Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penerapan Teknologi Informasi (TI) pada proses pendukung operasional perdagangan di PT XYZ diharapkan dapat membantu efektivitas proses dan validasi data pada kegiatan persiapan perdagangan. Namun saat ini penerapan tersebut belum optimal karena pertukaran data antar sistem masih dilakukan secara manual yang diakibatkan oleh belum adanya integrasi sistem-sistem dan infrastruktur TI pendukung operasional perdagangan secara menyeluruh serta adanya keterbatasan fungsionalitas sistem. Implementasi solusi TI yang belum optimal sebelumnya diakibatkan oleh belum adanya enterprise architecture sebagai standar atau acuan pengembangan dan penggunaan TI di perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan sebuah rancangan arsitektur yang dapat menyelaraskan kebutuhan bisnis dengan TI berdasarkan sasaran strategis perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan arsitektur menggunakan kerangka kerja TOGAF sebagai acuan pengembangan arsitektur dengan metode kualitatif dan studi kasus di PT XYZ. Metode pengolahan data dilakukan dengan melakukan wawancara dan observasi terhadap lingkungan organisasi dan proses bisnis yang berjalan pada unit kerja yang berkaitan. Penelitian ini menghasilkan rancangan arsitektur yang terdiri dari 12 prinsip arsitektur serta usulan aplikasi dan infrastruktur yang terintegrasi. Usulan tersebut diharapkan dapat menjamin validitas data serta mengoptimalkan proses persiapan perdagangan sehingga mengurangi potensi risiko kegagalan perdagangan akibat kesalahan data. Rancangan arsitektur juga dibuat agar dapat memberikan masukan dan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan pengembangan TI di area pendukung operasional perdagangan. ......The application of Information Technology (IT) in the process of trading operations support at PT XYZ is expected to increase process effectiveness and data validation in activity of trading preparation. However, existing implementation is not optimal because the data exchange between systems is still done manually due to the lack of systems and IT infrastructure integration in whole trading operations support and system functionality. The less optimal implementation of IT solutions is occurred because there is no enterprise architecture as a standard or reference for the development and use of IT in the company. Therefore, a design of architecture is required to ensure business needs alignment with IT based on the company's strategic goals. This study aims to produce architectural designs using the TOGAF framework as a reference for architectural development using qualitative methods and case studies at PT XYZ. Data processing methods are carried out by conducting interviews and observations on the organizational environment and business processes that are running on the relevant business units. This study produced an architectural design consisting of 12 architectural principles as well as proposed integrated applications and infrastructure. The architecture proposal is expected to guarantee the validity of the data and optimize the trade preparation process so as to reduce the potential risk of trading failure due to data errors. It is also constructed in order to provide Input and become a reference of IT development decision making in the trading operational support area.

Abstrak :
ABSTRAK
PT Bursa Efek Indonesia BEI merupakan penyelenggara perdagangan efek dan sistem perdagangan di Indonesia yang telah mendapatkan izin usaha dari BAPEPAM. Saat ini transaksi yang terjadi di BEI telah semuanya melalui sistem, yang membuat transaksi jual beli saham dapat terganggu apabila tingkat ketersediaan perdagangan dan layanan mengalami gangguan. Maksimal lamanya downtime yang diberikan oleh OJK dalam KPI korporat BEI adalah dua jam dan enam jam maksimal yang termasuk dalam proses bisnis kritikal. Oleh karena itu, BEI membutuhkan sebuah rencana kontingensi untuk proses bisnis kritikal yang komprehensif dan sesuai dengan standar internasional. Kerangka kerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah ISO 22301 yang disesuaikan dengan kondisi organisasi. Hasil yang didapatkan adalah 52 proses bisnis dari sembilan divisi yang masuk dalam kategori kritikal dalam proses Business Impact Analysis, penilaian risiko, setelah itu kontingensi strategi untuk aset yakni karyawan, fasilitas dan tempat, SI/TI, dan catatan vital. Hasil terakhir yang disampaikan adalah usulan rencana kontingensi BEI.

---

ABSTRACT
Indonesia Stock Exchange IDX is a securities trading and trading system operator in Indonesia licensed by BAPEPAM. Currently the transactions that occur in the IDX have all gone through the system, which makes stock buying and selling transactions. Maximum downtime provided by OJK in the IDX corporate KPI is two hours and six hours maximum which is included in critical business process. Therefore, BEI requires a contingency plan for a comprehensive business process that is comprehensive and in line with international standards. The framework used in this research is ISO 22301 which is adjusted to data center condition of the organization. The result is that there are 52 business processes from nine divisions that fall into the critical category in the Business Impact Analysis process, a risk assessment is made, after which contingency Strategies for assets, facilities and places, SI TI, and vital records. The final result is the contingency plan for IDX.

Abstrak :
ABSTRAK
Pasar modal sebagai sarana untuk menghimpun dana bagi pembiayaan perusahaan dalam mengembangkan usaha dengan menjual efek di Bursa. Penjualan efek berupa saham di pasar modal yang selama ini dilakukan dengan saham berbentuk fisik yaitu berupa warkat, untuk saat ini dan akan datang sudah tidak dapat lagi menjamin kelancaran dan meningkatkan nilai perdagangan setiap hari, karena adanya keterbatasan ruang, tempat dan waktu sehingga menghambat kelancaran dalam bertransaksi. Kemajuan tekonologi informasi telah membawa dampak positif bagi perkembangan Pasar Modal Indonesia, Perdagangan di lantai bursa telah dilakukan dengan sistem komputerisasi, yang menghemat biaya, waktu, dan perdagangan menjadi likuid serta nilai transaksi menjadi tinggi. Komputerisasi tersebut membawa perubahan dalam bentuk perdagangan saham dengan fisik menjadi hilang diganti dengan saham tanpa warkat, yang berarti pemilik saham tidak perlu lagi memegang saham tapi cukup berupa laporan Rekening Efek, Lembaga yang bertugas untuk menyimpan saham investor tersebut berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal telah diperkenalkan satu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) selaku Self Regulatory Organizations (SRO), yang dilaksanakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang bertindak sebagai Kustodian Sentral yang menyimpan efek dalam rekening elektronik untuk kepentingan investor.

Abstrak :
Sejak pertengahan 1990-an, semakin banyak negara berkembang yang menempuh Integrasi Ekonomi Regional (REI) dengan negara maju melalui Perjanjian Perdagangan Regional (RTA). Negara anggota perjanjian tersebut memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan terhadap satu sama lain daripada terhadap mitra dagang lainnya yang bukan negara anggota. Perlakuan diskriminatif ini jelas tidak konsisten dengan kewajiban perlakuan Most Favoured Nation (MFN) WTO. Meskipun kewajiban perlakuan MFN merupakan prinsip dasar, namun WTO memperkenankan anggotanya untuk mengesampingkan prinsip tersebut dan menempuh REI berdasarkan Pasal XXIV GATT 1994 untuk RTA, Pasal V GATS untuk Perjanjian Integrasi Ekonomi (EIA) dan Klausul Enabling. Penelitian ini menganalisa mengapa WTO memberikan pengecualian tersebut. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi kecenderungan di kalangan negara berkembang menempuh REI dengan negara maju serta meneliti bagaimana negara berkembang dapat mengambil keuntungan tanpa mengucilkan sistem perdagangan multilateral WTO. Berdasarkan analisis hukum, REI sangat bermanfaat bagi negara berkembang WTO. Penelitian ini mendesak KTT APEC ke-21 dan Konferensi Tingkat Menteri ke-9 WTO di Bali untuk digunakan sebagai kesempatan untuk menunjukkan peran aktif dari masing-masing negara berkembang terutama tuan rumah, Indonesia, dalam mempromosikan liberalisasi perdagangan dan investasi secara regional dan global. Penelitian ini menyimpulkan bahwa REI diperlukan untuk mengambil langkah lebih lanjut dalam mewujudkan tujuan WTO untuk menciptakan perdagangan yang bebas dan adil. Selain itu, negara berkembang disarankan untuk menggunakan REI sebagai pilihan kebijakan terbaik kedua dan terus menempatkan prioritas tertinggi pada WTO dengan berkomitmen terhadap modus operandi WTO. ......Since mid-1990s, developing countries are increasingly pursuing Regional Economic Integration (REI) with developed countries through Regional Trade Agreements (RTA). In this case, the parties to such agreements offer each other more favourable treatment than they offer to other trading partners that are nonparties. Clearly, such discriminatory treatment is inconsistent with the Most Favoured Nation (MFN) treatment obligation of the WTO. Although MFN treatment obligation is a fundamental principle, the WTO does allow WTO members to set aside the principle and pursue REI under Article XXIV of the GATT 1994 for RTA, Article V of the GATS for Economic Integration Agreement (EIA) and the Enabling Clause. With that being said, this research analyses why does the WTO provides such exception. In addition, it explores the tendency among developing countries to pursue REI with developed countries and and examines how can those developing countries benefit from their pursuit without undermining the multilateral trading system of the WTO. Based on a legal analysis, this research argues that REI will be highly beneficial for developing countries of the WTO. Furthermore, the research urges the 21st APEC Summit and the 9th Ministerial Conference of the WTO in Bali to be used as an opportunity to demonstrate an active role of each developing economy especially the host, Indonesia, in promoting regional and global trade and investment liberalisation. This research concludes that REI is necessary to take further steps towards realising the goal of the WTO to have a fair and freer trade. Moreover, developing countries are recommended to consider REI as the second best policy option and continue to place the highest priority on the WTO by committing to modus operandi of the WTO.

Abstrak :
Pengendalian polusi udara adalah salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia, terutama untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Pada dasarnya, upaya ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu berdasarkan pada perintah-dan-kontrol atau instrumen berbasis pasar. Pendekatan pertama dikritik karena dianggap efisien dalam hal biaya dan tidak memberikan insentif bagi pencemar, sedangkan pendekatan kedua dianggap sebaliknya. Salah satu bentuk instrumen berbasis pasar adalah sistem izin polusi yang dapat diperdagangkan. Di Indonesia, hal ini telah diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan dengan mengamanatkan Peraturan Menteri untuk mengatur hal-hal secara lebih rinci. Sayangnya, masih banyak peraturan yang berpotensi menghambat implementasi sistem perdagangan izin emisi dimulai dengan standar kualitas ambien yang tidak sesuai dengan tingkat kesehatan, penilaian lemah, dan kesalahpahaman denda administrasi. Oleh karena itu, tesis ini mencoba memberikan solusi untuk masalah ini dengan melakukan penelitian yuridis normatif dan melakukan perbandingan dengan praktik di Amerika Serikat dalam Amandemen Undang-Undang Udara Bersih 1990 (CAAA) dengan nama Program Hujan Asam. Hasil Program Acid Rain dapat dikatakan berhasil karena mereka menciptakan kualitas udara yang lebih baik dan membutuhkan biaya yang lebih rendah. Berdasarkan hal ini dan dipandu oleh Program Hujan Asam di Amerika, diharapkan sistem perdagangan izin emisi di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil terbaik. ...... Air pollution control is a form of protection of human rights, especially to get a good and healthy environment. Basically, these efforts are divided into two categories, namely based on order-and-control or market-based instruments. The first approach is criticized because it is considered efficient in terms of cost and does not provide incentives for pollutants, while the second approach is considered the opposite. One form of market-based instruments is a pollution permit system that can be traded. In Indonesia, this has been regulated by Government Regulation No. 46 of 2017 concerning Environmental Economic Instruments by mandating Ministerial Regulation to regulate matters in more detail. Unfortunately, there are still many regulations that have the potential to hamper the implementation of the emission permit trading system starting with ambient quality standards that are not in accordance with the soundness level, weak assessment, and misunderstanding of administrative fines. Therefore, this thesis tries to provide a solution to this problem by conducting normative juridical research and making comparisons with practice in the United States in the Amendments to the Clean Air Act 1990 (CAAA) under the name of the Acid Rain Program. The results of the Acid Rain Program can be said to be successful because they create better air quality and require lower costs. Based on this and guided by the Acid Rain Program in America, it is hoped that the emissions permit trading system in Indonesia will run well and get the best results.

Abstrak :
Topik perubahan iklim terkait erat dengan pelepasan karbon ke atmosfer. Salah satu cara mengurangi emisi karbon adalah melalui perdagangan karbon dengan mekanisme cap and trade dan mekanisme offset. Menerapkan perdagangan karbon memerlukan investasi keuangan yang signifikan, yang mengharuskan kebijakan keuangan pemerintah dan sektor swasta untuk mendukung upaya mencapai kontribusi yang ditetapkan secara nasional berdasarkan Perjanjian Paris. Rumusan masalah penelitian ini adalah belum adanya kajian yang menganalisis pengujian skenario kebijakan keuangan berkelanjutan dalam kaitannya pada transaksi perdagangan karbon di Indonesia. Tujuan utama penelitian ini untuk membangun model kebijakan intervensi yang dapat diimplementasikan oleh sektor jasa keuangan dalam rangka menurunkan emisi karbon di Indonesia untuk meningkatkan kemampanan ekonomi, pertumbuhan sosial, dan perlindungan lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran yang melibatkan metode kuantitatif dan kualitatif. Penggunaan analisis System Dynamics (SD), kajian bibliometrik, dan Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah pendekatan kuantitatif, sedangkan pendekatan kualitatif memerlukan penelitian literatur, melakukan wawancara ekstensif, dan menyelesaikan survei. Hasilnya menunjukkan adanya kesenjangan penelitian, khususnya mengenai peran sektor jasa keuangan dalam praktik perdagangan karbon. Hasil SD menunjukkan bahwa penerapan perdagangan karbon yang didukung oleh keuangan berkelanjutan akan menghasilkan hasil signifikan dalam rangka pengurangan emisi karbon. Selain itu, analisis AHP menunjukkan bahwa keuangan berkelanjutan lembaga keuangan memainkan peran penting dalam perdagangan karbon. ......The subject of climate change is closely linked to the release of carbon into the atmosphere. One viable strategy for reducing carbon emissions is using the cap and trade and offset mechanisms. Implementing carbon trading necessitates substantial financial investment, which mandates government and private sector financial policies to support achieving nationally defined contributions under the Paris Agreement. The research problem is the need for a study illustrating sustainable finance policies' application in Indonesia's carbon trading transactions. The primary objective of this research is to construct a model for policy intervention that the financial services industry can execute to reduce carbon emissions in Indonesia, thereby enhancing economic resilience, social development, and environmental protection. This study employs a mixed methods approach encompassing both quantitative and qualitative methodologies. The quantitative approach involves System Dynamics (SD) analysis, bibliometric studies, and the Analytical Hierarchy Process (AHP), while the qualitative approach necessitates a review of the literature, extensive interviews, and completion of surveys. The findings indicate research gaps, particularly concerning the role of the financial services industry in carbon trading practices. The SD results demonstrate that implementing carbon trading supported by sustainable finance will yield significant outcomes in terms of carbon emission reduction. Furthermore, the AHP analysis highlights the crucial role of sustainable finance in carbon trading, which the financial services industry can undertake.

Abstrak :
Pencemaran air pada badan air permukaan merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup yang signifikan di Indonesia. Dalam perspektif ekonomi, pencemaran merupakan contoh klasik dari eksternalitas di mana pelaku ekonomi tidak memperhitungkan seluruh biaya dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh kegiatannya sehingga biaya tersebut harus ditanggung secara eksternal oleh masyarakat. Instrumen ekonomi dapat diterapkan untuk menginternalisasi eksternalitas tersebut. Instrumen ekonomi yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sistem perdagangan alokasi beban pencemar air. Penelitian ini akan menggambarkan kerangka sistem perizinan dalam kebijakan pengendalian pencemaran air di Indonesia, menjelaskan aspek-aspek penting dalam sistem perdagangan alokasi beban pencemar air menurut teori dan praktik di Amerika Serikat, serta menganalisis bagaimana sistem perdagangan alokasi beban pencemar air dapat diadopsi dalam kerangka kebijakan pengendalian pencemaran air di Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perizinan pengendalian pencemaran air di Indonesia berpusat pada Persetujuan Teknis. Penetapan Persetujuan Teknis dapat didasarkan pada standar berbasis kualitas air, teknologi pengolahan air limbah, atau kombinasi antara keduanya. Selain itu, terdapat setidaknya tujuh aspek penting sistem perdagangan alokasi beban pencemar air yang perlu diperhatikan, yaitu model sistem perdagangan alokasi beban pencemar air, karakteristik beban pencemar, sumber pencemar, struktur pasar, mekanisme pembagian alokasi, rasio jual beli, serta pengawasan dan penegakan hukum. Penelitian ini juga menemukan dua potensi penerapan sistem perdagangan alokasi beban pencemar air di Indonesia, yaitu telah diaturnya sistem tersebut secara umum dalam peraturan perundang-undangan serta tersedianya instrumen pengendalian pencemaran yang dapat mendukung penerapan sistem perdagangan tersebut. Meskipun demikian, penerapan sistem masih akan menghadapi berbagai tantangan besar, yaitu sistem perizinan eksisting yang terlalu mengandalkan standar berbasis teknologi, tidak dilibatkannya sumber pencemar nirtitik dalam sistem perdagangan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pencemaran air di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa pada saat ini, sistem perdagangan alokasi beban pencemar air belum dapat diterapkan secara efektif di Indonesia. ......Water pollution on surface water bodies has become one of the most significant environmental problems in Indonesia. In economic perspective, water pollution is a classic example of externalities. Economic instruments can be used to internalize the externalities. The economic instrument which will be the focus of this research is water quality trading. This research is going to describe the framework of the water discharge permitting policy in Indonesia, explain the important aspects of water quality trading based on theory and practice in the United States, and analyze how water quality trading can be adopted into the water pollution control policy in Indonesia. This research shows that the water discharge permitting regulation in Indonesia is centered on Techical Approval. The issuance of the Technical Approval can be based on water quality standards, water treatment technology standards, or the combination of both. Moreover, there are at least seven important aspects of water quality trading identified in this research: model of the trading system, characteristics of the water pollutants, sources of discharge, market structure, allocation method, trading ratio, as well as monitoring and law enforcement. This research also found that there are two potentials of implementing water qualiy trading in Indonesia: the system itself in general has been regulated in the Indonesian laws and regulations; and the availability of water pollution control instruments that can support the implementation of the trading system. However, the implementation of such system still face several major barriers: the water discharge permitting regulation in Indonesia still heavily relies on technology-based standards, the exclusion of non-point sources as participants in the water quality trading system, and weak monitoring and law enforcement on water pollution violations in Indonesia. It can be concluded that presently, the water quality trading system can not be implemented effectively in Indonesia.