Hasil Pencarian

Ditemukan 20 dokumen yang sesuai dengan query

Hendri, author

Perbandingan sistem administrasi pemungutan pajak Indonesia dengan Republik Rakyat Cina = A comparative study on tax collection administration system Between Indonesia and People's Republic of China

Tesis ini membahas perbandingan sistem administrasi pemungutan pajak Indonesia dengan Republik Rakyat Cina (RRC). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sistem administrasi pemungutan pajak, kinerja perpajakan ditinjau dari sisi penerimaan dan rasio perpajakan, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan pajak baik di Indonesia maupun RRC. Mengacu pada perspektif...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T30928

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Perbedaan sistem administrasi perpajakan di kantor pelayanan pajak wajib pajak besar dengan KPP biasa (studi kasus KPP wajib pajak beasr I dan KPP Tangerang)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005

S10360

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Lenti Rilyandani, author

Analisis implementasi sistem administrasi kepesertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Layanan Operasional Kabupaten Bogor tahun 2015 = Membership administration system implementation analysis in social security agency (BPJS) operational services District Health Office Bogor 2015

ABSTRAK Skripsi ini membahas tentang implementasi sistem administrasi kepesertaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Layanan Operasional Kabupaten Bogor. Dari penelitian ini didapatkan bahwa sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, teknologi informasi, dan kebijakan dapat menunjang pelaksanaan administrasi kepesertaan. Proses pendaftaran peserta, perubahan data peserta, dan pengalihan data...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

S62288

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Lubis, Grace Arion Mangiring Rapmauli, author

Implementasi Laporan Keuangan Berbasis Extensible Business Reporting Language dalam Sistem Administrasi Perpajakan Indonesia ditinjau dari Teori Implementasi Grindle = Implementation of Financial Reports Based on Extensible Business Reporting Language in the Indonesian Tax Administration System Judging From Grindle Implementation Theory

XBRL merupakan bahasa laporan keuangan digital yang telah digunakan oleh berbagai negara untuk mendapatkan data yang andal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi laporan keuangan berbasis Extensible Business Reporting Language dalam sistem administrasi pajak Indonesia yang ditinjau menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Grindle (1980). Penelitian ini menggunakan metode post-positivist dengan...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Fita Nofianty, author

Pelaksanaan sistem administrasi pajak bumi dan bangunan di kelurahan Lengkong Gudang kecamatan Serpong

ABSTRAK
Pajak Bumi dan Bangunan pada dasarnya dipungut berkaitan dengan keadaan atau kejadian yang berlaku atau yang terjadi dalam wilayah suatu negara tanpa memperhatikan atau melihat kondisi dari subjek pajaknya. Permasalahan yang dihadapi yaitu masalah tersedianya data Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan yang kurang akurat dan masalah ketetapan penilaian...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009

S-Pdf

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Grace Giovani, author

Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Ditinjau dari Hukum Telematika dan Kenotariatan

Depok: Universitas Indonesia, 2002

T36275

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

FX. Denny Satria Aliandu, author

Analisis Hukum Pelayanan Perseroan Terbatas pada Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dalam Hal Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum = Legal Analysis of Limited Liability Company Services in the System Legal Entity Administration at the Directorate General of General Legal Administration, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in the event of illegal acts

Dalam perkembangan ekonomi di Indonesia, banyak sekali pelaku usaha yang terlibat dalam bentuk badan usaha Perseroan Terbatas, karena tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Negara dapat mengatur dan melakukan pengawasan dalam kegiatan usaha perseroan terbatas yakni melalui penerapan aturan hukum pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Melissa Louisiana, author

Peran dan tanggung jawab Notaris dalam pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas (PT) kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) = Role and Responsibility of a Notary to Notify the Amendment of Article of Association of Limited Liability Company To The Ministry of Law and Human Rights Through the Administrative System for Legal Entities (SABH)

Sebagai suatu badan hukum, Perseroan Terbatas (PT) harus mempunyai anggaran dasar. Anggaran dasar ini merupakan "aturan main" yang harus dipenuhi oleh PT dalam menjalankan kegiatannya. Walaupun Anggaran Dasar sebagai pedoman PT dalam menjalankan kegiatannya, namun anggaran dasar dapat diubah oleh PT yang bersangkutan. Perubahan anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas, tidak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31868

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Adlan Ghiffari, author

Analisis modernisasi sistem administrasi pajak pertambahan nilai dengan e-faktur 3.0 dan e-faktur web based = Analysis of the modernization value added tax administration system with e-faktur 3.0 and e-faktur web based

Pengembangan dan peremajaan sistem e-faktur melalui e-faktur 3.0 dan e-faktur web based dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya dan juga sebagai alat pengawasan bagi Direktorat Jenderal Pajak terhadap pelanggaran hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan paradigma postpositivist dan...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Kartika Wahyu Putri, author

Implikasi hukum keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) yang dituangkan dalam akta notaris yang melampaui jangka waktu permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar (studi kasus putusan Nomor 355/K/TUN/2009) = Legal impact of the general meeting of shareholders (GMOS) resolutions which set out in the notarial deed which exceeds the time period of approval request of article of association amendment study case verdict Number 355/K/TUN/2009) / Kartika Wahyu Putri

ABSTRAK
Keputusan mengenai adanya perubahan anggaran dasar dalam perseroan harus dilakukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kemudian, keputusan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maupun cukup diberitahukan, sebelum pada akhirnya berlaku dan mengikat bagi pihak ketiga. Keseluruhan proses tersebut dilakukan melalui sebuah sistem yang bernama Sistem Administrasi Badan...

2016

T46692

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian