Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Propinsi DKI Jakarta memberikan peluang yang besarbagi peningkatan penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pemanfaatan peluang peningkatan penerimaan PKB tersebut memerlukan sistem adminitrasi pemungutan yang baik sehingga seluruh kendaraan bermotor dapat terjaring.Sistem administrasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang saat ini dilakukan dalam Kantor Bersama SAMSAT, yang secara terus menerus disesuaikan dengan perkembangan keadaan yang dapat menjaring seluruh objek pajak. Hal ini tentunya didasarkan pertimbangan bahwa pemungutan PKB dikaitkan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan pemungutan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (S WDKLLJ).Guna memperoleh informasi berkaitan dengan pelaksanaan dan efektivitas sistem adminitrasi tersebut telah dilakukan penelitian lapangan di 5 Kantor Bersama SAMSAT di Propinsi DKI Jakarta. Informasi-informasi yang diperoleh dari lapangan dianalisis sesuai dengan teori-teori perpajakan dengan metode analisa rasio dan deskriptif.Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum pemungutan PKB di Propinsi DKI Jakarta cukup efektif, walaupun beberapa peraturan pelaksanaan pemungutan PKB saling bertentangan dan juga belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam SAMSAT dan bahkan ketentuan yang diatur dalam SAMSAT belum sepenuhnya dilaksanakan.Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan administrasi pemungutan, ketentuan-ketentuan yang mengatur PKB dalam Perda maupun peraturan pelaksanaanya perlu diselaraskan dan disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam SAMSAT.Fungsi pendataan dan pendaftaran perlu lebih diefektifkan tidak hanya bersifat menunggu kesediaan masyarakat untuk mendaftarkan kendaraannya, tetapi juga harus dilakukan upaya-upaya yang lebih aktif guna memaksa setiap pemilik/pengguna kendaraan mendaftarkan kendaraannya.Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dapat diterbitkan secara otomatis terhadap kendaraan-kendaraan yang telah berakhir pajaknya sehingga fungsi penagihan dapat dilaksanakan dan mempunyai dasar penagihan yang kuat."

"Prospek bisnis properti merupakan sumber potensial untuk perpajakan sehingga pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak menata kembali perangkat peraturan perpajakan jenis pajak penghasilan terutama yang berkaitan dengan bisnis properti atau real estate.Berhubungan dengan hal tersebut dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1996 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1996 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan. Dengan demildan maka perusahaan properti tidak lagi dikenakan pajak berdasarkan net income tetapi menjadi bersifat final.Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis apakah pajak penghasilan dengan tarif final akan memberatkan atau meringankan bagi bisnis properti.Berdasarkan teori Global Income Taxation yaitu semua penghasilan, dari manapun sumber diperoleh, tambahan penghasilan untuk wajib pajak yang sama , diperlakukan sebagai satu kumpulan penghasilan dan dikenakan suatu formula tarif. Pajak Penghasilan di Indonesia seharusnya memegang prinsip Global Income Taxation, yang pads dasarnya mengenakan pajak atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya, yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak.Penghasilan tersebut merupakan penghasilan bruto yang dapat dikurangi oleh biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau merupakan net income. Namun demikian dengan berlakunya tarif final, maka Indonesia juga menganut prinsip Schedular Income Taxation yaitu setiap kategori penghasilan atau bagian dari penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang terpisah. Dengan kata lain, seluruh penghasilan bersihnya dikenakan pajak dengan cara pembagian atau golongan.Penelitian yang dilakukan penulis adalah membaca, membahas, menelaah konsep konsep, teori, literatur yang berhubungan dengan kebijaksanaan pajak penghasilan terhadap perusahan properti. Penulis mendapatkan data sekunder dan juga laporan keuangan 12 perusahaan dari 20 perusahaan properti terbesar di Indonesia, masing-masing lima tahun buku dari tahun 1992 sampai tahun 1996.Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa pengenaan pajak tehadap perusahaan properti yang bersifat final akan meringankan wajib pajak yang memiliki net income yang semakin meningkat, dan memberatkan bagi wajib pajak yang baru tumbuh atau masih rugi. Dengan demikian pengenan pajak yang bersifat final terhadap perusahaan properti tidak sesuai dengan azas keadilan dan mempunyai dampak berkurangnya penerimaan pajak dari sektor properti.Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan di Indonesia sebaiknya memegang prinsip Global Income Taxation agar azas keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat. Untuk ini penulis menyarankan sebaiknya pemerintah dalam memungut pajak tidak hanya memperhat kan fungsi pendapatan tetapi juga harus memperhatikan konsep dan prinsip-prinsip perpajakan."

"ABSTRAKPenilaian terhadap tanah dan bangunan merupakan kegiatan untuk menentukan besarnya Nilai Jual Obyek Pajak yang selanjutnya akan digunakan untuk menghitung besarnya Pajak Bumi dan Bangunan atas suatu obyek pajak tertentu. Banyak faktor yang mempengaruhi nilai tanah dan bangunan tetapi berdasarkan hasil penelitian Direktorat Jenderal Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1990 telah ditetapkan ada 30 variabel yang mempengaruhi penentuan Nilai Jual Obyek Pajak (Y). Tahun 1991 hasil penelitian tersebut telah digunakan untuk menilai obyek Pajak Bumi dan Bangunan di 30 kota yang telah ditetapkan sebagai kota yang memiliki obyek pajak bernilai tinggi, termasuk salah satunya adalah Daerah Tingkat II Kotamadya Bandar Lampung (SE Direktur Jenderal Pajak No: SE-35/PJ.6/1991 tanggal 25 April 1991). Penilaian dengan menggunakan variabel independen yang sangat banyak dalam penilaian tanah dan bangunan diyakini berpengaruh terhadap variabel dependen (NJOP). Penelitian ini akan menganalisis pengaruh ke- 30 variabel independen tersebut terhadap Nilai Jual Obyek Pajak sektor perumahan dan pertokoan di Daerah Tingkat II Kotamadya Bandar Lampung. Sasaran populasi adalah obyek Pajak sektor perumahan dan sektor pertokoan. Sampel diambil secara random dari dua strata tersebut berdasarkan teknik Cluster Sampling (sampling daerah). Hipotesis penelitian yang dikemukakan bahwa : Nilai Jual Obyek Pajak untuk sektor perumahan dan pertokoan di Daerah Tingkat II Kotamadya Bandar Lampung dapat terbentuk dari sebagian besar variabel independen nilai tanah dan bangunan yang korelasi dan signifikan. Juga akan dilihat seberapa besar korelasi antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis menggunakan metode regresi linier ganda untuk memperoleh model regresi yang paling optimal serta mencari nilai statistik berdasarkan Uji test F dan Uji test T. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk sektor perumahan pengaruhnya variabel independen nilai tanah dan bangunan terhadap Nilai Jual Obyek Pajak sebesar 97,95 % dan untuk sektor pertokoan sebesar 99,80 %. Berdasarkan hasil penelitian ini hipotesis yang dikemukakan diatas telah terbukti. "

"Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah mengatur diserahkannya PBB sektor pedesaan dan perkotaan ke daerah. Atas hal tersebut pemerintah daerah tidak lagi menerima dana biaya pungut melainkan menerima insentif pungut. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sumber dana biaya pungut PBB setelah diserahkan ke daerah dan faktor-faktor yang menjadi dasar pemerintah dalam menetapkan pemberian insentif pungut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah biaya pemungutan PBB dianggarkan dalam APBD dan dasar dari pemerintah memberikan insentif pungut ialah untuk menghindari penyelewengan dalam pemungutan dan pemberian biaya pungut serta sebagai bentuk penghargaan atas kinerja petugas pemungut.

---

Tax Law-Tax and Regional Retribution Act No. 28 of 2009 regulated about handed tax property of rural an urban sectors. Because of that government get collection incentive rather than collection cost. The purpose of this study was to determine the source of fund collection costs after property tax no longer managed by central government and the factors on which the government establishing incentives collection, rather than collection costs. The approach used in this study is a qualitative approach. The result of this study are the collection costs of property tax are budgeted in the APBD and the basis tahat make government gave the incentives collections are for avoiding fraud on collection, and a form of reward for the performance of the tax collectors."

"Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah mengatur diserahkannya PBB sektor pedesaan dan perkotaan ke daerah. Atas hal tersebut pemerintah daerah tidak lagi menerima dana biaya pungut melainkan menerima insentif pungut. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sumber dana biaya pungut PBB setelah diserahkan ke daerah dan faktor-faktor yang menjadi dasar pemerintah dalam menetapkan pemberian insentif pungut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.Hasil dari penelitian ini adalah biaya pemungutan PBB dianggarkan dalam APBD dan dasar dari pemerintah memberikan insentif pungut ialah untuk menghindari penyelewengan dalam pemungutan dan pemberian biaya pungut serta sebagai bentuk penghargaan atas kinerja petugas pemungut.

---

Tax Law-Tax and Regional Retribution Act No. 28 of 2009 regulated about handed tax property of rural an urban sectors. Because of that government get collection incentive rather than collection cost. The purpose of this study was to determine the source of fund collection costs after property tax no longer managed by central government and the factors on which the government establishing incentives collection, rather than collection costs. The approach used in this study is a qualitative approach.

The result of this study are the collection costs of property tax are budgeted in the APBD and the basis tahat make government gave the incentives collections are for avoiding fraud on collection, and a form of reward for the performance of the tax collectors."

"Kemacetan lalu lintas di Jakarta saat ini sudah menjadi benang kusut yang sulit dicari ujung pangkalnya. Keadaan yang sudah berlangsung lama bahkan terus bertambah parah itu sepertinya tidak pernah diupayakan untuk diperbaiki. Korelasi antara jalan raya, kemacetan dengan kendaraan bermotor sangat kuat sekali. Pertambahan jaringan jalan ibarat deret hitung, sedangkan pertambahan kendaraan bermotor ibarat deret ukur, akibatnya semakin lama beban kota Jakarta semakin berat saja untuk bisa mengakomodasikan pertambahan kendaraan bermotor. Sementara pertambahan kepemilikan kendaraan bermotor beroda empat tiap tahun meningkat pesat, tingginya arus urbanisasi, pesatnya perkembangan ekonomi di Jakarta, merupakan konsekuensi langsung yang mengakibatkan kemacetan-kemacetan dan bertambahnya kecelakaan di jalan raya. Pemerintah dalam hal ini Pemda DKJ Jakarta, memberlakukan peraturan atau kebijakan perpajakan mengenai kepemilikan mobil pribadi lebih dari satu dengan dikenakan "Tarif Progresif PKB" dengan maksud selain untuk penerimaan juga mengurangi penggunaan mobil pribadi di jalan jalan raya dan faktor keadilan. Namun pada dasarnya ketentuan tersebut tidak seiring dengan paradigma perpajakan dan tidak sepaham dengan tiga unsur pokok sistem perpajakan. Sehingga dalam pelaksanaannya cukup lemah dan menjadi tidak efektif dan tidak efisien untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, kebijaksanaan perpajakan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi atau lebih baik dicabut sehingga untuk meningkatkan kinerja dari Samsat yang menangani PKB dan BBN-KB (baik dilihat dari sisi potensi dan penerimaannya) perlu adanya kebijaksanaan perpajakan yang merupakan reformasi sehingga lebih adil, jelas, sederhana dan ekonomis. Dan hal ini telah dilakukan oleh pemerintah melalui UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah yang telah memperbarui kebijakan-kebijakan perpajakan tersebut."

"Laporan magang ini menganalisis pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB P2 yang mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penelitian dilakukan atas arahan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan DJPK dan dilakukan di Kabupaten Badung, Kota Depok dan Kabupaten Lamongan yang dipilih berdasarkan kapasitas fiskal dan kemudahan akses mendapatkan informasi. Penelitian dilakukan dalam bentuk studi kasus dengan metode wawancara pihak terkait. Hasil analisis menunjukkan pelaksanaan pengelolaan PBB P2 di daerah sudah sesuai dengan peraturan dan berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Namun, Pemerintah Daerah masih menghadapi beberapa kendala terkait sistem aplikasi yang belum terintegrasi. Pemerintah Daerah harus melakukan perbaikan pada sistem prosedur pengelolaan PBB P2 di daerah dengan membuat sistem operasi prosedur yang dilengkapi dengan sistem aplikasi terintegrasi.

---

This Internship Report analyzes the management of Land and Rural and Urban Revenue Tax PBB P2 referring to Law Number 28 Year 2009 on Regional Taxes and Levies. The research was conducted on the direction of the Directorate General of Fiscal Balance DJPK and conducted in Badung, Depok and Lamongan districts that selected based on fiscal capacity and easy access to information. The study was conducted in the form of case studies by interviewing related parties.

The results of the analysis show that the implementation of PBB P2 in the region is in accordance with the regulation and succeeded in increasing the locally generated revenue. However, the Local Government still faces several obstacles related to the application system that has not been integrated. Local Government shall make improvements to the PBB P2 management procedures system in the region by establishing an operating system of procedures equipped with an integrated application system."