Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query

Indar Sri Bulan, author

Tanggung jawab pribadi pemegang saham berdasarkan kepemilikan sahamnya menurut ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan preaktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat Juncto Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas

Tesis ini membahas mengenai kepemilikan saham yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang dikaitkan dengan tanggungjawab pemegang saham sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 tahun 2007. Dengan menggunakan metode menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan data sekunder berupa studi dokumendokumen dari...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27519

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Aqilla Febriandiny, author

Dugaan Praktik Monopoli oleh PT Allo Bank Indonesia Tbk. di Trans Studio Mall Cibubur dalam Hal Pembayaran Parkir Ditinjau Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 = Alleged Practice of Monopoly regarding Parking Payment by PT Allo Bank Indonesia Tbk. at Trans Studio Mall Cibubur Based on Article 17 of Business Competition Law in Indonesia

Seiring berjalannya evolusi teknologi, semakin banyak hal yang sudah mulai berubah. Salah satunya adalah peran uang tunai yang mulai tergantingan dengan uang elektronik. Dengan uang elektronik, setiap individu dapat melakukan transaksi di tempat makan, tempat berbelanja, maupun tempat parkir. Salah satunya adalah Trans Studio Mall Cibubur yang menyediakan pilihan alat...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Situmorang, Eva Kristina, author

Analisa distribusi film di Indonesia di tinjau dari perspektif uu no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ( studi kasus 21 cineplex group )

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pengaduan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mengatakan bahwa 21 Cineplex Group telah melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat khususnya dalam bidang distribusi film impor maupun film lokal. Dan dengan adanya praktek persaingan usaha tidak sehat tersebut, membawa dampak negatif terhadap perfilman...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2003

T12607

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Henry Arianto, author

Pelaksanaan Larangan Penetapan Harga Sebagai Upaya Menciptakan Persaingan Usaha yang sehat

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001

T36160

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Kartika Sari, author

Persekongkolan Dalam Lelang Pengadaan Barang Sebagai Pelanggaran Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Analisis Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 07/KPPU-LI/2001 Tentang Persekongkolan Koperasi Pribumi Indonesia di Jawa Timur)

Dalam kehidupan perekonomian Indonesia diperlukan adanya pengaturan mengenai batas-batas yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam persaingan usaha dan untuk itu telah terbit Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli) beserta dibentuknya lembaga pengawas bagi pelaksaannya yaitu Komisi Pengawas Persaingan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T 02249

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Robiatna Agus Fanhar, author

Analisis kebijakan BUMN tentang penugasan kepada anak perusahaan ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha (kajian terhadap penugasan PT. PLN (Persero) kepada PT. Haleyora Power di bidang pemborongan pekerjaan (alih daya) operasi dan pemeliharaan transmisi dan distribusi) = The analysis of BUMN policy on assignment to subsidary seen from the perspective of competition law study on the assignment of PT. PLN persero to PT. Haleyora Power in the field of operation and maintenance outsource in transmission and distribution

Tesis ini membahas mengenai kebijakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memberikan penugasan kepada Anak Perusahaan untuk melaksanakan suatu pekerjaan berdasarkan ketentuan Sinergi BUMN. Sebagai pelaku usaha, dalam menjalankan kegiatan usahanya BUMN diwajibkan untuk tetap tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T45551

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Savira Azhara Ardiansyah, author

Analisis Adanya Dugaan Pelanggaran Terhadap Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Terkait Pengadaan Helikopter TNI Angkatan Udara Agustawestland-101 Tahun Anggaran 2016 = Analysis of Alleged Violations of Article 22 of Law No. 5 of 1999 Regarding the Procurement of AgustaWestland-101 Helicopters by the Indonesian Air Force in the 2016 Fiscal Year

Dalam mengikuti proses pengadaan di sektor publik maupun privat, setiap pelaku usaha harus mematuhi aturan yang melarang praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Salah satu bentuk praktik tersebut adalah persekongkolan tender. Di Indonesia, larangan persekongkolan tender telah diatur dengan jelas dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Meski demikian,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Alessandra Patricia Wijaya, author

Analisis Perbandingan Kasus Persekongkolan Tender dalam Paket Pengadaan Infrastruktur di Indonesia dan Singapura (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 25/KPPU-I/2020 dan Putusan CCCS Case Number 500/7003/16) = Comparative Analysis of Bid Rigging Cases in Infrastructure Procurement Packages in Indonesia and Singapore (Case Study of KPPU Decision Number 25/KPPU-I/2020 and CCCS Case Number 500/7003/16)

Dalam mengikuti proses pengadaan baik untuk sektor publik maupun privat, setiap pelaku usaha dengan tegas tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan praktik persaingan usaha tidak sehat. Salah satu dari bentuk kegiatan tersebut adalah persekongkolan tender. Larangan persekongkolan tender di Indonesia telah dengan tegas diatur dalam Pasal 22 UU...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Law review: Universitas Pelita Harapan

On March 5, 1999 Indonesia passed a Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition Policy, known as Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. This Policy was made to prevent the monopoly practice and unfair competition, and to provide the society with a policy to regulate the Indonesian market. The objectives...

Tangerang: Universitas Pelita Harapan,

340 LRJ

Majalah, Jurnal, Buletin Universitas Indonesia Library

Sri Mulyati, author

Tinjauan terhadap Persaingan Usaha antara Operator Telepon Seluler berbasis GSM (Global System for Mobile Communication) dan Operator Telepon Seluler berbasis CDMA (Code Division Multiple Access berdasarkan Undang-undang No.5 Tahun 1999 Tentang.......

Depok: Universitas Indonesia, 2004

T 19850

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian