Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang analisis penerimaan pajak dengan menggunakan pendekatan Produk Domestik Bruto (PDB) sektoral. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Pengaruh PDB sektoral terhadap penerimaan pajak diukur dengan menggunakan nilai tax buoyancy. Sedangkan untuk mengetahui kinerja pemungutan pajak, digunakan rasio-rasio perpajakan yaitu tax ratio dan tax coverage ratio. Hasil penelitian menunjukkan nilai tax buoyancy lebih besar dari satu. Artinya penerimaan pajak cukup baik dalam merespon perubahan PDB sektoral. Namun, dari sisi tax coverage ratio, menunjukkan angka yang masih rendah sehingga dapat disimpulkan bahwa masih banyak potensi penerimaan perpajakan yang belum tergali dengan maksimal.

---

ABSTRACT
The focus of this study is to analyze tax revenue by using Gross Domestic Product (GDP) sectors approach. The study was conducted using quantitative and qualitative methods. The effect of GDP sectors changes to tax revenue is measured by means of tax buoyancy and the performance of tax collection is measured by tax ratio and tax coverage ratio. The research shows that the value of the tax buoyancy is greater than one. It means that tax revenue response well to changes in GDP sectors. However, the tax coverage ratio is low. It means that there are still a lot of tax revenue potential that can be explored more.

Abstrak :
Dalam tesis ini dilakukan penelitian dengan tujuan untuk melihat bagaimana pengaruh penerimaan pajak dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi. Metode penelitian yang ditempuh adalah analisa secara deskriptif dan statistik. Analisa secara deskriptif dilakukan dengan cara studi literature dan penjelasan secara deskriptif untuk melihat bagaimana laju pertumbuhan penerimaan pajak dalam negeri dan pertumbuhan ekonomi. Analisa statistic dilakukan dengan mengunakan analisa regresi dan pengujian hipotesis uji-T dan uji-F. Variabel Independen pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak dalam negeri dari tahun 1993 sampai tahun 2002. Sedangkan variabel independent kedua yang digunakan adalah penerimaan PPh, PPN dan PBB. Hasil analisa secara deskriptif menunjukan bahwa laju pertumbuhan penerimaan pajak dalam negeri, penerimaan PPh, PPN dan PBB sangat fluktuatif dari tahun ke tahunnya. Laju pertumbuhannya mengalami penurunan secara perlahan-lahan dari tahun 2001 ke tahun 2002 menjadi 13,39% untuk penerimaan pajak dalam negeri, 7,31% untuk PPh, 16,6% untuk PPN, dan 19,85% untuk PBB. Sementara itu pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak tahun 1995 mengalami perlambatan, dimana puncaknya adalah pada krisis ekonomi pada tahun 1997/1998 dengan pertumbuhan mencapai minus 13,13%. Setelah krisis ekonomi tersebut, pada tahun 2002 Indonesia mencoba bangkit dari keterpurukannya dengan mencapai pertumbuhan ekonomi 3,66%, yaitu lebih tinggi dari tahun sebelumnya namun masih lebih rendah dari yang ditargetkan pemerintah sebesar 4% dalam asumsi APBN 2002. Hasil pengujian analisa statistik dengan mengunakan tingkat kesalahan 5%, menunjukkan bahwa baik penerimaan negara dari pajak dalam negeri secara keseluruhan atau penerimaan negara dari PPh, PPN dan PBB tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari tingkat probabilitas pada regresi yang pertama sebesar 0.4437 yang lebih besar dari 0,05 yang menunjukan bahwa penerimaan negara dari pajak dalam negeri tidak signifikan secara statistik mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk probabilita pada regresi linear berganda menunjukan bahwa tingkat probabilitas untuk PPh, PPn dan PBB berturut adalah 0,2142; 0,2371; 0,5079 yang lebih besar dari 0,05 yang menunjukan bahwa PPh, PPN dan PBB secara statistik juga tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan menuunakan uji-T, hasil t-hitung untuk PPh, PPN dan PBB secara berturut adalah (-1,389), (1.3132) dan (-0.7038) yang berarti bahwa PPh, PPN dan PBB secara statistik tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan. Sedang dengan uji-F dengan hasil F-hitung (2.1100) < F-tabel (4,74) dan tingkat kesalahan 5% yang berarti bahwa variabel-variabel independent secara bersama-sama tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Abstrak :
ABSTRAK Pajak sebagai penerimaan negara telah menjadi primadona penerimaan negara semenjak berakhirnya era kejayaan minyak yang dulu berfungsi sebagai penghasil utama penerimaan negara. Dan penerimaan pajak di Indonesia masih dapat ditingkatkan karena masih rendahnya tax ratio di Indonesia. Salah satu yang mendukung peningkatan penerimaan pajak adalah administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Salah satu hal yang dapat mendukung administrasi perpajakan adalah teknologi elektronik atau teknologi komputer yang baik. Bila teknologi informasi ini dapat dimanfaatkan secara maksimal maka hal ini dapat mengurangi biaya administrasi. Seperti kecepatan waktu, efisiensi biaya pelaporan dan penyampaian laporan serta efektivitas waktu dapat dilakukan kapan saja. Penggunaan teknologi dengan sistem komputerisasi juga mampu memberikan informasi yang lebih terinci sehingga dapat merangsang pelaksanaan administrasi yang lebih efektif. Selama ini penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21 beserta lampirannya, masih menggunakan media kertas. Maka hal tersebut menimbulkan permasalahan karena beban kerja petugas dalam melakukan perekaman dengan menyalin kembali terutama untuk lampiran 1721-A1 dan 1721-A2 sangatlah berat. Dengan berubahnya sistem pelayanan pada Direktorat Jenderal Pajak yang menggunakan sistem administrasi perpajakan modern dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi, maka Wajib Pajak dianjurkan membuat laporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dalam bentuk disket atau soft copy. Penyampaian laporan dengan menggunakan sistem teknologi informasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan meningkatkan pelayanan bagi Wajib Pajak serta mengoptimalkan komitmen kinerja pegawai Kantor Pelayanan Pajak. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu seberapa besar pengaruh sistem perekaman lampiran 1721-A1 dan 1721-A2 SPT Tahunan PPh Pasal 21 dengan menerapkan teknologi informasi elektronik terhadap kompetensi kinerja pegawai pada KPP Jakarta Kebayoran Lama Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pengaruh sistem perekaman lampiran 1721-A1 dan 1721-A2 SPT Tahunan PPh Pasal 21 dengan menerapkan teknologi informasi elektronik terhadap kompetensi kinerja pegawai, untuk selanjutnya dapat memberikan saran demi tercapainya sistem perekaman yang efektif dan efisien.

---

ABSTRACT Tax as revenue to Government has become a prime revenue since the end of oil glorious era as a former prime revenue producer to Government. Tax revenue in Indonesia is able to be increased because tax ratio in Indonesia is still low. One of supporting things in increasing tax revenue is the effectiveness and efficience of tax administration. A prime electronic technology or computer technology is one of supporting which can support this tax administration. If this information technology is maximized in implementation, then it will reduce administration cost. As time speed, reporting cost efficience and report delivery within time effectivity can be done at anytime. Technology application with computerized system is also able to provide a detail information, then it will enhancing tax administration implementation to be more effective. Along the period of time, distributing annual SPT of PPh Article 21 with its enclosures, is still using paper as media. In this case, there are still many problems because of such burdans of works to officers in doing recording and recopying, especially for enclosures 1721-A1 and 1721-A2 is felt quite hard. By changing service system at Directorate General of Taxation which is using modern tax administration system through information technology, then tax payer is suggested to make report of annual SPT of PPh Article 21 in disc or soft copy. Forwarding of report by using information technology system is expected to increase Tax Payer obedience and increasing service to them and optimizing officer?s workethos commitment of Tax Service Office. The main problem in this reserch is about how big is the influence of enclosure recording system 1721-A1 and 1721-A2 annual SPT of PPh chapter 21 by applying electronic information technology system to officer?s work-ethos competence of KPP Jakarta Kebayoran Lama The objective of this research is to know and analyze the influence ofrecording system of enclosure 1721-A1 and 1721-A2 annual SPT PPh Article 21 by applying electronic information technology to officer?s workethos competence to more further giving advice and inputs to reach the efficience and effectiveness of recording system.

Abstrak :
Tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak di bidang penerimaan dari tahun ke tahun semakin berat. Untuk mensukseskan penerimaan pajak ini pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berupaya semaksimal mungkin, diantaranya mereformasi peraturan perpajakan, meningkatkan sarana dan meningkatkan Sumber Daya Manusianya. Namun demikian suksesnya penerimaan pajak tidak semata-mata tanggung jawab DJP namun juga peran serta kesadaran masyarakat dalam memenuhi ketentuan peraturan pajak.

Salah satu kewajiban wajib pajak adalah melaksanakan pembukuan atau pencatatan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak terutang. Akan tetapi berdasarkan data yang ada, ternyata kesadaran wajib pajak untuk memenuhi ketentuan pembukuan atau pencatatan masih rendah, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui adanya kendala yang dihadapi oleh wajib pajak.

Penelitian ini dilakukan dengan cara survey melalui kuesioner dan wawancara langsung yang diarahkan untuk mengetahui kendala wajib pajak dalam memenuhi kewajiban penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan. Kuesioner dan wawancara dilakukan kepada 80 orang wajib pajak yang dianggap dapat mewakili 100 wajib pajak besar tetap dan 100 wajib pajak besar lainnya. Data kualitatif dari jawaban responden diolah menjadi data kuantitatif dalam bentuk tabel frekuensi dan dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan kendala yang dihadapi wajib pajak adalah tidak tersedianya waktu dan tenaga, tempat menyimpan dokumen pembukuan atau pencatatan, kemampuan melaksanakan pembukuan, skala bisnis dan sistim penjualan, tingkat kesadaran wajib pajak, kurangnya bimbingan pemeriksa, sosialisasi peraturan perpajakan, kesederhanaan peraturan dan penerapannya serta kurangnya tenaga ahli atau konsultan pajak di Cianjur. Untuk itu direkomendasikan agar DJP memperhatikan hambatan yang dihadapi wajib pajak orang pribadi dengan cara mempermudah peraturan dan pelaksanaannya, memberikan bimbingan dan penyuluhan, serta kerja sama dengan instansi lainnya dalam hal ini lembaga pendidikan untuk mencerdaskan wajib pajak guna meningkatkan peran sertanya dalam pembiayaan pembangunan nasional. Selain itu kepada wajib pajak seyogyanya berupaya untuk selalu meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan pembukuan atau pencatatan dan kepatuhannya.

Abstrak :
ABSTRAK
Bagi Indonesia sektor migas masih sangat berperan terhadap penerimaan pemerintah. Hal tersebut nampak pada Tabel I peran penerimaan minyak dan gas terhadap penerimaan dalam negeri meningkat sejak tahun 1969 dari 27% menjadi 66% di tahun 1984/1985. Grafik 1 menggambarkan bahwa penerimaan dalam negeri diluar minyak dan gas (garis 4) adalah senantiasa berada dibawah pengeluaran rutin (garis 3). Ini menunjukkan bahwa penerimaan dalam negeri diluar minyak dan gas masih belum dapat menutupi pengeluaran rutin. Dengan demikian masalah peningkatan penerimaan non migas perlu memperoleh perhatian. Apalagi bila dilihat peran pemerintah dalam pembangunan nasional sangat besar, baik terhadap investasi domestik (Bambang Triyaso, 1984, 1985) maupun dalam mengejar pertumbuhan ekonomi (Snyder, 1985). Sebenarnya masalahnya cukup serius mengingat bahwa peran pemerintah melalui anggaran masih sangat besar ini membawa pengaruh luas terhadap perekonomian, dan pada gilirannya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk dapat mengimbangi akibat penurunan harga minyak dan gas terhadap penerimaan pemerintah, sektor non migas harus ditingkatkan perannya. Pada kenyataannya peningkatan penghasilan sektor non migas ini, merupakan masalah yang pelik dan bukan hanya masalah ekonomi saja. Tetapi menyangkut pula bidang-bidang lainnya, bahkan yang lebih khusus (sub-specialities) seperti kewiraswastaan. Oleh karena itu kebijakan yang akan diambil dalam perpajakan perlu memperhatikan masalah yang kompleks dan dinamis tersebut. Dan ini merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran demikian pula dalam perencanaan. Karena tanpa budget perencanaan tidak dapat di implementasikan, sebagaimana dikemukakan oleh: Naomi dan Wildavsky dan Khalid .
Didalam konteks budgeting dan planning akan ditelaah mengenai salah satu aspek dalam perpajakan. Yaitu yang berkenaan dengan faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak, yang menyangkut masalah administrasi perpajakan termasuk perangkat undang-undangnya, kepatuhan serta kesadaran masyarakat wajib pajak, sistem pembukuan.

Abstrak :
Program Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) merupakan program BPPN dalam menuntut pertanggungjawaban para pemegang saham lama BDP atas kerugian bank mereka akibat praktek perbankan yang tidak wajar serta pelanggaran BMPK. Program PKPS dilaksanakan dengan tujuan untuk memaksimalkan pengembalian uang negara yang telah disalurkan kepada BDP dengan mengalokasikan kerugian bank kepada pemegang saham. Kewajiban eks-pemegang saham tersebut diharapkan untuk diselesaikan dalam bentuk tunai. Namun, apabila tidak memiliki uang tunai yang cukup, pemegang saham dapat menyerahkan aset-aset likuid dan perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor, produk konsumen atau aset lainnya dengan penilaian yang disetujui bersama. Untuk menampung dan mengelola aset-aset yang diserahkan dibentuk perusahaan induk (holding company). Salah satu holding yang dibentuk adalah PT Holdiko Perkasa yang menampung aset yang diserahkan oleh Keluarga Salim kepada BPPN guna melunasi kewajiban Keluarga Salim sebesar Rp 52, 63 trilyun. Transaksi yang terjadi dalam pelaksanaan program PKPS merupakan transaksi ekonomi sehingga dalam pelaksanaan program PKPS terdapat aspek perpajakan. Aspek perpajakan yang terjadi dalam pelaksanaan program PKPS adalah sebagai berikut : a. BPPN Tidak ada aspek PPh WP Badan yang timbul bagi BPPN dalam pelaksanaan program PKPS karena sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 86/KMK.01/2000 tanggal 22 Maret 2000 dan kemudian dipertegas dengan Surat Dirjen Pajak nomor S-339/PJ.332/2002, BPPN bukan merupakan Subjek Pajak PPh WP Badan. b. Bank Dalam Penyehatan (BDP) Tidak ada kewajiban perpajakan yang timbul bagi BDP, karena yang terjadi hanyalah perubahan debitur dari semula perusahaan afiliasi, kemudian diganti pemegang saham pengendali dan akhirnya dialihkan ke BPPN. c. Perusahaan Afiliasi Tidak ada aspek PPh WP Badan yang timbul bagi perusahaan afiliasi karena pengalihan hutang kepada BDP menjadi hutang kepada Pemegang Saham Pengendali hanya merubah kreditor, tidak merubah nilai nominal hutang. Aspek perpajakan yang timbul hanya menyangkut masalah kewajiban PPh Pasal 23 atas bunga hutang. d. Pemegang Saham Pengendali Pemegang saham mengakui adanya keuntungan/kerugian yang timbul dari pengalihan aset ke BPPN. Keuntungan/kerugian pengalihan aset merupakan penghasilan/biaya dari sudut PPh WP Badan. Tidak ada PPN yang terutang pada saat pengalihan aset ke BPPN sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 180/KMK.04/1999 tanggal 27 Mei 1999. e. PT Holdiko Perkasa Tidak ada kewajiban perpajakan yang timbul pada saat PT Holdiko Perkasa menerima aset berupa saham, obligasi dan advances dari Keluarga Salim dan menerbitkan Promissory Notes. Tidak ada kewajiban perpajakan yang timbul pada saat PT Holdiko Perkassa mengganti Promissory Notes dengan Convertible Right Issues (CRI). Atas pembayaran bunga CRI kepada BPPN tidak terutang PPh Pasal 23 karena BPPN bukan Subjek Pajak PPh WP Badan. Secara fiskal, tidak semua biaya bunga CRI dapat dibiayakan karena adanya ketidaksesuaian antara biaya bunga CRI yang timbul dengan penghasilan berupa deviden/capital gain (loss) dari saham yang diterima PT Holdiko Perkasa dan kecilnya pendapatan bunga dari obligasi dan advances yang diterima. Terdapat potensi timbulnya hutang pajak dari adanya hutang CRI yang tidak dapat dilunasi pada saat likuidasi PT Holdiko Perkasa. Hutang pajak tersebut pada akhirnya tidak dapat dibayar karena PT Holdiko Perkasa sudah tidak mempunyai dana lagi. Atas penjualan aset berupa saham dan obligasi kepada investor tidak terutang PPN karena aset yang dijual adalah surat berharga dimana sesuai dengan Pasal 4A UU PPN, surat berharga bukan Barang Kena Pajak.

Abstrak :
Penerimaan pajak sampai saat ini telah dan akan terus menjadi sumber utama penerimaan negara dalam APBN, seiring dengan berkurangnya porsi pinjaman dari luar negeri dan tidak abadinya penerimaan migas sebagai konsekuensi tidak dapatnya sumber daya alam tersebut diperbaharui. Penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak internasional, dan tingkat suku bunga serta dipengaruhi pula oleh faktor internal yaitu dasar pengenaan pajak (fax base) dan tarif pajak Dengan makin meningkatnya ketergantungan terhadap penerimaan pajak tersebut, mengharuskan pembuat kebijakan membuat strategi-strategi pengamanan target penerimaan pajak tanpa mengganggu sektor usaha dengan memberikan beban tambahan seperti obyek pajak baru atau kenaikan tarif pajak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka fokus untuk meningkatkan penerimaan pajak sebaiknya adalah dengan mengelola peningkatan basis pajak (fax base) melalui penjaringan WP yang belum melaksanakan kewajiban perpajakan dan mendorong WP yang telah terdaftar dan baru terdaftar untuk menjadi WP patuh.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pertambahan jumlah WP PPh Badan, PPh Orang Pribadi, PPh Pasal 21, dan PPN serta kepatuhan WP, yang ditunjukkan dengan jumlah SPT Tahunan/Masa PPh Badan, PPh Orang Pribadi, PPh Pasal 21, dan PPN yang dilaporkan, terhadap penerimaan pajak. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori terutama mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak dan kontribusi praktis kepada pembuat kebijakan yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data cross section. Tahun data adalah 2003 dan meliputi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) seluruh Indonesia yang seluruhnya berjumlah 175 KPP. Data tersebut diperoleh dari Direktorat Informasi Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan, melalui Intranet DJP dan data Sistem Informasi Perpajakan (SIP). Data penelitian diolah dengan menggunakan regresi linier berganda dan dibagi menjadi 6 model.
Penelitian ini berhasil memperoleh beberapa temuan yaitu pertambahan jumlah WP yang berpengaruh secara signifikan meningkatkan penerimaan pajak adalah tambahan jumlah WP PPh Badan, PPh Pasal 21, dan PPN. Jumlah SPT yang dilaporkan sebagai indikator kepatuhan WP, yang berpengaruh secara signifikan meningkatkan penerimaan pajak adalah SPT PPh Pasal 21 dan SPT PPN, sedangkan SPT PPh Badan berpengaruh secara signifikan menurunkan penerimaan pajak. Jenis pajak PPh Orang Pribadi baik untuk variabel tambahan jumlah WP maupun jumlah SPT yang dilaporkan, tidak ada yang berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Khusus untuk tambahan jumlah WP PPh Pasal 21 dan PPN dalam salah satu model, dapat berpengaruh secara signifikan menurunkan penerimaan pajak karena pada awal mula WP tersebut terdaftar, SPT-nya menunjukkan kondisi lebih bayar dan berakibat restitusi/pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Demikian pula unit SPT PPh Badan yang dilaporkan, menunjukkan pengaruh signifikan menurunkan penerimaan pajak karena cukup besamya nilai SPT Iebih bayar yang dilaporkan WP. Temuan lain yang diperoleh adalah, kebijakan pertambahan jumlah WP dan meningkatkan kepatuhan WP menjadi sangat penting dan menjadi pioritas untuk kawasan luar Jawa dibandingkan dengan kawasan Jawa. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kebijakan pertambahan jumlah dan kepatuhan WP memberikan pengaruh signifikan untuk meningkatkan penerimaan pajak.
Penelitian ini akan menjadi lebih baik apabila tersedia data yang lebih lengkap untuk beberapa bulan atau beberapa tahun, sehingga akan dapat dilakukan analisa regresi linier berganda dengan data time series atau kombinasi dari data time series dan cross section. Dengan demikian, maka kesimpulan yang diambil dapat menunjukkan konsistensi dari pengaruh variabel bebas yang ada terhadap penerimaan pajak dari waktu ke waktu.

Abstrak :
Pokok permasalahan pada tesis ini adalah bagaimana implementasi atau teknik pelaksanaan dan suatu kebijakan tentang penyesuaian besamya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Nato dengan jumlah tanggungannya tetap maka diasumsikan apabila tidak mengajukan permohonan pengurangan angsuran bulanan PPh Pasal 25 di tahun 2005 maka perhitungan di akhir tahun akan Lebih Bayar dan akan berpengaruh terhadap penerimaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Ekplanatif dengan pendekatan Kualitatif dimana penulis ingin menjelaskan bagaimana dan menggambarkan tentang teknis pelaksanaan (penerapan) dari suatu kebijakan pada suatu tempat melalui studi kasus yang bersifat unik dan lebih mendalam mengapa bisa muncul suatu indikasi-indikasi atau suatu fenomena yang bisa dianalisa untuk diambil kesimpulan yang sifatnya tidak bisa digeneralisasi. Adalah suatu fenonena ternyata sampai dengan tanggal 31 Maret 2006 di KPP Jakarta Palmerah tidak ada satupun Wajib Pajak orang Pnbadi dengan kriteria tersebut yang menyatakan kelebihan pembayaran padahal diprediksi akan banyak Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunannya Lebih Bayar. Bahkan penerimaannya untuk tahun 2005 dibandingkan dengan tahun 2004 dad 116 Wajib Pajak yang sama yang diteliti sejak tahun 2002 sampai tahun 2005 meningkat sebesar 14 %. Dan hasil wawancara yang dilakukan diketahui temyata pada umunya mereka menganggap besamya PTKP sekarang ini sudah cukup adil tetapi disisi lain menyulitkan pada saat pada saat perhitungan dengan peredaran usaha/pekerjaan babas yang harus dilaporkan akhir tahun karena mereka merasa bahwa pelaksanaan pembukuan atau pencatatan sangat merepotkan dan tidak efisien sehingga akhimya mereka melakukan penyesuaian penghasilan neto yang dilaporkan yang panting angsuran bulanan PPh Pasal 25 yang dibayar meningkat sesuai kemampuan dan jangan sampai lebih bayar karena takut diperiksa. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pada umumnya Wajib Pajak orang pribadi di KPP Jakarta Palmerah khususnya yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Nato sudah mengetahui tentang kebijakan penyesuaian PTKP dan pengurangan angsuran bulanan PPh Pasal 25 tahun 2005 tetapi menganggap tidak perlu mengajukan permohonan karena merasa tidak yakin dengan penghitungan perkiraaan penghasilan netonya di tahun 2005 serta takut dilakukan uji kepatuhan melalui pemeriksaan. Bahwa tingkat kepatuhan mereka masih rendah karena masih banyak faktor-faktor internal yang mempengaruhi diantaranya pemahaman kewajiban perpajakan dan tingkat pendidikan maupun taktor ekstemal diantaranya rasa keadilan dan pelayanan administrasi. dengan adanya kebijakan penyesuaian besamya PTKP untuk tahun pajak 2005 pada implementasinya bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Nato di KPP Jakarta Palmerah, penerimaan meningkat. Kenaikannya dibandingkan dengan tahun 2004 sebesar 16%. Disarankan supaya dilakukan pendekatan dan sosialisasi tentang suatu kebijakan perpajakan yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak orang pribadi di KPP Jakarta Palmerah serta dilakukan bimbingan dan konsultasi secara berkala dengan melihat keadaan usahanya secara periodik sebagai wujud dan fungsi pengawasan dan pelayanan. Selain itu supaya menimbulkan rasa keadilan agar semua pengusaha dan pedagang yang berdomisili di Palmerah diperiakukan sama dengan mereka yang sudah taat dan patuh membayar pajak selama ini melalui himbauan dan tegoran. Supaya diteliti kembali oleh petugas pajak di KPP Jakarta Palmerah mengenai jumlah tanggungan yang dilaporkan supaya penyesuaian besamya PTKP tersebut tidak dijadikan sebagai alat untuk penghidaran pajak yang harus dibayar pada saat penghitungan pengurangan Penghasilan

Abstrak :
Set of problems in this thesis are, how does strategy of increasing the obedience of personal tax payers to increase income tax revenues at KPP Jakarta Cengkareng, what does strategy that has been using at KPP Jakarta Cengkareng has reached target of tax revenues planning, what constraints that has been facing to increase personal tax payers to reach target of revenues planning at KPP Jakarta Cengkareng. Research in this thesis uses descriptive analysis method with qualitative approach on the study of policy. Technique on data collection is in the form of book and field study and through depth interview with related parties. The research results in a summary, which implies that according to increase personal income tax, KPP Jakarta Cengkareng uses to the front integration strategy, market penetration strategy, market development strategy, and product development strategy. To increase new tax payers, KPP Jakarta Cengkareng uses market development strategy, through extensification activities like canvassing, tax payers operation and information instrument data. To the front integration strategy involve increasing of supervision to tax payers so increase that tax revenues at KPP Jakarta Cengkareng. Along with the application of this strategy, KPP Jakarta Cengkareng uses supervision to tax payers, pressing a claim of tax, and law enforcement. Market penetration strategy is one of strategy that is concentrated various efforts to increase tax payers obedience to increase tax revenues at KPP Jakarta Cengkareng. Meanwhile the application of this strategy uses intensification strategy. Product development strategy aims to increase personal income tax revenues at KPP Jakarta Cengkareng through increase or modify products or services, like giving service and illumination to tax payers_ Based on data, personal income tax revenues planning that can be realized by KPP Jakarta Cengkareng has been succeed because realization of personal income tax revenue in 2005 about 97,6%. According to writer opinion, there are 6 (six) factors to increase personal income tax at KPP Jakarta Cengkareng among others are: revenues planning, tax service office (KPP), procedure, strategy, tax payers, and tax payers obedience. KPP Jakarta Cengkareng faces constraints to optimally personal income tax imposition, consist of number of human resources at KPP Jakarta Cengkareng is not proportional with the area of KPP Jakarta Cengkareng, lack of infrastructure at KPP Jakarta Cengkareng to support operational activities, lack of tax payers awareness and obedience to implement tax regulation, and lack of tax payers data collection. Preferably, KPP Jakarta Cengkareng gives suggestion to Directorate General of Taxation to increase number of human resources at KPP Jakarta Cengkareng with professionals and top human resources to support operation activities in KPP so maximize that revenues KPP Jakarta Cengkareng should be divided into some KPP because, area of KPP Jakarta Cengkareng so wide and KPP can maximize supervision and build to tax payers. Preferably to supervise all tax payers because, according to writer monitoring, KPP Jakarta Cengkareng only supervise to tax payers who has big contribution like determining STP to 100 tax payers and another 100 tax payers. Along with law enforcement, determining STP is conducted to tax payers who hasn't filled taxation obligation as tax regulation. To increase knowledge and comprehension of tax regulation for tax payers and fiscus at KPP Jakarta Cengkareng. To increase knowledge and comprehension in system and procedure of taxation, KPP Jakarta Cengkareng gives illumination to his employee through training, so increase better services to tax payers. Illumination to tax payers is going continue and consistent with direct and indirect methods. Direct method activities to tax payers hasn't reached target because, according to writer monitoring illumination method has been doing at beginning of fiscal year, in third month preferably illumination activities conduct every two months in a year and be conducted in potential public places like shopping center, malls, political district administrative by lurah. It's necessary to modernize all infrastructure that has been available in KPP are minus, like broken printers, out of orders computers, etc, that has hampered activities of fiscus to gives services to tax payers and reach revenues target that has given to KPP Jakarta Cengkareng.