Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMeningkatnya pertumbuhan penduduk menyebabkan pemenuhan kebutuhan pangan juga meningkat. Hal ini menyebabkan petani akan semakin intensif dalam pemanfaatan pestisida. Kecamatan Cakung adalah salah satu kecamatan yang dipertahankan sebagai zonasi pertanian sawah sehingga pemerintah mulai memperkenalkan biopestisida untuk kegiatan pertanian. Penggunaan biopestisida menjadi alternatif menggantikan pestisida untuk menjaga hasil panen. Masalah dalam penelitian ini adalah belum diketahui persepsi petani tentang biopestisida dan strategi penerimaan biopestisida untuk kegiatan pertanian. Tujuan penelitian ini adalah menyusun strategi penerimaan biopestisida oleh petani berdasarkan persepsi petani. Metode yang digunakan adalah metode campuran (mixed method) dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi agar petani menerima biopestisida untuk kegiatan pertanian adalah penyuluhan yang disertai dengan pendampingan berkala oleh aktor pemerintahan. Kesimpulan penelitian ini adalah penerimaan biopestisida oleh petani dapat dilakukan dengan melakukan penyuluhan dan pendampingan berkala.

---

ABSTRACTIncreasing growth of population causes the increment of food needs fulfillment. This will cause farmers to be more intensive in using pesticides. Cakung Subdistrict is one of the subdistricts that is maintained as agriculture zoning, so that biopesticides for agriculture are introduced. The use of biopesticides has become an alternative to replace pesticides. The problems in this research are the unknown perception of farmers regarding biopesticides and strategies for accepting biopesticides for agricultural activities. The purpose of this study is to develop strategies for acceptance of biopesticides by farmers based on perceptions of farmers. This research used a mixed method with a quantitative approach. The results of this research indicate the strategy for farmers to accept biopesticides for agricultural activities is counseling accompanied by periodic assistance by government actors. The conclusion of this study is the acceptance of biopesticides by farmers can be done by conducting regular counseling and assistance."

"Pencanangan Kota Layak Pemuda tidak bisa dilepaskan dari Program Nawacita Presiden RI Periode 2014-2019. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong terpenuhinya hak pemuda guna mengembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Kebijakan Kota Layak Pemuda yang dicanangkan Menteri Pemuda dan Olah Raga ini diharapkan dapat memperkuat pembinaan dan pemberdayaan pemuda di tiap wilayah Indonesia melalui pendampingan penyusunan regulasi kepemudaan, kompetisi, serta penghargaan. Kota Bandung menjadi kota percontohan. Kajian ini menggunakan pendekatan riset tindakan berbasis Soft Systems Methodology dengan tujuan menganalisis perumusan kebijakan Kota Layak Pemuda di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Pemerintah Kota Bandung menurut Anderson 2010 . Hasil kajian menunjukkan indikator pengembangan Kota Layak Pemuda sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 mengacu pada 4 empat kluster, yakni life, play, work/school dan health/welfare masih memerlukan rencana aksi. Untuk Pemerintah Kota Bandung sendiri telah melaksanakan fungsinya menuju Kota Layak Pemuda dengan penyediaan regulasi, anggaran, program dan partisipasi kepemudaan di dalam Perda No. 1 Tahun 2016 tentang Kepemudaan. Namun, masih perlu menambahkan BAB Kota Layak Pemuda dalam Peraturan Daerah tersebut. Keberlanjutan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, khususnya Pemerintah Kota Bandung mengenai kebijakan Kota Layak Pemuda.

---

Declaration of Youth Friendly City can rsquo t be separated from the Indonesia Presidential Nawacita Program Period 2014 2019. This policy aims to encourage the fulfillment of youth rights to develop their potential and role through awareness, empowerment and development as part of national development. Youth Friendly City policy that launched by the Minister of Youth and Sports is expected to strengthen youth development and empowerment in each region of Indonesia through the assistance of the preparation of youth regulation, competition, and awards. Bandung became a pilot project city. This study uses an action research approach based on Soft Systems Methodology with the aim of analyzing policy formulation Youth Friendly City at the Ministry of Youth and Sport and Government of Bandung City by Anderson 2010 . The results show the development indicators Youth Friendly City as stated in Regulation of the Ministry of Youth and Sports No. 11 of 2017 refers to 4 four clusters, namely life, play, work school and health welfare still require action plans. For the Government of Bandung itself has carried out its function towards Youth Friendly City with the provision of regulations, budgets, programs and youth participation within Local Regulation No. 1 of 2016 about Youth. However, still need to add chapters Youth Friendly City in that Local Regulation. The sustainability of the results of this study is expected to be a reference for Local Government District City in Indonesia, especially the Government of Bandung City on Youth Friendly City policy."

"Penelitian ini membahas tentang proses globalisasi dengan meminjam real world berupa tambang rakyat intan yang berlokasi di Cempaka, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan metode Soft System Methodology (SSM) yang berdasar pada action research (SSM Based on action research) untuk menjawab research interest. Fokus penelitian ini adalah melihat pada pemanfaatan moment produktif yang ada di tambang rakyat. Momen produktif adalah framework yang dipinjam peneliti dari Anna Tsing yaitu situasi yang berada diluar regulasi hukum yang berlaku atau illegal. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh berbagai pihak karena memiliki keuntungan. Moment produktif dimanfaatkan karena menjanjikan keuntungan berupa kesejahteraan, pengetahuan dan kebebasan. Sehingga momen produktif berarti friction yang dimanfaatkan. Moment produktif yang dimanfaatkan menjadi bukti adanya peran aktif aktor dalam globalisasi. Aktor berperan aktif dalam bentuk negosiasi penuh kepentingan.

---

This research about globalization process by borrowing real world in the form of diamond artisanal mining which location in Cempaka, Banjarbaru, Kalimantan South. This Research use method of Soft System Methodology ( SSM) based on action research to answer research interest and problem solving. Focus this research is see at exploiting of productive moment exist in artisanal mining. A concept of Productive Momen is borrowed by framework of researcher of Anna Tsing. The meaning of productive moment is situation that reside in outside applicable law regulasi or of illegal. The situation exploited by various side because owning advantage. Productive Moment exploited because promising advantage in the form of prosperity, freedom and knowledge. So that productive momen mean exploited friction. Productive Moment which exploited become evidence of[is existence of active role of actor in globalization. Actor share active in the form of negotiation full of importance."

"A phenomenon of educational problem especially in Public Senior High School I Membalong is there is no fulfillment of eight national standard of education. School principal, teachers, administrator staffs, students, school committee, and school supervisor have the role to implement the quality improvement program continuously through the utilization of school self evaluation to achieve the national standard of education.This thesis discusses about the utilization of school self evaluation at Public Senior High School I Membalong Belitung Regency using qualitative method through Soft Systems Methodology (SSM) approach.The result of the study suggested that school self evaluation at Public Senior High School I Membalong hat to be utilized to develop quality improvement program continuously by involving all stakeholders to create satisfaction of customer.

---

A phenomenon of educational problem especially in Public Senior High School I Membalong is there is no fulfillment of eight national standard of education. School principal, teachers, administrator staffs, students, school committee, and school supervisor have the role to implement the quality improvement program continuously through the utilization of school self evaluation to achieve the national standard of education.This thesis discusses about the utilization of school self evaluation at Public Senior High School I Membalong Belitung Regency using qualitative method through Soft Systems Methodology (SSM) approach.The result of the study suggested that school self evaluation at Public Senior High School I Membalong hat to be utilized to develop quality improvement program continuously by involving all stakeholders to create satisfaction of customer."

"Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah memberikan legitimasi bagi badan publik untuk melakukan transparansi yang mencakup hak-hak masyarakat untuk mengontrol dan mengakses informasi. Sebagai salah satu lembaga publik, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional wajib melaksanakan amanat Undang-Undang tersebut. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis dan mengeksplorasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai sebuah hirarki pada tataran kebijakan, tataran organisasi dan tataran operasional. Untuk menganalisa dan mengeksplorasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik pada 3 tataran, digunakan kerangka intelektual dari Bromley dimana ketiga tataran tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain dan penggunaan metodologi SSM untuk mengupas sistem aktivitas manusia pada 3 tataran tersebut. Hasil penelitian menunjukkan dengan menggunakan hirarki kebijakan Bromley, penataan kelembagaan (institutional arrangement) pada tataran policy level menghasilkan penyempurnaan peraturan Komisi Informasi Pusat tentang standar layanan informasi publik, pada tataran organizational level menghasilkan Peraturan Kepala tentang Pedoman Layanan Informasi Publik dan di tataran operational level menghasilkan rancangan kegiatan dalam meningkatkan layanan informasi melalui peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Pada tataran operasional terjadi interaksi (patterns of interaction) antara Lapan dengan masyarakat, stakeholder dalam penggunaan layanan informasi kelitbangan Lapan, dimana outcomes berupa produk informasi kelitbangan yang dirasakan oleh masyarakat. Peraturan-peraturan yang tersusun merupakan suatu bentuk kebijakan, dimana dalam pelaksanaan kebijakan pada 3 tataran tersebut melibatkan aktor-aktor kebijakan. Keterlibatan aktor dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan menjadi ciri khusus dari kebijakan publik. Peraturan-peraturan yang telah disusun di setiap tataran tersebut dilaksanakan dan disosialisasikan kepada publik melalui web, dengan informasi yang selalu update.

---

Law Number 14 of 2008 on Public Information provides a legitimacy for public bodies to do the transparency that includes people's rights to control and access the information. As a public institution, the National Institute of Aeronautics and Space (Lapan) shall carry out the mandate of the act. This thesis aims to analyze and explore the implementation of the disclosure policy in Lapan as a hierarchy at the policy level, the organizational level and the operational level. To analyze and explore the implementation of the public disclosure at those 3 (three) levels mentioned above, the writer applies the Bromley's intellectual framework in which those levels are interrelated to each other and uses the SSM methodology to explore the system of human activity at those levels.

The result shows that by using the hierarchy of Bromley?s policies, the institutional arrangements at the policy level improves the regulation of the Central Information Commission on the standard of public information services. At the organizational level, it generates the Chairman's regulation on the Public Information and Guidance Service. While at the operational level, it creates activity designs in improving the information services through the role of Information and Documentation Management Officer. At this level, there will be interractions (patterns of interaction) among Lapan, public, and stakeholder in the use of research and development information of Lapan, where the outcomes are in the form of research and development information products perceived by the public.

Structured rules is a form of policy, where in the implementation of the policy on the 3 (three) level involves policy actors. The involvement of actors in the formulation and implementation of policies becomes specific characters of public policies. Regulations that have been developed in each level is implemented and disseminated to the public via the web, with information that is always updated."

"Kajian ini merupakan kajian praktik terbaik kepemimpinan sekolah di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) periode 2009-2012 yang terindikasi mampu menghasilkan transformasi. Soft systems methodology (SSM) digunakan sebagai metoda dalam kajian ini karena SIKL dipandang sebagai human activity systems. Di sisi lain, kepemimpinan Kepala SIKL periode 2009-2012 diapresiasi dan diakui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur memiliki peran yang besar terhadap transformasi yang terjadi di SIKL, dan kepemimpinan Kepala SIKL periode 2009-2012 tersebut mendapatkan perhatian dari University of Malaya dan Chulalongkorn University. Sehingga kajian ini akan menggunakan cognitive mapping (CM) untuk memperkaya SSM.Hasil kajian menyimpulkan empat (4) praktik terbaik kepemimpinan sekolah di SIKL periode 2009-2012 yang menjadi pelajaran, yaitu: 1) SIKL menggunakan konsep ?baik dulu pintar kemudian? untuk menentukan arah pengelolaan sekolah; 2) Konsep ?baik dulu pintar kemudian? diupayakan terwujud melalui strategi penyediaan contoh yang patut dan nyata bagi peserta didik oleh Kepala SIKL periode 2009-2012; 3) Komite SIKL periode 2010-2012 terlibat secara maksimal dalam menunjang pengelolaan SIKL; 4) Kepala SIKL periode 2009-2012 menggunakan cara informal dalam melakukan supervisi kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan memanfaatkan peserta didik SIKL sebagai user.

---

This is a best practice leadership study of Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) period of 2009-2012, which indicated able to do successful transformation. Soft systems methodology (SSM) is used as a method of this study, because SIKL is considered as human activity systems. On the other hand, principal leadership of SIKL period of 2009-2012 was appreciated and recognized by the Embassy of the Republic Indonesia in Malaysia because of taken a significant role to the transformation process of SIKL, and also recognized by University of Malaya Malaysia dan Chulalongkorn University Thailand. Thus, this study will use cognitive mapping (CM) for enhancing SSM.

This study concludes four (4) best practices leadership of Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL), they are: 1) SIKL period of 2009-2012 applied concept of ?good before smart? for directing school activities; 2) The concept of ?good before smart? was realized by strategy to providing appropriate and real model for students by SIKL?s principal period of 2009-2012; 3) SIKL?s committee period of 2010-2012 got involved in significant means for supporting successful of SIKL; 4) Informal way was used by SIKL?s principle period of 2009-2012 for supervising teaching process which utilizing students as user."

"Forum diskusi merupakan salah satu teknologi dalam Knowledge Management (KM) yang dimanfaatkan untuk berbagi pengetahuan, pertukaran ide, gagasan, dan pikiran guna mendukung objektif dari suatu organisasi. Pengembangan forum diskusi banyak dilakukan dalam pemanfaatan sebagai wadah diskusi dan dukungan pengetahuan bagi petani, pegiat bisnis, akademisi, penyelenggara pemerintahan, dan lain sebagainya. Namun, aktivitas berbagi pengetahuan dalam forum berpusat dan hanya diinisiasi oleh knowledge agent utama yaitu subject matter. Hal ini tentunya membuat forum diskusi yang berjalan menjadi lack of knowledge dan membebani subject matter. Peneliti melakukan studi lanjut dan menemukan teknik multi-knowledge generation untuk menghasilkan pengetahuan dari banyak sumber yang memungkinkan jalannya forum diskusi yang kaya pengetahuan (rich of knowledge). Perancangan sistem menggunakan pendekatan pengembangan model waterfall. Pada tahap identifikasi permasalahan peneliti mengadopsi tiga tahap awal dari SSM. Pada tahap perancangan sistem, pendekatan multi-knowledge generation diterapkan untuk melahirkan skema penciptaan pengetahuan dari banyak sumber. Evaluasi memanfaatkan pengujian extended TTF dilakukan dengan membandingkan kualitas konten yang bersumber dari subject-matter dengan agen pengetahuan lain. Hasil evaluasi menyimpulkan bahwa konten pengetahuan yang diciptakan oleh agen pengetahuan lain mendukung aktivitas berbagi pengetahuan di BPS menjadi lebih berkualitas.

---

The discussion forum is one of the technologies in Knowledge Management (KM) that is used to share knowledge, exchange ideas, ideas, and thoughts to support the objectives of an organization. The development of discussion forums is mostly used as a forum for discussion and knowledge support for farmers, business activists, academics, government administrators, and so on. However, knowledge sharing activities in forums are centered and only initiated by the main knowledge agent, namely the subject matter. This of course makes the discussion forum that runs a lack of knowledge and burdens the subject matter. Researchers conducted further studies and found a multi knowledge generation technique

to generate knowledge from many sources that enable a discussion forum that is rich in knowledge. The system design uses a waterfall model development approach. At the problem identification stage, the researcher adopted the three initial stages of SSM. At the system design stage, a multi knowledge generation approach is applied to generate knowledge creation schemes from many sources. Evaluation utilizing the extended TTF test is carried out by comparing the quality of content sourced from subject-matter with other knowledge agents. The evaluation results conclude that knowledge content created by other knowledge agents supports higher quality knowledge sharing activities at BPS."

"Pengesahan Undang-undang (UU) Cipta Kerja bertujuan menciptakan lapangan kerja sekaligus akselerasi investasi, terutama penanaman modal asing (PMA). Seiring meningkatnya kesadaran dan risiko dampak perubahan iklim, investasi berkelanjutan berdasarkan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) atau environmental, social, and governance (ESG) semakin diminati. Permasalahannya adalah (a) UU Cipta Kerja menghasilkan kebijakan investasi yang cenderung mengarah pada pelemahan faktor lingkungan, dan (b) proses perumusannya tidak melibatkan partisipasi publik sebagai bagian dari faktor sosial dan tata kelola. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami kebijakan investasi berkelanjutan berbasis kebijakan publik sebagai bagian dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang mempertimbangkan critical threshold yang menerapkan faktor ESG di Indonesia. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif, soft system methodology (SSM), dan analytic hierarchy process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja belum sepenuhnya mendukung investasi berkelanjutan berdasarkan ketiga faktor ESG, sehingga dibutuhkan alternatif kebijakan dengan prioritas yang diarahkan pada penguatan kapasitas SDM kelembagaan.

---

The enactment of the Omnibus Law on Job Creation aims to foster employment and accelerate foreign direct investment (FDI). With an escalating awareness of climate change impacts, there is a growing interest in sustainable investments grounded in environmental, social, and governance (ESG) factors. Two primary issues arise: (a) the law tends to formulate investment policies favoring economic considerations over environmental factor, and (b) the formulation process lacks public participation as component in social and governance factors. This research explores sustainable investment policies within the framework of public policy, as a part of Gross Domestic Product (GDP) subject to critical threshold, with ESG factors in Indonesia. Implementing descriptive analysis, soft system methodology (SSM), and analytic hierarchy process (AHP) as research methods, the findings highlight that, the Job Creation Law falls short in fully supporting sustainable investments, necessitating alternative policies focused on enhancing institutional human resource capacities."

"Indonesia memiliki kekayaan pengetahuan tradisional yang sangat beragam. Namun, pengetahuan tradisional ini diketahui oleh komunitas lokal yang memiliki pengetahuan tersebut, sehingga tidak dapat dikontrol dan dipantau lokasi persebarannya. Begitu juga data apa saja yang terkumpul, alur pemrosesan data dan organisasi yang memiliki data tersebut belum diketahui secara jelas. Selain itu, data digitalisasi pengetahuan tradisional tersebar dan disimpan dalam sistem yang berdiri sendiri. Maka, diperlukan integrasi data agar tidak terjadi duplikasi data pengetahuan tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah model dan arsitektur web-based GIS persebaran pengetahuan tradisional di Indonesia menggunakan soft system methodology dan service oriented architecture. Kontribusi dalam penelitian ini yaitu menggabungkan pendekatan pendekatan soft system methodology SSM dan service-oriented architecture SOA untuk membangun web-based GIS dan memberikan rekomendasi model web-based GIS pengetahuan tradisional di Indonesia. Dari hasil pengujian efficiency dengan aspek response time pada sistem web-based GIS yang dibangun menggunakan GTmetrix didapatkan nilai rata - rata sebesar 3,021 second. Nilai ini jika direpresentasikan menggunakan rentang response time yang dikemukakan oleh Anna Bounch mendapatkan rating 'good'. Dari hasil pengujian usability menggunakan kuesioner system usability scale didapatkan nilai 73,07. Nilai ini jika direpresentasikan menggunakan rentang nilai yang dikemukakan oleh John Brooke dapat dikategorikan dapat diterima acceptable.

---

Indonesia has a wealth of traditional knowledge that is very diverse. However, this traditional knowledge is known by the local community who has such knowledge, so that it can not be controlled and monitored by the location of its distribution. So also what data is collected, the data processing flow and the organization that has the data is not known clearly. In addition, digitalization data of traditional knowledge is dispersed and stored in stand alone systems. Therefore, data integration is needed to avoid duplication of traditional knowledge data.

This research aims to develop a model and architecture of web based GIS distribution of traditional knowledge in Indonesia using soft system methodology and service oriented architecture. The contribution of this research is to combine the approach of soft system methodology SSM and service oriented architecture SOA approach to build web based GIS and provide recommendations of traditional GIS web based knowledge model in Indonesia.

From the results of efficiency testing with the response time aspects of web based GIS system built using GTmetrix obtained an average value of 3.042 second. This value if represented using response time range proposed by Anna Bounch get good rating. From the results of usability testing using questionnaire system usability scale obtained value of 73.07. This value if represented using the range of values suggested by John Brooke can be categorized as acceptable."

"Sebuah rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) requirement engineering pada pengembangan perangkat lunak di LIPI telah disusun. LIPI merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas untuk melakukan riset di bidang ilmu pengetahuan. SOP requirement engineering disusun menggunakan Soft System Methodology (SSM) dan Scrum sebagai framework pengembangan perangkat lunak yang digunakan. Scrum merupakan bagian dari metode Agile yang sangat cepat terhadap perubahan. SOP ini disusun berdasarkan studi literatur, SBOK™ Guide sebagai Best Practice, dan penelitian sebelumnya yang relevan sebagai acuan untuk menentukan tahap requirement engineering pada Scrum. Metode yang digunakan pada penelitan ini adalah metode kualitatif. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara, FGD, studi dokumen, dan observasi. Analisis tematik digunakan sebagai metode dalam pengolahan datanya. Hasil rancangan SOP requirement engineering ditujukan sebagai petunjuk atau pedoman standar dalam menyusun requirement engineering pada pengembangan perangat lunak di LIPI. Dengan dihasilkannya rancangan SOP requirement engineering ini, diharapkan perangat lunak yang dihasilkan menjadi berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

---

A design of Standard Operational Procedure (SOP) requirement engineering on software development in LIPI has been prepared. LIPI is a Non-Ministerial Government Institution involved in conducting research in the field of science. SOP requirement engineering is made using Soft System Methodology (SSM) and implemented Scrum as a software development framework. Scrum is part of the Agile method which is known to rapidly adapt towards change. This SOP is compiled based on literature studies, SBOK™ Guide as Best Practice, and previous relevant research as a reference to determine the requirement engineering stage in Scrum. The method being applied in this research is the qualitative method. The method to collect data in this research was made by conducting interviews, FGD, document study, and observation. Thematic analysis method was also applied in data processing.The Design of SOP requirement engineering was aimed to be the Guidance or standard guidelines to create a requirement engineering on the software development in LIPI. Lastly, a high quality software that meets the needs of the users is expected, with this design of SOP requirement engineering"