Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Antonius Brian Handoko
"ABSTRAK
Program kompensasi baik cara iangsung maupun tidak
langsung merupakan perangkat yang dapat digunakan oleh
suatu perusahaan untuk mencapai objektif dari bisnis
tersebut. Strategi kompensasi yang bersifat menyeluruh dapat
melahirkan bentuk kerangka kerja dan prioritas yang mapan dalam
mendesain dan mengadministrasi program kompensasi dan benefit dari
suatu perusahaan. Agar suatu program kompensasi dapat berjalan
efektif, strategi kompensasi secara menyeluruh harus dapat berubah
sesuai dengan perubahan strategi bisnis perusahaan. Oleb karena itu
strategi kompensasi harus dievaluasi secara terus menerus dalam upaya
beradaptasi terhadap perubahan misi perusahaan, Iingkungan usaha.
budaya perusahaan dan strateginya.
PT Trisula Cement Indonesia. yang merupakan salah satu
produsen semen besar di Indonesia, baru-baru ini melakukan suatu
perubahan cukup drastis dalam strategi kompensasi. Sistem kompensasi
yang selama ini diberlakukan, yaitu sistem Performance Based digantikan
dengan sistem kompensasi Job Based dengan single point.
Perubahan ini dilakukan dalam rangka menyesuaikan strategi
kompensasi dengan strategi inti perusahaan. Bila ditinjau berdasarkan
daur hidup bisnis, maka bisnis PT Trisula Cement Indonesia pada saat
ini sedang berada pada tahap maturity, dan akan segera beranjak ke
tahap stability. Sesuai dengan perkembangan daur hidup bisnis ini maka
manajemen melakukan perubahan strategi inti perusahaan termasuk di
dalamnya adalah perubahan strategi kompensasi.
Namun kemudian, timbul berbagai permasalahan dalam tubuh
organisasi PT Trisula Cement Indonesia. Permasalahan yang paling
menonjol adalah tingginya tingkat turn over pegawai, yang diikuti
dengan Iemahnya kekuatan untuk menarik pegawai baru dalam proses
rekrutmen. Hal ini dicurigai oleh pihak manajetnen sebagai indikasi
menurunnya tingkat kepuasan kerja di kalangan karyawan PT Trisula
Cement Indonesia.
Apabila ditinjau dari keputusan strategik manajemen, maica
keputusan man ajemen untuk menyesuaikan strategi dan sistem
kompensasi sesuai perubahan pada strategi bisnis secara keselurulian
adalah sudah tepat. Namun ternyata korelasi dan hasil yang diharapkan
bersifat terbalik atau negatiL Menyadani hal tersebut, tentunya ada
kesalahan yang perlu di ketahui dan dievaluasi untuk kemudian
ditakukan perbaikan.
Tulisan ini bermaksud uxituk menelìti dan mengungkap
masalah yang sebenarnya terjadi di dalaxn organisasi PT Trisula Cement
Indonesia ini. Termasuk di dalamnya adalah upaya metakukan survey
kepuasan kerja karyawan PT Trisula Cement Indonesia, kajian banding
melaluì survel penggajian dan juga upaya anaijsa statistik terhadap
perbandingan antara sistem Perform an? based dengan Job based yang
bertujuan untuk meng-ungkap apakah dengan sistem kompensasi yang
baru ini kesejahteraan karyawan dan sektor penerìmaan gaji bertambah
secara rill atau tidak.
Dan hasil analisa terhadap masalah cli atas, diharapkan dapat
tercipta suatu keputusan strategis dalam manajemen Sumber Daya
Manusia di PT Trisula Cement, khususnya keputusan strategis di bidang
kompensasi yang dapat chandaikan untuk menciptakan bukan saja
Sustainable Growth perusahaan, namun juga ketenangan dan
kesej ahteraan karyawannya.
"
1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1982
S10640
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aris Pranata
"ABSTRAK
Kondisi perbankan di Indonesia sejak tahun 1997 atau ketika krisís ekonomi menimpa
negeri ini, mengalami masa-masa yang paling sulit dibandingkan dengan tahun-tahun
sebeIumnya. Kinerja keuangan PT. Bank ABC (Persero) dan PT. Bank Negara Indonesia
persero) Tbk. mengalami kerugian karena spread negatif pada pendapatan bunga netto yaitu
beban bunga Lebih besar dari pada pendapatan bunga, sehingga kedua bank tersebut mengalami
kerugian yang sangat besar terlebih dengan pembebanan atau jumlah kredit yang bermasalah
?Non Performing Loan) dalam jumlah sangat besar. Kegagalan ini hampir semua dialami oleh
bank-bank di indonesia.
Kegagalan industri perbankan di Indonesia rnembuat kawatir para deposan institutional
maupun deposan indivisual, apabila sewaktu-waktu bank mereka tempat menyimpan dana
mengalami pencabutan ijin operasionalnya. Meskipun dana mereka dijamin oleh pemerintah
sampai dengan tahun 2000, tetapi proses pembayaran kembali oleh bank pembayar yang ditunjuk
oleh pemerintah memerlukan waktu yang cukup lama, khususnya bagi deposan dalam jumlah
besar. Oleh sebab itu, para deposan mau tidak mau dituntut untuk mengetahui bank yang akan
dipiih sehat atau tidak. Apabila nantinya setelah tahun 2000 pemerintah tidak akan menjamin
lagi, sedangkan di Indonesia sendiri belum ada lembaga asuransi untuk menjamin hal tersebut
seperti Federal Deposit Insurance Company (FDIC) di Amerika Serikat.
Lingkup pembahasan karya akhir ini lebih banyak dikonsentrasikan pada kebijakan
manajemen bank dalam mengelola asset dan kewajibannya (Liability), untuk menghasilkan
tingkat return yang dikehendaki berdasarkan tingkat resiko yang diambil. Hasil dari penelitian
atau karya akhir ini pernilis harapkan dapat memberikan salah satu pedoman untuk menilai
kesehatan suatu bank melalui pendekatan Risk dan Return Measurement. Disamping itu, penulis
juga melakukan analisa arus kas antara lain untuk melihat apakali ada penaikan (penurunan) kas
bersih dan setara kas.
Untuk menentukan strategi bersaing pada masa yang akan datang, maka penulis
menganalisa terlebih dahulu mengenai lingkungan bisnis PT. Bank ABC (Persero) baik
lingkungan eksternal dan lingkungan internal serta menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang
dan ancaman (Analisa SWOT) yang dihadapi oleh PT. Bank ABC (Persero).
Terakhir seteLah menganaiisa hal-hal tersebut di atas, maka dilanjutkan dengan strategi
bersaing yang akan di ambil oleh bank dalam menghadapi persaingan perbankan di Indonesia
yaitu
? Strategi Penetrasi Pasar. Strategi ini dilakukan antara lain melalui usaha pemasaran dan
promosi besar-besaran. Strategi ini dilakukan antara lain untuk memperoleh nasabah baru
ataupun meningkatkan penggunaan dan nasabak melalui kantor-kantor bank yang ada.
? Strategi Pengembangan Produk, yaitu strategi pengembangan produk yang selalu mengikuti
atau mengantisipasi kebutuban keuangan nasabah dalam bentuk produk baru, misalnya
Electronik Banking, Phone Banking, dan jasa-jasa perbankan lainnya.
Kedua strategi tersebut akan dapat berjalan dengan baik, apabila bank melakukan antara lain hal-
hal sebagai berikut:
? Meningkatkan Ketrampilan Pegawai. Dalam era globalisasi dimana tingkat persaingan usaha
yang sangat kompetitif, sumber daya manusia yang handal menjadi salah satu penentu
keberhasilan suatu perusahaan.
? Meningkatkan Teknologi dan Kualitas Pelayanan Perbankan. Dalam rangka meningkatkan
pelayanan dan kemudahan kepada masyarakat/nasabah, maka upaya penyempurnaan sistem
dan teknologi terus dilakukan, sistem operasi terus diperbaiki dan ditingkatkan secara
berkesinambungan agar proses efisiensi bisa terjadi.
? Manajemen Informasi. Bank harus memiliki informasi yang memadai dan inovasi yang
mampu memanfaatkan informasi tersebut menjadi ide-ide yang diaplikasikan.
Dalam mencapai tujuan tersebut, penulis melakukan penelitian di dua bank yaitu bank
pemerintah yang telah go publik (Bank BNI) dibandingkan dengan salah satu bank pemerintah
yang belum go publik yaitu PT. Bank ABC (Persero). Selanjutnya metodologi penelitian yang
kami lakukan membandingkan data kedua bank tersebut dañ tahun 1995 s/d 1999 (Juni) antara
lain atas dasar data Annual Report. Kemudian data tersebut di olah dengan menggunakan analisa
rasio keuangan bank (Risk and Return Measurement), analisa arus kas, dan analisa SWOT untuk
menentukan strategi bersaing bank pada masa yang akan datang.
Dari hasil penelitian dapat diperoleh hasil yang penting bahwa pada masa sebelum krisis..
bahwa bank pemerintah yang sudah go publik mempunyai kinerja yang lebih baik dibandingkan
dengan bank pemerintah PT. Bank ABC (Persero) yang belum go publik. Sedangkan pada masa
krisis, justru sebaliknya yaitu bank pemerintah yang sudah go publik mempunyai kinerja yang
lebih buruk dibandingkan dengan bank pemerintah PT. Bank ABC (Persero) yang belum go
publik, hal itu disebabkan antara lain jumlah kredit yang diberikan (termasuk konversi kredit
valas) oleh Bank BM jauh Iebih besar dengat Bank ABC. Namun tidak menghasilkan interest
income yang maksimal, Dilain pihak jumlah dana masyarakat yang dapat dihimpun pada masa
krisis jauh lebih besar dibandingkan Bank ABC, sehiugga harus membayar biaya bunga yang
sangat mahal.
Penulis menyadari bahwa karya akhii- ini masih jauh dari sempuma, untuk itu kami mohon
saran, kritik, masukan dan apapun namanya yang bersifat membangun, demi perba kan karya
aktir yang telah penulis susun ini.
"
Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2000
T5513
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Manusama, Wilhelm
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1994
S9977
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
B. Budi Susetyo
"Dalam proses perlnkuan panas distorsi saring terjadi karena adanya perbedaan laju pendinginan antara bagian permukaan dan bagian dalam/tengah dari material. Proses celup putus dapat mengurangi distorsi karena gradien temperaturnya lebih kecil jika dibandingkan dengan prases celup Iangsung. Dalam penelitian ini didapat benda uji dengan proses celup langsung kekerasannya lebih tinggi dibandingkan denqan proses celup putus dan akan mangalami distorsi yang Iebih besar. Pada benda uji A1 yang kekerasannya 52,5 HRc presentase distorsinya sebesar 0,2732 sedangkan benda uji D1 yang kakmrasannya 55,5 HRC mmmpunyai prosuntame disturui uabisar 0,68%."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 1996
S41180
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Venessa Veronica Elsa
"Penelitian ini menitikberatkan pada pembahasan mengenai pengaturan kepemilikan tempat tinggal bagi Warga Negara Asing dalam hukum nasional. Di Indonesia, masih banyak kasus mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh orang asing untuk menguasai tanah di Indonesia melalui perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan menyelundupkan hukum. Meskipun telah diatur secara tegas dalam UUPA mengenai larangan kepemilikan hak milik oleh orang asing, namun masih banyak putusan di Pengadilan yang tetap menyatakan sah perjanjian-perjanjian yang dibuat dengan menyelundupkan hukum atas dasar kebebasan berkontrak. Singapura sebagai negara maju yang memiliki pengaturan yang tegas dan ketat terkait kepemilikan tempat tinggal bagi orang asing yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersendiri yaitu Residential Property Act. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal serta analisis data dengan melakukan studi perbandingan hukum dengan negara Singapura, sehingga terdapat beberapa saran yang dapat diberikan terhadap permasalahan hukum yang kerap timbul dalam pengaturan kepemilikan tempat tinggal bagi Warga Negara Asing yaitu pembatasan syarat bagi WNA untuk memperoleh tempat tinggal, pembatasan hak sewa sebagai hak penguasaan yang diperbolehkan bagi WNA, pembatasan perbuatan hukum atas tempat tinggal yang dimiliki oleh orang asing, serta pengawasan terhadap kepemilikan tempat tinggal bagi WNA sebagai bentuk pencegahan upaya pengasingan tanah di Indonesia.

This research focuses on the discussion of regulations regarding residential ownership by foreign citizens in national law. In Indonesia, there are still many cases where foreigners attempt to acquire land through agréments that circumvent the law. Despite the clear prohibition in the Agraria Law (UUPA) against ownership rights by foreigners, many court decisions still validate such agreements based on the principle of freddom of contract. Singapore has clear and strict regulations concerning residential ownership by foreigners, specifically governed by a seperate law called the Residential Property Act. This research employs doctrinal legal research methods and data analysis through a comparative legal study with Singapore. Consequently, several recommendations can bem ade to address legal issues frequently arising in the regulation of residential ownership by foreigners, including imposing strict conditions for foreigners to acquire residential properties, limiting lease right as permissible control fo foreigners, restricting legal actions on properties owned by foreigners, and monitoring residential ownership by foreigners as a preventive measure against land alienation in Indonesia."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Eddy Sumarno Siradj
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 1993
LP-pdf
UI - Laporan Penelitian  Universitas Indonesia Library
cover
Rian Mochtar Aziz Thamrin
"Hukum persaingan usaha merupakan kebutuhan fundamental bagi sebuah negara, hal ini karena hukum persaingan usaha adalah norma hukum yang mengatur perilaku pelaku usaha dalam berbisnis di Indonesia. Tentu hukum persaingan usaha tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien tanpa adanya penegak hukum persaingan usaha yang baik dan berpengalaman. Mengingat bahwa institusi penegak hukum persaingan usaha yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan institusi baru dalam tata hukum negara Indonesia, maka pengalaman atas upaya penegakkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha masih diragukan. Hal ini terbukti dengan berbagai macam kasus yang menujukkan bahwa Komisi tersebut masih kurang terampil dalam menjerat pelaku usaha curang dan memberikan sanksi yang tepat kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran atas hukum persaingan usaha. Oleh karena itu, akan sangat baik, bilamana Komsisi Pengawas Persaingan Usaha dapat belajar kepada Institusi Peneggak Hukum Persaingan Usaha yang ada diluar negeri, terutama di negara maju yang telah berpengalaman dalam mengimplemntasikan hukum persaingan usaha di negaranya. Inggris sebagai negara maju yang memiliki hukum persaingan usaha yang baik dan telah menunjuk Institusi Penegak Hukum Persaingan Usaha yang telah memiliki pengalaman semenjak 1960-an, dapat menjadi pedoman bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Apabila ditinjau dari segi hukum acara, tampaknya Komisi Penegak Persaingan Usaha seringkali menemukan kesulitan-kesulitan yang akhirnya menciderai hak-hak pelaku usaha. Adapun cut throat policy yang menjadi kebijakan KPPU merupakan hal yang akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu ada baiknya bilamana KPPU melakukan studi perbandingan dalam hal proses acara hukum persaingan usaha dengan Office of Fair Trading, selaku institusi penegak hukum persaingan usaha Inggris, dalam proses invesigasi (penyelidikan & penyidikan), proses pembuktian dan proses penetapan pemberian hukuman dan sanksi bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar hukum persaingan usaha.

Competition Law is an essential legal product for the economic growth of nations, this is due to the fact that competition law is the governing norm in respect to industries and businesses in today?s market. However, a good conceptualize competition law will become invalidated if there is no governing institution which is assigned by the government to protect and implement the competition law. Hence, the need of a good governing institution for the enforcement of competition law is no doubt fundamental to the success of Indonesia?s economic development. Having established its competition law regime in 1999 and in doing so assigning KPPU to watch over the implementation of competition law in Indonesia, Indonesia has reaped many benefits, which includes the steady incline of foreign capitals and investment going to Indonesia in the successive years. However, in respect to KPPU, the governing institution for competition law in Indonesia, its track record in dealing with complex cases in competition law has been under scrutiny by defendants in cases and from academicians believing that the power of implementation measures by the institutions has not been adequately addressed. Thus, in order to better understand competition law and how to implement the best possible policies, KPPU must study from similar institutions abroad, especially, in countries where the competition law regime has been implemented for many years, in this regard the United Kingdom. In doing so KPPU will better understand how to investigate and find evidence that are circumstantial to the case in hand. Not only that, the KPPU must also learn how to implement necessary policies that are suited to the economic and legal needs of Indonesia, in order to create a lasting competition law regime which will increase the welfare of the Indonesian people."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S25106
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Nathalia Michelle
"Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan tanggung jawab hukum dokter terkait pelaksanaan perintah jangan lakukan resusitasi dengan melakukan studi perbandingan tiga negara, yaitu Indonesia, Belanda dan Uni Emirat Arab. Hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini terdiri dari: (1) perbandingan regulasi perintah jangan lakukan resusitasi di Indonesia, Belanda, dan Uni Emirat Arab, (2) perbandingan regulasi tanggung jawab dokter yang melaksanakan penolakan tindakan medis di Indonesia, Belanda, dan Uni Emirat Arab, (3) perbandingan regulasi tanggung jawab dokter yang melaksanakan perintah jangan lakukan resusitasi di Indonesia, Belanda, dan Uni Emirat Arab. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa perintah jangan lakukan resusitasi diakui di Indonesia, Belanda, maupun Uni Emirat Arab. Dokter tidak bertanggung jawab atas akibat atau efek samping yang ditimbulkan dari pelaksanaan penolakan tindakan medis dan perintah jangan lakukan resusitasi baik di Indonesia, Belanda, maupun Uni Emirat Arab. Penulis berpendapat perlu adanya pengaturan yang lebih komprehensif mengenai batas usia kompeten pasien yang dapat mengajukan penolakan tindakan medis, praktik jangan lakukan resusitasi, dan dokter penilai. Selain itu, Indonesia dapat mencontoh praktik jangan lakukan resusitasi di Belanda yang lebih efisien.

This study aims to explain the physicians' liability regarding the implementation of the do not resuscitate order by conducting a comparative study of three countries, which include Indonesia, the Netherlands, and the United Arab Emirates. The subjects discussed in this thesis consist of: (1) comparison of regulations on the do not resuscitate order in Indonesia, the Netherlands, and the United Arab Emirates, (2) comparison of the regulations on physicians' liability who carry out informed refusal in Indonesia, the Netherlands, and the United Arab Emirates, (3) comparison of the regulations on the physicians’ liability who carry out the do not resuscitate order in Indonesia, the Netherlands, and the United Arab Emirates. The research method used in this study is normative juridical with data sources obtained from literature study and interview. The results of the study show that the do not resuscitate order is recognized in Indonesia, the Netherlands, and the United Arab Emirates. The physician is not liable for the consequences or side effects arising from the implementation of the informed refusal and the order do not resuscitate order either in Indonesia, the Netherlands, or the United Arab Emirates. In the author's opinion, more comprehensive regulation is needed regarding the age limit for patients who can submit informed refusals, the practice of do not resuscitate, and the assessing physician. Furthermore, Indonesia can follow the more efficient do not resuscitate practice in the Netherlands."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library