Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada dasarnya proses persiapan pertenunan dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi : penggulungan (reeling), pengelosan, perangkapan (doubling), pemuntiran (twisting), penggulungan-kembali (re-reeling), pemasakan (degumming), pencelupan/pewarnaan, penganjian (sizing), penghanian dan pencucukan.Oleh karena dari tahapan-tahapan tersebut di atas terdapat dua tahapan yang dapat digabungkan dalam suatu alat yaitu : tahapan twisting dan tahapan re-reeling, maka kedua tahapan tersebut dirasa kurang efisien apabila dilakukan satu per-satu, sehingga perlu dilakukan perancangan dan pengembangan produk alat puntir benang sutera. Alat ini dapat memberi puntiran pada benang sutera dan sekaligus menggulung benang tersebut. Untuk mewujudkan proses persiapan pertenunan dengan menggunakan alat yang dimaksud, telah dilakukan erancangan dan pengembangan produk alat puntir benang sutera dengan menggunakan metode Ulrich-Eppinger.Metode ini melalui beberapa tahapan, yaitu : Identifikasi kebutuhan konsumen, penyusunan dan pemilihan konsep rancangan produk, penegasan spesifikasi produk, pembuatan prototipe dan uji lapangan.Adapun uji lapangannya terdiri dari : uji banding terhadap proses persiapan pertenunan cara tradisional/uji unjuk kerja (per formance), uji verifikasi, uji pelayanan (handling) dan uji beban berkesinambungan (continuous loading). Di samping itu juga telah dilakukan analisa ekonomi teknik dan manajemen pengembangan produk, untuk mengetahui kelayakan ekonomis serta waktu yang diperlukan dalam perancangan dan pengembangan produk alat tersebut.Dari hasil perhitungan perancangan dan uji lapangan serta analisa ekonomi diperoleh spesifikasi prototipe alat puntir benang sutera sebagai berikut : tinggi 970 mm, panjang 1810 mm, lebar 950 mm, kapasitas produksi benang 1 kg/10 jam dan harga pokok produksi per-unit prototipe sebesar Rp. 1.668.300,- serta lama waktu perancangan dan pengembangan produk adalah 24 minggu.

---

Basically the preparation process of weaving is done through several step: reeling, doubling, twisting, re-reeling, degumming, coloring and sizing. Two of those step/phase can be combine in one tool that is twisting and re-reeling, so that it is important to plan and develop tool for twisting silk yarn. Because it isn?t efficient to do those step/phase one by one. The tool can cause twisting on the silk yarn and rereeling the silk yarn as well. To realize the preparation process of weaving with the tool mentioned, the planning and development product of twisting tool of silk yarn by using Ulrich- Eppinger method.This method by means of some phase, that is: identification of costumer needs, arrangement and selection of product design concept, explanation of product specification, prototype production and field test.The field test consist of : comparation test of preparation process on traditional weaving and the performance, verification test, handling test, and continuous loading test. Besides, technical economy analysis and product development management have been done to observe/identity the economic worthiness and the time needed for designing and developing the product of that tool.By the calculation of design/plan and field test and ecomomic analysis be obtained the specification of silk yarn twisting tool prototype, that is : heigh 970 mm, length 1810 mm, width 950 mm, yarn product capacity 1 kg/10 hours and basic price of production of prototype Rp. 1.668.300,- and the duration of setting up and developing the product 24 weeks."

"Skripsi ini membahas tentang permasalahan 1) perlindungan hukum bagi pemegang polis terhadap tindakan Twisting dan Churning di Indonesia dan Inggris; dan 2) perbandingan perlindungan hukum bagi pemegang polis terhadap tindakan tindakan Twisting dan Churning di Indonesia dengan Inggris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penggunaan data primer berupa wawancara dengan pihak yang berpengalaman di bidang asuransi, serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah 1) di Indonesia, bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan Twisting dan Churning adalah dengan memberikan tanggung jawab atas penggantian kerugian kepada perusahaan asuransi, hak untuk melakukan pengaduan ke perusahaan asuransi, BPKN, LPKSM dan BPSK, kewajiban perusahaan asuransi untuk melakukan pengendalian internal dalam rangka pencegahan tindakan Twisting dan Churning, kewenangan OJK untuk memerintahkan perusahaan asuransi memberhentikan perjanjian keagenan, penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK, BPSK, dan pengadilan umum, serta pemberian sanksi kepada agen asuransi; sedangkan di Inggris, bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan Twisting dan Churning adalah dengan memberikan tanggung jawab atas penggantian kerugian kepada perusahaan asuransi, hak untuk melakukan pengaduan ke perusahaan asuransi dan FOS, serta penyelesaian sengketa melalui mediasi FOS, arbitrase, dan county courts; 2) Perbandingan antara Indonesia dan Inggris terkait perlindungan hukum bagi pemegang polis terhadap tindakan Twisting dan Churning adalah adalah tidak adanya kewajiban bagi perusahaan asuransi untuk melakukan pengendalian internal dalam rangka pencegahan tindakan Twisting dan Churning di Inggris, tidak ada penyelesaian sengketa berupa arbitrase atau konsiliasi FOS, tidak ada penindaklanjutan dari FCA, serta tidak ada mekanisme pemberian sanksi kepada agen asuransi secara eksplisit di Inggris. Selanjutnya, saran dari Penulis adalah dibuatnya pengaturan perudangan mengenai masa tunggu yang wajib dilalui agen asuransi setelah pindah ke perusahaan asuransi yang baru.......This thesis discusses the problems of 1) legal protection for policyholders against act of Twisting and Churning in Indonesia and the UK; and 2) comparison of legal protection for policyholders against acts of Twisting and Churning in Indonesia and the UK. The research method used is normative juridical with the use of primary data in the form of interviews with parties experienced in the field of insurance, as well as secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis is done qualitatively. The results of this study are 1) in Indonesia, the form of legal protection against Twisting and Churning actions is by providing responsibility for compensation of losses to insurance companies, the right to make complaints to insurance companies, BPKN, LPKSM and BPSK, the obligation of insurance companies to carry out internal controls in order to prevent Twisting and Churning actions, OJK's authority to order insurance companies to terminate agency agreements, dispute resolution through LAPS SJK, BPSK, and general courts, as well as sanctions against insurance agents; while in the UK, the form of legal protection against Twisting and Churning is to provide liability for compensation to the insurance company, the right to complain to the insurance company and the FOS, as well as dispute resolution through FOS mediation, arbitration, and county courts; 2) The comparison between Indonesia and the UK regarding legal protection for policyholders against Twisting and Churning is that there is no obligation for insurance companies to carry out internal controls in order to prevent Twisting and Churning in the UK, there is no dispute resolution in the form of FOS arbitration or FOS conciliation, no follow-up from the FCA, and there is no mechanism for sanctioning insurance agents explicitly in the UK. Furthermore, the author's suggestion is to make a regulation regarding the waiting period that must be passed by insurance agents after moving to a new insurance company."

"ABSTRAKTwisting merupakan tindakan terlarang yang di lakukan oleh agen asuransi jiwa dalam hal membujuk pemegang polis untuk memindahkan suatu polis dari satu perusahaan asuransi ke suatu perusahaan asuransi lainnya. Yang mana tindakan Twisting yang di lakukan agen asuransi tersebut merugikan bagi perusahaan asuransi dan juga pemegang polis asuransi. Dalam hal ini perlindungan yang ada yang di tujukan untuk melindungi pemegang polis dari praktek twisting yang di lakukan oleh agen asuransi bertumpu pada pengawasan yang ada di internal perusahaan asuransi dan juga pengawasan eksternal dari organisasi profesi dan pemerintah.

---

ABSTRACTTwisting the prohibited acts done by life insurance agents in terms of persuading policyholders to move a policy from one insurance company to an insurance company to another. Which acts of Twisting undertaken is detrimental to the insurance companies and policy holders . In this case the existing protection that aimed to protecting policyholders from twisting practices undertaken by insurance agents is rely on internal oversight in the insurance company and also external supervision from professional organizations and governments ."

"Skripsi ini membahas mengenai praktik twisting dengan judul perlindungan hukum terhadap perusahaan asuransi yang dirugikan akibat praktik twisting oleh agen asuransi dalam kaitannya dengan persaingan usaha tidak sehat. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) latar belakang alasan praktik twisting oleh agen asuransi dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat di antara perusahaan asuransi, dan 2) jenis perlindungan hukum yang ditawarkan oleh Undang-Undang bagi perusahaan asuransi yang dirugikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder, wawancara juga dilakukan. Pada akhirnya, diperoleh kesimpulan bahwa persaingan usaha tidak sehat dapat muncul ketika praktik twisting dilakukan atas dasar perintah dari perusahaan asuransi tempat agen itu bekerja. Perusahaan asuransi yang menjadi korban praktik twisting dapat menuntut ganti kerugian dengan berdasarkan Pasal 47 ayat (2) huruf f UU Persaingan Usaha. Namun demikian, perusahaan yang dirugikan menjadi tidak dapat memperoleh ganti kerugian apabila praktik twisting dilakukan tidak atas perintah. Hal ini karena belum adanya pengaturan yang secara khusus mewajibkan agen untuk bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Skripsi ini menyarankan pembentukan pengaturan khusus mengenai praktik twisting yang memuat perlindungan hukum kepada pelaku usaha di bidang industri asuransi yang kepentingannya dirugikan oleh kesalahan agen.......This thesis examines the practice of twisting with the title "Legal Protection for Insurance Companies Affected by Twisting Practices Conducted by Insurance Agents in Relation to Unfair Business Competition." The research problem addressed in this study is: 1) the underlying reasons why twisting practices by insurance agents can lead to unfair business competition among insurance companies, and 2) the types of legal protection offered by the law for affected insurance companies. The research methodology employed in this study is juridical-normative, utilizing secondary data in the form of primary and secondary legal materials, with interviews conducted as well. In conclusion, it is found that unfair business competition can arise when twisting practices are conducted based on instructions from the insurance company where the agent works. Insurance companies that fall victim to twisting practices can seek compensation under Article 47, paragraph (2), letter f of the Law on Business Competition. However, companies that are affected may not be able to obtain compensation if twisting practices are conducted without instruction. This is because there is currently no specific regulation that holds agents accountable for their own actions. This thesis suggests the establishment of specific regulations regarding twisting practices that include legal protection for business entities in the insurance industry who suffer damages due to the misconduct of agents."