Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai kasus perdata yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan perkara Nomor 305/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. Pihak Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan leasing, sedangkan Tergugat adalah perorangan yang telah mendapatkan fasilitas kredit dari Penggugat. Kemudian dalam perjalanannya Tergugat wanprestasi dalam hal menunggak pembayaran yang diketahui bahwa Tergugat sedang dalam kasus tindak pidana narkotika serta objek jaminan fidusia menjadi barang sitaan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk dimusnahkan. Penggugat melakukan gugatan dan sita jaminan dimana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 305/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr., Penggugat dimenangkan dan kemudian dikeluarkan sita jaminan kendaraan atas milik Tergugat untuk diserahkan ke Penggugat. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai batasan-batasan putusan pengadilan pidana dapat menghapuskan hak kebendaan fidusia pemegang fidusia, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang fidusia terhadap penyitaan objek jaminan dan peran notaris dalam melindungi kepentingan pihak ketiga. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini ialah perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang fidusia dapat dilakukan dengan perlawanan atau gugatan. Peran notaris dalam hal melindungi kepentingan pihak ketiga dengan cara memastikan para pihak adalah orang yang berwenang, objek jaminan adalah benar kepunyaan pemberi fidusia serta menambah klausul penyerahan secara sukarela pada akta jaminan fidusia.

---

This research discusses civil cases that were examined and tried at the North Jakarta District Court with case Number 305 / Pdt.G / 2019 / PN.Jkt.Utr. The Plaintiff is a company engaged in leasing financing, while the Defendant is an individual who has obtained a credit facility from the Plaintiff. Then in the course of the Defendant's default in the case of delinquent payments, it was discovered that the Defendant was in a narcotics crime case and the object of fiduciary security was confiscated by the North Jakarta District Prosecutor's Office for destruction. The Plaintiff filed a lawsuit and confiscated guarantees which based on the decision of the District Court Number 305/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Utr., The Plaintiff was won and then confiscated the vehicle guarantees of the Defendant's property to be submitted to the Plaintiff. The problems raised in this research are regarding the limitations of the criminal court's decision to abolish the fiduciary property rights of the fiduciary, legal remedies that the fiduciary can take against the confiscation of collateral objects and the role of the notary in protecting the interests of third parties. To answer these problems used normative juridical legal research methods and descriptive evaluative research typology. The result of this research is that confiscation can be carried out against the guilty person who is handed over to the government, but only for the goods that have been confiscated. Legal remedies that can be taken by fiduciary holders can be done with resistance or lawsuits. The role of the notary in protecting the interests of third parties by ensuring that the parties are authorized persons, the object of guarantee is the true property of the fiduciary and by adding a voluntary submission clause to the fiduciary guarantee deed."

"Tesis ini mengkaji mengenai: (i) kewenangan arbitrase sebagai peradilan swasta dalam menetapkan dan melaksanakan sita jaminan; (ii) upaya hukum terhadap pelaksanaan sita jaminan arbitrase; (iii) pengaturan terkait kewenangan pengadilan dalam melaksanakan sita jaminan arbitrase. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase sebagai peradilan swasta berwenang dalam menetapkan sita jaminan, namun tidak memiliki kewenangan dalam melaksanakannya. Berdasarkan tinjauan teori, arbitrase sebagai peradilan swasta dapat mengeluarkan putusan sela sebagai upaya membantu dan melindungi hak para pihak, termasuk menetapkan sita jaminan. Sita jaminan pada dasarnya merupakan upaya untuk mengamankan aset sehingga dapat mencegah putusan arbitrase menjadi illusoir. Namun, sebagai lembaga peradilan swasta, arbitrase tidak dapat mengeksekusi putusannya sendiri dan tidak memiliki kekuatan memaksa dalam pelaksanaan sita, dengan kata lain tidak memiliki kewenangan eksekutorial seperti pengadilan yang dilengkapi dengan perangkat eksekutorial berupa jurusita dan panitera. Kemudian, Pasal 29 ayat (5) Perma No. 3 Tahun 2023 mengatur bahwa pelaksanaan sita dilakukan dengan mengikuti ketentuan dalam Hukum Acara Perdata, ketentuan tersebut tidak menghalangi pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan terhadap pelaksanaan sita jaminan arbitrase melalui mekanisme derden verzet. Kemudian, mengacu pada ketentuan section 44 UK Arbitration Act 1996 yang mengatur kewenangan pengadilan dalam melaksanakan putusan sela arbitrase di Inggris, ketentuan mengenai kewenangan pengadilan dalam melaksanakan putusan sela, khususnya sita jaminan seharusnya diatur dalam UU AAPS; sebagaimana dapat diajukan upaya hukum terhadap putusan sela yang dikeluarkan oleh pengadilan Inggris berdasarkan section 44(7) UK Arbitration Act 1996, mekanisme derden verzet sudah sepatutnya diatur dalam Perma No. 3/2023 guna memastikan perlindungan hak pihak ketiga; dan untuk mencegah terjadinya upaya perlawanan maka perlu diatur ketentuan tentang pedoman atau syarat peletakkan sita jaminan oleh arbiter/majelis arbitrase.

---

The thesis examines: (i) the authority of arbitration as a private court in granting and enforcing collateral seizures; (ii) legal remedies against the enforcement of arbitration collateral seizures; (iii) regulations related to the authority of courts in enforcing arbitration collateral seizures. The method used in this research is doctrinal legal research. The findings reveal that arbitration, as a private court, has the authority to issue collateral seizures but lacks the authority to enforce them. From a theoretical perspective, arbitration as a private adjudicative body can issue interim measures to assist and protect the rights of the parties, including granting collateral seizures. Collateral seizures are essentially measures to secure assets to prevent the arbitral award from becoming illusory. However as a private court, arbitration cannot execute its orders and lacks coercive enforcement powers, unlike courts that are equipped with executorial mechanisms. Furthermore, Article 29(5) of the Supreme Court Regulation No. 3 of 2023, stipulates that the enforcement of collateral seizure shall follow the provisions of the Civil Procedural Law (Hukum Acara Perdata), and this provisions do not prevent third parties from filing an opposition against the enforcement of arbitration collateral seizure through derden verzet. Then referring to section 44 of the UK Arbitration Act 1996, which regulates court authority in enforcing interim measure in arbitration proceedings in England, provisions regarding court authority in enforcing interim measure, particularly concerning collateral seizure, should be regulated in UU AAPS. Similar to how legal remedies can be filed against interim decisions issued by English Courts under section 44(7) of the UK Arbitration Act 1996, derden verzet mechanism should rightfully be regulated in Supreme Court Regulation No. 3/2023 to ensure protection of third party rights; and to prevent opposition efforts, provisions need to be regulated regarding guidelines or requirements to grant collateral seizure by the tribunal."

"PPAT berwenang melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data yuridis pada Kantor Pertanahan, salah satunya adalah jual beli tanah, dimana PPAT berwenang untuk membuat Akta Jual Beli dengan memenuhi syarat bahwa Penjual adalah orang yang berhak untuk menjual objek, Pembeli adalah orang yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk mempunyai Hak Atas Tanah, dan Objeknya adalah Tanah yang boleh dialihkan, artinya tidak berstatus sita maupun menjadi sengketa di Pengadilan. Sebelum dilakukannya pembuatan Akta Jual Beli, PPAT wajib melakukan pengecekkan sertipikat tanah pada Kantor Pertanahan setempat. Dalam prakteknya kerap ditemui bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan, sertipikat tersebut tidak terdapat catatan mengenai sita maupun sedang sengketa di Pengadilan, namun dikemudian hari diketahui bahwa ternyata sertipikat tersebut masih berstatus sita jaminan pengadilan pada saat dilakukan jual beli. Sehubungan dengan hal tersebut, timbul permasalahan yaitu bagaimana perlindungan serta pertanggungjawaban Bagi PPAT atas Akta Jual Beli dengan objek berstatus sita jaminan yang dinyatakan batal oleh pengadilan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dengan metode kualitatif sebagai metode analisis data, pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau studi pustaka. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa perlindungan terhadap PPAT terletak pada Hak Ingkar serta Kewajiban Ingkar PPAT sebagai pejabat umum, serta terhadap PPAT hanya punya tanggung jawab formil terhadap akta jual beli, sehingga dalam kasus yang diangkat PPAT tidak dapat dipertanggungjawabkan secara perdata, pidana maupun administratif.

---

PPAT has the authority to carry out part of land registration activities by making  a deed as proof of certain legal actions regarding land rights or Ownership Rights on Multi-storey Building Unites, which will be used as a basic for registering juridical data changes at the Land Office, one of which is contract of sale, PPAT authorized to make a Contract of Sale by fulfilling the condition that the Seller is the person entitled to sell the object, Buyer is a person who is permitted by law to have a Land Right, also the object is Land that can be transferred, meaning no seizure status or a dispute in Court. Before making the contract of sale, PPAT is obliged to check the land certificate at the Land Office. In practice, it is oftentime found that during the inspection at the Land Office, the certificate did`nt have a record of seizure or the current dispute in the Court, but later it was discovered that the certificate was still confiscated by court when buying and selling. The problem raised is how is the protection and accountability of the PPAT for Contract of Sale with the seizure status object declared null and void by the court This thesis employs normative-juridical method with qualitative data analysis, data collection used is a study of document or literature. The result of the research  it is known that the PPAT onlu attches formal responsibility for the Contract of Sale, so PPAT cannot be liable both civil, criminal or administrative."

"Sita jaminan adalah tindakan menempatkan obyek sengketa ke dalam penguasaan pengadilan. Hal ini guna menjaga agar gugatan penggugat tidak menjadi kabur dan sia-sia. Sita jaminan harus dinyatakan sah dan berharga agar dapat mengikat dengan sempurna. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 278 PK/PDT/2010 menganalisa mengenai jual beli tanah sita jaminan yang belum dinyatakan sah dan berharga dari Tuan Hengkie Soediono kepada PT. Excelcomindo Pratama, Tbk.Tesis ini membahas kekuatan sita jaminan yang belum dinyatakan sah dan berharga, keabsahan jual belinya, serta penerapan putusan tersebut terhadap hukum yang berlaku. Tesis ini menggunakan penelitian kualitatif dengan analisa preskriptif. Hasil penelitian menyarankan agar pembeli lebih berhati-hati dalam melakukan jual beli, kantor pertanahan lebih teliti dalam menerbitkan sertipikat dan majelis hakim lebih seksama dalam memeriksa perkara.

---

Collateral forclosure is a legal action to put the object of dispute under the court custody. It is meant to maintain the plaintiff?s lawsuit from being vain and vague. A collateral forclosure should be declared valid and valuable in order to bind legally and properly. The Supreme Court Decision Number 278 PK/PDT/2010 analyze about the transfer of collateral forclosure that has not been declared as valid and valuable, based on sales and purchase from Mr. Hengkie Soediono to PT. Excelcomindo Pratama.This thesis analyze about the power of collateral forclosure that has not been declared as valid and valuable, the validity of sales and purchase of the transfer and how the court decision complies with the regulation. This thesis is based on a qualitative research with a prescriptive design. The results suggest that buyer should be a more cautious, the land office should be more thorough in publisihing a land sertificate, and judges should be more accurate in reviewing a legal case."

"ABSTRAKSubrogasi utang adalah pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditor lama dengan tujuan menggantikan hak-hak kreditur lama terhadap debitur. Subrogasi utang juga dapat dilakukan oleh penanggung berdasarkan pasal 1840 KUH Perdata. Akibat hukum dari subrogasi utang adalah adanya peralihan jaminan kepada pihak yang melakukan pembayaran. Tindakan subrogasi utang yang dilakukan saat benda jaminan masih dalam sita jaminan adalah pelanggaran terhadap pasal 199 HIR dan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Sementara itu notaris yang melakukan pembuatan akta subrogasi tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memeriksa secara mendalam atau materiil apakah benda yang menjadi jaminan utang itu dalam keadaan sita jaminan atau tidak. Untuk dapat menuntut ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum juga diharuskan membuktikan kerugian secara rinci dan hakim dalam menentukan jumlah kerugian harus didasarkan pada kemampuan, kedudukan, keadilan dan kewajaran seabagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi.

---

Subrogation of debt is a payment made by a third party to an old creditor with the aim of replacing the rights of the old creditor to the debtor. Subrogation of debt can also be done by the guarantee based on article 1840 of the Civil Code. The legal effect of debt subrogation is the transfer of guarantees to the party making the payment. Debt subrogation that is carried out when collateral is still under prejudgment seizure is a violation of article 199 HIR and can be declared as an unlawfull act or tort. Meanwhile, the notary who makes the subrogation deed does not have a legal obligation to examine in depth or materially whether the object which is the collateral for the debt is in a prejudgment seizure or not. To be able to claim compensation in an unlawful act is also required to prove the loss in detail and the judge in determining the amount of loss must be based on ability, position, fairness and reasonableness as stated in jurisprudence."

"Tesis ini menganalisis mengenai jual beli atas tanah objek sita jaminan yang tidak didaftarkan oleh para pihak dan/atau juru sita pada Kantor Pertanahan setempat. Tidak terdaftarnya sita jaminan mengakibatkan tanah tersebut beralih kepada pihak ketiga dan diterbitkan sertipikat peralihan haknya, sehingga bertentangan dengan tujuan sita jaminan dalam Pasal 227 HIR dan/atau Pasal 261 RBg yaitu untuk mencegah debitur menggelapkan, memindahkan, atau mengalihkan barang-barangnya. Hal ini memicu diajukannya gugatan hukum oleh pihak yang merasa dirugikan hingga jual belinya dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 32/Pdt.G/2017/PN.Mks jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 142/PDT/2018/PT.MKS jo. Putusan Mahkamah Agung Mahkamah No. 3260 K/PDT/2018 yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehubungan dengan hal tersebut, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan jual beli tanah objek sengketa atau sita jaminan dan implikasinya terhadap pendaftaran peralihan hak atas tanahnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode kualitatif sebagai metode analisis data. Pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dengan bentuk hasil penelitian deskriptif-analitis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa jual beli objek sengketa atau sita jaminan tidak memenuhi syarat sahnya jual beli tanah dan menyebabkan perbuatan hukum yang bersangkutan batal demi hukum. Batalnya jual beli sebagai dasar perolehan hak atas tanah ternyata berimplikasi pula pada kebatalan pendaftaran peralihan haknya. Hal ini dikarenakan Hukum Tanah Nasional menganut sistem publikasi negatif berunsur positif pada pendaftaran tanahnya, sehingga apabila terbukti adanya cacat yuridis atau cacat administratif dalam penerbitan haknya atau berdasarkan perintah putusan pengadilan, dapat menjadi dasar pembatalan peralihan hak atas tanah oleh pejabat yang berwenang.This thesis analyses the sale and purchase of seized land which has not yet registered in Land Register Office. Not registering the security seizure has caused the land being transferred to a third party and the transfer of rights registration being issued, so it is contrary to Article 227 HIR and/or 261 RBg which aimed to prevent the debtor from embezzling, moving, or transferring his properties. This triggered the filing of lawsuit by the parties who suffered losses, so that the deed of sale and purchase is declared null and void by the Decision of the Makassar District Court No. 32/Pdt.G/2017/PN.Mks jo. Makassar High Court Decision No. 142/PDT/2018/PT.MKS jo. Supreme Court Decision No. 3260 K/PDT/2018 with permanent legal force. In connection with the issues above, the problems raised in this study are regarding the legality of the sale and purchase of disputed or seized land and its implications on the registration of the transfer of rights. To answer these problems, this study uses a normative juridical research method with qualitative method as a method of data analysis. Data collection used is document study with the form of descriptive-analytical research results. This research results in the conclusion that the sale and purchase of disputed or seized object does not fulfill the legal requirements of the land sale and purchase which may cause such legal action to be null and void. The null and void of the sale and purchase as the basis of land transfer has implication on its registration of rights as well. This may happen because the National Land Law uses a negative-positive publication system on its land registration system, therefore if it is proven that there has a juridical or administrative defect in the issuance of the land certificate or there has a court decision’s order, those may become the basis of the nullification of the registration of rights by the authorized official."

"Penulisan skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan sita jaminan terhadap saham publik di Bursa Efek, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sita jaminan terhadap saham publik di Bursa Efek dan apakah sita jaminan dalam putusan No.123/PDT.G/2003/PN.JKT.PST. sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan sita jaminan terhadap saham publik di Bursa Efek dapat dilakukan salah satunya dengan menyebutkan secara seksama/rinci objek/saham publik yang dimohon untuk disita hal ini berdasarkan Pasal 226 ayat (2) HIR. Selain itu, dalam pelaksanaan penyitaan terhadap saham publik di Bursa Efek mengalami beberapa hambatan-hambatan yang diantaranya yaitu: Tidak terperincinya penyebutan objek atau Identitas Pemegang Saham yang disita, Saham telah beralih ke pihak lain, Sistem komputerisasi canggih yang mempermudah peralihan saham, serta membahas sesuai tidaknya putusan dalam perkara dibahas dalam skripsi ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif¬analitis. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sita jaminan terhadap saham publik dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia walaupun mengalami hambatan-hambatan yang dapat menggangu proses pelaksanaan sita jaminan itu sendiri. Dalam hal ini penyitaan terhadap saham publik dalam bentuk scripless (saham tanpa warkat) yang tidak dapat disentuh fisiknya serta saham tersebut tersimpan dalam data elektronik yang pengoperasiannya dilakukan oleh KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia). Dimana penyitaan terhadap saham publik juga diatur dalam Pasal 59 ayat (3) UUPM. Saran-saran penulis pelaksanaan sita jaminan terhadap saham publik dapat dilakukan dengan baik apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu dengan menyebutkan secara seksama sita jaminan yang dimohonkan tersebut berdasarkan Pasal 226 ayat (2) HIR dan juga sebaiknya sita jaminan yang dimohonkan apabila memang ada persangkaan ada itikad buruk dari pihak tergugat yang akan mengalihkan saham publik tersebut kepada pihak ketiga (Pasal 227 ayat (1) HIR serta sita jaminan yang dilakukan bukanlah harta kekayaan milik pihak ketiga seperti yang diatur dalam Pasal 1340 ayat (2) KUHPerdata dalam hal ini untuk melindungi harta kekayaan milik pihak ketiga yang tidak dapat dimasukkan ke dalam sita jaminan yang dimohonkan. Sehingga proses peradilan dapat berjalan dengan baik tanpa merugikan pihak lain.

---

This paper focuses on the implementation of attachment public stocks exchange at stock exchange, obstacles of the implementation of attachment public stocks exchange at stock exchange and to find out about the implementation of attachement public stocks exchange at stock exchange of vonnis No. 123/Pdt.g/2003/Pn.JKT.PST. in accordance with applicable law in indonesia. Revealing the prevailing practice of attachment (Conservatoir Beslag) of public shares on the Stock Exchange may be one of them by mentioning carefully detail the objects of public shares are requested to be seized, this is based on the article 226 paragraph (2) HIR. In addition, the implementation of attachment of public shares in the stock market experienced a number of obstacles that: no mention of the object or the identity of the shareholders of the attachment, stock has been switched to another party, sophisticated computerized systems that facilitate the transfer of shares and discuss the suitability of the decision in the cases discussed in this paper. This research uses descriptive analytical research method. The conclusion of this study is the absorption of public shares can be done if in accordance with prevailing laws in Indonesia, although experiencing barriers/obstacles that may distract/disturb the attachment process itself. in this case, attachment of public shares in the form of scripless (the shares without a script) that can not be touched physically but the stock is stored in an electronic data operations performed by KSEI (Indonesian Central Securities Depository). Where the attachment of public shares are also provided for in article 59 paragraph (3) UUPM. Writer?s suggestions, the implementation of attachment of public shares can be done well if in accordance with prevailing laws in Indonesia which referring carefully attachment being applied, depending on the article 226 paragraph (2) HIR and should also be applied the attachment if there?s bad faith there is no allegation that defendants which will transfer shares to a third party public which according to article 227 paragraph (1) HIR and the implementation of attachment is not owned by a third party as set forth in KUHPerdata section subsection article 1340 paragraph (2) KUHPerdata in this case to protect the third party can not be included in the applied of attachment. So that the judicial process can work well, without prejudice to the other. "

"Hak tanggungan sebagai jaminan memberikan kepastian hukum bagi kreditur apabila debitur cidera janji, namun dalam kasus ini terjadi sita jaminan yang dilekatkan oleh pihak ketiga terhadap objek hak tanggungan tersebut yang menyebabkan adanya konflik antara para pihak. Permasalahan dalam tesis ini manakah di antara sita jaminan dan hak tanggungan yang memiliki kekuatan hukum apabila adanya cidera janji oleh debitur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa yuridis normatif dengan tipologi deskriptif analitis, menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dari berbagai literatur, dengan menggunakan tiga kasus yang saling terikat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Hak Tanggungan telah terdaftar terlebih dahulu dari Sita Jaminan. Dengan diletakannya Hak Tanggunan terlebih dahulu, maka Sita Jaminan yang diletakan setelahnya tidak mempunyai kekuatan hukum. Prosedur lelang telah mengikuti prosedur yang ditentukan, sehingga pembeli lelang yang beritikad baik haknya harus terlindungi.

---

Mortgage rights as collateral provide legal certainty for the creditor if the debtor is in default, however in this case study, there is a collateral confiscation attached by the third party to the object of the mortgage rights which causes a conflict between parties. This thesis's problem is which between the collateral confiscation and the mortgage rights that has legal rights in the event of a breach of contract by the debtor. This research uses a normative judicial method with a descriptive-analytical typology, using data collection tools in document studies from various works of literature, using three interrelated cases. Based on the research results that the Mortgage Rights have been registered in advance from collateral confiscation. By placing the Mortgage rights first, the Collateral Confiscation which is placed afterwards has no legal right. The auction procedure has followed the prescribed procedure to protect the auction buyer in good faith."