Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan perjanjian pendahuluan yang berisikan janji yang harus dipenuhi oleh para pihak sebelum dapat dilaksanakannya jual beli. Dalam praktik, terdapat perjanjian pengikatan jual beli yang tak kunjung dibuat akta jual beli hingga pihak penjual yakni PT. ASCO dinyatakan pailit dan objek dalam perjanjian pengikatan jual beli ditetapkan sebagai boedel pailit PT. ASCO sebagaimana Putusan No. 1245 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 dan Putusan No. 15/Pdt.Sus-Gugatanlain-lain/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam putusan a quo terdapat perbedaan dalam majelis hakim menilai kedudukan hukum perjanjian pengikatan jual beli yang juga berimplikasi pada perbedaan implementasi ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang dimasukkan ke dalam boedel pailit serta implementasi ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dan bentuk penelitian eksplanatoris. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Pertanahan, peralihan hak atas tanah dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat dihadapan pejabat pembuat akta tanah. Namun berdasarkan angka 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, peralihan hak atas tanah secara hukum berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli telah terjadi apabila objek jual beli telah dibayar lunas, objek telah dikuasai dan pembeli beritikad baik. Dalam kedua putusan a quo perjanjian pengikatan jual beli telah menunjukkan terjadinya peralihan hak atas objek sengketa sehingga Pasal 34 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak tepat diterapkan dalam Putusan No. 15/Pdt.Sus-Gugatanlain-lain/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst sehingga sudah seharusnya dikeluarkan dari boedel pailit PT. ASCO. ......Sale and Purchase Agreement is a preliminary agreement that contains promises that must be fulfilled by the parties before the sale and purchase can be carried out. In practice, there is a case of Sale and Purchase Agreement which has never been made into a Deed of Sale until the seller, namely PT. ASCO is declared bankrupt and the object in the Sale and Purchase Agreement is determined as a boedel bankruptcy of PT. ASCO, which causes losses to the buyer as stated in Decision No. 1245 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 and Decision No. 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. As for the two a quo decisions, the panel of judges have different assessments regarding the legal position of the Sale and Purchase Agreement which resulted in a different implementation of Article 34 of the Law Number 37 Year 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts. In this regard, this case study will examine further the legal position of Sale and Purchase Agreement which is included in the bankruptcy boedel as well as the implementation of Article 34 of the Law Number 37 Year 2004 on the legal position of Sale and Purchase Agreement which is included in the boedel bankruptcy. The research method used is normative juridical and explanatory research. The results of the case study are that in the Civil Code and Land Law basically, Sale and Purchase Agreement is not evidencing that there has been a transfer of land rights because the transfer of land rights can only be proven by the existence of a Deed of Sale made before a landed officer. However, based on number 7 of Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2016, the transfer of land rights based on Sale and Purchase Agreement has occurred if the buyer has paid in full the object of sale and purchase, the object has been possessed by the buyer and the buyer obtained the land rights based on good faith. In both a quo decisions, the provisions in both a quo cases has shown a transfer of rights of the object of dispute and therefore Article 34 of the Law Number 37 Year 2004 should not be applied in Decision No. 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst because the element of having the intention to transfer rights in Article 34 of the Law Number 37 Year 2004 has been exceeded since the transfer of rights of the Object of Dispute has been completed before PT. ASCO was declared bankrupt so it should have been removed from the bankruptcy boedel of PT. ASCO.

Abstrak :
Keberadaan lembaga notaris dilandasi oleh kebutuhan masyarakat dalam membuat akta otentik. Sebagaimana Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, akta otentik yang diterbitkan notaris memberikan jaminan kepastian hukum. Dalam Pasal 1868 KUHPerdata dikatakan bahwa akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Fungsi akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna di pengadilan. Konsekuensi yuridisnya adalah setiap akta otentik yang dibuat oleh notaris harus dianggap akta yang sah sepanjang tidak ada pihak lain yang membuktikan sebaliknya. Pada praktiknya masih ditemukan adanya salinan akta yang dibuat notaris tanpa adanya minuta akta. Berdasarkan pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, notaris wajib membuat minuta akta dan menyimpannya sebagai protokol notaris. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan dalam pembuatan salinan akta tanpa adanya minuta akta dapat meminta pertanggungjawaban kepada notaris secara administratif, perdata maupun pidana. Permasalahan tersebut menyebabkan penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan pembuatan salinan akta pengikatan jual beli tanpa adanya minuta akta dengan menggunakan penelitian yuridis normatif dan pendekatan deskriptif analitis dengan metode penelitian kepustakaan untuk kemudian menghasilkan data kualitatif. ......The existence of notary institution is based on the needs of the community in making authentic deeds. As in Article 15 paragraph (1) of Law Number 2 Year 2014 concerning Amendments of Law Number 30 Year 2004 concerning the Position of Notary Public, an authentic deed issued by a notary provides guarantee of legal certainty. In Article 1868 of the Civil Code, it is stated that an authentic deed is a deed which is in the form determined by law, made by or in front of public officials who are in power for it at the place where the deed was made. The function of an authentic deed is perfect evidence in court. The juridical consequence is that every authentic deed made by a notary must be considered a valid deed as long as no other party proves otherwise. In practice, there are founded notary made copies of deeds without a minute deed. Based on article 16 paragraph (1) of Law Number 2 Year 2014 concerning Amendments of Law Number 30 Year 2004 concerning the Position of Notary Public, notaries are obliged to make a minute deed and keep it as a notary protocol. In this case, the party who is aggrieved in order to making copy of deed without minute deed by notary may ask the responsibility of notary either administrative, civil and criminal responsibility. These problems caused the authors interested in further research on the problem of making copy of sale and purchase binding deeds without any minute deeds using normative juridical research and analytical descriptive approaches with library research methods which produce qualitative data.

Abstrak :
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (non-exclusive Royalty- Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: PEMBATALAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DI BAWAH TANGAN TERKAIT PEMENUHAN SYARAT SUBYEKTIF BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR 12/PDT.G/2017/PN MLG. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

---

The Sale and Purchase Agreement as a preliminary agreement because the sale and purchase cannot be carried out due to certain reasons. The implementation of an agreement is a mutual legal action that requires the cooperation of two or more parties to bring the legal consequences. This research discusses the fulfillment of the subjective requirements of the Underhand Sale and Purchase Binding Agreement based on the decision of the Malang District Court Number 12/PDT.G/2017/PN MLG. The research in this thesis is a normative juridical study using descriptive typology using secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. This research uses a descriptive data analysis method with a qualitative approach. The result of this research is an agreement that made based on the provisions of the Civil Code, the first requirement of the agreement is regarding the deal. Some case that must be considered as the requirement for an agreement that can be canceled are the non fulfillment of subjective conditions due to fraud, where fraud is always considered as a condition that can be canceled in an agreement. Prosecution of cancellation must be carried out through the court therefore it is the judge's decision to cancel the agreement. Based on Article 1321 of the Civil Code, no agreement has the power if it is given because of a mistake or obtained by coercion or fraud.

Abstrak :
Sebelum tahun 2012 saat dikeluarkannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, transaksi jual beli tanah dilakukan dengan menggunakan blanko akta jual beli. Tesis ini membahas mengenai praktik pembuatan akta jual beli bengan blanko kosong terkait dengan status tanah yang belum dipecah, berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 570/PDT/2016/PT.BDG. Permasalahan yang diangkat ialah mengenai keabsahan pembuatan Akta Jual Beli, akibat hukum dari pembuatan akta jual beli dengan blanko kosong, dan tanggung jawab PPAT terhadap akta jual beli yang dibuat dengan blanko kosong dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 570/Pdt/2016/PT.BDG. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis-normatif yaitu menggunakan data primer berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur terkait dan melakukan studi kepustakaan dan studi dokumen yang terkait dengan kasus yang diangkat dalam tesis ini. Hasil penelitian kemudian menyimpulkan bahwa pembuatan akta jual beli dengan blanko kosong ialah tidak sah berdasarkan undang-undang, akibat hukum dari akta jual beli dengan blanko kosong ialah dapat dibatalkan (vernietigbaar), dan terhadap PPAT yang membuat akta jual beli dengan blanko kosong akta jual beli dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 570/Pdt/2016/PT.BDG dikenakan hukuman baik secara perdata maupun secara administrasi. ...... Prior to 2012 whereas the issuance of Regulation of the Head of the National Land Agency Number 8 of 2012 concerning Amendment to the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 3 of 1997 concerning Provisions for Implementing Government Regulation Number 24 of 1997 Concerning Land Registration, land sale and purchase transactions were carried out using form of sale and purchase deeds. This thesis discusses the practice of making a sale and purchase agreement with blank forms related to the status of land that has not been divided, based on the decision of the West Java High Court Number 570/PDT/2016/PT.BDG. The raised issues are regarding the validity of the Deed of Sale and Purchase, the legal consequences of making the sale and purchase deed with a blank form, and the responsibility of the PPAT for the sale and purchase deed which made upon a blank form based on the West Java High Court Decree Number 570/Pdt/2016/PT.BDG. Analysis in the writing of this thesis conducted in the form of juridical-normative that is using primary data based on related literatures and document studies related to the case in this thesis. The results of the study concluded that the making of a sale deed made with a blank form is illegitimate based on the law, the legal consequences of the sale deed with a blank form can be canceled (vernietigbaar), and against the PPAT who made a sale deed with a blank purchase deed based on the Decree of the West Java High Court Number 570/Pdt/2016/PT.BDG may be subject to punishment both by civil and administrative law.

Abstrak :
ABSTRAK
Penjualan apartemen dapat dilakukan dengan cara "pre project selling", dimana penjualan dilakukan pada saat bangunan apartemen belum jadi dan jual beli dilakukan dengan penandatanganan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) yang berbentuk perjanjian standar antara Penjual dan Pembeli. Dalam PPJB Apartemen "XYZ" ini terdapat ketidakseimbangan kewajiban, antara lain prestasi yang tidak seimbang dimana Pembeli dituntut melakukan cicilan secara rutin namun tidak diimbangi oleh prestasi Penjual yang seharusnya juga melakukan pembangunan secara bertahap; Denda keterlambatan dimana sanksi keterlambatan apabila Pembeli terlambat membayar adalah PPJB dibatalkan secara sepihak oleh Penjual dan uang yang telah dibayarkan hangus namun disisi lain apabila Penjual terlambat menyerahkan apartemen selama apapun denda dibatasi maksimal 9 persen, memang Pembeli dapat membatalkan Perjanjian karena kelalaian Penjual tersebut dan uang akan dikembalikan ditambah denda 9 persen dari Penjual namun dipotong PPN 10 persen yang berarti Pembeli akan rugi 1 persen. Disini seharusnya Pembeli yang dapat minta ganti rugi karena kelalaian Penjual namun dengan klausula seperti itu malah Pembeli lah yang dirugikan. Upaya hukum bagi Pembeli dalam PPJB salah satunya adalah penyelesaian sengketa dengan musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat melalui Pengadilan Vegeri Jakarta Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan seperti buku dan undang-undang serta Penelitian lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara dengan Penjual dan Pembeli. PPJB tersebut tidak mencerminkan keseimbangan kewajiban antara Penjual dan Pembeli, lebih berat sebelah dan merugikan Pembeli padahal dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen harusnya kepentingan Pembeli dapat terlindungi apalagi dengan keluarnya Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat nomor 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Pengikatan Jual Bell Satuan Rumah Susun seharusnya perlindungan terhadap Pembeli lebih terlindungi lagi. Saran Penulis adalah pemerintah lebih tegas mengatur dan mengawasi mengenai penggunaan klausula-klausul.a baku dan mewajibkan PPJB dibuat dengan akta otentik serta lebih mensosialisasikan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Lembaga-Lembaga Perlindungan Konsumen dimana lembaga-lembaga tersebut lebih tegas untuk menindak lanjuti segala keluhan Konsumen.

---

ABSTRAK
Apartments can be sold by way of "project selling", whereby the sale is made when the building is not yet ready and sale-and-purchase is done by signing a Binding Sale and Purchase Agreement (Perjanjian Pengikatan Jual Beli or PPJB) in form of a standard agreement between the Seller and the Buyer. In PPJB of "XYZ" apartment, the obligations are not in balance, among others, the Buyers' obligations to pay in arrears are not balanced up with the Seller's obligations to finish construction gradually. Consequence for late payment by the Buyers is a one-sided cancellation by the Seller and the money that has been paid by the Buyers are not refundable. On the other hand, if the Seller fails to deliver the apartment on time, the fine to be paid by the Seller is limited to maximum of 9%. The Buyers can indeed cancel the agreement due to such failure and receive the money back with an extra of 9% fine from the Seller, but that amount will be deducted with value added tax of 10%, which leads to loss of the Buyers of 1%. In this case the Buyers should be able to ask for compensation for the Seller's failure, however such clause causes loss on the Buyers' side. One of legal efforts that the Buyers can do is by reaching a settlement. If the settlement can not be reached, the Buyers can bring the case to the District Court of South Jakarta. The research methodology used is library method by collecting data in forms of literatures such as books, laws and field research by collecting data in forms of interviews with the Seller and a Buyer. Such PPJB does not reflect balanced obligations between the Seller and the Buyers, it causes loss on the Buyer's side. By the issuance of Law No. 8 of 1999 on Consumers Protection, the interests of the Buyers should be protected, let alone with the issuance of Decree of State Minister of People's Residence No. 11/KPTS/1994 on Guidance of Sale and Purchase Agreement of Strata Titles that gives more protection to the Buyers. The writer suggests that the government more firmly stipulates and supervises uses of standard clauses, requires an authentication of the PPJB and socializes Law No. 8 of 1999 on Consumers Protection and to enable Consumers Protection Institutions to firmly follow-up the complaints from the consumers.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya perbuatan Notaris yang tidak seksama dalam menjalankan jabatannya dengan seksama untuk membuat akta autentik. Notaris membuat Akta PPJB untuk Penghadap mantan suami dimana obyeknya berupa harta bersama yang belum dibagi setelah perceraian tanpa meminta persetujuan dari mantan isterinya. Sehingga dalam tesis ini dibahas mengenai analisis kedudukan PPJB tersebut, bagaimana akibat pembuatan PPJB dan bagaimana penerapan sanksi terhadap Notaris. Dalam hal ini dilakukan analisis terhadap perkara yang termuat dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 02/PTS/MJ.PWN.Prov.DKIJakarta/III/2015. Jenis penelitian dari tesis ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dan tipe penelitian deskriptif. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa pembuatan PPJB tersebut melanggar syarat obyektif perjanjian sehingga PPJB tersebut batal demi hukum dan Notaris telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris. Sanksi terhadap Notaris yang melanggar Pasal 16 ayat 1 huruf a tersebut adalah Peringatan tertulis, Pemberhentian sementara, Pemberhentian dengan hormat atau Pemberhentian dengan tidak hormat. Dalam pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Notaris sebagai Pejabat Umum harus menjalankan jabatan dengan teliti dan memeriksa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembuatan Akta dan menolak apabila ada dokumen yang menjadi dasar pembuatan akta tidak lengkap. Kata kunci :Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Notaris, Harta Bersama yang Belum dibagi.

---

ABSTRACT
The background of this thesis is motivated by the careless acts of notary in carrying out his her official work in creating authentic deeds. The notary who has created binding Sale and Purchase Agreement Act for an ex husband, in which the object is in the form of a property that has not been divided after the divorce, and where the ex wife rsquo s approval was not asked upon. Therefore, in this thesis, a study is made in analyzing the position of Binding Sale and Purchase Agreement, the consuquenses of making Binding Sale and Purchase Agreement and how the sanctions is applied to the notary. In this case an analysis of the case contained in the Rulling of the Supervisory Council of Notaries Territory of Jakarta No. 02 PTS MJ.PWN.Prov.DKI Jakarta III 2015. This thesis uses the methods of legal research by applying normative juridical approach and using the descriptive type of research. The results from this research is that the making of Binding Sale and Purchase Agreement has violated the terms of the agreement objectives, where it was found to be null and void. The notaries have violated the provisions of Article 16 Paragraph 1 Letter a from the Notary rsquo s Profession Law. The sanctions are written warning, suspension, dismissal with respect or dismissal with disrespect. In the making of the Binding Sale and Purchase Agreement, the notary as Notary Public Officials have to carry out his her official work as a notary conscientiously and must examine the documents in the making of deeds, and reject if any deed is incomplete.

Abstrak :
Kepailitan yang menimpa PT Eurogate Indonesia menimbulkan banyak persoalan yang harus diselesaikan, salah satunya adalah gugatan yang diajukan oleh PT Mars Bintang Timor atas perjanjian jual beli yang dilakukan sebelum PT Eurogate Indonesia dinyatakan pailit. PT Mars Bintang Timor mengklaim bahwa secara hukum barang-barang objek jual beli tersebut tidak patut untuk dimasukkan ke dalam boedel pailit karena transaksi telah terlaksana dan PT Mars Bintang Timor adalah pemilik sah dari barang tersebut. Sehingga PT Mars Bintang Timor tidak layak ditetapkan sebagai kreditor konkuren oleh Kurator PT Eurogate Indonesia. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan apakah kepemilikan atas objek dari jual beli telah beralih kepada pembeli, apakah pembeli dapat ditetapkan sebagai kreditor konkuren, serta langkah hukum apakah yang dapat dilakukan oleh pembeli. Selanjutnya, penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan kepustakaan sebagai data sekunder. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peralihan kepemilikan atas suatu benda yang merupakan objek jual beli adalah tergantung dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Lebih jauh lagi, kurator tidak dapat langsung menetapkan pihak yang melakukan perjanjian timbal balik dengan debitor sebelum terjadinya pailit sebagai kreditor konkuren dan dapat melanjutkan perjanjian timbal balik tersebut apabila memungkinkan. ......PT Eurogate Indonesia bankruptcy raised many issues, one of them is a lawsuit filed by PT Mars Bintang Timor of sales and purchasing agreement prior to the bankruptcy awards. PT Mars Bintang Timor claimed that the goods are inappropriate to be included in bankruptcy assets because the transaction has been done and thus PT Mars Bintang Timor legally owns the goods. Therefore, PT Mars Bintang Timor is not eligible to be designated as a concurrent creditor by Curator of PT Eurogate Indonesia. This research will answer the question of whether the ownership of the object of sale and purchase has been transferred to the buyer, whether the buyer can be designated as a concurrent creditor, as well as what kind of legal effortsthat can be taken. Moreover, this research will be analyzed using normative juridical method, that is research which refers to the regulations and literature as secondary data. From this research, it can be concluded that ownership transfer of goods which is the object of sale and purchase agreement depends on the agreement made by the parties. Furthermore, the curator cannot directly determine the party who makes reciprocal agreement with the debtor prior to the bankruptcy as a concurrent creditor and can proceed the reciprocal agreement if possible.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai kesalahan penulisan lokasi objek pembuatan perjanjian pengikatan jual beli yang dilakukan oleh Notaris. Oleh karena Notaris melakukan kesalahan terhadap penulisan lokasi objek pembuatan perjanjian pengikatan jual beli, dengan kata lain, Notaris telah melanggar aturan yang ada di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum terhadap akta Notaris yang terdapat kesalahan penulisan lokasi objek pembuatan perjanjian pengikatan jual beli serta tanggung jawab Notaris terhadap kesalahan tersebut. Penelitian tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan Simpulan dari tesis ini adalah bahwa akta Notaris batal demi hukum dan tanggung jawab Notaris terhadap akta tersebut berupa tanggung jawab administrasi, tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana. Oleh sebab itu, Notaris dalam membuat akta seharusnya lebih berhati-hati dan seksama serta akta yang dibuat harus dibacakan guna mencegah permasalahan hukum yang terjadi di kemudian hari.

---

ABSTRACT
This thesis aims to discuss about an error occurred done by notary in stating the object location in creating a sale and purchase agreement. Due to this reason, it means that, notary has violated the existing rules contained in a notary position law. The outline of the problem being addressed in this thesis is concerning the legal consequences of the notarial deed in which there are an error occurred in stating the location in creating a sale and purchase agreement as well as notary rsquo s responsibility toward the error. This thesis research is normative juridical research, which is done by researching library material. This research is depcriptive analysis, that analyze and present the fact systematically, so it easier to understand and conclude. The conlusion of this thesis are notarial deed is null and void by law, and the notary rsquo s responsibility to the deed are in the form of administrative responsibility to the deed are the notary rsquo s responsibility, civil liability, and criminal liability. Therefore, in creating the deeds, notary should be thorough as well as reading it out to avoid any legal error at later time.

Abstrak :
ABSTRAK
Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik dan terdapat kepercayaan publik yang sangat besar. Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya tidak menutup kemungkinan melakukan penyimpangan yang merupakan perbuatan pidana, salah satunya pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh Notaris khususnya terhadap pemalsuan tanda tangan pada akta autentik. Penulis tertarik membahas tentang sanksi hukum yang diberikan terhadap Notaris dalam hal pemalsuan tanda tangan pada akta, kemudian akibat hukum terhadap minuta akta yang dipalsukan oleh Notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis-normatif untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung RI No.146K/Pid/2015 tentang persoalan yang menyangkut tentang bentuk-bentuk pelanggaran jabatan serta pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan Library Research . Penelitian ini menghasilkan bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seorang notaris apakah sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam KUHP karena dalam jabatan notaris melekat kepercayaan publik yang besar. Hal ini diharapkan akan memberikan rasa jera untuk tidak melakukan perbuatan serupa dikemudian hari. Selain dari pada itu diharapkan notaris akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas jabatannya. Dalam hal terbukti Notaris memalsukan akta maka akibatnya akta tersebut tidak sah artinya akta tersebut tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna atau dengan kata lain akta tersebut kehilangan otentisitasnya.

---

ABSTRACT
Notary is a public official who is authorized by the state to create an authentic deed and there is a huge public trust. A notary implement out his position possible to do deviation which is a stilted act which is done by Notary especially against signature forgery on authentic deed. The author interested in discuss about the legal sanctions to the Notary in the case of signature forgery on the deed, then consequences against the original of the deed which is faked by Notary.The research method is juridical normative to analyze Supreme Court Decision No.146K Pid 2015 about issues related to the violation and forgery on authentic deed by Notary. The type of data is secondary data consisting of basic, secondary, and tertiary materials. Data processing tool is Library Research. This research create a sanctions to the Notary as in the Criminal Code because in the notary 39 s there is a public trust. This is expected to provide a deterrent to not do similar deeds in the future. In addition, it is expected that the notary will be more careful in carrying out his duties. In case of proven Notary forgery deeds then consequently the deed is not valid meaning does not have the strength as a perfect evidence or in other words the deed is losing its authenticity.

Abstrak :
Pembangunan rumah susun di perkotaan faktanya memunculkan persoalan-persoalan serius. Berbagai regulasi mengatur pengawasan pembangunan dan penyelesaian transaksi rumah susun, belum menjangkau tujuan ideal suatu pembangunan. Disintegrasi regulasi rumah susun, menunjukkan penyelenggaraan urusan perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, belum komprehensif dilaksanakan. Permasalahan jual beli rumah susun lebih banyak merugikan pihak konsumen. Berdasarkan fakta tersebut, relevan untuk menganalisa kesesuaian jangkauan prinsip keseimbangan dengan dimensi kontekstual dinamika terkini masyarakat modern dan dimensi normatif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yuridis normatif dan perbandingan hukum digunakan menganalisa (1) Prinsip keseimbangan dalam suatu perjanjian pengikatan jual beli di Indonesia; (2) Implementasi Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun (PPJB Sarusun); (3) Rekonstruksi Prinsip Keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen rumah susun sebagai pembaharuan hukum PPJB Sarusun. Hasil penelitian adalah asas Keseimbangan dalam perjanjian pengikatan jual beli di Indonesia berlaku mulai dari proses pembuatan kontrak sampai pelaksanaan kontrak. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin proses negosiasi yang adil/setara, terjamin distribusi pertukaran hak dan kewajiban sesuai proporsinya. Prinsip keseimbangan menunjukkan adanya kebutuhan kesetaraan sebagai syarat utama terciptanya perjanjian. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan yang ada belum dapat memenuhi prinsip keseimbangan kepentingan bagi para pihak dalam suatu perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun, meskipun UU No. 8/1999 dan UU No. 20/2011 beserta peraturan turunannya telah berupaya mencapainya. PPJB Sarusun tetap dilaksanakan meskipun syarat 20% keterbangunan belum terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (2) UURS, Kepmenpera No.11/1994 yang mengatur pedoman PPJB. Terdapat ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen rumah susun, sehingga penerapan prinsip kesetaraan para pihak berdasarkan asas keseimbangan pada PPJB rumah susun tidak terwujud, pelaku usaha lebih superior dari konsumennya. Terbukti dari hasil penelitian terhadap 18 PPJB Sarusun baik yang komersial maupun umum. Bentuk pembaharuan hukum PPJB Sarusun antara pelaku usaha dan konsumen rumah susun adalah dengan melakukan rekonstruksi prinsip keseimbangan dalam PPJB Sarusun. Asas keseimbangan yang menjadi sintesa antara asas kebebasan, asas konsensus dan asas kekuatan mengikat, hakikatnya hanya dapat terpenuhi melalui ketiga prinsip tersebut berdasarkan hirarki leksikal. Pembaharuan hukum PPJB Sarusun berdasarkan Kepmenpera No. 11 Tahun 1994 dengan penyesuaian 11 gagasan materi dalam perubahan UURS yang sejalan dengan asas keseimbangan agar pembagian hak dan kewajiban dapat terwujud di seluruh tahapan hubungan kontraktual.

---

The construction of flats in urban areas in fact raises serious problems. Various regulations governing the supervision of the construction and settlement of flats, have not yet reached the ideal goal of development. Disintegration of flats regulations, showing the implementation of housing affairs as one of the basic human needs, has not been comprehensively implemented. The problem of buying and selling flats is more detrimental to the consumer. Based on these facts, its relevant to analyze the suitability of the balance principle with the contextual dimensions of the current dynamics of modern society and the normative dimensions of legislation in Indonesia. Normative legal research methods and legal comparisons are used in this dissertation, by analyzing (1) The Balance Principle in the Conditional Sale and Puchase Agreement in Indonesia; (2) Implementation of Legal Protection in the Conditional Sale and Purchase Agreement of Flats (CSPA Flats); (3) Reconstruction of the Balance Principle between business actors and consumers of flats as a legal renewal of the CSPA of Flats. The results of the study show that the balance principle in the CSPA of Flats in Indonesia is valid from the process of making the contract to the implementation of the contract. This is intended to guarantee a fair/ equal negotiation process, guaranteed distribution of the exchange of rights and obligations in proportion. The balance principle shows the need for balance and equality of position as the main conditions for the creation of agreements. Furthermore, the existing laws and regulations have not been able to fulfill the balance principle of parties interests in the CSPA of Flats, even though Law No. 8/1999 and Law No. 20/2011 along with derivative regulations have attempted to achieve it. CSPA of Flats is still implemented even though the condition of 20 persen development has not been fulfilled as stipulated in Article 43 paragraph (2) UURS, Kepmenpera No.11/ 1994 which regulates CSPA guidelines. There is an imbalance between the position of business actors and consumers of flats, so that the application of the principle of equality of parties based on the principle of balance in the CSPA of Flats does not materialize, business actors are superior to consumers. Evident from the results of research on 18 CSPA of Flats, both commercial and public. The form of legal reform of the CSPA of Flats between business actors and consumers of flats is to carry out a balance principles reconstruction in the CSPA of Flats. The balance principle becomes a synthesis between the principle of freedom, the principle of consensus and the principle of binding power, its essence can only be fulfilled through the three principles based on the lexical hierarchy. Legal renewal of the CSPA of Flats based on Kepmenpera No. 11/1994 by adjusting eleven content material ideas in the amendment to the Law on Flats that is in line with the principle of balance so that the distribution of rights and obligations can be realized at all stages of contractual relations