Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKJaminan fidusia adalah suatu perjanjian accessoir antara debitur dan kreditur yang berisipernyataan penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda-benda bergerak milik debiturkepada kreditur namun benda-benda tersebut masih tetap dikuasai oleh debitur sebagai peminjampakai dan bertujuan hanya untuk jaminan atas pembayaran kembali uang yang telah dipinjam.Berkenaan dengan pendaftaran Fidusia, pada tanggal 7 Agustus 2012 telah ditetapkan peraturanmengenai pendaftaran Fidusia dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari yaitu Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran jaminan fidusiaBagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk kendaraanBermotor Dengan Pembebanan jaminan fidusia yang berlaku mulai tanggal 7 Oktober 2012,dengan adanya jangka waktu Pendaftaran Fidusia selama 30 (tiga puluh) hari kalender yangcukup singkat, dimana apabila perusahaan pembiayaan konsumen (Penerima Fidusia) dalammelakukan Pendaftaran Fidusia melebihi jangka waktu yang telah ditentukan akan dikenakansanksi yaitu berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha sampai pencabutan izin usaha, makadibuatlah suatu pola pelayanan yang tepat dan dibutuhkan masyarakat yakni sistem pendaftaranpermohonan Jaminan Fidusia yang berbasis elektronik yang dapat diakses oleh masyarakatkapan saja dan dimana saja atau yang biasa kita sebut sebagai Fidusia Online yang diharapkandapat mempersingkat waktu yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia.

---

ABSTRACTFiduciary is an accessoir agreement between the debtor and creditor containing a statement oftrust in the transfer of property rights over movables object owned by the debtor to the creditor,but the objects still controlled by the debtor as a borrower and intended only for use as collateralfor the repayment of money that has been borrowed. Regarding to the registration of Fiducia, onAugust 7, 2012 the regulation regarding fiduciary registration for a period of 30 (thirty) days hasbeen set Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number.130/PMK.010/2012 regarding fiducia Registration for The Finance Companies that FinancingThe Consumer To Perform With Imposition vehicles fiduciary which came into force on October7, 2012, with the Fiduciary Registration period for 30 (thirty) calendar days is quite short, if thefinance company (Recipient Fiduciary) in conduct the Fiducia Registration exceeds apredetermined period of time will be penalized in the form of a warning, suspension of businessactivity until revocation effort, then made a pattern of appropriate services and the communityneeds Fiduciary service System registration-based electronics can be accessed by the public atany time and anywhere, or what we refer to as Online Fiducia is expected to shorten the timerequired to perform the registration of fiduciary."

"Tesis ini membahas tentang Prinsip Network Neutrality yang terdiri dari Blocking,Access-tiering dan degradation of quality of Services. Tujuan dari penulis karya ilmiahini adalah untuk menunjukkan bagaimana masing-masing komponen pada NetworkNeutrality diatur dalam perundang-undangan di Amerika Serikat, Prancis dan Indonesia.Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan komparatif. Untukmelengkapi penelitian dilakukan wawancara dengan berbagai ahli yang terkait denganobyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa blocking merupakan suatukeniscayaan. Oleh karena itu disarankan agar terdapat kejelasan dari kedudukan darimasing-masing aktor yang berperan dalam pelaksanaan blocking. Tujuannya adalah agarproses tersebut terlaksana dengan efektif. Selain itu, dikarenakan isu ini merupakan isuyang baru di Indonesia, perlu diadakannya sosialisasi mengenai network neutrality,guna menghindarkan terjadinya praktek-praktek yang dapat merugikan masyarakatseperti surblocking dan tindakan pelanggaran terhadap Undang-undang persaingan usaha.

---

ABSTRACTThis research focuses on the principle of Network Neutrality, which included Blocking,Access-tiering, and degradation of quality of Services. The purpose of this study is toshow how network neutrality is being regulated in the American, French and Indonesianregulation especially in their telecommunication, intellectual property rights andcompetition laws. Thus, this research is being done with a normative and comparativeapproach, which is then being completed with interviews from experts on the subject ofthe research. The result of the research shows that blocking is a certainty. Therefore, thisresearch suggests the judicial position from each actor on his role in the implementationof blocking, so that the process of blocking would be effective. Moreover, because theissue of network neutrality is relatively new in Indonesia, there is a need for furthersocialization and education upon the matter in order to avoid practices, which wouldharm the society, such as over over-blocking and infringement toward competition law."

"Dalam hukum kontrak dikenal adanya beberapa asas perjanjian yang merupakan tiang pokok bangunan hukum perdata di bidang hukum perikatan. Salah satu asas dalam KUH Perdata yang kerap dijadikan pedoman pada saat pelaksanaan perjanjian ada Pacta Sunt Servanda yang mengedepankan kepastian hukum. Dalam kelangsungannya ternyata sulit untuk menerapkan Pacta sunt Servanda secara mutlak terlebih jika terdapat suatu perubahan keadaan fundamental yang mengakibatkan ketidakseimbangan posisi para pihak. Asas Rebus Sic Stantibus adalah salah satu asas yang membatasi keberlakuan Pacta Sunt Servanda dalam asas ini ditekankan bahwa perjanjian akan dilaksanakan oleh para pihak sesuai yang telah disepakati sepanjang lingkungan dan keadaaan pada saat dibuatnya perjanjian tidak berubah untuk masa yang akan datang. Asas Rebus Sic Stantibus telah diberlaku di banyak negara negara Eropa Kontinental dan Amerika sebagai salah satu syarat pengakhiran perjanjian.Thesis ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yang ditujukan untuk menjawab pertanyaan mengenai batasan definisi dari perubahan keadaan sebagaimana dimaksud dalam asas Rebus Sic Stantibus sehingga memungkinkan untuk dianulirnya keberlakukan asas Pacta Sunt Servanda serta bagaimana penerapannya di Indonesia.Hasil dari penelitian ini adalah perubahan keadaan barulah dapat dilakukan untuk mengakhiri kontrak dalam hal keadaan tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan resiko yang terjadi haruslah benar benar menimbulkan kondisi yang tidak seimbang bagi para pihak Kata Kunci Pacta Sunt Servanda Kepastian Hukum Rebus Sic Stantibus Perubahan Keadaan.

---

There are several principles in Civil Code known as a fundamental pillar in agreement One of fundamental principles that is often used as a guideline when implementing contract is Pacta Sunt Servanda. This principle mainly expressed the matter of legal certainty However it is uneasy to absolutely implement this principle since there are several impracticability conditions of agreements Several requisites of that impracticability among others fundamental change of circumstances which result in an imbalance parties 39 bargaining positions is the legal doctrine allowing for treaties to become inapplicable because of a fundamental change of circumstances. It is essentially an escape clause that makes an exception to the general rule of Pacta Sunt Servanda promises must be kept. This principles has been enforced as a condition of termination of the agreement in many Continental European countries also in the United States.The author used the normative method The research was aimed to answer questions about the limitation of change of circumstances definition of referred in principle Rebus Sic Stantibus When the change of circumstances can possibly make an annulment of the Pacta Sunt Servanda principle and how it is applied in Indonesia.In conclusion change of circumstances must be define as a condition where the occurrence of events fundamentally alters the equilibrium of the contract either because the cost of a party rsquo s performance has increased or because the value of the performance a party received has diminished Keywords Pacta Sunt Servanda Rule of Law Rebus Sic Stantibus Change of Circumstances."

"Tesis ini memfokuskan pada perlindungan hukum bagi penulis yang karya tulisnya diterbitkan dan lembaga manajemen kolektif (LMK). LMK dibidang penerbitan di Indonesia adalah Yayasan Reproduksi Cipta Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum bagi penulis buku dalam perjanjian lisensi penerbitan buku; Bagaimana wewenang Lembaga Manajemen Kolektif untuk mengumpulkan royalti berdasarkan Undang-undang No. 19 tahun 2002; Bagaimana sistem pungutan royalti yang dilakukan oleh YRCI selaku lembaga manajemen Kolektif dalam bidang penerbitan serta bagaimana pengawasan dari Direkorat Jendral HKI terhadap Lembaga Manajemen kolektif yang ada saat ini. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan dengan melakukan penelitian normatif yang bersifat analistis deskriptif. UU Hak Cipta telah menjangkau perlindungan hukum terhadap karya cipta atas buku terutama bagi penulis dan penerbit. Peran lembaga manajemen kolektif di bidang penerbitan dalam kondisi sekarang ini adalah posisinya mewakili pencipta atau pemegang hak cipta dalam melakukan kerjasama dengan Pengguna (users). Keberadaan lembaga manajemen kolektif yang ada di Indonesia belum ada pengawasan dari pemerintah.

---

ABSTRACTThe research focuses on the legal protection for authors that have papers writer which published and Collecting Management Society. CMS in publishing field is YRCI. The identification of the problem in this research is how legal protection for authors in book publishing license agreement; how the authority of CMS for royalty collected based on the act No.19/2002; how is the system of royalty collected by YRCI, as CMS in book publishing and then how the regulatory form Directorate General of Intellectual Property Right to CMS currently. The research was composed to answer the problem with the method of Juridical normative research which is analytical and descriptive in nature. The act on copy rights has given legal protection for copyrighted works over the book/papers especially for authors and publisher. The role of CMS in publishing field nowadays condition is that position represents the authors or copyright owner in cooperation with users. The existence of CMS of existing institutions in Indonesia there is no oversight by government."

"ABSTRAKJaminan merupakan hal yang penting dalam perjanjian kredit, karena dengan adanya jaminan maka seandainya debitur tidak melaksanakan kewajibannya, kreditur dapat memperoleh pelunasan dari penjualan jaminan yang ada. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata namun ada juga jaminan yang tidak di atur di dalam KUHPER, salah satunya adalah Jaminan Fidusia ( UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia). Perjanjian fidusia merupakan perjanjian jaminan hutang yang bersifat assesoir (perjanjian tambahan). Dalam hal debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka semua harta kekayaan debitor dinyatakan sebagai harta pailit, tak terkecuali benda jaminan fidusia yang haknya telah beralih kepada kreditor pemegang jaminan fidusia, yang secara fisik benda jaminan itu masih dikuasai debitor. Dalam hal kreditor pemegang hak jaminan tidak melaksanakan haknya maka kurator berhak meminta seluruh kebendaan (sertifikat-sertifikat dan bukti lainnya) dari pemegang jaminan untuk kemudian dilelang dan kemudian dibagikan kepada para kreditor tanpa mengurangi hak separatis dari pemilik hak jaminan tersebut.Jika Debitur Pailit, maka eksekusi kreditur separatis ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

---

ABSTRACTWarranties are important in the credit agreement , due to the presence of the collateral if the debtor does not perform its obligations , the creditor may obtain repayment of the existing sales collateral . In the Book of Civil Law , but there is also a guarantee that they are not set in the Civil Code , one of which is a Fiduciary ( Undang-Undang no. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ). Fiduciary agreement is an agreement that is collateral assesoir ( additional agreements ) . In the event that the debtor is declared bankrupt by the Commercial Court , then all assets the debtor declared bankruptcy estate , not to mention objects fiduciary whose rights have been transferred to the creditor fiduciary holder , which guarantees that the physical object is still controlled by the debtor . In terms of creditor rights holders do not exercise their rights guarantee the right to ask the curator of the whole material ( certificates and other evidence ) of the holders of a guarantee for later auctioned and then distributed to the creditors without prejudice to the rights of the owner of separatists such security interest .If the Bankrupt Debtors , the execution creditor separatist suspended for a period not exceeding 90 (ninety ) days from the date of the bankruptcy judgment is pronounced ."

"ABSTRAKTesis bertujuan untuk meneliti apakah regulasi atas tanaman ganja di Indonesia telah memberikan keuntungan baik secara materiil maupun immateriil bagi masyarakat Indonesia. Latar belakang penulisan ini adalah banyaknya negara-negara yang melakukan legalisasi terhadap tanaman ganja. Padahal mereka adalah negara-negara anggota Konvensi Narkotika tunggal 1961 yang melarang produksi, pengolahan, peredaran, dan pemakaian tanaman ganja untuk tujuan apapun kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, itu pun dalam jumlah yang sangat sedikit. Tanaman ganja sendiri diyakini memiliki banyak manfaat baik dalam bidang kesehatan maupun industri. Manfaat-manfaat inilah yang selama ini tidak diungkapkan kepada publik, sehingga manfaat tersebut tidak tereksploitasi. Memang terdapat beberapa dampak negatif tanaman ganja terhadap efek negatif terhadap tubuh manusia dan psikologis. Sebagai perbandingan, nikotin dan alkohol juga memiliki efek berbahaya terhadap tubuh manusia, namun demikian nikotin dan alkohol merupakan barang halal dan merupakan sumber pendapatan Negara. Pendapatan tersebut berasal dari cukai yang diterapkan terhadap pembelian rokok dan minuman beralkohol. Menjadi tanda tanya besar mengapa tanaman ganja yang memiliki manfaat dalam bidang medis dan industri tetap dinyatakan ilegal, sedangkan rokok dan alkohol tetap dinyatakan legal dan dijual bebas. Penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis-normatif. Metode yuridis-normatif tersebut akan digunakan untuk melakukan analisa terhadap data sekunder. Adapun bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan narkotika di Indonesia dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan makalah hasil seminar. Selain daripada itu, dalam penyusunan tesis ini Penulis menggunakan kerangka teori guna menganalisa bahan-bahan hukum yang ada. Teori yang digunakan adalah critical legal studies, dimana hukum terhadap tanaman ganja akan diasingkan dan dianalisa dengan pendekatan ilmu lain, seperti ilmu kedokteran, ilmu farmasi dan ilmu ekonomi.

---

ABSTRACTThis thesis’ purpose is to analyze whereas cannabis regulation in Indonesia has give a advantage, both materilly and immaterilly for Indonesian people. The background of this writing is a lot of countries whose legalize cannabis/marijuana. Nevertheless, they are members of Single Narcotic Convention 1961 which prohibit the production, processing, traficking, and using of cannabis for any purposes, except for science and technology developing in the very limited number.Cannabis was trusted has a alot of advantages, both in medical and industry. During this time, this advantages which have not revealed to public, so the advantages have not exploitated. There are several cannabis’s negative impacts for human’s body and psychology. As comparison, nicotine and alcohol have the same harmful effects for human’s body, but they are still legal substance and becomes state revenue. The revenue comes from tax that applied for the purchase of cigarettes and alcoholic beverages. So, it becomes a big question, why cannabis which has a advantages in medical and industry keep declared illegal, while cigarettes and alcohol declared legal and commercially available. The writing of this thesis use a normative-juridical method. The normative-juridical method will be used to analyze the secondary datas. The primary legal materials wich is used is Indonesian narcotics regulation and the secondary legal materials are books, scientific journals, scientific articles and seminar papers. Besides, in the drafting of this thesis, Writer use a theory to analyze the existing legal materials. The theory which is used is critical legal studies, where cannabis law will be alienated and will be analyzed use other science approach, such as medical, pharmacology and economic."

"ABSTRAKPerjanjian baku sebagai salah satu jenis perjanjian yang sering kalidigunakan karena dianggap efektif oleh pihak konsumen sering kali menimbulkanberbagai permasalahan yang terkait dengan perlindungan hukum bagi pihak-pihakyang terlibat di dalamnya karena tidak mempunyai peluang untuk merundingkanisi dari klausula-klausula di dalamnya. Dalam thesis ini yang menjadipermasalahan adalah dalam hal klausul-klausul apa saja yang tidak boleh dimuatdalam perjanjian KPR yang menimbulkan kerugian dan kedudukan yang tidakseimbang diantara para pihak, bagaimanakah kekuatan mengikat dari peijanjianbaku KPR yang dibuat oleh Bank Panin serta bagaimana penyelesaian wanprestasiyang dilakukan oleh salah satu pihak dalam peijanjian baku KPR Bank Panin.Berdasarkan ketertarikan penulis, maka dilakukan penelitian pada kantorBank Panin Kantor Pusat Bandung. Penelitian ini dilakukan dengan metodeyuridis normatif, dimana penulis meneliti dan melihat penerapan aturan-aturanhukum yang berkaitan dengan pemberian kredit dengan menggunakan peijanjianbaku berdasarkan asas-asas perjanjian dalam Hukum Perdata dengan dikaitkandengan prinsip-prinsip perbankan.Penelitian juga dilakukan dengan metodewawancara, dengan tujuan untuk mengetahui prosedur pemberian kredit,persyaratan pemberian kredit serta data-data pemberian KPR oleh Bank Panin.Perjanjian baku ini sangat sulit dihilangkan sebagai satu jenis peijanjianyang selalu digunakan dengan alasan efektif. Dalam rangka untuk memberikanperlindungan hukum kepada para Debitor, maka yang dapat dilakukan adalahdengan terus memberikan perbaikan-perbaikan dan memonitor jalannya peijanjianbaku ini."

"ABSTRAKPelaku usaha berkewajiban untuk mengolah dan mengedarkan pangan daridaging ikan sesuai dengan mutu dan gizi yang baik bagi tubuh manusia. Mutu daripangan olahan ikan tersebut tentunya seiring dengan waktu tersebut dapatmengalami penurunan mutu, sehingga pangan olahan ikan tersebut tentunyamempunyai jangka waktu untuk layak dikonsumsi. Hal ini berarti bahwa panganolahan ikan tersebut dapat mengalami kedaluwarsa, sehingga tidak dapatdikonsumsi oleh konsumen. Kedaluwarsa dari pangan olahan ikan tersebut harusdiperhatikan sehubungan dengan perlindungan konsumen. Konsumen mempunyaihak-hak asasi yang harus ditaati oleh produsen dan pelaku usaha lainnyaberkaitan dengan kedaluwarsa dari pangan olahan ikan tersebut sesuai Pasal 4UUPK, yaitu hak atas keamanan dan keselamatan atas konsumsi dari panganolahan ikan dan hak atas informasi. Adapun hak atas informasi dari konsumenditerapkan dalam kedaluwarsa pangan olahan ikan adalah konsumen berhakmengetahui secara jelas mengenai informasi dari tanggal kedaluwarsa secara jelasdan benar. Sedangkan, hak atas keamanan dan keselamatan dari makananberkaitan dengan konsumen berhak atas pangan olahan ikan yang bebas darikedaluwarsa. Pengaturan terhadap kedaluwarsa ini tidak terdapat pada peraturanperundang-undangan pada sektor perikanan, melainkan terdapat pada peraturanperundang-undangan sektor perlindungan konsumen dan sektor pangan. Apabilateijadi pelanggaran terhadap hak konsumen berkaitan dengan kedaluarsamakanan, maka Pelaku usaha tentunya bertanggungjawab atas kerugian darikonsumen. Akan tetapi, prinsip tanggungjawab dari pelaku usaha tidak strictliability, karena pelaku usaha diberikan kesempatan untuk membuktikan diri tidakberrsalah atas kerugian dari konsumen. Proses peredaran pangan olahan ikan initentunya memerlukan pengawasan dari pemerintah, sehingga konsumenmendapatkan jaminan untuk konsumsi pangan olahan ikan. Badan Pengawas Obatdan Makan merupakan lembaga negara yang berwenang untuk melakukanpengawasan terhadap peredaran pangan olahan ikan kedaluwarsa di pasaran."

"ABSTRAKPenerimaan negara dari sektor perpajakan dipergunakan untuk kepentinganpenyelenggaraan negara serta kesejahteraan rakyat. Usaha Direktorat JenderalPajak dalam mendapatkan pelunasan utang pajak seringkah terjadi benturandengan pihak lain dalam hal ini yaitu kreditur lainnya (wajib pajak juga memilikiutang terhadap pihak lain), sehingga terjadi perebutan atas harta kekayaan wajibpajak/penanggung pajak untuk pelunasan utang negara dan kreditur lainnya. Hakmendahulu negara menjadi solusi bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam upayanyauntuk mendapatkan pelunasan utang dari wajib pajak/penanggung pajak.Pengaturan mengenai hak mendahulu negara terdapat pada beberapa peraturanperundang-undangan, yaitu KUHPerdata, dan secara khusus diatur dalamUndang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-undang No.5 Tahun 2008 tentang Perubahankeempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang (KUP), UU Nomor 19 Tahun2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 TentangPenagihan Pajak dengan Surat Paksa, UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitandan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Undang-Undang No. 4 Tahun1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitandengan Tanah. Implementasi hak mendahulu negara pada peraturan perundangundangandi Indonesia pada pokoknya berupa kedudukan negara lebih tinggidaripada kreditur preferen dikecualikan dari biaya-biaya yang harus didahulukansebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang. Pelaksanaanpemungutan utang pajak berkaitan hak mendahulu negara dalam hal kepailitanternyata terdapat hambatan, terutama di Pengadilan Niaga (dalam prosesKepailitan). Hambatan-hambatan pemungutan pajak berkaitan dengan hakmendahulu negara berupa pengaturan peraturan perundang-undangan yangmenimbulkan multi tafsir (substansi hukum) dan kurangnya koordinasi diantaraaparatur penegak hukum dengan Direktorat Jenderal Pajak."

"[Kewajiban pendaftaran fidusia oleh perusahaan pembiayaan yang termuat dalam PMK No. 130/PMK 010/2012 pendaftaran harus dilakukan maksimal 30 hari setelah perjanjian pembiayaan ditandatangani. Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia juga berlaku bagi pembiayaan konsumen kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah dan/atau pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan (channeling) atau pembiayaan bersama (joint financing). Kepastian hukum jaminan fidusia erat kaitannya dengan pendaftaran fidusia. Proses pendaftaran sertifikat fidusia yang membutuhkan waktu yang lama kini tidak akan terjadi lagi dengan dimunculkannya sistem pendaftaran jaminan fidusia online. Melalui sistem ini, pendaftaran fidusia menjadi lebih cepat, akurat, dan bebas pungutan liar dan mendorong peningkatan pendapatan negara dari sektor penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pendaftaran jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan menjadi suatu kewajiban dalam rangka pemenuhan asas publisitas dan untuk memberikan hak preferensi bagi penerima fidusia. Jadi melalui fasilitas pendaftaran jaminan fidusia yang disediakan oleh pemerintah, diharapkan kepastian hukum dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat terpenuhi sesuai dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Jaminan Fidusia yang antara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, untuk menjamin kepastian hukum dan untuk memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

---

Registration of fiduciary by financing companies according to PMK No. 130 / PMK 010/2012 registration must be made up to 30 days after signing the financing agreement. Registration fiduciary also applies to motor vehicle consumer financing based on Islamic principles and / or financing consumer financing motor vehicles originating from financing forwarding (channeling) or cofinancing (joint financing). Legal certainty is closely related to fiduciary registration. The registration process fiduciary certificates that require a long time now not going to happen again with fiduciary online registration system. Through this system, the registration of fiduciary becomes more rapid, accurate, and free extortion and boost state revenues from the sector of non-tax revenues (non-tax). Registration fiduciary by the finance company become an obligation in order to fulfill the principle of publicity and to give preference for the recipient fiduciary rights. So through a fiduciary guarantee registration facilities provided by the government, expected legal certainty in Law Fiduciary can be met in accordance with the purpose of establishing the Fiduciary Law, among others, is to meet the legal needs of the community, to ensure legal certainty and to provide protection to interested parties.

;Registration of fiduciary by financing companies according to PMK No. 130 / PMK 010/2012 registration must be made up to 30 days after signing the financing agreement. Registration fiduciary also applies to motor vehicle consumer financing based on Islamic principles and / or financing consumer financing motor vehicles originating from financing forwarding (channeling) or cofinancing (joint financing). Legal certainty is closely related to fiduciary registration. The registration process fiduciary certificates that require a long time now not going to happen again with fiduciary online registration system. Through this system, the registration of fiduciary becomes more rapid, accurate, and free extortion and boost state revenues from the sector of non-tax revenues (non-tax). Registration fiduciary by the finance company become an obligation in order to fulfill the principle of publicity and to give preference for the recipient fiduciary rights. So through a fiduciary guarantee registration facilities provided by the government, expected legal certainty in Law Fiduciary can be met in accordance with the purpose of establishing the Fiduciary Law, among others, is to meet the legal needs of the community, to ensure legal certainty and to provide protection to interested parties.

, Registration of fiduciary by financing companies according to PMK No. 130 / PMK 010/2012 registration must be made up to 30 days after signing the financing agreement. Registration fiduciary also applies to motor vehicle consumer financing based on Islamic principles and / or financing consumer financing motor vehicles originating from financing forwarding (channeling) or cofinancing (joint financing). Legal certainty is closely related to fiduciary registration. The registration process fiduciary certificates that require a long time now not going to happen again with fiduciary online registration system. Through this system, the registration of fiduciary becomes more rapid, accurate, and free extortion and boost state revenues from the sector of non-tax revenues (non-tax). Registration fiduciary by the finance company become an obligation in order to fulfill the principle of publicity and to give preference for the recipient fiduciary rights. So through a fiduciary guarantee registration facilities provided by the government, expected legal certainty in Law Fiduciary can be met in accordance with the purpose of establishing the Fiduciary Law, among others, is to meet the legal needs of the community, to ensure legal certainty and to provide protection to interested parties.

]"