Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query

Yurina Surtati, author

Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Aceh Pasca Tsunami

ABSTRAK
Mediasi dipilih menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa pertanahan di Aceh karena latar belakang budaya Aceh yang mengutamakan musyawarah dan mufakat. Cara yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa pertanahan dengan membawa masalah tersebut kepada pemuka masyarakat atau pemuka agama untuk diselesaikan. Manfaat penyelesaian konflik dengan pendekatan "win-win solution" terhadap kesadaran para pihak akan pentingnya menjaga tali silaturahmi yang...

2007

T36914

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Afit Syahputra, author

Pembatalan Permohonan Hak atas Tanah dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Rah) = The Cancellation of Land Rights Application in the Complete Systematic Land Registration (A Study of the Raha District Court Decision Number 1/Pdt.G/2019/PN Rah)

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah. Program PTSL sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak tanah menjadi tujuan paling mendasar. Presiden mendorong kegiatan ini melalui Intruksi Presiden Nomor 2 tahun...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Miranda Hasna Dea, author

Sertipikat Hak di Atas Tanah Milik Orang Lain (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 29/G/2017/PTUN-Srg) = Certificate of Land Rights on Land Owned by OTahuners (Study of State Administrative Court Decision Number 29/G.2017/PTUN-Srg)

Sesuai dengan amanat Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tetang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam rangka penataan tanah terkait dengan penggunaan, penguasaan dan pemilikan diadakannya pendaftaran hak atas tanah untuk terciptanya kepastian hukum. Para pemegang hak-hak atas tanah yang bersangkutan berhak mendaftarkan tanahnya masing-masing dalam rangka memperoleh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Metty Lindrijani, author

Perbandingan penyelesaian sengketa tanah PT Kereta Api (Persero) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dengan penyelesaian sengketa Tanah Melalui Pengadilan Negeri (Studi pada putusan Mahkamah Agung nomor 292.K/TUN/2008 dan putusan PK nomor 607PK/Pdt/2010) = Comparison study of PT Kereta Api Persero land dispute settlement through state administrative court and through state court a study on supreme court decision number 292 k tun 2008 and judicial review number 607pk pdt 2010

Sengketa pertanahan merupakan perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya dan masing-masing memperjuangkan kepentingannya dengan objek yang sama, yakni tanah beserta benda-benda lain yang berada diatas tanah tersebut. yang penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah atau melalui pengadilan. Konflik pertanahan terjadi hampir...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T32601

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dini Wilinda, author

Penerapan asas kontradiktur delimitasi terhadap kepastian hukum pemilik hak atas tanah yang berbatasan: studi kasus putusan nomor 95/PDT/2015/PT.DPS dan putusan nomor 50K/TUN/2013 = Implementation of the contradictoire delimitation principle of legal certainty the owner of rights over the land bordering: case study putusan nomor 95/PDT/2015/PT/DPS and putusan nomor 50K/TUN/ 2013

Kepastian hukum pemilikan tanah diawali dengan kepastian hukum letak batas bidang tanah. Penentuan letak batas bidang tanah dilakukan oleh pemilik tanah dan para pemilik tanah yang berbatasan yang dikenal dengan asas kontradiktur delimitasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas kontradiktur delimitasi terhadap kepastian hukum pemilik hak atas tanah yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T47318

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nitama Farsia, author

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terkait Peralihan Hak Oleh Pihak Yang Tidak Berwenang (Analisis Putusan Nomor 417/PDT/2018.PT.BDG) = Responsibilities of Land Deed Official Related to Transitional Rights The Party Who Has No Authority (Analysis of The High Courts Verdict Number 417/PDT/2018/PT.BDG)

Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap akta autentik yang dibuatnya apabila pihak yang menghadap kepadanya bukanlah pihak yang berwenang dan menyebabkan terjadinya sengketa pertanahan sehingga status Akta Jual Beli dan Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Pejabat Umum dan Kantor Pertanahan terkait menjadi tidak berlaku...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tubagus Muhammad Sulaiman, author

Penyelesaian secara mediasi atas sengketa batas tanah di Desa Karangmalang Kecamatan Indramayu oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu = Mediation settlement in dispute of over land boundaries in Village Karangmalang District of Indramayu by District Land office of Indramayu / Tubagus Muhammad Sulaiman

ABSTRAK
Bentuk sengketa tanah yaitu sengketa faktual yang membahas mengenai pengukuran batas bidang tanah dan surat tanah yang menunjukan bukti kepemilikan tanah tersebut selain itu terdapat sengketa yuridis yang membahas menganai riwayat tanah tersebut dan sertifikat atas tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan setempat. Terhadap kasus pertanahan yang disampaikan ke Badan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38713

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Levy Maulana Muhammad, author

Peran Notaris terhadap Pembuatan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah yang Menimbulkan Sengketa Pertanahan pada Kegiatan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Serang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Srg) = The Role of a Notary in Making a Deed of Release of Land Rights that Created a Land Dispute in Development Activities for the Public Interest in Serang Regency (Study of Serang District Court's Verdict Number 27/Pdt.G/2019/PN.Srg)

Proses pelepasan hak atas tanah sering memunculkan konflik yang dapat memicu terjadinya sengketa di bidang pertanahan. Kasus yang memunculkan sengketa berkaitan dengan proses pelepasan hak atas tanah ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Srg. Untuk itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai peran dan tanggung jawab notaris...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian