Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah dilaksanakan sejak tahun 2008. Terdapat sembilan area perubahan yang menjadi sasaran reformasi birokrasi, salah satunya adalah manajemen aparatur daerah. Melaksanakan reformasi di bidang kepegawaian adalah upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merespon tuntutan masyarakat dalam memperbaiki serta meningkatkan kualitas PNS baik sebagai birokrat yang menjalankan birokrasi maupun sebagai pelayan publik. Salah satu upaya yang dilaksanakan adalah pengisian jabatan secara terbuka untuk jabatan camat dan lurah, dengan pertimbangan camat dan lurah merupakan ujung tombak pelaksanaan layanan publik pemerintah daerah, oleh karena itu membutuhkan sosok aparatur yang profesional, berintegritas dan berkompeten. Berkaitan dengan pelaksanaan seleksi terbuka muncul pertanyaan apakah seleksi terbuka akan mengacaukan pola karir yang telah tersusun dan menyebabkan regenarasi di lingkungan PNS tidak berjalan baik. Sebab tidak ada lagi keteraturan bagi PNS yang mengantri untuk mendapatkan kesempatan untuk duduk dalam jabatan struktural. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan, seleksi terbuka ini merupakan salah satu kemajuan dalam birokrasi dalam hal transparansi dalam sebuah pemerintahan daerah, karena proses dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan pihak luar dari birokrasi diharapkan penilaian akan berdasarkan kapabilitas dan integritas. ......Bureaucratic reforms in the Provincial Government of Jakarta has been carried out since 2008. There are nine areas of change that is being targeted reform of the bureaucracy, one of which is the management of local personnels. Implement reforms of the bureaucrats is Jakarta Provincial Government's efforts to respond to the demands of society in improving and increasing the quality of both civil servants as bureaucrats who run the bureaucracy as well as a public servant. One of the measures implemented are running open bidding for filling the positions camat and lurah, with consideration camat and lurah is a street levels bureaucracy who who directly deal with the public in providing public services, and therefore requires apparatus that professional figure, integrity and competence. Relating to the implementation of open selection question arises whether an open bidding will disrupt the career path that has been arranged and led to regeneration in the PNS is not going well. Because there is no regularity for civil servants queuing for a chance to promote in a structural position. Regardless of the advantages and disadvantages, this open selection is one of the advances in the bureaucracy in terms of transparency in a local government, because the process carried out openly with the involvement of external parties of the bureaucracy expected ratings to be based on the capability and integrity.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai penerapan sistem merit terutama dalam konteks sosial budaya lokal dalam pelaksanaan seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dengan tujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan seleksi terbuka. Kebijakan sistem merit pada seleksi terbuka dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpanrb) Nomor 15 Tahun 2019. Penelitian ini dilakukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dengan menggunakan pendekatan penelitian post-positivis dan teknik pengumpulan data kualitatif dengan metode wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek sosial budaya lokal tidak menjadi faktor determinan dalam pelaksanaan pengisian JPT di Kabupaten Manggarai Timur. Hal ini dipengaruhi oleh adanya gaya kepemimpinan transformasional dan komitmen dari manajemen tengah untuk menjalankan proses seleksi terbuka sesuai dengan prosedur dan memilih kandidat terbaik berdasarkan prinsip sistem merit. Proses seleksi dilaksanakan secara terbuka, sistematis dan kompetitif namun belum sepenuhnya transparan dan belum berdasarkan standar kompetensi jabatan serta rencana suksesi, terdapat perbedaan persyaratan administrasi dengan peraturan terkait yakni adanya penambahan beberapa berkas administrasi. Proses penelusuran rekam jejak hanya dilakukan berdasarkan dokumen dan tidak dilakukan secara langsung kepada lingkungan kerja peserta. Proses monitoring dan evaluasi atau pemetaan kembali bagi pejabat terpilih dilaksanakan secara berkala. Sedangkan pada konteks sosial budaya lokal seperti etnisitas, kekerabatan, status sosial dan adat tidak mempengaruhi dan tidak menjadi pertimbangan dalam proses seleksi. Pejabat yang terpilih merupakan kandidat dengan perolehan akumulasi nilai paling tinggi, memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatan dengan latar belakang yang beragam. ......This paper discusses the application of the merit system in the implementation of open selection for high leadership positions in the context of a local socio-cultural setting with the aim of finding out the factors that influence the implementation of open selection. The merit system policy in this open selection in this research refers to the Regulation of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform (Permenpanrb) Number 15 of 2019. This research was conducted in the East Manggarai Regency Government utilizing a post-positivist research approach with qualitative data collection techniques using interview methods and document analysis. The research results show that local socio-cultural aspects are not a determining factor in the implementation of JPT filling in East Manggarai Regency. This is influenced by the existence of a transformational leadership style and commitment from middle management to carry out an open selection process in accordance with procedures and select the best candidates based on the principle of a merit system. The findings showed that the implementation of open selection for filling JPT in East Manggarai Regency was conducted openly, systematically, in addition to competitively, however not entirely transparent, not based on job competency standards and succession plans. there were differences in administrative requirements with relevant regulations; the addition of several administrative files. The background checking process is only carried out based document-driven and conducted indirectly to the participants’ work environment. The process of monitoring and evaluation or re-mapping for elected officials is carried out periodically. In the context of local socio-cultural aspects such as ethnicity, kinship, social status, in addition to customs, they do not influence or become considerations in the selection process. The selected officials currently are candidates with the highest cumulative scores, possessing competencies suitable for the position with diverse backgrounds.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kebijakan seleksi terbuka pejabat publik dan kinerja pelayanan sektor publik. Selain itu, beberapa faktor pendukung pelayanan publik juga digunakan untuk menganalisis penelitian ini. Analisis dilakukang pada instansi pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam periode tahun 2018-2021. Metode estimasi yang digunakan pada penelitian ini yakni dengan model data panel menggunakan metode Maximum Likelihood yaitu Panel Tobit. Dari hasil analisis diketahui bahwa pelaksanaan seleksi terbuka pejabat publik berhubungan positif dan signifikan serta mampu meningkatkan kinerja pelayanan sektor publik. Variabel lainnya yang digunakan juga signifikan mempengaruhi kinerja pelayanan sektor publik secara positif yaitu regulasi berupa SOP pelayanan, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan pegawai dan fasilitas penunjang pelayanan. ......This study aims to analyze the relationship between the policy of open selection of public officials and the performance of public sector services. In addition, several factors supporting public services are also used to analyze this research. The analysis was carried out on provincial, district and city government agencies in the period 2018-2021. The estimation method used in this study is the panel data model using the Maximum Likelihood method, namely the Tobit Panel. From the results of the analysis, it is known that the implementation of the open selection of public officials has a positive and significant relationship and is able to improve the performance of public sector services. Other variables used also significantly affect the performance of public sector services positively, namely regulations in the form of service SOPs, income levels, employee education levels and service support facilities.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Analisis Seleksi Terbuka dan Kompetitif serta Talent Pool). Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana pengisian jabatan pimpinan tinggi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan bagaimana keunggulan serta kelemahan pengisian jabatan pimpinan tinggi melalui seleksi terbuka dan kompetitif serta talent pool. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian penelitian yang diperoleh adalah pertama, pengisian jabatan pimpinan tinggi dilakukan melalui dua cara yaitu melalui seleksi terbuka dan kompetitif serta talent pool. Pengisian jabatan melalui seleksi terbuka dan kompetitif dari aspek pengaturan sudah memadai karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pelaksanaannya sedangkan pengisian jabatan dari talent pool tidak disebutkan secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tetapi hanya menyebutkan bahwa pengisian jabatan secara terbuka dan kompetitif dapat dikecualikan terhadap instansi pemerintah yang telah menerapkan sistem merit dengan persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara. Salah satu persyaratan sistem merit adalah setiap instansi harus memiliki kelompok rencana suksesi yang dihasilkan oleh manajemen talenta. Kelompok rencana suksesi inilah yang disebut dengan talent pool. Kedua, Keunggulan seleksi terbuka dan kompetitif dilaksanakan melalui serangkaian tahapan seleksi sehingga hanya orang-orang terpilih yang sesuai dengan persyaratan jabatan saja yang dapat mengisi jabatan yang lowong. Kelemahannya adalah seleksi terbuka dan kompetitif memerlukan biaya yang besar dan waktu yang lama, kredibilitas panitia seleksi masih diragukan dan seleksi terbuka hanya dianggap sebagai formalitas karena masih adanya intervensi dari pejabat pembinaan kepegawaian yang masih ingin mempertahankan spoil system. Keunggulan seleksi melalui talent pool adalah talent pool dilakukan melalui sistem manajemen talenta dengan mencari pegawai-pegawai yang memiliki kompetensi dan potensi yang terbaik sehingga hanya pegawai-pegawai yang memiliki kompetensi dan potensi tertinggi yang dapat menduduki jabatan pimpinan tinggi termasuk juga jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Kelemahannya yaitu talent pool dilaksanakan di lingkungan internal organisasi sehingga masih rentan terhadap intervensi kepentingan terutama oleh pejabat pembina kepegawaian yang berasal dari proses politik. ......This thesis addresses the Filling of Senior Executive Services Position in Law Number 5 of 2014 regarding State Civil Apparatus (Analysis of Open and Competitive Selection and Talent Pool). The subject assessed is the method in filling Senior Executive Services position in Law Number 5 of 2014 regarding State Civil Apparatus and the advantages and disadvantages of filling Senior Executive Services positions through open and competitive selection and talent pool. This study uses normative juridical study method with statutory approach. The results of the study obtained are as follows: first, the filling of Senior Executive Services position is carried out by two methods, i.e. through open and competitive selection as well as through talent pool. The filling of positions through open and competitive selection is satisfactory from a regulatory aspect as it is governed in Law Number 5 of 2014 regarding State Civil Apparatus along with its implementing regulations, whereas the filling of positions by talent pool is not specifically provided in Law Number 5 of 2014 regarding Civil State Apparatus, it merely states that the filling of positions in an open and competitive manner may be excluded from government agencies that have implemented a merit system with the approval of the State Civil Apparatus Commission. One of the criteria of the merit system is that each agency shall have a succession plan group produced by talent management. This succession plan group is what meant as talent pool. Secondly, the advantage of open and competitive selection is that it is carried out through a series of selection stages hence only selected people qualifying for the requirements of the position may fill vacant positions. The disadvantage is that open and competitive selection is great in cost and also time consuming, the credibility of the selection committee is still doubtful and open selection is considered merely formality as intervention still takes place by staff development officials favoring spoil system. The advantage of selection through talent pool is that it is carried out through talent management system by seeking employees with best competence and potential hence only employees having the highest competence and potential may fill Senior Executive Services positions including administrative and functional positions. The disadvantage is that talent pool is carried out internally within the organization therefore it is exposed to intervention of interests, particularly by staff development officials originating from political process.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana dampak dari penerapan seleksi terbuka dapat mengurangi jumlah korupsi JPT pada pemerintah daerah Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan difference-in-differences-in-differences (DDD), penelitian ini menganalisis data panel korupsi JPT di Indonesia yang telah inkracht yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kurun waktu 2009-2019. Hasil estimasi menunjukkan bahwa pelaksanaan seleksi terbuka memiliki dampak positif terhadap penrunan kasus korupsi Jabatan Pimpinan Tinggi di Indonesia pada pemerintah daerah. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan seleksi terbuka memiliki efek terhadap jumlah kasus korupsi sebesar -0.892% dan signifikan pada tingkatan 10% pada daerah dengan total belanja modal yang tinggi. Temuan ini memperlihatkan dampak dari seleksi terbuka yang positif terhadap kasus korupsi JPT dan dengan demikian mendukung studi-studi terdahulu mengenai dampak positif dari pelaksanaan sistem merit, khusunya seleksi terbuka terhadap jumlah kasus korupsi JPT pada daerah yang memiliki total belanja yang tinggi. Selain itu, untuk memperkuat hasil penelitian dengan menambahkan studi kasus dan wawancara mendalam dengan KASN dan ICW. Didapatkan bahwa peran politik daerah yang sangat kental sangat mempengaruhi pelaksanaan seleksi terbuka. Biaya politik di daerah yang tinggi lah yang menjadi penyebab utama yang menyebabkan korupsi gubernur, walikota dan bupati diikuti oleh pejabat perangkat daerah dibawahnya akan terus terjadi.

---

ABSTRACT
This study aims to identify the extent to which the impact of open selection can reduce the amount of corruption cases of high leadership position on Indonesian local governments. Using a difference-in-differences-in-differences (DDD) approach, this study analyzes panel data in Indonesia that has been inkracht handled by the Corruption Eradication Commission (KPK) in the period 2009-2019. Estimation results show that the implementation of open selection has a positive impact on the decline in corruption cases of High Leadership Position in Indonesia in local governments. This study found that the implementation of open selection had an effect on the number of corruption cases by -0.892% and was significant at the 10% level in regions with high total capital expenditures. This finding shows the positive impact of open selection on the number of corruption cases of high leadership position and thus supports previous studies on the positive impact of implementing the merit system, especially the open selection in regions with high total expenditure. In addition, to strengthen research results by adding case studies and in-depth interviews with KASN and ICW. It was found that the very strong role of regional politics greatly influenced the implementation of open selection. Political costs in the high regions are the main cause of corruption in governors, mayors and regents followed by officials of the regional apparatus underneath.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Kewajiban Pemberhentian Sementara Terhadap Pengangkatan Komisioner dan Anggota Lembaga Non Struktural Yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dikaitkan dengan mekanisme pengisian jabatan Komisioner Dan Anggota Lembaga Non Struktural. Dalam pengisian jabatan tersebut terdapat mekanisme yang berbeda antara komisioner atau anggota yang mewakili Pemerintah atau yang biasa disebut dalam peraturan perundangan-undangan sebagai Unsur Pemerintah dengan komisioner atau anggota yang melalui seleksi terbuka atau yang biasa disebut dalam peraturan perundangan-undangan sebagai Unsur Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kewajiban pemberhentian sementara yang diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara maupun Peraturan Pemerintah mengenai Dipilin PNS, tidak serta mengikat seluruh PNS yang diangkat sebagai Komisioner dan Anggota Lembaga Non Struktural. Disisi lain, aturan mengenai kewajiban pemberhentian sementara PNS dimaksud belum diatur mengenai sanksi bagi pihak terkait apabila kewajiban pemberhentian sementara PNS dilaksanakan saat semua persyaratan pemberhentian sementara PNS tersebut telah memenuhi syarat. ......This thesis discusses the Temporary Suspension Obligation for the Appointment of Commissioners and Members of Non-Structural Institutions with the Status of Civil Servants as stipulated in Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus, associated with the mechanism for filling the positions of Commissioners and Members of Non-Structural Institutions. In filling the position, there is a different mechanism between commissioners or members representing the Government or commonly referred to in laws and regulations as Government Elements and commissioners or members who go through open selection or commonly referred to in laws and regulations as Community Elements. Based on the results of the study, it was concluded that the temporary suspension obligation stipulated in the State Civil Apparatus Law and Government Regulations regarding the Election of Civil Servants, does not and binds all civil servants appointed as Commissioners and Members of Non-Structural Institutions. On the other hand, the rules regarding the obligation to suspend the civil servant have not been regulated regarding sanctions for related parties if the obligation to suspend the civil servant is implemented when all the conditions for the suspension of the civil servant have met the requirements.

Abstrak :
Sistem seleksi terbuka merupakan salah satu program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur di tingkat kelurahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satu lurah hasil sistem seleksi tersebut adalah Lurah Susan Jasmine Zulkiflie sebagai lurah di Kelurahan Lenteng Agung. Namun, pada awal kepemimpinannya Lurah Susan mendapatkan penolakan dari sekelompok warga di Lenteng Agung karena perbedaan agama. Oleh sebab itu, skripsi ini akan membahas mengenai bagaimana gaya kepemimpinan Lurah Susan di Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan teori gaya kepemimpinan perilaku dari Ralph White dan Ronald Lippitt yaitu autocratic leadership, democratic leadership, dan laizzes faire leadership. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, Lurah Susan cenderung menggunakan gaya kepemimpinan democratic yang dikombinasi dengan gaya kepemimpinan autocratic dalam beberapa perilaku kepemimpinan tertentu.

---

Open selection system is one of DKI Jakarta Province Government`s program as an effort to improve and enhance quality of human resources at subdistrict level which aim to enhance the quality of public service. One of the open selection system result is Subdistrict Head Susan Jasmine Zulkifli at Lenteng Agung Subdistrict. However, at the begining of her leadership Susan gets rejjection from the group of people in Lenteng Agung because of religious differences. Therefore, this paper will discuss how is Subdistrict Head Susan`s leadership style at Lenteng Agung Subdistrict, South Jakarta. This study is conducted through post positivist approach by qualitative data analysis. In the analysis, researcher used behavioral leadership style theory of Ralph White and Ronald Lippitt about autocratic leadership, democratic leadership, and laizzes-faire leadership. The research found that Subdistrict Head Susan tend to use democratic leadership style which combined with autocratic leadership style in several leadership behaviors.

Abstrak :
Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) membawa perubahan besar bagi manajemen ASN di Indonesia melalui penerapan sistem merit. Sistem merit adalah prinsip penting dalam manajemen ASN yang bertumpu pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, unsur, atau kondisi kecacatan (UU No. 5 Tahun 2014). Perjalanan menuju sistem meritokrasi yang sehat juga sangat berliku. Menjamurnya praktik jual beli jabatan yang masuk dalam kategori korupsi dan sudah melembaga juga menjadi keresahan besar bagi masyarakat. Seseorang bisa mendapatkan jabatan tertentu hanya dengan “orang dalam”, tanpa memperhatikan kompetensi dan juga kualifikasinya. Untuk itu, sistem merit hadir sebagai sistem yang diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang profesional, kompeten, dan berintegritas tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis refleksi pelaksanaan sistem merit di Indonesia dalam seleksi rekrutmen CASN dan seleksi terbuka JPT. Penelitian ini menggunakan teori sistem merit dengan dimensi competence, qualification, performance, openness, dan fair and orderly process. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem merit di Indonesia belum baik akibat dari resistensi internal, keterbatasan kapasitas pengawasan, dan praktik nepotisme. ......The enactment of Law No. 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus (ASN) has brought significant changes to ASN management in Indonesia through the implementation of the merit system. Merit system is an important principle in ASN management that emphasizes qualification, competence, and performance fairly and justly without discrimination based on political background, race, skin color, religion, origin, gender, marital status, elements, or disability status (Law No. 5 of 2014). The journey towards a healthy meritocracy has also been very winding. The rampant practice of buying and selling positions, which is categorized as corruption and has become institutionalized, is also a major concern for the public. Someone can get a certain position only with "insiders", without considering their competence and qualifications. Therefore, the merit system comes as a system that is expected to create a bureaucracy that is professional, competent, and has high integrity. This study aims to analyze the reflection of the implementation of the merit system in Indonesia in CASN recruitment selection and open JPT selection. This study uses the merit system theory with the dimensions of competence, qualification, performance, openness, and fair and orderly process. This study uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results of this study show that the implementation of the merit system in Indonesia is not yet good due to internal resistance, limited supervisory capacity, and nepotism practices.