Hasil Pencarian

Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query

Titut Rosawati, author

Analisis pembatalan sertifikat hak milik atas tanah oleh badan pertanahan nasional sebagai peleksanaan eksekusi putus pengadilan( studi kaaus putusan mahkamah agung RI N0 2096,K/Pdt/1987 tgl 28 desember 1987 dan surat keputusan kepala badan pertanahan nasional

Tesis ini membahas sengketa tanah antara Jamian dengan Kasmir dan Jamud yang berakibat pada pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 444/Kramas atas nama Indra Soewignya dan Sertipikat Hak Milik Nomor 445/Kramas atas nama Nuning Lestari. Penelitian menekankan pada perlindungan hukum bagi Indra Soewignya dan Nuning Lestari selaku pemegang sertipikat hak atas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27401

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Diana, author

Pembatalan Sertipikat Hak Pakai Nomor 32/Kelapa Dua Wetan (Analisis Yuridis: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2285 K/PDT/2007 tanggal 12 Mei 2008) = revocation of use rights certificate number 32/Kelapa Dua Wetan ( Juridical Analysis: Supreme Court Decision Number 2285 K/PDT/2007 dated May 12, 2008)

Kegiatan Pendaftaran Tanah bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang tanah serta memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah mengenai kekuatan pembuktian sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat, akan tetapi sertipikat bukan merupakan alat pembuktian yang mutlak karena selalu terdapat kemungkinan pemegang haknya digugat oleh...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T31867

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Agnes Permata Sari, author

Tinjauan yuridis terhadap pembatalan sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan di areal izin pemanfaatan hasil hutan (putusan Mahkamah Agung Nomor 336K/TUN/2013) = Juridical overview against cancellation of certificate of land rights which published in the area of forest utilization permit supreme court decision No.336K/TUN/2013

Pendaftaran tanah di Indonesia bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dengan memberikan sertipikat sebagai tanda bukti haknya. Namun dalam penerbitannya seringkali membawa akibat hukum bagi para pihak. Salah satu contohnya terdapat penerbitan sertipikat oleh Kantor Pertanahan yang secara yuridis kawasan tersebut adalah kawasan hutan dan belum mendapat keputusan pelepasan kawasan hutan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46444

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Anastasya Riris Edelia, author

Analisis Yuridis Gugatan Terhadap Notaris Yang Diduga Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Menahan Sertipikat Hak Atas Tanah Milik Penghadap (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 976/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt) = Juridical Analysis of Lawsuits Against Notary Suspected of Committing Unlawful Acts By Withholding Certificate of Land Rights Owned by the Appellants (Case Study: West Jakarta District Court Decision No.976/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt)

Penelitian ini membahas mengenai perbuatan Notaris yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Notaris diduga melakukan perbuatan melawan hukum karena menahan sertipikat hak atas tanah milik penghadap/klien. Hal ini sering sekali terjadi dan kebanyakan merugikan notaris dan menyebabkan tercemarnya nama baik Notaris walaupun Notaris yang bersangkutan ternyata tidak bersalah. Adapun permasalahan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fauzan Aziman Alhamidy, author

Pemberian Hak Pakai pada Tanah Girik Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 386/PDT.G/2019/JKT.BRT) = Granting Use Rights to Girik Land Based on Article Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles Regulations

Sertipikat Hak atas Tanah merupakan tanda bukti yang kuat untuk kepemilikan atas tanah. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bukti kepemilikan tanah di Indonesia harus didaftarkan sehingga memperoleh sertipikat. Girik hanya menjadi bukti pembayaran pajak atas tanah bukan bukti kepemilikan hak atas tanah. Untuk...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Josephine Susilowati, author

Perubahan pencatatan nama pemegang hak atas tanah dalam sertipikat hak atas tanah bersama di rumah susun = Changes on the registered owner of land in the deed of common land in condominium

Beberapa tahapan dalam proses pensertipikatan satuan rumah susun (sarusun) adalah pengesahan akta pemisahan dan pertelaan. Kepemilikan atas tanah tempat rumah susun berdiri akan berubah dari kepemilikan tunggal penyelenggara pembangunan menjadi bagian tak terpisahkan dari kepemilikan bersama yang terpecah sesuai dengan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) tiap satuan rumah susun. Kepemilikan hak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53493

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rizaldi Malkan Husni, author

Kendala pelaksanaan putusan pengadilan dalam penerbitan duplikat sertipikat hak atas tanah: studi putusan Mahkamah Agung nomor 3136 K/Pdt/2017 = Obstruction on the implementation of the court decision on issuance of duplicate land rights certificate: a case study of Supreme Court decision number 3136 K/Pdt/2017

Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam penerbitan duplikat sertipikat hak atas tanah berdasarkan Putusan Nomor 3136 K/Pdt/2017, sehingga diperlukan kajian terhadap masalah tersebut dengan isu hukum yang dibahas adalah akibat hukum penerbitan duplikat sertipikat hak atas tanah sebagai akibat perintah putusan pengadilan, tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ayu Winjayaningrum Endah Saputri, author

Pembatalan sertipikat hak atas tanah karena cacat hukum administrasi : analisa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6/PK/Pid/1998 tanggal 5 Maret 1999 dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3/Pct/BPN.RI/2013 = Certificate cancellation of land rights administration law because of disabled : analysis of Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 6/PK/Pid/1998 dated 5 March 1999 and the Decision of the National Land agency of the Republic of Indonesia Number 3/Pct/BPN.RI/2013 dated 30 May 2013 / Ayu Winjayaningrum Endah Saputri

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kasus tanah adanya keberatan dari ahli waris H. Musa b. Toyib terhadap terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 456/Senayan,457/Senayan, 458/Senayan atas nama PT.Graha Metropolitan Nuansa yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 11 Mei 1983 No.10/- /1983/Kebayoran Baru, Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 8 Oktober 1988 No.84 dan Akta Pemindahan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38947

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sebayang, Ninta Sri Ulina, author

Akta hibah sebagai dasar pembatalan sertifikat hak atas tanah : analisis terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 29 PK/TUN/2010 tanggal 16 Maret 2011 = Grant deed as a basis for revocation of land certificate : analysis of the Judicial Review Number 29 PK/TUN/2010 dated 16 March 2011 / Ninta Sri Ulina Sebayang

ABSTRAK
Tesis ini membahas sengketa penerbitan sertipikat hak atas tanah yang didasarkan pada akta hibah sehingga terjadi tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah. Penelitian menekankan pada prosedur permohonan hak pada saat pendaftaran tanah pertama kali. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akta hibah tanah yang dibuat di hadapan Notaris...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39070

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tara Kaulika, author

Deviasi Terhadap Sistem Pendaftaran Hak Dengan Publikasi Negatif Yang Bertendensi Positif Pada Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 453 K/Tun/2019) = Deviation Against Registration Of Titles By Negative Publication System With Positive Tendencies On Land Registraion In Indonesia (Analysis of Supreme Court Number 453 K/Tun/2019)

Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang sertipikat hak atas tanah. Namun, walaupun pendaftaran tanah telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan, sertipikat sebagai produk pendaftaran tanah yang diperoleh pemegang hak atas tanah masih dapat dibatalkan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang kekuatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian