Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pada tesis ini, penulis mengangkat mengenai akibat hukum dan tanggung jawab Notaris terhadap akta kuasa yang tidak memenuhi ketentuan sebagai akta Notaris, serta upaya penyelesaiannya. Permasalahan tersebut dilatarbelakangi dengan adanya pengaduan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bogor atas kerugian yang diderita pelapor akibat akta kuasa yang dibuat oleh Notaris dengan indikasi pemalsuan tanda tangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan tipologi penelitian bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini, akta kuasa yang dibuat dengan tidak memenuhi ketentuan otentitas akta tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, melainkan hanya sebagai akta dibawah tangan, sebaiknya Notaris lebih seksama dan menerapkan prinsip kehatian-hatian dalam menjalankan Jabatanya. Apabila kerugian yang timbul karena Notaris melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundangan, maka Notaris dapat dimintakan ganti kerugian. sebaiknya Notaris selalu mengikuti perkembangan kebijakan dalam bidang kenotariatan khususnya. Penyelesaian masalahnya dapat dilakukan dengan pengaduan atau laporan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk melakukan pemeriksaan kepada Notaris, perihal ganti kerugian dapat diajukan gugatan ke pengadilan negeri, dapat juga dilakukan musyawarah dengan jalan mediasi yang dapat dilaksanakan pada pengadilan negeri dan atau badan arbitrase nasional Indonesia, dan diberikannya perluasan kewenangan terhadap MPD untuk melakukan mediasi agar penyelesaian masalah dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien dalam rangka pemberian kepastian hukum bagi masyarakat dengan seluas-luasnya.

---

ABSTRACT
This thesis discussed the Notary rsquo s law consequence and responsibility towards deeds which didn rsquo t meet the legal requirements as the notarial deeds, and also its settlement efforts. This problem was caused by several complaints to the Bogor Regional Supervisory Board of Notary on the loss of claimants due to the notarial deeds made by the notary with the indication of a signature falsification. The research method was a juridical normative method with a research typology of descriptive analytical. The research result showed that the notarial deedswhich weren rsquo t fulfilling the authentication requirement of the deed, these did not have any authentication power, except for a privately made deed. The Notaries ought to be more careful and apply the principle of caution in running their position. When the loss caused by the law violation conducted by the notary, the notary might be required to compensate. The notaries ought to always follow the development of policies, especially on the notary field. The solution might be conducted by complaining or reporting to the Regional Supervisory Board of Notary to ask for an investigation on the reported notary. Moreover, a compensation might be prosecuted through a lawsuit to a district court, or a mediation in the district court or the Indonesian National Arbitrage Agency. Giving the expansion of authority to the Regional Supervisory Board as a mediator would generate an effective and efficient problem solving in order to provide a legal certainty for the community at large.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kasus akta pengakuan hutang perorangan dibuat dihadapan Notaris dengan menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah palsu. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana akibat hukum terhadap akta pengakuan hutang perorangan yang dibuat dihadapan Notaris dengan menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah palsu dan sanksi serta tanggung jawab Notaris yang membuat akta pengakuan hutang perorangan dengan menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah palsu. Metode penelitian yuridis-normatif, dengan data utama data sekunder, yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan tiplologi bersifat deskriptif analitis. Simpulan berdasarkan permasalahan adalah akta pengakuan hutang perorangan yang dibuat dengan menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah palsu berakibat hukum akta pengakuan hutang perorangannya tetap sah secara hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya, namun jaminannya batal demi hukum. Karena dalam kasus ini Notaris atau terlapor tidak membacakan akta dihadapan para pihak dan dua orang saksi, maka berdasarkan Pasal 41 dan Pasal 16 ayat 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, akta pengakuan hutang perorangan dalam kasus ini hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, tidak ada kewajiban Notaris untuk melakukan pengecekan keabsahan sertifikat tanah yang menjadi jaminan dalam akta yang dibuat dihadapannya. Pemberian sanksi berupa teguran tertulis kepada Notaris/PPAT dalam kasus ini terlalu ringan dan Notaris/PPAT yang bersangkutan karena merupakan Notaris sekaligus Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka ia tetap wajib melakukan pengecekan keabsahan sertifikat tanah.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about the case of deed of individual acknowledgment of debt that made in front of Notary that use fake land certificate as warranty. The problem in this thesis is how is the legal consequences of deed of individual acknowledgement of debt that made in front of Notary that use fake land certificate as warranty and also sanction and liabilities of Notary who made that deed. Jurudical normative research method, with the main data is secondary data obtained from library materials and analytical descriptive typology. The conclusion of these problems are the deed of individual acknowledgement of debt made using the warranty of a fake land certificate is still legally valid and binding on both parties who made the deed, but the warranty is null and void. Because in this case the Notary or the reported party didn rsquo t read the deed in front of the parties and two witnesses, so in accordance with Article 41 and Article 16 paragraph 9 of Law Number 2 Year 2014 jo. Law Number 30 Year 2004 about Notary Proffesion, the deed of individual acknowledgement of debt in this case only has the strenght of evidence as deed under the hand. In Law Number 2 Year 2014 jo. Law Number 30 Year 2004 about Notary Proffesion and Notary rsquo s code of ethics, there is no obligation for Notary to check the validity of the land ceritificate that become warranty in the deed that made in front of him. The sanction in this case which is written warning is too light and Notary Land deed officials in this case because he is Notary and also a land deed officials, so he still obliged to check the validity of the land certificate.

Abstrak :
Tesis ini membahas eksistensi Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan perlindungan terhadap Notaris sebagai pejabat umum. Majelis Kehormatan terdapat dalam Pasal 66 dan 66A Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Kewenangan memberikan persetujuan atau penolakan ini sebelumnya dimiliki oleh Majelis Pengawas Notaris. Namun kewenangan tersebut dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan No. 49/PUU-X/2012. Dalam hal persetujuan atau penolakan atas permintaan penyidik, penuntut umum dan hakim untuk pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris diperlukan keobjektifitasan Majelis Kehormatan Notaris dan memberikan indikator yang jelas berkaitan dengan kewenangannya tersebut. ......This thesis discusses the existence of Honorary Council of Notary in giving protection to Notary as public official. The Honorary Council is contained in Articles 66 and 66A of Law Number 2 Year 2014 Concerning Amendment to Law No. 30 Year 2004 Concerning Position of Notary. The Honorary Council of Notary has the authority to perform the notary's guidance and the obligation to grant approval or refusal for the interest of the investigation and judicial process, for taking photocopies of the deed ministry and the calling of a Notary to attend the examination relating to the Notary's deed or protocol. The authority to grant this approval or refusal was previously owned by the Notary Supervisory Board. However, the authority was abolished by the Constitutional Court based on the decision. 49 / PUU-X / 2012. In the case of approval or rejection at the request of the investigator, the public prosecutor and judge for taking photocopies of the Minutes of Notary and Notary's invocation are required to objectify the Notary Public Council and provide clear indicators in relation to such authority.

Abstrak :
Tesis ini meneliti mengenai Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam hal memeriksa Notaris selaku PPAT. Hal ini terkait dengan akta PPAT yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya sebagai PPAT, dimana antara PPAT dan Notaris memililki tugas dan wewenang berbeda yang diatur dengan 2 dua aturan yang berbeda dan bernaung dibawah 2 dua kementerian yang berbeda dengan kode etik dan aturan jabatan yang berbeda pula. Dalam penelitian ini, Penulis mengangkat 2 dua pokok permasalahan, pokok permasalahan yang pertama adalah bagaimana kewenangan Majelis Pengawas Notaris terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam jabatannya selaku PPAT? Pokok permasalahan yang kedua adalah bagaimana fungsi pengawasan dan pebinaan terhadap Notaris selaku PPAT yang melakukan pelanggaran? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum tertulis dengan pendekatan yuridis yang mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan di bidang jabatan Notaris, jabatan PPAT, kode etik Notaris maupun PPAT, buku-buku dan artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan relevansi dengan permasalahan yang diteliti, serta putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumatera Utara dan Majelis Pengawas Pusat Notaris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam memeriksa pelanggaran Notaris dalam jabatannya selaku PPAT dilihat melalui subjek dan objek perkaranya, yakni sebagai notaris dalam melakukan tugas dan jabatannya dan perilaku notaris sebagai pejabat dengan mengingat bahwa perilaku tersebut melekat pada pribadi seorang notaris meskipun ia sedang tidak melakukan tugas jabatannya. Fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap setiap PPAT dilakukan oleh Menteri ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan dalam hal pelanggaran atas pelaksanaan jabatannya, sedangkan dalam hal pelanggaran kode etik dilakukan oleh organisasi Ikatan PPAT IPPAT melalui Majelis Kehormatan.

---

This thesis research about the Authority of Notary Supervisory Board in the case of examining Notary In Position as Land Deed Official. This is related to the land deed that was made by Notary but in his position as Land Deed Official, wheres between Land Deed Official and Notary have differences of duties and authorities which are arranged with 2 two different rules and work under 2 two different ministries with a different code of ethics and also rules. In this research, the author raised 2 two principal issues, the first one is how the authority of the Notary Supervisory Board related to violation committed by Notary in his position as Land Deed Official The second issue is how does the supervisory function of the Land Deed Official This study use normative juridical method that emphasizes norms of written legal norms with juridical approach with secondary data sources that used to analyze various regulations in the field of Notary and Land Deed Officer included their code of ethics, books and articles that have correlation and relevant to the issues to be researched, and the decision of North Sumatera Notary Regional Supervisory Board and decision of Supervisory Board of Center Notary. The results of this study indicate that the authority of the Notary Supervisory Board in examining the violation of Notary in his position as Land Deed Official is seen through the subject and obiect of each case, namely as notary in perform their duties and about their behavior. The supervision function of the Land Deed Officer is done by the Minister of ATR BPN through the Land Office in case of violation in performing their duties, while in the case of code of ethics violation done by the Land Deed Officer Association IPPAT through the Honorary Board.

Abstrak :
Tesis ini secara umum membahas mengenai akta perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh Notaris yang mana mengandung kepalsuan materiil atas akta tersebut. Peralihan hak atas tanah pada dasarnya dapat diperoleh melalui beberapa proses ataupun cara, yaitu pewarisan, wasiat, hibah ataupun jual beli. Jual beli dapat dilakukan dengan membuat akta di bawah tangan atau dapat juga dilakukan di hadapan pejabat berwenang yang daerah kerjanya meliputi daerah tempat tanah yang diperjualbelikan itu berada, serta terdapat pula ketentuan lain, yakni jika dalam praktiknya para pihak belum dapat memenuhi persyaratan jual beli baik berupa belum dilunasinya pembayaran atas harga yang telah disepakati maupun adanya pengurusan legalitas atas tanah yang masih dalam proses, maka di hadapan seorang Notaris para pihak dapat membuat perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) sebagai perjanjian pendahuluan, yang menjadi dasar kelak untuk pembuatan akta jual beli. Peran Notaris dalam pembuatan akta PPJB tersebut sungguh signifikan pentingnya, yakni memastikan kebenaran penghadap dan obyek yang diperjanjikan, agar kelak tidak terjadi sengketa di kemudian hari yang diakibatkan oleh terbitnya akta tersebut. Karena pada praktiknya banyak sekali sengketa yang diakibatkan oleh dikeluarkannya akta PPJB yang mengandung kepalsuan materiil, sebagaimana terdapat dalam kasus yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor 13/PTS/MJ.PWN.Prov.DKIJakarta/X/2019. Untuk menjawab dan memaparkan persoalan yang ada, penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dan bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap suatu keadaan mengenai pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli oleh Notaris kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip jabatan Notaris dan kode etik Notaris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jika tanda tangan salah satu pihak adalah palsu, maka sejatinya dianggap tidak pernah diadakan perjanjian. Dengan demikian, perjanjian batal demi hukum karena tidak ada kesepakatan di antara para pihak, yang mana seharusnya perjanjian lahir atas dasar kesepakatan.

---

This thesis generally discusses the deed of a binding sale and purchase agreement made by a Notary which contains the falsity of the deed. The transfer of land rights basically can be obtained through a number of processes or procedures, namely inheritance, wills, grants or sell and purchase transactions. The sale and purchase transaction can be done by making a private deed or in the presence of a Notary which his/her working area covers the area where the traded land is located, as well as the other provision, specifically if in practice the parties have not been able to fulfill the sale and purchase requirements, either the payment of the agreed price has not been paid or the legality of the land is still in process, so in the presence of a Notary, the parties can enter into a binding sale and purchase agreement (PPJB) as a preliminary agreement, which will become the basis for making the sale and purchase deed. The role of the Notary in making the deed of PPJB is very important, which is to ensure the correctness of the subject and the agreed object, so in the future there will be no disputes caused by the issuance of the deed. Because in practice a lot of disputes are caused by the issuance of the deed of PPJB which contains material falsity, as in the case raised in this study, namely the Decision of the Notary Regional Supervisory Council Number 13/PTS/MJ.PWN.Prov.DKIJakarta/X/2019. To answer and explain the existing problems, this study is conducted using normative juridical study methods, namely study conducted by examining library material or secondary data, and is descriptive in nature, namely legal study that aims to describe in full the circumstances regarding the making of the deed of a binding sale and purchase agreement by a Notary in accordance with the principles of the Notary's position and the Notary's code of ethics. The results of this study indicate that if the signature of one of the parties contains a falsity, then it is assumed that an agreement has never been held. Thus, the agreement is null and void because there is no agreement between the parties, as should be based on an agreement.