Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas masalah putusan PK Mahkamah Agung yang tidak dapat diterima sehingga mengakibatkan PT Kertas Leces (Persero) dinyatakan dalam keadaan pailit dan risiko bisnis yang ditimbulkan dari Kepailitan PT Kertas Leces (Persero) sebagai BUMN Persero. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat terjadi pembatalan perdamaian (homologasi) yang diajukan oleh karyawan PT Kertas Leces (Persero) maka PT Kertas Leces (Persero) dinyatakan pailit sehingga tidak dapat melakukan upaya hukum baik kasasi maupun peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Pada saat PT Kertas Leces (Persero) dinyatakan pailit maka risiko bisnis yang ditimbulkan adalah sita umum atas seluruh kekayaan PT Kertas Leces (Persero) yang telah menjadi harta pailit oleh Kurator yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk melunasi utangnya kepada para Kreditor. Direksi PT Kertas Leces (Persero) kehilangan hak dan kewenangan untuk mengurus harta pailit tersebut. Karena Negara sebagai pemegang saham mempunyai tanggung jawab terbatas kepada PT Kertas Leces (Persero), kecuali Negara telah melakukan perbuatan piercing the corporate veil, yaitu mencampuradukkan kepentingan perseroan dengan kepentingan pribadi yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga PT Kertas Leces merupakan badan hukum yang memiliki kekayaan sendiri dan terpisah dari kekayaan Negara.

---

ABSTRACTThe focus of this study discusses the results of Judicial Review of the Supreme Court that are unacceptable so that PT Kertas Leces (Persero) is declared bankruptcy situations and business risks caused by Bankruptcy Laws of PT Kertas Leces (Persero). The research method used in this study is normative juridical. The results of this study indicate that due to the cancellation of peace agreement (holomogation) submitted by employees of PT Kertas Leces (Persero), PT Kertas Leces (Persero) was declared bankrupt so it could not be used as a legal aid both an appeal and judicial review to the Supreme Court. When PT Kertas Leces (Persero) was declared bankrupt, the business risk caused was the seizure of all assets of PT Kertas Leces (Persero) that had become bankrupt assets by the Curator appointed by the Commercial Court in the Surabaya to repay the debt to the Creditors. PT Kertas Leces (Persero) lost the rights to conduct and interfere with the bankruptcy assets. Because the State as a shareholder has limited responsible to PT Kertas Leces (Persero), unless the State has pierced the companys headscarves, which is confusing the interests of the company with the personal interests stipulated in Article 3 paragraph (2) of Law Number. 40 of 2007 concerning Limited Companies so that PT Kertas Leces is a legal entity that has its own assets separated from the State."

"Perkembangan yang semakin pesat dan persaingan yang semakin tajam telah membuat dunia usaha melakukan perluasan terhadap usahanya dengan melakukan investasi pada berbagai sektor yang mempunyai peluang untuk meraih keuntungan. Salah satu sektor industri yang sedang mencapai boom ialah sektor industri properti. Perusahaan-perusahaan yang bergerak bukan di sektor properti seperti perusahaan-perusahaan perbankan, industri baja, industri jasa dan lain-lain mulai melakukan diversifikasi dengan melakukan investasi pada sektor properti. Sementara itu perusaHaan industri properti juga semakin rmelebarkan usahanya dengan terus menerus melakukan investasi.Suatu perusahaan yang ingin melakukan investasi maka perlu menetapkan terlebih dahulu cost of capital daripada proyek investasi tersebut. Cost of Capital. ini akan menjadi unsur diskonto bagi proyeksi cash flow dalam rangka menentukan Net Present Value proyek investasi tersebut. Untuk mengetahui nilai cost of capital maka perlu juga mengetahui komponen-komponen yang. membetuk cost of capital itu, yaitu terdiri dari cost of debt, cost of preffered stock dan cost equity. Cost of Debt dan Cost of Preffered Stock dapat segera ditentukan karena nilainya sudah given, namun penentapan nilai Cost of Equity memerlukan suatu perhitungan karena Cost of Equity merupakan cerminan daripada required rate of return pemegang saham. Terdapat beberapa metode perhitungan Cost of Equity, diantaranya ialah perhitungan dengan metode Capital Assets Pricing Model (CAPM).Karya Akhir ini melakukan penelitian terhadap Cost of Equity dari perusahaanperusahaan properti yang telah menjual sahamnya di Bursa Efek Jakarta yang mana hasilnya diharapkan dapat menjadi landasan dalam penentuan cost of capital proyek yang selanjutnya berguna sebagai dasar dalam keputusan capital budgetingnya.Dalam melakukan perhitungan cost of equity ini maka terlebih dulu melakukan perhitungan terhadap return market, corporate security return dan beta perusahaan. Dalam perhitungan beta maka risk free rate menggunakan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia.Hasil penelitian ternyata menunjukkan bahwa Cost of Equity perusahaan-perusahaan properti yang telah menjual sahamnya di Bursa Efek Jakarta ialah antara 12,95 % sampai dengan 27,93% dan juga menunjukkan bahwa Cost of Equity daripada industri properti ialah sebesar 18,21 %. Berdasarkan perhitungan R-Squared pada saat penghitungan beta temyata menunjukkan bahwa kelima belas perusahaan properti tersebut mempunyai risiko sistimatis antara 0,04 % sampai dengan 49,41 %."

"Dalam kurun sepuluh tahun terakhir, pertumbuhan bisnis dan industri satelit menunjukkan perkembangan yang sangat cepat. Peluncuran dan kapasitas satelit terus meningkat sesuai dengan kebutuhan jasa telekomunikasi sateIit. Salah satu operator satelit di Indonesia, PT SATELINDO, memulai mengoperasikan jasa ini dengan menyewa transponder secara temporer pada satelit PALAPA B2P dan kemudian meluncurkan dan mengoperasikan dua satelit sendiri, PALAPA C1 dan C2_ Dalam pengoperasiannya, satelit C1 mengalamigangguan sehingga, PT SATELINDO hanya mengoperasikan satu satelit, PALAPA C2. Jasa telekomunikasi satelit yang dilayani menggunakan C-band dan Ku-band untuk area cakupan pemakaian domestik, regional dan internasional.Bisnis satelit merupakan bisnis yang mempunyai risiko yang tinggi. Dalam semua tahapan bisnis satelit, dari desain hingga pengoperasian mempunyai risiko yang perlu diantisipasi. Kegagalan satelit C1 merupakan kasus yang perlu dianlisipasi bagaimana risiko dapat mempengaruhi bisnis sate|it. Untuk itu, diperlukan upaya dukungan manajemen dalam meminimalisasi kemungkinan yang tidak diharapkan dengan melakukan analisis risiko. Aspek risiko ini dapat dinilai terhadap beberapa indikator, diantaranya clari Sumber Daya Manusia, Teknologi, Lingkungan, Teknis Pengoperasian SateIit.Dalam makalah ini, analisis dilakukan terhadap aspek teknologi dan aspek Iingkungan, yaitu stabilitas dan regulasi. Analisis kuesioner dengan respondennya karyawan direktorat satelit PT SATELINDO memberikan suatu pola penanganan risiko sesuai clengan kriteria yang telah ditetapkan. Hasil analisis, metode risiko yang dapat digunakan pada bisnis salelit pada kasus PT SATELINDO adalah asuransi dan pengenda|ian.

---

In last ten year, satellite business and industries growth shows a faster development. Satellite launch and capacity increase as a good demand in satellite telecommunication services. One of satellite operators in Indonesia, PT SATELINDO, starts to operate this services by leasing temporary transponder from PALAPA B2P satellite and soon launch and operate by their own satellite, PALAPA C1 and C2. In its operations, PALAPA C1 had failure to operate until its life time end, thus PT SATELINDO only operate one satellite, PALAPA C2. ln their operation, PT SATELINDO offers satellite telecommunication services using C-band and Ku-band for domestic, regional and international coverage area.

Satellite business is a business with high risk. In all satellite business steps, from design to operational have to anticipate any risk possibilities. Satellite C1 failure is a case how the risk could influence the satellite business. For that reason, supporting management style to minimize any worst possibilities that could influence the business by doing risk analysis. These risk aspect could be assessing toward some indicators such as Human Resources, Technology, Environment, Satellite Operation Engineering.

In this paper, the analysis is done only to environmental aspect, stability and regulation and technology aspect. Questionnaire analysis with respondent from employee of Satellite directorate PT SATELINDO gives a risk exposure pattern by using definite criteria. The result of this analysis, we could use risk method for satellite business in case of PT SATELINDO such as, Insurance, and Prevention."

"Bisnis TELKOM secara wholesale dijalankan untuk melayani mitra operator dalam penyediaan interkoneksi dan sewa jaringan. Bisnis sewa jaringan TELKOM menguasai lebih dari 60% market share sewa jaringan di Indonesia, dan memberikan kontribusi pendapatan terbesar untuk portofolio bisnis wholesale TELKOM. Namun sejak dikeluarkannya regulasi Kepdirjen Postel Nomor : 115/Dirjen/2008, hal ini memberikan dampak berupa penurunan tarif sewa jaringan. TELKOM menghadapi risiko bisnis berupa penurunan kinerja keuangan, akibat realisasi pendapatan tidak mencapai target.Penelitian ini menganalisis penerapan pengendalian risiko bisnis yang dilakukan TELKOM dari sisi perencanaan. Apakah perencanaan yang dilakukan sudah mempertimbangkan risiko faktor risiko, di dalam hal ini risiko bisnis sewa jaringan akibat dampak implementasi regulasi, yang merupakan perubahan faktor eksternal yang diteliti.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan sewa jaringan belum mempertimbangkan faktor eksternal yang dimaksud, salah satunya adalah dampak regulasi regulasi yang menyebabkan penurunan tarif sewa jaringan dan pendapatan. Dari hasil simulasi Monte Carlo, target pendapatan bisnis wholesale sewa jaringan TELKOM di tahun 2010 dan 2011 memiliki risiko yang lebih besar dari sisi kapasitas yang disewa maupun dari sisi pendapatan.

---

TELKOM in wholesale business is run to serve the partner perators in the provision of interconnection and leased line. TELKOM leased line business has more than 60% market share leased line in Indonesia, and the largest revenue contribution to TELKOM wholesale business portfolio. However, since this regulation Kepdirjen Postel Number: 115/Dirjen/2008, this gives the impact of tariff reduction in leased line. TELKOM's business risk reduction in financial performance, due to the realization of income does not reach the target.This study analyzes the implementation of risk control TELKOM business done in terms of planning. Is planning done already to consider the risk factors of risk, in this case the leased line business risk due to the impact of regulation implementation, which is a change in external factors studied.The results of this study indicate that planning is not considered a network leased from external factors mentioned, one of which is the regulatory impact of regulation that causes a decrease in rental leased and revenue network. From the results of Monte Carlo simulation, the target of wholesale leased line business revenue TELKOM in 2010 and 2011 have a greater risk of side leased capacity as well as from the revenue side."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai evaluasi kepatuhan perpajakan PT TMU dari tahun 2015 sampai 2017. Evaluasi dilakukan karena PT TMU sebagai wajib pajak dihadapkan pada risiko perpajakan yang kemungkinan timbul pada masa yang akan datang dari pemenuhan kewajiban perpajakan pada periode sebelumnya. PT TMU harus mempersiapkan diri untuk menghadapi risiko tersebut. Evaluasi dilaksanakan dengan menganalisa dokumen perpajakan PT TMU dan proses bisnis PT TMU. Analisa dilakukan secara metode kualitatif dengan membandingkan dokumen Perpajakan PT TMU dengan Undang-Undang Perpajakan. Proses bisnis dianalisa melalui wawancara pemilik usaha dibandingkan dengan teori manajemen. Skripsi ini juga menganalisa mengenai penerapan akuntansi pajak yang sudah dilakukan oleh PT TMU. Skripsi ini menyajikan sejauh mana kepatuhan perpajakan yang sudah dilakukan oleh PT TMU dan proses bisnis yang terjadi di PT TMU melalui analisa struktur manajemen perusahaan.  Hasil dari skripsi ini menemukan bahwa PT TMU belum mematuhi peraturan perpajakan. PT TMU juga masih memiliki kesalahan dalam penerapan akuntansi pajak. Proses bisnis PT TMU juga menyebabkan risiko perpajakan PT TMU di masa yang akan datang. Saran penulis terhadap PT TMU adalah dengan melakukan perencanaan pajak yang lebih matang dan melakukan restrukturisasi manajemen PT TMU terkait fungsi perpajakan.

---

ABSTRACTThis study discusses the evaluation of tax compliance of PT TMU from 2015 to 2017. The evaluation was carried out because PT TMU as a taxpayer was faced with taxation risks that might arise in the future from fulfilling tax obligations in the previous period. PT TMU must prepare to face these risks. The evaluation was carried out by analyzing PT TMUs tax documents and PT TMUs business processes. The analysis is carried out using a qualitative method by comparing PT TMUs Taxation documents with the Taxation Law. Business processes are analyzed through business owner interviews compared to management theory. This study also analyzes the application of tax accounting that has been carried out by PT TMU. This study will present the extent to which the tax compliance that has been done by PT TMU and the business processes that have taken place at PT TMU through analysis of the companys management structure. The results of this thesis state that PT TMU did not fully complied with the tax regulations. PT TMU also still has mistakes in applying tax accounting. PT TMUs business process also causes the tax risk of PT TMU in the future. The author's advice on PT TMU is to do more good tax planning and restructure PT TMU's management which related to tax function."

"Penelitian ini menganalisis implikasi hukum dari unrealized loss investasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan statusnya apakah termasuk kerugian negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum hybrid (sui generis) karena menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi pemerintahan di bidang pelayanan kepada masyarakat dan fungsi self regulatory yang bertindak sebagai pelaksana teknis organisasi. Hal ini tercermin dari pengelolaan keuangan BPJS Ketenagakerjaan yang terbagi menjadi dua, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 UU BPJS, yaitu Aset BPJS yang bersumber dari Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pengalihan aset BUMN Jamsostek. Serta Aset Dana Jaminan Sosial yang bersumber dari iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan dan hasil pengalihan hak peserta pada BUMN Jamsostek. Kedua aset tersebut dimandatkan untuk dikelola, salah satunya dengan cara diinvestasikan. Selanjutnya rumusan kerugian negara dalam UU Perbendaharaan Negara, UU BPK, UU Tipikor haruslah dalam bentuk pasti (actual loss). Sedangkan dalam ilmu akuntansi, unrealized loss tidak dihitung sebagai kerugian (tidak dicatat dalam laporan laba rugi), melainkan dimasukkan ke dalam pendapatan menyeluruh (comprehensive income). Penurunan nilai saham tersebut akan menjadi kerugian nyata atau tidak tergantung pada saat penjualan aset tersebut dilakukan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa unrealized loss investasi BPJS Ketenagakerjaan bukanlah merupakan kerugian negara, melainkan kerugian bisnis. Oleh karena itu, Direksi BPJS Ketenagakerjaan tidak perlu bertanggungjawab dikarenakan dirinya juga sudah mengikuti berbagai instrumen mitigasi hukum yang dikeluarkan oleh OJK dan BPK. Lebih lagi, unrealized loss ini adalah risiko bisnis akibat keadaan pasar yang tidak menentu akibat Covid-19, sehingga Direksi tidak dapat dipidana berdasarkan UU Tipikor maupun ketentuan pidana dalam UU BPJS.

---

his research analyzes the legal implications of the unrealized loss on investments made by BPJS Ketenagakerjaan and its status regarding whether it constitutes a state loss. The study employs a doctrinal research method. BPJS Ketenagakerjaan is a hybrid legal entity (sui generis) because it performs two simultaneous functions: a governmental function in the field of public service and a self-regulatory function acting as the technical executor of the organization. This is reflected in the financial management of BPJS Ketenagakerjaan, which is divided into two parts, as mentioned in Article 40 of the Social Security Administrators Law: BPJS Assets (state finance) sourced from State Capital Participation (PMN) and the transfer of assets from the state-owned enterprise Jamsostek. Additionally, there are Social Security Fund Assets (not state finance) sourced from social security employment contributions and the transfer of participants' rights from the state-owned enterprise Jamsostek. Both of these assets are mandated to be managed, one of which is through investment. Furthermore, the definition of state loss in the State Treasury Law, the State Audit Law, and the Anti-Corruption Law must be in the form of an actual loss. Meanwhile, in accounting, unrealized loss is not calculated as a loss (not recorded in the income statement) but included in comprehensive income. The decrease in stock value will become an actual loss or not depending on the sale of the asset. The results of this research indicate that the unrealized loss on BPJS Ketenagakerjaan's investments is not a state loss but a business loss. Therefore, the Board of Directors of BPJS Ketenagakerjaan should not be held responsible as they have followed various legal mitigation instruments issued by OJK and BPK. Moreover, this unrealized loss is a business risk due to the uncertain market conditions caused by Covid-19, thus the Board of Directors cannot be criminally prosecuted under the Anti-Corruption Law or the criminal provisions in the Social Security Administrators Law."

"

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah lembaga yang bergerak dalam bidang usaha dalam rangka usaha pemenuhan kesejahteraan masyarakat. BUMN didirikan atas sebagian ataupun keseluruhan modal (dari APBN yang dipisahkan) yang disertakan oleh negara. Kepemilikan negara atas penyertaan modal tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk kepemilikan saham. Terhadap modal tersebut kemudian terjadi perubahan status hukum yang menyebabkan peralihan keuangan menjadi sepenuhnya milik BUMN. Permasalahan kemudian muncul apabila terjadi kerugian pada BUMN, yakni mengenai penggolongan apakah kerugian tersebut merupakan kerugian BUMN sendiri sebagai corporate loss (kerugian korporasi) dan mencakup risiko dari BUMN dalam menjalankan bisnisnya (risiko bisnis), ataukah merupakan kerugian terhadap keuangan negara. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis-normatif ini akan menjadikan implikasi tersebut sebagai pertanyaan pemicu yang kemudian diikuti dengan studi terhadap kasus tindak pidana korupsi yang terjadi atas PT Asuransi Jiwasraya dengan putusan No. 31/Pid.Sus/Tpk/2020/PN Jkt.Pst sebagai instrumen pembantu dalam menjawab rumusan permasalahan.

---

State-owned enterprises is an institution that moves within business field in order to fulfill public’s prosperity and well-being. State-owned enterprises is established whether on half or full capital investation (from a separated state budget) from the states. State’s ownership of the invested capital then manifested in ownership of stocks/shares. The status of aforementioned capital then transformate which causes divertion in financial status to become state-owned enterprises in full. Problem then occurs in an instance of state-owned enterprises’ losses. Is the losses take part within state-owned enterprises’ own matter as a form of corporate losses which also encompasses business risk within state-owned enterprises; or is it a form of losses upon states. This research that is done by using yuridical-normative methods will draw that implication of problems as a triggering question which then followed by a case of corruption crime by PT Asuransi Jiwasraya (No. 31/Pid. Sus/Tpk/2020/PN Jkt. Pst) as an supporting elements in answering research’s questions.

"

"Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh cross-sectional risk, yang merupakan risiko spesifik bisnis dan volatilitas pasar saham, sebagai variabel untuk mengestimasi risiko makroekonomi di Indonesia. Penelitian ini mengobservasi perusahaan- perusahaan publik di Indonesia dan data-data makroekonomi Indonesia pada periode 2004-2020. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan term spread sebagai variabel dependen yang merefleksikan risiko makroekonomi, dan financial friction, arus kas, debt-service-ratio, dan volatilitas pasar saham sebagai variabel independen. Dengan menggunakan metode Autoregressive Distributed Lag Model, penelitian ini menunjukkan bahwa risiko perusahaan secara spesifik dan risiko pasar saham mampu mengestimasi risiko makroekonomi, sehingga menjadi sinyal awal shock ekonomi, seperti resesi atau inflasi tinggi di masa depan. Model dalam penelitian ini juga meneliti hubungan cross-sectional risk terhadap indikator makroekonomi lainnya, seperti consumer confidence index, money supply, dan neraca dagang Indonesia. Setiap variabel merepresentasikan makna masing-masing dalam menjelaskan risiko makroekonomi Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada peneliti selanjutnya, investor, pelaku bisnis, perbankan, dan regulator.

---

This study was conducted with the aim of knowing the effect of cross-sectional risk, which comprises business-specific risk and stock market volatility, as a variable for estimating macroeconomic risk in Indonesia. This study observes public companies in Indonesia and Indonesian macroeconomic data in the period 2004-2020. In this study, the authors use term spread as the dependent variable that reflects macroeconomic risk, and the cross-sectional risk comprises financial friction, cash flow, debt-service-ratio, and stock market volatility as independent variables. By using the Autoregressive Distributed Lag Model method, this study shows that business-specific risk and stock market risk are able to estimate macroeconomic risk, so that it becomes an early signal of economic shock, such as recession or high inflation in the future. The model in this study also examines the cross-sectional risk relationship with other macroeconomic indicators, such as the consumer confidence index, money supply, and Indonesia's trade balance. Each variable represents its own meaning in explaining Indonesia's macroeconomic risk. The results of this study are expected to provide insight to further researchers, investors, entrepreneurs, banks, and regulators."

"Studi ini bertujuan menganalisis faktor-faktor seperti ukuran perusahaan, leverage, potensi pertumbuhan, profitabilitas, dividen tahun sebelumnya, likuiditas, arus kas bebas, dan risiko bisnis yang mempengaruhi kebijakan dividen perusahaan konstruksi dan infrastruktur di Indonesia pada periode 2015 hingga 2019. Penelitian ini menggunakan 28 sampel perusahaan konstruksi dan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta data yang digunakan bersifat balanced panel data. Metode yang digunakan untuk penelitian yaitu regresi data panel dengan teknik estimasi common effect model atau pooled least square. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hanya variabel potensi pertumbuhan, dividen tahun sebelumnya, dan risiko bisnis yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Sedangkan, variabel ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, likuiditas, dan arus kas bebas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen.

---

This study aims to analyze factors such as firm size, leverage, growth opportunities, profitability, past dividend, liquidity, free cash flow, and business risk that affect the dividend policy of construction and infrastructure companies in Indonesia within the period of 2015-2019. This study uses a sample of 28 construction and infrastructure companies listed on the Indonesia Stock Exchange and the data used are balanced panel data. The method used for this research is panel data regression with the estimation technique of common effect model or pooled least square. This study concludes that only the variables of growth opportunities, past dividend, and business risk have a significant influence on the dividend policy. Meanwhile, the variables of firm size, leverage, profitability, liquidity, and free cash flow have no significant effect on dividend policy."