Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKStudi ini dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana perubahan (kenaikan) tarip tol pada jalan tol JAGORAWI berpengaruh terhadap jumlah kendaraan yang akan tetap menggunakan jalan tol JAGORAWI tersebut sebagai alternatif dalam menjalankan aktivitasnya. Pemililian jalan tol JAGORAWI dalam studi penelitian ini antara lain pertimbangannya adalah bahwa jalan tol ini sejak mulai dioperasikan sampai dengan studi ini dilakukan telah mengalami perubahan tarip tol sebanyak 4 (empat) kali. Selain itu jalan tol JAGORAWI adalah jalan tol pertama di Indonesia dan merupakan salah satu jalan tol yang sibuk. Besarnya nilai elastisitas tarip tol merupakan, pokok pembahasan dalam studi penelitian ini dimana dicoba menurut 3 (tiga) konsep elastisitas yaitu konsep "shrinkage", "midpoint" dan "arc". Konsep elastisitas yang paling sesuai (cocok) dengan metode perhitungan yang diterapkan dalam studi ini diantara ketiga konsep tersebut adalah yang menurut konsep "shrinkage". Pada studi ini ditinjau untuk 2 (dua) periode pengamatan yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek metode penelitian yang sesuai dengan metode perhitungan yang diterapkan disini adalah menurut studi "before and after with control group", sedangkan untuk jangka panjang yang sesuai adalah menurut studi "time series". Dari perubahan tarip tol pertama sampai dengan ke IV, yang kondisinya relatif masih elastis adalah kendaraan golongan I (sesuai dengan klasifikasi golongan kendaraan yang lama), sedangkan kendaraan golongan II (juga sesuai dengan klasifikasi golongan kendaraan yang lama) dari perubahan tarip tol yang pertama sampai dengan ke III kondisinya berangsur-angsur menjadi tidak elastis. Kendaraan golongan II tersebut pada perubahan tarip tol yang ke IV dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu : - sebagian dimasukan ke dalam kategori golongan I (klasifikasi lama), - sebagian dikategorikan sebagai golongan IIA, dan - sebagian lagi dikategorikan sebagai golongan I1B. Dari ketiga kategori untuk kendaraan golongan II tersebut yang kondisinya elastis adalah yang dikategorikan sebagai golongan IIB. Dengan demikian jika penggolongan kendaraan yang baru tersebut sudah diberlakukan sejak mulai dioperasikannya jalan tol JAGORAWI ini maka kemungkinan besar dari perubahan tarip tol yang pertama sampai dengan ke IV kendaraan golongan IIB tersebut kondisinya masih elastis seperti halnya yang terjadi untuk kendaraan golongan I. Pada studi ini melalui nilai-nilai elastisitas yang diperoleh untuk perubahan tarip tol yang pertama sampai dengan ke IV dapat dikembangkan model untuk menghitung besarnya perubahan tarip tol yang diperkirakan dapat sesuai dengan keinginan baik pemakai ("user") maupun pengelola ("operator") jalan tol."

"Perkembangan infrastruktur jalan adalah sebuah kebutuhan mutlak bagi pengembangan transportasi di Indonesia. Jalan juga menjadi unsur penting dalam rangka pengembangan wilayah serta peningkatan kesejahteraan secara umum. Untuk itu Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum bertekad untuk terus melakukan pengembangan infrastruktur khususnya jalan. Pengelola jalan tol memiliki kewajiban Standar Pelayanan Minimum seperti, Kondisi jalan tol, Kecepatan tempuh rata-rata, Aksessibilitas, Mobilitas, Keselamatan, dan Unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan. Oleh karena itu pengusaha jalan tol harus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan harus menyadari bahwa sumber pendapatan adalah pemakai jalan. Pelayanan yang buruk berakibat pada minat pemakai jalan untuk menggunakan jalan tol. Atas dasar itu, betapa pentingnya mendengarkan dan memahami kebutuhan pengguna jalan tol. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 392/PRT/M/2005 tentang Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran yang harus dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol. SPM jalan tol mencakup kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, serta unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan. Besaran ukuran yang harus dicapai untuk masing-masing aspek dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat. SPM jalan tol wajib dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol ( BUJT) dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pengguna jalan tol. Pada intinya penerapan SPM perlu diterapkan untuk menjunjung prinsip dimana jalan tol mempunyai tingkat pelayanan, keamanan dan kenyamanan yang lebih tinggi dari jalan umum yang ada dan dapat melayani arus lalu lintas dengan mobilitas tinggi. Dalam Kajian Pustaka telah dibahas mengenai PP No.15 Tahun 2005 Pasal 8 yang menyebutkan bahwa standar pelayanan minimal adalah ukuran yang harus dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol. Besaran ukuran sebagaimana dimaksud sebelumnya dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat Standar Pelayanan Minimal. Jalan Tol diselenggarakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jalan tol dan wajib dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol.

---

Development of road infrastructure is an absolute necessity for the development of transportation in Indonesia. The road is also an important element in the development of the region as well as improving the general welfare. For the Government of Indonesia through the Ministry of Public Works is committed to continuing to develop infrastructure, particularly roads. Is the highway has an obligation as the Minimum Service Standards, highway conditions, average travel Speed??, Accessibility, Mobility, Safety, and Unit relief / rescue and relief services. Therefore, employers must motorway is committed to providing the best service and should be aware that the source of income is the road user. Poor service resulted in the interests of road users to use the toll road. On that basis, the importance of listening to and understanding the needs of highway users. Minimum Service Standards (MSS) in accordance with Government Regulation No. 15 of 2005 and the Regulation of the Minister of Public Works No. 392/PRT/M/2005 on Minimum Service Standards is a measure that must be achieved in the implementation of the implementation of the toll road. SPM highways include toll roads, the average travel speed, accessibility, mobility, safety, and rescue units / rescue and relief services. Sizing is to be achieved for each of the aspects evaluated periodically based on the results of monitoring functions and benefits. SPM highway must be carried out by the Business Entity Toll Road (BUJT) in order to improve service to toll road users. In essence, the application of SPM needs to be applied to uphold the principle that the highway has a level of service, security and comfort that is higher than the existing public road and can serve traffic with high mobility. In Studies Library has been discussed on PP 15 Year 2005 Article 8 which states that the minimum standard of service is a measure that must be achieved in the implementation of the implementation of the toll road. Sizing as mentioned previously evaluated regularly based on the results of monitoring functions and benefits of Minimum Service Standards. Toll Road was held to improve the public as users of the highway and shall be implemented by the Entity Toll Road"

"Jalan Tol merupakan salah satu bentuk project financing pada sektor iniiastruktur yang bcmpa jalan, karena konsep jalan tol adalah self financing project yaitu sumbcr pendanaan proyck berasal dari pendapatan setelah proyck tersebut dioperasikan. Sebagaimana investasi pada sektor-sektor lain, investasi pada jalan tol mengandung faktor-faktor resiko yang dapat mengakibatkan turunnya tingkat kelayakan proyek sehingga membuat investasi tersebut menjadi tidak efektif. Khususnya di Indonesia saat ini, terhentinya proyek-proyek BOT Jalan Tol menimbulkan pertanyaan yang terkait salah satunya dengan tingkat efektifitas dan tingkat kelayakannya.Dengan menggunakan rangkaian proses analisa resiko terhadap faktor resiko hasil identifikasi resiko dan kemudian mensimulasikan faktor faktor resiko tersebut dalam model yang diadopsi dari empat ruas jalan tol yang dibangun dan hendak dibangun oleh private sector akan diperoleh suatu besaran tingkat kelayakan dan efektiiitas dari BOT jalan tol di Indonesia."

"The increase of toll tarfiff become a hot issue among toll road operators and users although it was not popular among toll road users, the toll road operators expected to increase their income...."

"Skripsi ini membahas mengenai dugaan praktek monopoli dalam penyelenggaraan e-toll card oleh Bank Mandiri. Dugaan ini berdasarkan pada klausul eksklusif dalam perjanjian kerjasama pengembangan contactless smartcard antara Perusahaan Jalan Tol, PT. Jasa Marga (Persero) Tbk., PT. Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk., PT. Marga Mandalasakti, dan PT. Bintaro Serpong Damai, dengan PT. Bank Mandiri sebagai penyedia tunggal e-toll card. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa klausul eksklusif dalam perjanjian kerjasama tersebut menjadi penghalang bagi pelaku usaha lain untuk masuk ke dalam pasar e-toll card, sehingga melanggar ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

---

This thesis explained about the alleged monopolistic practices in the providence of e-toll card by Bank Mandiri. The allegation is based on an exclusive clause in the development agreement of contactless smartcard between numerous Highway Companies, PT Jasa Marga (Persero)Tbk., PT Citra Marga Nusaphala Persada, Tbk., PT Marga Mandalasakti, and PT Bintaro Serpong Damai, with PT. Bank Mandiri as a single provider of e-toll card. The results of this study found that the exclusive clause in the agreement is a barrier for other business perpetrators to get into the market of e-toll card, thus violating the provisions of Law No. 5 year 1999 concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition."

"Ketersediaan infrastruktur termasuk sarana jalan tol, merupakan kebutuhan masyarakat yang menjadi kewajiban pemerintah dalam memenuhinya. Namun kemampuan Jana pemerintah menjadi salah satu kendala yang utama, karena dana yang dibutuhkan dalam penyediaan infrastruktur sangat besar sedangkan masih banyak pengeluaran pemerintah untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Upaya pemerintah untuk mengajak pecan serta swasta dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur merupakan alternatif solusi atas permasalahan tersebut. Pada kenyataannya, minat swasta untuk ikut serta dalam proyek pembangunan infrastruktur turut dipengaruhi oleh keberadaan perangkat hukum yang memadai, karena hukum berperan dalam memberikan kepastian atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam proyek-proyek dimaksud. Pada proyek-pmyek pembangunan infrastnuktur jalan tol, skema project financing merupakan skema pembiayaan yang menjadi pilihan karena karakteristik-karakteristik skema pembiayaan tersebut cocok dengan karakteristik proyek seperti mengenai skala besarnya pendanaan, jangka waktu pengembalian dana, sampai dengan keberadaan proyek sebagai jaminan. Selain itu, dengan karakteristiknya tersebut, ada beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk memilih skema pembiayaan project financing dalam proyek pembangunan jalan tol. Skema pembiayaan project financing dalam proyek pembangunan jalan tol melibatkan sejumlah pihak seperti kreditur, debitur, sponsor/penjamin dan pihak-pihak lainnya. Melalui konstruksi hukum diantara pihak-pihak tersebut, akan tergambar mengenai hubungan hukum diantara para pihak, sekaligus mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara satu pihak dengan pihak-pihak lainnya."

"In frastruktur fisik, terutama jaringan jalan, sebagai pembentuk struktur ruang nasional memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun sosial budaya kehidupan masyarakat. Dalam konteks ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan tempat bertumpu perkembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi sulit dicapai tanpa ketersediaan memadai.Setelah pembaharuan mengenai peraturan mengenai jalan tol, dengan digantikannya UU No. 13 Tahun 1980 dengan UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Dalam UU Jalan yang baru diatur pembagian kewenangan penyelenggaraan jalan yang tegas memenuhi tuntutan otonomi; penyelenggaraan jalan tol yang tidak monopolistik; peran masyarakat yang lebih nyata dalam penyelenggaraan jalan. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 mengenai jalan tol, serta dibentuknya Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 295/PRT/M/2005 tanggal 28 Juni 2005, merupakan dorongan terwujudnya percepatan penyelenggaraan jalan tol dengan melibatkan partisipasi aktif Pemerintah Daerah dan Badan Usaha.Di Indonesia saat ini terdapat 500 km jalan tol yang dioperasikan oleh PT. Jasa Marga serta sekitar 100 km yang dioperasikan oleh pihak swasta. Secara total, jumlah jalan toldi Indonesia masih jauh dibanding Malaysia, Korea atau Jepang. Sesuai dengan rencana pemerintah untuk membangun jalan tol sepanjang 1,600 km mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2209 membutuhkan dana sekitar 153 trilliun rupiah serta sekitar 95 trilliun diharapkan merupakan investasi dari pihak swasta

---

Physical infrastructure, especially the road network, as the shaper of the national spatial structure has a very strong relationship with the economic growth of a region as well as the socio-cultural life of the community. In the economic context, roads as social capital for the community are a place to rely on economic development, high economic growth is difficult to achieve without adequate availability.

After the renewal of regulations regarding toll roads, with the replacement of Law no. 13 of 1980 with Law no. 38 of 2004 concerning Roads. The new Road Law regulates the division of authority for road administration that strictly fulfills the demands of autonomy; non-monopolistic toll road operation; a more tangible role of the community in road management. This is reinforced by Government Regulation Number 15 of 2005 concerning toll roads, as well as the establishment of the Toll Road Management Agency (BPJT) through the Decree of the Minister of Public Works of the Republic of Indonesia Number 295/PRT/M/2005 dated June 28, 2005, which is the impetus for the realization of the acceleration of toll road operations. by involving the active participation of the Regional Government and Business Entities.

In Indonesia, there are currently 500 km of toll roads operated by PT. Jasa Marga and about 100 km operated by private parties. In total, the number of toll roads in Indonesia is still far from Malaysia, Korea or Japan. In accordance with the government's plan to build a 1,600 km toll road from 2005 to 2209, it requires funds of around 153 trillion rupiah and around 95 trillion is expected to be an investment from the private sector."

"Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kepadatan jalan yang tinggi. Ini karena jumlah kendaraan di Indonesia sangat banyak. Keberadaan teknologi telah menjawab segala permasalahan baik dari segi aktivitas maupun penggunaan waktu. Perkembangan teknologi yang maju ini lah yang membawa kehidupan manusia pada kualitas yang tinggi dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya, zaman ketika belum adanya alat komunikasi seperti telepon, zaman sebelum adanya mesin-mesin produksi yang menunjang produksi masal perindustrian. Bentuk kemajuan teknologi dapat kita rasakan dalam berbagai bidang, baik dibidang pendidikan, ekonomi, maupun komunikasi.Banyak negara yang sudah mengurangi transaksi tunai. Dengan pembayaran non-tunai akurasi pembayaran semakin jelas, lebih baik, lebih cepat dan lebih aman. Namun sistem kartu yang sudah terimplementasikan Indonesia ini masih sangat ketinggalan zaman.Buku skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk memaparkan teori tentang electronic toll collection system, dan melanjutkan ke skripsi dengan harapan untuk menawarkan solusi yang dapat mengurangi tingkat kemacetan di Indonesia. Penulis akan memberikan alternatif sistem pembayaran tol agar mempersingkat waktu antrean kendaraan.

---

Indonesia is a country that has a high level of road density. This is because the number of vehicles in Indonesia is very large. The existence of technology has answered all problems both in terms of activity and use of time. It is this advanced technological development that brings human life to a high quality compared to the previous eras, the era when there were no communication tools such as telephones, the era before the existence of production machines that supported industrial mass production. We can feel the form of technological progress in various fields, both in the fields of education, economics, and communication.

Many countries have reduced cash transactions. With non-cash payments, payment accuracy is clearer, better, faster and safer.

Therefore it is necessary to improve technology on toll roads throughout Indonesia, namely by implementing ETC or Electronic Toll Collection.

This thesis book was written with the aim of explaining the theory of the electronic toll collection system, and proceeding to the thesis with the hope of offering a solution that can reduce the level of congestion in Indonesia. The author will provide an alternative toll payment system in order to shorten the vehicle queue time."

"Keberadaan serta pengembangan infrastruktur menjadi salah satu faktor penentu dari pertumbuhan perekonomian nasional, termasuk jalan tol yang dibangun dalam rangka privatisasi proyek infrastruktur jalan. Walaupun sempat mengalami penundaan akibat terjadinya krisis moneter pada tahun 1997, melalui Keppres 15 tahun 2002 Tentang penerusan proyek-proyek infrastruktur termasuk jalan tol, pelaksanaan pembangunan jalan tol dimulai kembali seiring dengan semakin membaiknya perekonomian di Indonesia. Jasa Marga saat ini sedang melaksanakan kelanjutan dari paket pembangunan jalan tol JORR, yaitu jalan tol JORR Seksi W2, El Tahap 2, E2, E3, N yang membutuhkan dana secara keseluruhan sebesar 3,7 Trilyun rupiah. Mengingat adanya keterbatasan kondisi keuangan perusahaan, pola pinjaman perbankan konvensional dengan tingkat nilai suku bunga tertentu merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang telah digunakan saat ini. Tujuan dari penelitian adalah melakukan risk assessment terhadap alternatif pola pendanaan syariah pada pembangunan proyek JORR. Alasan penelitian adalah bahwa pola pinjaman dengan suku bunga perbankan konvensional yang tidak mengenal prinsip risk sharing bertentangan dengan adanya berbagai risiko pada investasi jalan tol dimana risiko-risiko tersebut harus secara adil dan proporsional ditanggung bersama oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam investasi jalan tol ini.Dalam penelitian ini, dilakukan identifikasi risiko terhadap faktor-faktor yang akan timbul pada saat pelaksanaan konstruksi dan pengoperasian jalan tol bagi Jasa Marga sebagai peminjam dana (kreditur) dan kesiapan lembaga keuangan syariah sebagai pemberi pinjaman (debitur) termasuk faktor-faktor eksternal yang berhubungan dengan publik maupun regulasi dari pemerintah sehubungan dengan penerapan sistem tersebut di atas.Dari risiko-risiko tersebut diidentifikasi tingkat penting risiko dan meneliti potensi-potensi risiko yang harus diberikan perhatian khusus dan tindakan (respons) apa yang dapat dilakukan untuk mengelola risiko-risiko tersebut. Penelitian ini menggunakan cara kajian literatur, wawancara, dan survey (kuisioner), sedangkan pcngolahan datanya menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan analisis statistik dengan menggunakan soft ware SPSS 11.0 untuk mendapat model persamaan dari analisis regresi berganda linier sebagai input simulasi Montecarlo untuk melihat sejauh mana tingkat kesuksesan pencapaian tujuan penerapan pola pendanaan syariah tersebut.Kesimpulan akhir dari penelitian ini, tingkat kesuksesan penerapan pola pendanaan syariah berada pada skala sedang yang artinya tujuan tercapai sesuai rencana, dimana kendala jumlah aset likuid perbankan syariah yang masih relatif kecil menjadi variabel risiko yang paling mempengaruhi tercapainya tujuan proyek."

"Jalan tol merupakan sarana infrastruklur untuk publik yang membutuhkan modal investasi besar. Namun investasi jalan tol merupakan proyek investasi yang mengandung resiko sangat tinggi karena ketidakpastian dan ketergantungan pada faktor luar yang tinggi. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran sejauh mana pengaruh resiko dalam pendanaan proyek infrastruktur jalan tol, mengetahui varibel resiko yang berpengaruh serta upaya apa yang dilakukan unluk memperkocil resiko. Dengan melakukan analisis secara kuantilatif dan kualitatif terhadap investasi jalan tol di Indonesia yang memfokuskan pada struktur pendanaan yang akan digunakan serta return yang dianggap menguntungkan.Simulasi adalah sebuah perkembangan metode dalam analisis resiko. Monte Carlo simulation merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menganalisis resiko dalam kegiatan investasi. Program ini kemudian dikembangkan, oleh World Bank Institute menjadi bagian dari Infrisk model untuk lceperluan analisis simulasi dan kelayakan. Dalam penelitian ini hasil keluaran yang diinginkan melalui pendekatan ini adalah berbentuk probabilistic simulation dan multi-period VAR (Value at Risk) sebagai variabel keputusan utama investasi seperti NPV, IRR, debt service coverage ratio dan social benefit from the project.Berdasarkan analisis hasil simulasi yang dilakukan diketahui bahwa berdasarkan pengaruh resiko yang terjadi terdapat perbedaan perspektif antara investor dan lender dalam menentukan stuktur pendanaan proyek infrastruktur. Perspektif investor sangat beragam sejalan dengan meningkatnya resiko, investor dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan ekuitas berkisar antara 15%-25%. Sementara itu perspektif lender cenderung konstan pada level tertinggi, artinya bahwa setiap level resiko yang terjadi lender akan selalu menuntut tinggi penyertaan modal dari investor. Dcngan demikian pihak lender hanya akan menerima konselcwensi terhadap debt-financed yang rendah.Perlu dicatat bahwa kasus ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah analisis yang lengkap mengenai berbagai skenario pendanaan yang seharusnya diselidiki pada sebuah kasus. Sebab Simulasi Infrisk yang digunakan dalam penelitian ini sangat terbatas dalam merefleksikan realitas dari berbagai struktur pendanaan dalam penyelenggaraan proyek jalan tol di Indonesia. Dalam menganalisis proyek sesungguhnya, sejumlah skenario pendanaan harus diselidiki dan tidak hanya skenario-skenario yang telah diilustrasikan dalam contoh kasus ini serta dengan penggunaan alat bantu yang tepat dapat memberikan hasil analisis yang lebih baik."