Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak tahun 2010, penggunaan m-tiketing mulai diperkenalkan di Indonesia pada bioskop x untuk dapat mengatasi permasalahan sistem antrian yang panjang saat memesan tiket dengan cara konvesional seperti biasa. Ironisnya sistem antrian selama ini tidak efektif karena penonton harus mengantri dalam antrian yang cukup panjang dan cukup lama untuk mendapatkan tiket bioskop namun tidak jarang sebelum gilirannya membeli tiket, tiket yang ingin dibeli sudah habis terjual penonton yang sedang antri tidak mendapatkan informasi mengenai tiket yang masih tersedia. Penelitian ini dilakukan dengan metode SPSS 14, mengambil sampel sebanyak 160 orang, dengan unit analisis masyarakat penggunan mtiketing di bioskop x yang berada di kawasan Jakarta yaitu, Megaria/Metropole, Gandaria, KelapaGading, Pondok Indah, danKampus UI, dilakukan pada bulan februari 2013-juni 2013. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh mobile ticketing knowledge terhadappersepsikemudahaanmenggunakan m-tiketing, teradapat pengaruh compatibility terhadap persepsi kemudahan mengunakan m-tiketing dan persepsi kegunaan menggunakan m-tiketing, tidak ada pengaruh reachbility dan convenience terhadap persepsi kemudahan menggunakan dan persepsi kegunaan menggunakan m-tiketing, perilaku keinginan menggunakan m-tiketing dipengaruhi oleh persepsi kemudahan menggunakan m-tiketing.

---

Since 2010, the use of m-ticketing was introduced in Indonesia in cinema x to be able to overcome the problems of the system are long queues when you book your ticket as usual conventional manner. Ironically for a queuing system is not effective because the audience had to queue up in a long queue and long enough to get tickets before the movie, but not infrequently turn to buy tickets, tickets to be purchased are sold out audiences that are in the queue do not get information about tickets still available.

This research was conducted was conducted using SPSS 14, taking a sample of 160 people, with the unit of analysis, and the use of m-ticketing in cinema x which is in the Jakarta area, Megaria / Metropole, Gandaria, KelapaGading, Pondok Indah, and the UI campus this research doing start from February until June 2013.

The results of this study concluded that there are significant knowledge of mobile ticketing to ease the perception of using m-ticketing, teradapat compatibility influence the perceived ease of use mticketing dang perception of the usefulness of using m-ticketing, there is no influence reachbility and convenience to the perceived ease of use and perceived usefulness use m-ticketing, behavioral willingness to use m-ticketing is influenced by perceived ease of use m-ticketing."

"Skripsi ini membahas mengenai prinsip hukum “Genuine Use merek dan “Pemakaian merek dalam perdagangan” sebagai dasar penghapusan Merek terdaftar yang tidak dipakai dalam perdagangan, menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tidak ditentukan definisi dan kriteria sebagai penggunaan Merek dalam perdagangan. Prinsip “Genuine Use” adalah terminologi dari Hukum Merek Uni Eropa yang memberikan kriteria, serta syarat penentuan sebuah Merek digunakan dalam perdagangan dengan prinsip “Genuine Use”. Merek dilindungi untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan badan hukum, dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa. Sehingga, atas ketidakpakaian Merek terdaftar tersebut, menghalangi pihak lain, yang dengan itikad baik untuk mendaftarkan dan menggunakan Mereknya dalam perdagangan. Ketentuan dari peraturan perundang-undangan Merek yang sudah ada, tidak memberikan definisi dan kriteria yang jelas mengenai pemakaian merek dalam perdagangan terhadap barang dan/atau jasa. Sehingga, hal tersebut membuat banyak interpretasi hukum dan menghasilkan ketidakpastian hukum.

---

This thesis discusses the legal principles of “Genuine Use” and "Use of trademarks in trade" as the basis for the deletion of registered trademarks that are not used in trade, according to Law no. 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, provides no definitions and criteria for the use of Marks in trade. The principle of “Genuine Use” is a terminology from the European Union Trademark Law which provides the criteria, as well as the conditions for determining a Mark to be used in trade with the principle of “Genuine Use”. Marks are protected to distinguish goods and/or services produced by individuals or legal entities, in the activities of trading goods and/or services. Thus, for the non-use of the registered Mark, it prevents other parties, who in good faith, from registering and using their Mark in trade. The provisions of the existing Mark laws and regulations do not provide clear definitions and criteria regarding the use of marks in the trade of goods and/or services. Thus, it creates many legal interpretations and results in legal uncertainty."

"Alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian di Indonesia merupakan masalah yang cukup banyak dibicarakan, baik di kalangan peneliti, ilmuwan, pejabat, maupun di dalam berbagai media cetak, khususnya mengenai alih fungsi tanah pertanian di daerah Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor merupakan salah satu daerah yang termasuk dalam Kawasan Bopunjur (Bogor-Puncak-Cianjur), yang penataan ruangnya di atur secara khusus oleh Pemerintah Pusat, karena fungsinya sebagai daerah koservasi tanah dan air.Dengan menggunakan metode penelitian deskriptis analitis, dengan pendekatan yuridis normatif dari hasil penelitian penulis ternyata banyak permasalahan yang menyebabkan terjaidnya alih fungsi tanah terebut. Walaupun berbagai peraturan perundang-undangan telah dibuat untuk mengendalikan alih fungsi tanah tersebut dan berbagai upaya telah dilakukan untuk melakukan penertiban pemanfaatan tanah (ruang) yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, termasuk melakukan pembongkaran terhadap bangunan/villa yang tidak memiliki IMB, namun kenyataannya peraturan yang ada maupun upaya penertiban yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor ternyata belum cukup memadai untuk melakukan penegakkan alih fungsi tanah pertanian. Terdapat berbagai hambatan untuk melakukan penegakkan tersebut antara lain, banyaknya bangunan tanpa IMB, termasuk bangunan Villa para konglomerat atau mantan pejabat militer dan dikalahkannya Bupati Kabupaten Bogor oleh Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap tuntutan pemilik villa yang hendak ditertibkan (dibongkar)."