the requirements of bankruptcy. Bankruptcy case no 764 K/PDT. sus/2010 and 662 K/ PDT. sus/ 2011 is a case that have a similarity but with, in the end, different judge's decision. In both cases, there is a transfer of receivables cessie form as outlined in the notarial deed, which according to the creditors by the transfer of the receivables, causing the debtor has two or more creditors. In this paper will discuss the causes and solutions to the differences in judge's interpretation of transfer of receivables (cessie) in the bankruptcy case.

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan dari laporan magang ini adalah membahas dan menganalisis prosedur audit atas program kemitraan pada PT ATM untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015. Laporan ini akan membahas secara rinci tentang prosedur audit yang dilakukan oleh KAP XYZ atas akun-akun yang terkait dengan program kemitraan PT ATM, yaitu piutang dan pendapatan jasa administrasi, serta memberikan analisis atas proses audit tersebut. Berdasarkan analisis yang telah dibuat, praktik audit yang diterapkan oleh KAP XYZ telah sesuai dengan teori dan standar audit yang berlaku. Selama melakukan audit, temuan paling banyak disebabkan oleh kesalahan pencatatan dan terdapat permasalahan lain pada piutang yang belum direkonsiliasi dengan BUMN Pembina Lain. Untuk itu, saran yang diajukan adalah pemberian training kepada bagian akuntansi dan meningkatkan fungsi supervisi dan monitoring terhadap pencatatan, selain itu melakukan rekonsiliasi secara berkala dengan BUMN Pembina Lain agar tidak ada perbedaan nilai piutang tercatat.

---

ABSTRACT
The aim of this report is to explain and analyze the audit procedure of partnership program in PT ATM for period ended December 31st 2015. Author will meticulously explain the audit procedure done by KAP XYZ for accounts that related to partnership program, which are account receivables and administration income, and analyzes the audit process performed by KAP XYZ. Based on that analysis, audit practices done by KAP XYZ has complied with the theory and standards prevailed in the practice of auditing. During the audit, most of the findings caused by misstatement and there is other problem occurred caused by account receivables that haven’t been reconciled with BUMN Pembina Lain. Therefore, this study suggests PT ATM to give more training to its accounting department and improve supervision and monitoring functions over recording. Moreover, PT ATM should reconcile account receivables periodically with

Abstrak :
Tujuan dari laporan magang ini membahas mengenai prosedur audit yang dilakukan oleh KAP CDE atas akun piutang usaha pada PT CD untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017. Laporan magang ini secara keseluruhan akan membahas mengenai kebijakan akuntansi, proses audit yang dijalankan KAP CDE, serta analisis piutang usaha PT CD. Berdasarkan analisis yang telah dibuat, laporan magang ini menyimpulkan bahwa praktik audit yang telah dilaksanakan oleh KAP CDE telah sesuai dengan teori serta standar audit yang berlaku. ......The purpose of this report is to explain the audit procedure conducted by KAP CDE regarding the account receivables of PT CD for the period ended on 31st December 2017. This report explains the accounting policy, audit process conducted by KAP CDE, and analyzes the practice of account receivables by PT CD. Based on the analysis, this internship report concluded that KAP CDE has applied an audit practice that complies with the theory and the applicable audit standards.

Abstrak :
ABSTRAK Piutang merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam manajemen sebuah rumah sakit. Untuk itu diperlukan manajemen piutang yang efektif sehingga kegiatan - kegiatan operasional rumah sakit dapat berjalan dengan baik. Sistem penagihan piutang yang baik dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap arus kas rumah sakit, karena dapat meningkatkan penyediaan dana tunai yang dibutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penagihan dan keberhasilannya, dalam hal ini piutang pasien rawat inap dengan jaminan perusahaan, dalam rangka memberi masukan dan perbaikan sistem penagihan piutang pasien rawat inap jaminan di Rumah Sakit X Jakarta. Telah dilakukan penelitian retrospektif dari data buku besar piutang pada pasien rawat inap jaminan selama satu tahun, mulai April 1996 sampai Maret 1997. Data disusun berdasarkan kegiatan pembayarannya sehingga dapat diperoleh ; (1) kegiatan pembayaran piutang perusahaan dan perusahaan dengan ikatan kerja sama (2) pola pembayaran piutang perusahaan (3) rata-rata besar, lama pelunasan dan sisa tagihan setiap kuartal (4) parameter keberhasilan penagihan selanjutnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lama pelunasan piutang perusahaan 136 hari dan adanya pemanjangan lama pelunasan ini dari kuartal pertama sampai kuartal keempat. Namun lamanya pelunasan ini tidak disebabkan karena masih banyak perusahaan yang belum mengadakan ikatan kerja sama dengan rumah sakit, karena lama pelunasan perusahaan yang telah mengadakan ikatan kerja sama 146 hari. Lamanya pelunasan piutang perusahaan ini lebih disebabkan kurangnya kontrol dari rumah sakit dimana belum ada standar waktu yang ditetapkan, lemahnya pencatatan dan pelaporan yang mengakibatkan sulit untuk menindaklanjuti penagihan dan belum adanya indikator atau parameter keberhasilan penagihan. Parameter keberhasilan yang diperoleh peneliti adalah bila total persentase sisa piutang pada akhir kuartal (uncollected balances schedule) tidak melebihi 222 %. Akhirnya peneliti menyarankan agar (1) ditetapkan kebijakan yang menyangkut standard waktu baik bagi petugas maupun perusahaan, (2) melakukan follow up penagihan dan evaluasi secara berkala melalui pencatatan dan pelaporan yang lebih baik (3) dilakukan monitor terhadap kegiatan penagihan.

---

ABSTRACT In hospital management account receivables is inevitable. Therefore, an effective management of account receivables is needed. The collection of account receivables give good result to the cash flow, because increase amount of money in cash . The objective of this research is to find out the payment activities of inpatient account receivable under company's account, in order to improve the account receivable management at the X hospital Jakarta. Research method utilized in this study is retrospective design, where data are taken from ledger receivable during one year (April 1996 - March 1997). Data are arrange based on payment activities, which results in : (1) time series of payment activities (2) payment pattern (3) average daily sales, average collection period, aging schedule and uncollected balances schedule every quarter (4) aggregate information for the hospital account receivable monitoring system. Based on the result of this research, it has been determined that the average length of time for the company to pay off their credit purchases is 136 days and there was a tendency this average collection period inclined from the first quarter to the fourth quarter The average collection period company which have agreement with hospital is 146 days. So this inclining collection period is not caused by the lack of company which have agreement with hospital, but caused by the lack of control from the hospital its self. It is obvious that there is no time standard in credit policy, lack of credit recording and no aggregate information for the hospital account receivable monitoring system. The aggregate information for the hospital account receivable monitoring system based on this research is when receivable - sales ratio in uncollected balances schedule less than 222% . It suggested that the X hospital will be able (1) to state a time standard in credit policy (2) to improve the credit recording in order to follow up and monitor the account receivable (3) to improve the monitoring system for collecting activities. Bibliography : 24 (1972-1995)

Abstrak :
Penjualan merupakan sumber utama pendapatan perusahaan dan menjadi tujuan penting bagi proses operasional perusahaan, sebagai salah satu strategi penjualan, sales on credit menjadi pilihan untuk meningkatkan permintaan barang yang dijual namun, hal tersebut berdampak negative terhadap bisnis perusahaan jika tidak dikelola dengan baik. Penelitian i9ni bertujuan untuk menganalisis proses penjualan dan system pengendalian internal pada siklus penjualan PT XYZ. Kegiatan usaha utama perusahaan adalah penjualan Koran. Aset terbesar perusahaan terdapat pada piutang sebesar 50 dari jumlah asset perusahaan per tanggal 31 Desember 2016. Perusahaan memiliki tingkat piutang tertagih yang rendah dengan jumlah piutamng yang telah jatuh tempo lebih dari 10 tahun. Masalah lain yang dihadapi perusahaan adalah rugi usaha, return penjualan yang tinggi. Berangkat dari semua permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif dengan menganalisis penjualan dan komponen pengendalian internal. Data dikumpulkan dengan menanyakan personil kunci, observasi dan melakukan dokumen walktrough. Hasil dari penelitian ini adalah saran untuk perbaikan pengendalian internal dan juga memberikan desain analisis risiko dengan menggunakan perhitungan risiko agar perusahaan dapat mengambil tindakan tegasa untuk risiko dampak yang besar tersebut. ......Sales is a major source of corporate earnings and become an important goal for the company 39 s operational processes. As one of sales strategy, Sales on credit become an option to increase demand for goods sold. However, it has negative impact on the company 39 s business if it is not properly managed. This study aims to analyze the sales business process and internal control system in the sales cycle of PT XYZ. The main business activity of company is selling and has the largest assets on the receivables for 50 from company rsquo s total assets as of 31 December 2016. The company has low rate of collectible receivable with long outstanding receivable for more than 10 years. Other problems faced by the company is operating loss, high sales return. Departs from all that issues, this research is conducted by using qualitative approach and descriptive analysis by analyzing the sales and components of internal control. Data is collected by inquiries the key personnel, observation and perform walktrough documents. The result of this research is the suggestions for improvement of internal control and also provides a risk analysis design using risk calculations to enable the firm to take decisive action for those big impact risks.

Abstrak :
Anjak piutang, khususnya anjak piutang dengan pemberian jaminan merupakan salah suatu lembaga pembiayaan dalam perdagangan, baik secara domestik maupun internasional. Dalam pengaturannya di Indonesia, anjak piutang tidak diatur secara khusus, sehingga dalam praktiknya perjanjian anjak piutang dapat mengacu dari kebiasaan yang ada di dunia perdagangan domestik maupun internasional. Konvensi UNIDROIIT mengenai lembaga anjak piutang UNIDROIT Convention on International Factoring dan Konvensi PBB mengenai pengalihan hak milik piutang dagang dalam perdagangan internasional United Nation Convention on the Assignment of Receivables in International Trade merupakan dua kebiasaan internasional yang mengatur mengenai lembaga anjak piutang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, kedua konvensi internasional ini kemudian dibandingkan dengan pengaturan pada praktik di Indonesia, serta dilakukan analisis terhadap pertimbangan hukum Hakim melalui putusan pengadilan di Indonesia untuk melihat apakah Hakim dalam menimbang maupun memutuskan memperhatikan kedua konvensi internasional tersebut. Hasil analisis menunjukkan beberapa kesesuaian, yaitu para pihak yang beperkara, hak recourse, serta kewajiban untuk menotifikasi debitur, sedangkan ketidaksesuaian terlihat dari cara pengalihan piutang dagang.

---

Factoring, especially factoring with recourse is one of the common financial commercial methods, both domestically and internationally. In its regulation in Indonesia, factoring is not specifically regulated, so that practically factoring agreement can be referred to the customs of international trade. UNIDROIT Convention on International Factoring and United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade are two international customs regulating factoring. By using normative juridical research method, the two international conventions are then compared to the practical regulation in Indonesia, as well as an analysis of judge 39 s legal considerations through Indonesia courts 39 verdict. The analysis will examine whether the judge in weighing and deciding considered both the international convention or not. The analysis showed some conformity, namely the parties of factoring, recourse, and the obligation to notify the debtor, while the mismatch seen from the assignment of receivables.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang hak istri dalam bertransaksi setelah terjadinya pernikahan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Pada penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan adalah apabila transaksi menimbulkan hutang piutang yang melibatkan harta bersama. Lalu bagaimana kedudukan istri dalam melakukan tindakan hukum yang melibatkan harta kekayaan bersama dalam keluarga dan apakah suami harus bertanggung jawab atas hutang yang dibuat oleh istri tanpa izin dari suami? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Terdapat perbedaan pandangan mengenai harta bersama dalam perkawinan. Hukum positif Indonesia menjelaskan bahwa Harta bersama secara hukum artinya adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri. Akan tetapi dalam hukum islam, harta bersama tidak diatur secara jelas, bahkan beberapa ahli berpendapat bahwa harta suami adalah milik suami begitupun harta istri adalah milik istri sehingga disini tidak ada percampuran harta antara suami istri. Hal ini menjadi permasalahan karena hutang piutang yang dibuat akan berkaitan langsung dengan harta yang dimiliki oleh suami ataupun istri. Dari penelitian yang telah diuraikan, seorang istri memiliki kedudukan yang seimbang dengan suami, dan istri diperbolehkan melakukan utang piutang tanpa izin dari suami.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about the wife rights in transactions after the wedding, especially in the fulfillment of family economic needs. In this study, the main problem is if the transaction generates debt accounts involving joint property. Then how the position of wife in taking legal action involving joint wealth in the family and whether the husband should be responsible for the debt made by the wife without permission from the husband This research uses normative juridical method. There are different views on joint property in marriage. Indonesia 39s positive law explains that Joint treasures by law means that the wealth collected during marriage is the right of married couples. But in Islamic law, the common property is not clearly regulated, even some experts argue that the husband 39s property is the property of the husband as well as the wife 39 s property is the property of the wife so there is no mixing of wealth between husband and wife. This becomes a problem because the accounts payable made will be directly related to the property owned by the husband or wife. From the research that has been described, a wife has a balanced position with the husband, and the wife is allowed to do debts without the permission of the husband.Keywords Marriage, Joint Property, Debts and Receivables