Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar belakang:  Seorang Prajurit Siswa yang menjalankan pendidikan pertama militer telah lulus dari proses rekrutmen diantaranya tes kesehatan jiwa. Namun pada saat menjalankan pendidikan pertama militer, beberapa kejadian pelanggaran dilakukan oleh Prajurit Siswa. Kejadian pelanggaran tersebut berpotensi menjadi pelanggaran berat. Penelitian ini menilai hubungan resiliensi pada Prajurit Siswa saat menjalankan pendidikan dihubungkan dengan kejadian pelanggaran. Metode: Subyek penelitian sebanyak 221 Prajurit Siswa Tamtama yang menjalankan pendidikan di Skadron Pendidikan 404 Pangkalan Udara Adi Sumarmo Solo. Penelitian dilakukan pada Februari 2019. Instrumen yang digunakan untuk mengukur resiliensi adalah CD-RISC dan kejadian pelanggaran didapatkan dari data yang dimiliki oleh Skaron Pendidikan 404. Seluruh data dianalisa dengan menggunakan SPSS. Hasil: Rata-rata resiliensi subyek penelitian adalah 77 (41-100). Adanya hubungan antara pendidikan subyek penelitian dan kejadian pelanggaran (p=0.007). Terdapat hubungan antara skala kontrol diri dan pendidikan pada subyek penelitian (p=0.02) dengan hasil kontrol diri subyek penelitian dengan pendidikan SMA lebih baik daripada STM. Kesimpulan: Tidak ada hubungan antara resiliensi dan kejadian pelanggaran pada Prajurit Siswa Tamtama.

---

Background: Military students who underwent early military education had passed recruitment process which included psychiatric assessment. However, some rule violations were still observed and these violations could potentially lead to severe rule violation. This study aims to determine the association between resilliency and the occurence of rule violation among basic stage military students in Indonesia Air Force. Methods: This study consisted of 221 basic stage military students that underwent education process in Skadron Pendidikan 404 Adi Sumarmo Airforce Base. It was performed in February 2019. The instruments used to measure resiliency were CD-RISC and the number of rule violations was obtained from the Skadron Pendidikan 404s database. All data was analyzed using SPSS. Results: The mean score of resiliency was 77 (41-100). There is a relationship between education level and the number of rule violations (p=0.007). There is a relationship between the scale of self control and education level (p=0.02). Self control in the studys subjects were better for those who finished senior high school than those who finished vocational high school. Conclusion: There is no association found between resilliency and the occurence of rule violation among basic stage military students."

"Skripsi ini membahas mengenai mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dapat diajukan dari sebuah pelanggaran perjanjian menurut Hukum Perdata di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif normative legal research dengan studi kepustakaan. Metode penelitian ini digunakan untuk menjawab permbahasan mengenai mengenai ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, dan kaitannya jika dihubungkan kedalam suatu perbuatan perikatan sesuai dengan Hukum Perdata Indonesia. Selain itu, skripsi ini juga menganalisis kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri No. 34/Pdt.G/2010/PN.TNG, Kota Tangerang, Propinsi Banten yang dikaitkan dengan teori. Hasil penelitian ini menyarankan mengenai gugatan yang diajukan berdasarkan suatu perbuatan perikatan tidak hanya wajib digunakan gugatan wanprestasi tetapi gugatan Perbuatan Melawan Hukum juga dapat diajukan terhadapnya sebagaimana yang tertulis di dalam penelitian ini.

---

This thesis discusses about the tort claims that may be made of a breach of contract under civil law in Indonesia. This research is a normative juridical-legal normative research to study literature. The research methods used to answer permbahasan regarding the provisions of the Unlawful acts, the elements of the tort, and connection when plugged into an act of engagement in accordance with the Indonesian Civil Code. In addition, this paper also analyzes the case of the District Court No.. 34/Pdt.G/2010/PN.TNG, Tangerang City, Banten Province associated with the theory. The results of this study suggest about the lawsuit filed by an act of engagement is not only obliged to use default action but also tort claims may be brought against it as it is written in the present study."

"Merek memiliki peran yang besar dalam kehidupan sehari-hari sebagai pembeda antara barang yang satu dan lainnya. Merek tergolong sebagai HKI dapat dilihat dalam pemenuhan perlindungan hukum yang bersifat represif yang berada dibawah naungan hukum perdata dalam arti luas dan hukum pidana. Pokok bahasan penulis adalah mengenai bagaimana perlindungan hukum represif terhadap Merek dalam lingkup hukum pidana dijalankan. Dalam penelitian ini jenis atau tipe penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Pengolahan data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Terhadap data yang telah terkumpul melalui proses-proses yang telah dijelaskan sebelumnya, kemudian dilakukan analisis data secara kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan HKI di bidang merek diwujudkan dalam bentuk preventif dan represif. Perlindungan merek terdaftar yang bersifat preventif dari Negara berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek) diatur dalam Pasal 20, 21 dan 22. Perlindungan represif terkait kasus pelanggaran Merek Dagang dalam ranah pidana dijalankan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 100, Pasal 102 dan Pasal 103 UU Merek yang terkait dengan pelaksanaannya diatur dalam Pasal 99 UU Merek mengenai penyidikan.

---

The brand has a big role in everyday life as a differentiator between one item and another. Trademarks classified as IPR can be seen in the fulfillment of repressive legal protection which is under the auspices of civil law in the broadest sense and criminal law. The author's subject is how the repressive legal protection of Marks within the scope of criminal law is carried out. In this research, the type of research used is normative juridical legal research with the type of data processing in the form of a qualitative approach, as well as using data collection techniques in the form of literature studies. For the data that has been collected through the processes that described earlier, then qualitative data analysis is carried out. The research findings show that IPR protection in the field of marks is manifested in preventive and repressive forms. Preventive protection of registered marks from the State based on on Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications (Mark Law) is regulated in Articles 20, 21, and 22. Repressive protection related to cases of trademark infringement in the criminal realm is carried out by referring to the provisions of Article 100, Article 102, and Article 103 of the Trademark Law which are related to its implementation and are regulated in Article 99 of the Trademark Law concerning investigations."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap sistem ElectronicTraffic Law Enforcement (ETLE) Mobile Handheld yang dikembangkan oleh PoldaJawa Tengah. Sistem ini merupakan inovasi atas keberadaan sistem ETLE yangdigunakan untuk penindakan pelanggaran lalu lintas di Indonesia. Evaluasidilakukandengan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan sistem ETLEMobile Handheld.Teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain teori kontrol sosial danteori penegakan hukum yang digunakan untuk pelaksanaan sistem ETLE MobileHandheld untuk penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayahhukum Polda JawaTengah; teori TAM yang digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yangmempengaruhi pelaksanaan sistem ETLE Mobile Handheld dalam penindakanpelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Jawa Tengah; dan teorievaluasiprogram yang digunakan untuk menjawab persoalan hasil evaluasi sistemETLEMobile Handheld dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayahhukum PoldaJawa Tengah.Metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Jenispenelitian ini merupakan eksploratif yang bertujuan untuk memperluas wawasanterkait hasil evaluasi sistem ETLE Mobile Handheld dan memberikan solusipemecahan masalahnya. Data penelitian ini diambil dengan teknik wawancara,pengamatan dan studi dokumen, yang kemudian dianalisis dengan mereduksi data,menyajikan data dan melakukan verifikasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sistem ETLE MobileHandheld telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kontrol sosialdan kesadaran masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Adanya sistem ini mendorongperubahan perilaku yang lebih baik pada pengguna jalan, sehingga dapatmeningkatkan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.Kesimpulannya sistem ETLE Mobile Handheld efektiv diterapkan untukmelakukan penindakan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda JawaTengah. Saran yang diberikan yaitu diperlukan identifikasi dan evaluasi potensiancaman keamanan yang disebutkan seperti serangan malware, serangan DDoS,pelanggaran keamanan, kelemahan sistem, penyalahgunaan akses, gangguan fisik,serangan jaringan dan kehilangan data

---

This study aims to evaluate the Mobile Handheld Electronic Traffic Law

Enforcement (ETLE) system developed by the Central Java Regional Police. This

system is an innovation for the existence of the ETLE system which is used for

prosecution of traffic violations in Indonesia. The evaluation is carried out by

considering the strengths and weaknesses of the ETLE Mobile Handheld system.

Theories used in this study include social control theory and law enforcement

theory which are used to implement the ETLE Mobile Handheld system for

prosecution of traffic violations in the jurisdiction of the Central Java Regional

Police; the TAM theory used to explain the factors that influence the implementation

of the ETLE Mobile Handheld system in the prosecution of traffic violations in the

jurisdiction of the Central Java Regional Police; and program evaluation theory

used to answer questions about the evaluation results of the ETLE Mobile Handheld

system in the prosecution of traffic violations in the jurisdiction of the Central Java

Regional Police.

The method used is using a qualitative approach. This type of research is

exploratory which aims to broaden insights regarding the evaluation results of the

ETLE Mobile Handheld system and provide solutions to solving the problem. The

research data were collected by interview, observation and document study

techniques, which were then analyzed by reducing data, presenting data and

conducting verification.

The results of this study indicate that the implementation of the ETLE Mobile

Handheld system has made a positive contribution in increasing social control and

public awareness of traffic rules. The existence of this system encourages better

behavior changes for road users, so as to increase compliance with traffic rules.

In conclusion, the ETLE Mobile Handheld system is effectively applied to

take action against traffic violations in the jurisdiction of the Central Java Regional

Police. The advice given is that it is necessary to identify and evaluate potential

security threats mentioned such as malware attacks, DDoS attacks, security

breaches, system weaknesses, access abuse, physical interference, network attacks

and data loss."

"ABSTRAKNotaris adalah profesi yang diberi wewenang oleh pemerintah untukmembuat akta autentik. Dalam pembuatan akta autentik tersebut, Notaris harustidak boleh memihak, mandiri, seksama, dan cermat. Selain itu, untuk membatasikewenangannya, maka Notaris diberikan batas untuk melaksanakan hak dankewajibannya. Salah satu pembatasannya adalah dengan larangan untukmerangkap jabatan. Seperti yang telah terjadi dalam Putusan Majelis PengawasWilayah Notaris Nomor :10/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XII/2014 dalamperkara antara N. melawan H. Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris ProvinsiDaerah Khusus Ibu Kota Jakarta telah memeriksa dan memutuskan perkaramengenai adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh H yakni seorang NotarisPengganti sekaligus Komisaris dan Direktur sebuah perseroan. Prosespemeriksaan yang terjadi, serangkaian acara pemeriksaan, penjatuhan sanksi padaNotaris yang merangkap jabatan dalam pelanggarannya terhadap UUJNmenunjukkan adanya kerapuhan dalam rohani manusia diikuti dengan kurangnyawawasan hukum.

---

ABSTRACTNotary as public officials run an authority to legitimize deeds as given by thegovernment stated in the Law of Notary Position. On the authoring process, a Notaryshould be independent, thourough, impartial and careful. To run their essential duties,government, as ordered by the law, a Supervisory council have to be established. To limittheir power of authoring deeds, the law strictly prohibited a Notary having concurrentpositions. Case Study Analysis Over Decision of Territorial Examiner Council January 14th2015 Number 10/PTS/MJ.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XII/2014 concluded that a Notary willgrounded after proven violating the law related to having concurrent positions. In thecase, it is told that H is a Notary who have concurrent positions as a locally-ownedenterprises or private entities. An examination conducted upon the report of the casesubsequently followed by a verdict. Concurrent positions in the Law of Notary Position isa violation of the law and merely not only because they deliberate to commit, but alsothere was a lack of knowledge."

"This paper analyzes the relationship between corruption and realization of human rights in a specific case, the realization of the right to education by utilizing human rights standards concerning the right to education as the parameter of human rights realization. An Indonesian case law about corruption of Bantuan Operasional Sekolah funds in Malang is selected as primary legal data in this paper to provide empirical evidence one of the cases of corruption in education sector. Norm entrepreneurship as part of contructivist theory is selected to explain the phenomenon of emerging scholarly studies and discussion about corruption as a violation of human rights and this paper aims to draw the link between corruption and its negative impact to the realization of human rights in case analysis."

"Skripsi ini berisi tentang pelanggaran terhadap prinsip kesantunan berbahasa yang terdapat dalam naskah Klempakan Cariyos Tionghwa Sik Jin Kwi Ceng See karya Dwi Woro Mastuti. Naskah tersebut menceritakan perjalanan tokoh dari Tiongkok yang bernama Sik Jin Kwi berperang ke Barat guna menumpas kejahatan. Pelanggaran prinsip kesantunan yang dapat ditemukan di dalamnya berupa kata/frase/kalimat. Teori yang digunakan adalah teori maksim kesantunan berbahasa menurut Leech. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan kata/frase/kalimat yang dilanggar dalam naskah Klempakan Cariyos Tionghwa Sik Jin Kwi Ceng See. Hasil analisis menyatakan bahwa pelanggaran prinsip kesantunan Leech di dalam naskah Klempakan Cariyos Tionghwa Sik Jin Kwi Ceng See didominasi oleh frase dan pelanggaran maksim yang paling produktif yaitu maksim pujian, maksim kerendahhatian, maksim kesepakatan, dan maksim simpati.

---

This undergraduate thesis tells about violation to politeness principles in a manuscript of Klempakan Cariyos Tionghwa Sik Jin Kwi Ceng See, written by Dwi Woro Mastuti. Those manuscript narrates the tale of a man from Tiongkok who had a journey to the West for criminality extermination mission. Violation to politeness principles occur in this manuscript formed word/phrase/sentence. I used the maxim politeness principles theory from Leech to make an analysis for this thesis. This research purposeful look on word/phrase/sentence violated in a manuscript of Klempakan Cariyos Tionghwa Sik Jin Kwi Ceng See. It all boils down to are violation to politeness Leech principles in a story of Sik Jin Kwi Ceng See is dominated by phrase and the most productive maxims are approbation maxim, modesty maxim, agreement maxim, and sympathy maxim."

"In the context past gross human rights violation cases in Indonesia, the President’s constitutionalauthority to propose amnesty law might by and large implicate legal and ethical aspects.Holistically, any forgiveness and oblivion against any human rights violators should consider thedevelopment and the dynamic of international criminal law, which arguably have been directedto an absolute individual criminal responsibility. Against this issue, this paper finds that based onlegal and ethical arguments, accompanied with various technical preconditions outlined in theBelfast Guideline on Amnesty and Accountability, an amnesty towards past gross human rightsviolators must be taken paradigmatically. Arguably, amnesty proceeding through an independentad hoc committee shall be able to challenge Indonesia’s transitional framework, namely: to workas a historian and a jurist. This suggests that the elements of amnesty, both procedural andsubstantial, need to work in the area of deliberative democracy that calls for public participationand the protection of human rights.Dalam konteks kasus pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, kewenanganPresiden dalam memberikan amnesti dapat berimplikasi pada dua aspek, yakni: legal dan etik.Secara holistik, pemaafan dan pelupaan terhadap para pelanggar HAM pada masa lalu patutmempertimbangkan perkembangan dan dinamika hukum pidana internasional, yang mengarahpada pertanggungjawaban pidana secara absolut. Tulisan ini menyimpulkan bahwa logikaargumentatif secara legal dan etik, serta berbagai prasyarat teknis di dalam Belfast Guidelineon Amnesty and Accountability mengindikasikan bahwa amnesti terhadap pelanggar HAM masalalu harus dilakukan secara paradigmatik. Dalam hal ini, proses amnesti melalui komite ad hocyang mandiri dapat menjawab dua tantangan dalam kerangka kerja transisional di Indonesia,yakni: untuk bekerja sebagai sejarawan dan juga praktisi hukum. Dengan demikian, kebijakanamnesti mengisyaratkan bahwa elemen-elemen amnesti secara prosedural dan substantif wajibdijalankan dalam area demokrasi deliberatif yang menghendaki adanya partisipasi publik danperlindungan terhadap HAM."

"Kendaraan roda dua atau yang biasa disebut sebagai motor merupakan kendaraan yang awam ditemukan khususnya di Negara Indonesia. Kendaraan yang sangat mudah untuk digunakan dan terjangkau harganya menjadikannya kendaraan nomor satu untuk digunakan sehari-hari. Banyak regulasi yang telah mengatur tentang keamanan dan kenyamanan untuk berkendara, namun masih banyak pihak yang melanggar hal tersebut. Oleh karena itu diperlukannya sebuah alat bantu yang dapat mendeteksi dan meregulasi pengendara sepeda motor. Menggunakan deep learning, komputer dapat mengelolah citra dengan tingkat akurasi yang tinggi dalam mendeteksi objek maupun klasifikasi objek. Salah satu metode Deep Learning yang digunakan untuk pengelolahan citra dan klasifikasi objek adalah YOLOv5 sebagai model utama. Tujuan dari Skripsi ini adalah untuk mengimplementasikan sistem detektor pengendara motor tanpa helm berbasi pengolahan citra dengan metode YOLOv5 dan melihat tingkat akurasi yang didapatkan. Hasil percobaan pada penelitian ini membuktikan bahwa sistem mampu melakukan deteksi dan kalkulasi dengan akurasi yang cukup tinggi yaitu sekitar 40 %. Hal ini sangat dipengaruhi dengan adanya jenis metode penentuan ID yang digunakan.

---

Two-wheeled vehicles or commonly referred to as motorbikes are vehicles that are commonly found, especially in Indonesia. A vehicle that is very easy to use and affordable, making it the number one vehicle for everyday use. Many regulations have regulated the safety and comfort of driving, but there are still many parties who violate this. Therefore we need a tool that can detect and regulate motorbike riders. Using deep learning, computers can manage images with a high degree of accuracy in detecting and classifying objects. One of the Deep Learning methods used for image processing and object classification is the YOLOv5. The purpose of this thesis is to implement an image processing-based helmetless motorcycle detector system using the YOLOv5 method and see the level of accuracy obtained. The experimental results in this study prove that the system is capable of performing detection and calculations with a fairly high accuracy of around 40%. This is strongly influenced by the type of ID determination method used."

"Akta perjanjian perkawinan wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Namun pada praktiknya terdapat persoalan dimana para pihak yang terdiri dari 2 (dua) pihak, salah satu penghadapnya, yaitu WNA tidak mengerti bahasa Indonesia. Dalam hal ini Notaris digugat oleh penghadap WNA dengan surat gugatannya yang diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam Putusan Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps. yang menyatakan bahwa akta perjanjian perkawinan yang dibuat Notaris tersebut batal dengan segala akibat hukumnya. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai pelanggaran oleh Notaris terhadap akta perjanjian perkawinan yang merugikan warga negara asing dan alasan pembatalan akta perjanjian perkawinan para pihak dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian doctrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris adalah Notaris tidak menerjemahkan atau menjelaskan isi akta dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap dan tidak juga memanggil seorang penerjemah resmi untuk menerjemahkan atau menjelaskan isi akta tersebut, sehingga Notaris melanggar kewajiban jabatannya dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan akta perjanjian perkawinan tersebut menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi kekuatan hukum pembuktian lahiriah dan materiil. Selain memperhatikan pembuatan akta perjanjian perkawinan dalam UUJN, perlu melihat undang-undang terkait dalam pembuatannya, dalam hal ini Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengenai harta bersama dan kepemilikan hak atas suatu tanah, sehingga tidak ada kontradiksi pada substansi pasal-pasalnya yang dapat merugikan WNA. Dengan dibatalkannya akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para pihak tersebut, maka keadaan menjadi seperti semula dan harta tersebut menjadi harta campur bersama antara WNA dan WNI, sehingga para pihak wajib melepaskan hak milik tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan hak tersebut hapus karena hukum dengan tanah jatuh kepada negara.  Berdasarkan hal tersebut, Notaris harus memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta dan perbuatan hukum yang akan dilakukan sebagaimana Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN, sehingga para penghadap dapat teredukasi dengan baik dengan segala akibat-akibat hukum yang akan terjadi di kemudian hari.

---

The marriage agreement deed must be made in the Indonesian language. However, in practice, there are problems where the parties consist of two  parties and one of the opponents, namely the foreigner, does not understand Indonesian. In this case, the Notary was sued by the foreign plaintiff with his lawsuit, which was decided by the Panel of Judges at the Denpasar District Court in Decision Number 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps. stating that the marriage agreement deed made by the notary is null and void with all the legal consequences. The problems in this study regarding violations by a notary of the marriage agreement deed that harm foreign citizens and the reasons for canceling the marriage agreement deed of the parties are related to Denpasar District Court Decision Number 1308/Pdt.G/2019/PN.Dps. This study uses a form of doctrinal research. The results of the study show that the violation committed by the Notary is that the Notary does not translate or explain the contents of the deed in a language understood by the appearer and does not also call an official translator to translate or explain the contents of the deed, so that the Notary violates his position obligations in Article 16 paragraph (1) letter a of the Notary Office Law (UUJN) and the deed of the marriage agreement becomes null and void because it does not fulfill the legal force of proof outwardly and material. In addition to paying attention to the making of the marriage agreement deed in the UUJN, it is necessary to look at the relevant laws in making it, in this case Article 35 of the Marriage Law (UUP) and Article 21 of the Basic Agrarian Law (UUPA) regarding joint property and ownership of rights to a land, so that there are no contradictions in the substance of the articles that could harm foreigners. With the cancellation of the marriage agreement deed made by the parties, the situation will return to normal, and the property will become joint property between the foreigner and the Indonesian citizen, so that the parties are obliged to relinquish these ownership rights within a period of one  year, and these rights are nullified because the law with land falls to the state. Based on this, the Notary must provide legal counseling related to the making of the deed and legal actions that will be carried out as per Article 15 paragraph (2) letter e UUJN, so that appearers can be properly educated with all the legal consequences that will occur in the future."