Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query

Febie Saputra, author

Kedudukan bendahara pasca undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara / Febie Saputra

The three packages of law on state financial management (Law No. 17 of 2003 on State Finance, Law No. 1 of 2004 on State Treasury and Law No. 15 of 2004 on State Financial Audit) have some fundamental differences from previous regulations. One of them is to post State Treasurer as a functional role....

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Pembendaharaan, 2016

336 ITR 1:3 (2016)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Sinaga, Heru Triatma Jaya, author

Kedudukan debitur terhadap kerugian negara yang muncul dalam batalnya perjanjian sindikasi: studi kasus PT. VITAS = Position of the debtors against losses of emerging countries cancelation of syndication agreement: case study Of PT. VITAS

Pengaturan Keuangan yang sangatlah luas dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, berakibat pula pada meluasnya penerjemahan kerugian negara itu sendiri. Hal ini mengakibatkan menjadi kesulitan juga dalam menentukan apakah suatu perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi memasukkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T52444

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ulfiyah, author

Implikasi penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah = The implications of local government budget's absorption of the Special Capital Region of Jakarta on the financial performance of local government

Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang rendah disinyalir dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Kondisi yang terjadi saat ini banyak terjadi penyerapan APBD yang tidak maksimal di hampir seluruh Provinsi di Indonesia, termasuk DKI Jakarta. Jika hal ini dibiarkan, maka pembangunan daerah mengalami stagnasi yang pada akhirnya juga...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50794

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Denny Wijaya, author

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) untuk Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara dari Tindak Pidana Korupsi = Non-Conviction Based Asset Forfeiture to Restore State Financial Losses from Corruption.

ABSTRAK
Permasalahan korupsi tidak lepas dari kerugian keuangan negara yang diakibatkannya. Salah satu upaya hukum untuk memberantas korupsi adalah dengan merampas aset hasil korupsi melalui Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan atau Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB). Namun untuk dapat menerapkan konsep ini perlu untuk diketahui terlebih dahulu mekanisme perampasan aset hasil korupsi...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sianipar, Febri, author

Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintahan Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara = Examination of Elements of Abuse of Authority of Government Officials Causing State Financial Losses in the State Administrative Court

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang di dalam keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menentukan hasil pengawasan aparat intern pemerintah salah satunya adalah terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara karena dalam keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan mengandung ada...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ahmad Fahd Budi Suryanto, author

Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara = State Financial Losses in Corruption Crime Cases in State Owned Companies Subsidiaries

Penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai salah satu fokus utama pemerintah untuk mewujudkan good and clean government memiliki problematika hukum terkait dengan penerapan hukum tindak pidana korupsi pada kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN khususnya pada Anak Perusahaan BUMN. Untuk menjamin adanya kepastian hukum dan penerapan hukum yang sesuai dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hutasoit, Ronny Roy, author

Penggunaan instrumen hukum perdata pembayaran tidak terutang (Overschulddigde Betaling) dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara (Tinjauan kasus tindak pidana korupsi mantan Presiden Soeharto)

ABSTRACT Tesis ini membahas mengenai penggunaan instrumen hukum perdata pembayaran tidak terutang (onverschulddigde betaling) sebagai alternatif dasar gugatan perdata tindak pidana korupsi dalam rangka optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara, selain dari dasar gugatan yang sudah digunakan selama ini.Dalam kasus tindak pidana korupsi mantan Presiden Soeharto, terbukti dasar gugatan yang digunakan selama...

2010

T26742

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Usep Syaipudin, author

Analisis Determinan Faktor Intellectual Capital Disclosure (ICD) dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Industri Perbankan di Beberapa Negara) = Determinant Analysis of Intellectual Capital Disclosure Factors (ICD) and Its Effect on Firm Value (Study on the Banking Industry in Several Countries)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap IC disclosure di berbagai negara. Selain itu, penelitian ini juga menguji pengaruh IC disclosure terhadap likuiditas saham dan nilai kapitalisasi pasar perusahaan dan perbedaan pengaruh IC disclosure terhadap likuiditas saham dan nilai kapitalisasi pasar perusahaan di berbagai negara. Penelitian ini dilakukan...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018

D-pdf

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Ari Herdiawan, author

Kedudukan majelis tuntutan perbendaharaan pada Badan Pemeriksa Keuangan dalam sistem peradilan administrasi di Indonesia = The treasury prosecution council of the audit board of the Republic Indonesia's stands in the administrative judicature system of Indonesia / Ari Herdiawan

ABSTRAK
BPK memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara. Penyelesaian kerugian negara/daerah yang menjadi tanggung jawab bendahara diatur tata cara penyelesaiannya oleh Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, dimana dinyatakan dalam Pasal 41 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun...

Jakarta: Fakultas Hukum universitas Indonesia, 2014

T39097

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nur Hidayati, author

Analisis proses penyusunan laporan keuangan badan layanan umum : studi kasus RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita = Analysis of public service agency blu finacial statement process : case study in RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

Analisis Proses Penyusunan Laporan Keuangan Badan LayananUmum. Studi Kasus RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Laporan Keuangan Badan Layanan Umum BLU merupakan hal yang amat pentingdan tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kementerian induknya sebagaipertanggungjawaban dana publik dan juga memberikan keyakinan yang memadai reasonable assurance atas akuntabilitas dan transparansi penggunaan...

Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2017

T47594

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian