Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Berdasarkan data World Air Quality Report yang dirilis oleh IQAir, Jakarta termasuk ke dalam daftar kota paling berpolusi udara di dunia tahun 2023 dan berada di urutan ke-9 dengan poin 151 yang berarti kondisi udara Jakarta masuk ke dalam kategori tidak sehat. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi masalah kualitas udara tersebut adalah dengan menyediakan RTH di Jakarta. Namun, keberhasilan penyediaan RTH di DKI Jakarta tidak lepas dari faktor kepuasan masyarakat Jakarta. Adapun salah satu RTH di Jakarta yang menjadi fokus penelitian adalah Taman Literasi Martha Christina Tiahahu yang terletak di Jakarta Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap RTH Taman Literasi Martha Tiahahu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed methods melalui kuesioner dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap RTH Taman Literasi Martha Tiahahu berada pada kategori tinggi. Temuan tersebut diperoleh berdasarkan hasil lima dimensi, yaitu dimensi recreation, aesthetic value, social relationship, sense of belonging, dan spiritual value. Hasil analisis kelima dimensi tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap setiap dimensi berada pada tingkat kepuasan yang tinggi. ......Based on data from the World Air Quality Report released by IQAir, Jakarta is included in the list of the most polluted cities in the world in 2023 and was in 9th place with 151 points, which means Jakarta's air conditions fell into the unhealthy category. One of the efforts that have been made by the DKI Jakarta Provincial Government to overcome this air quality problem is to provide green open space in Jakarta. However, the opportunity to provide green open space in DKI Jakarta cannot be separated from the satisfaction factor of the Jakarta people. As for one of the RTH in Jakarta, which is the focus of research, is the Martha Christina Tiahahu Literacy Park which is located in South Jakarta. This study aims to analyze the level of citizen satisfaction with the RTH of Martha Tiahahu Literacy Park. This study uses a quantitative approach with mixed data collection techniques through questionnaires and in-depth interviews. The results of the study show that the level of citizen satisfaction with the green open space of the Martha Tiahahu Literacy Park is in the high category. These findings were obtained based on the results of five dimensions, namely the dimensions of recreation, aesthetic value, social relations, sense of belonging, and spiritual values. The results of the analysis of the five dimensions also show that the level of citizen satisfaction with each dimension is at a high level of satisfaction.

Abstrak :
Budaya organisasi merupakan sebuah identitas dari organisasi dan merupakan sistem makna yang diakui oleh anggota organisasi dan menjadi pedoman bagi seluruh anggota organisasi. Budaya organisasi dapat menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan performa organisasi. Keberadaan budaya organisasi menjadi penting bagi seluruh organisasi termasuk bagi Bappeda Provinsi DKI Jakarta sebagai sebuah organisasi yang memiliki peran perencanaan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Namun, saat ini Bappeda Provinsi DKI Jakarta belum melakukan pengembangan budaya organisasi secara mandiri. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis budaya organisasi saat ini (current culture) dan preferensi budaya organisasi mendatang (prefered culture) berdasarkan perspektif pegawai Bappeda Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi strategi untuk meningkatkan kinerja Bappeda Provinsi DKI Jakarta berdasarkan analisis budaya organisasi saat ini (current culture) dan preferensi budaya organisasi mendatang (prefered culture). Untuk menganalisis budaya organisasi digunakan pendekatan positivist dengan metode campuran berdasarkan teori competing values framework dan Organizational Culture Assesment Instrumen (OCAI) yang disebarkan kepada 63 responden, serta wawancara mendalam dengan beberapa pihak yang telah ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya hierarchy menjadi budaya yang dominan saat ini dan budaya clan menjadi budaya yang diharapkan oleh pegawai Bappeda Provinsi DKI Jakarta. Penelitian juga menunjukkan bahwa Bappeda Provinsi DKI Jakarta dapat tetap mengembangkan budaya clan dengan tetap berpedoman pada budaya yang telah dibentuk oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. ......Organizational culture is an identity of the organization and the system of meaning that is recognized by members of the organization and becomes a guideline for all members. Organizational culture can be one of the factors to improve organizational performance. The existence of organizational culture is important for all organizations, including for Bappeda Provinsi DKI Jakarta as an organization that has a development planning role in Provinsi DKI Jakarta. However, at this time Bappeda Provinsi DKI Jakarta has not carried out the development of organizational culture independently. Therefore, this study aims to analyze the current organizational culture and preferred culture by Bappeda Provinsi DKI Jakarta employees perspective. In addition, this research also aims to find out how the strategy for improving the performance of Bappeda Provinsi DKI Jakarta based on an analysis of the current organizational culture and preferred culture. To analyze organizational culture, a positivist approach with mixed methods based on theory is used competing values framework and the Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) which was distributed to 63 respondents, as well as indepth interviews with several predetermined parties. The results of the research show that hierarchy culture has become the dominant culture today and clan culture can become a culture that is expected by Bappeda Provinsi DKI Jakarta employees. Research also shows that Bappeda Provinsi DKI Jakarta can continue to develop clan culture while still guided by the culture that has been established by the Provincial Government of DKI Jakarta.

Abstrak :
Salah satu provinsi dengan jumlah penduduk yang besar di Indonesia adalah DKI Jakarta. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap tingginya permintaan pelayanan kependudukan. Pelayanan administrasi kependudukan diselenggarakan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat serta sebagai dasar pembuatan kebijakan. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Kantor Dinas Dukcapil Pemprov DKI Jakarta untuk mempermudah masyarakat dalam menjangkau layanan administrasi kependudukan adalah “Alpukat Betawi’. Alpukat Betawi adalah singkatan dari Akses Langsung Pelayanan Dokumen Kependudukan Cepat dan Akurat; yaitu penerapan one stop network service yang mengintegrasikan 17 layanan administrasi kependudukan. Penelitian dari skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan sistem informasi pada aplikasi Alpukat Betawi berdasarkan teori gabungan antara Technology Acceptance Model (TAM) dan Delone & Mclean Model. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam skripsi ini; dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, dan pengolahannya dengan SmartPLS; serta menggunakan metode wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa delapan hipotesis diterima dan dua hipotesis ditolak. Hipotesis yang diterima adalah Information Quality berpengaruh terhadap Perceived Ease of Use, Information Quality berpengaruh terhadap Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use berpengaruh terhadap Perceived Usefulnes, Perceived Ease of Use berpengaruh terhadap User Satisfaction, Perceived Usefulness berpengaruh terhadap User Satisfaction, System Quality berpengaruh terhadap Perceived Ease of Use, Service Quality berpengaruh terhadap Perceived Ease of Use, dan User Satisfaction berpengaruh terhadap Net Impact. Mayoritas responden merasa aplikasi ini membantu dalam pengurusan dokumen kependudukan karena proses yang lebih mudah, menghemat waktu, dan menghemat biaya yang dikeluarkan.  ......One of the provinces with the largest population in Indonesia is DKI Jakarta. These conditions affect the high demand for population services. Population administration services are organized to find out the needs of the community and as a basis for policy making. One of the innovations made by the DKI Jakarta Provincial Government's Population and Civil Registry Service Office to make it easier for the public to reach population administration services is "Alpukat Betawi”. Alpukat Betawi stands for Direct Access to Fast and Accurate Population Document Services; namely the application of a one stop network service that integrates 17 population administration services. The research of this thesis aims to determine the factors that influence the acceptance and use of information systems in the Alpukat Betawi application based on the combined theory of the Technology Acceptance Model (TAM) and the Delone & McLean Model. Quantitative approach is used in this thesis; with the data collection method using a questionnaire, and processing it with SmartPLS; and using interview and observation methods to collect data. The results showed that eight hypotheses were accepted and two hypotheses were rejected. The accepted hypothesis is that Information Quality influences Perceived Ease of Use, Information Quality influences Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use influences Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use influences User Satisfaction, Perceived Usefulness influences User Satisfaction, System Quality influences Perceived Ease of Use, Service Quality has an effect on Perceived Ease of Use, and User Satisfaction has an effect on Net Impact. The majority of respondents feel that this application helps in managing population documents because the process is easier, saves time, and saves costs.

Abstrak :
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan terjadinya pungli dalam kegiatan penindakan pelanggar lalu lintas di Indonesia adalah dengan menerapkan sistem tilang elektronik. Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan upaya digitalisasi dari proses tilang dengan memanfaatkan suatu teknologi informasi yang diharapkan menjadi inovasi dalam manajemen penindakan pelanggaran lalu lintas. Namun, dalam implementasinya masih banyak keluhan masyarakat/warga mengenai bagaimana berjalannya sistem ETLE ini oleh Polda Metro Jaya sehingga membuat timbulnya ketidakpercayaan publik. Terkait hal tersebut, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kepercayaan terhadap Polda Metro Jaya dalam Pemberlakuan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di DKI Jakarta. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu mixed method dengan memperoleh data kuantitatif dan kualitatif melalui survei dan wawancara mendalam. Survei dilakukan secara daring maupun secara luring dengan menggunakan platform google form yang menghasilkan 424 responden penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polda Metro Jaya dalam Pemberlakuan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di DKI Jakarta termasuk dalam kategori sedang dengan persentase 55,40% yang diperoleh dari komputasi tiga dimensi dalam penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi oleh Polda Metro Jaya dalam melakukan perbaikan kinerja dan sistem dalam pemberlakuan ETLE di DKI Jakarta agar tentunya dapat meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap instansi. ......One of the efforts that can be made to overcome the problem of extortion in traffic violations in Indonesia is to implement an electronic ticket system. Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) is an effort to digitize the ticket process by utilizing an information technology that is expected to be an innovation in the management of traffic violations. However, in practice there are still many complaints from the public/citizens about how the ETLE system is running by Polda Metro Jaya, causing public distrust. Related to this, the purpose of conducting this research is to analyze the level of trust in Polda Metro Jaya in the Implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in DKI Jakarta. The data collection technique in this study, namely the mixed method by obtaining quantitative and qualitative data through surveys and in-depth interviews. The survey was conducted both online and offline using the Google Forms platform which resulted in 424 research respondents. The results showed that the level of public trust in Polda Metro Jaya in the Implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in DKI Jakarta was in the medium category with a percentage of 55.40% which was obtained from three-dimensional computing in the study. It is hoped that this research can become a reference for Polda Metro Jaya in improving performance and systems in implementing ETLE in DKI Jakarta so that of course it can increase the level of public trust.

Abstrak :
Rasa takut untuk menjadi korban kejahatan pelecehan seksual di dalam transportasi publik dapat memicu perilaku yang tidak nyaman bagi penumpang perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keamanan lingkungan transit KRL Jabodetabek dalam memberikan rasa aman pengguna perempuan dari tindakan pelecehan seksual. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan landasan teori karakteristik lingkungan transportasi publik yang mempengaruhi rasa aman pengguna oleh Ceccato et al (2022). Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuantitatif melalui penyebaran kuesioner serta kualitatif melalui wawancara mendalam. Sampel yang diambil adalah pengguna KRL Jabodetabek perempuan dengan total sampel 100 orang. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa karakteristik. Hasil penelitian menunjukan dari keempat dimensi  ada dua yang mempunyai hasil positif terhadap rasa aman yaitu dimensi visibilitas dan pengawasan serta dimensi pencahayaan; satu dimensi dengan hasil mixed yaitu dimensi manajemen dan perawatan; serta satu dimensi dengan hasil negatif yaitu dimensi tingkat kepadatan. Dari kesimpulan ini rekomendasi yang diberikan meliputi memastikan lingkungan transit KRL terawat dengan baik, penambahan jumlah kereta pada jam sibuk, dan memastikan adanya pengawasan formal yang terlihat saat pengguna rendah. ......The fear of becoming a victim of crime when disclosing sexual matters in public transportation can trigger uncomfortable behavior for female passengers. Therefore, this study aims to determine the safety of the KRL transit environment in providing female users with a sense Percieved Safety from sexual crimes. This research was conducted with a quantitative approach based on the theoretical basis of the characteristics of transit environment which influence users percieved safety by Ceccato et al (2022).. Data collection was carried out using quantitative methods through distributing questionnaires and qualitatively through in-depth interviews. The samples taken were female Jabodetabek KRL users with a total sample of 100 people. The analysis technique used is descriptive statistical analysis. The research results show that from the fourth dimension there are two that have positive results on a sense of security, namely the visibility and surveillance dimension and the lighting dimension; one dimension with mixed results is the management and maintenance dimension; and one dimension with negative results, namely the density level dimension. From this conclusion, the recommendations given include ensuring that the KRL transit environment is well maintained, increasing the number of trains during peak hours, and ensuring that there is visible formal supervision during low user usage.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Program Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor (Gratieks) Badan Karantina Pertanian Kementan RI dalam Mendukung Kegiatan Ekspor Tanaman Hias Kota Depok di Masa Pandemi. Fokus penelitian ini yaitu menganalisis ketercapaian faktor-faktor keberhasilan implementasi program Gratieks dalam mendukung kegiatan ekspor tanaman hias Kota Depok di masa pandemi. Acuan teori faktor-faktor keberhasilan tersebut berdasarkan teori yang disampaikan oleh Merilee S. Grindle. Teori tersebut berisi dimensi-dimensi, yakni (1) Kepentingan yang mempengaruhi, (2) tipe manfaat, (3) derajat perubahan yang diinginkan, (4) letak pengambilan keputusan, (5) pelaksana program, (6) sumber daya yang terlibat, (7) kekuasaan, kepentingan, strategi aktor, (8) karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa serta (9) tingkat kepatuhan dan daya tanggap. Penelitian ini menggunakan metode post-positivist, teknik analisis deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program Gratieks Barantan Kementan RI dalam mendukung kegiatan ekspor tanaman hias Kota Depok di masa pandemi secara keseluruhan dinyatakan telah tercapai. Adapun faktor-faktor yang tidak tercapai, yaitu pada dimensi derajat perubahan dan dimensi daya tanggap dan respon. ......This research discusses the Implementation of the Indonesian Agricultural Quarantine Agency's Three-fold Export Movement (Gratieks) Program in Supporting Depok City Ornamental Plant Export Activities during the Pandemic Period. The focus of this research is to analyze the success factors for the implementation of the Gratieks program in supporting Depok City Ornamental Plant Export Activities during the Pandemic Period. The reference to the theory of success factors is based on the theory presented by Merilee S. Grindle. The theory contains dimensions, namely (1) interest affected, (2) types of benefits, (3) extend of change envisioned, (4) site of decision making, (5) program implementers, (6) resources committed, (7) power, interests, and strategies of actors involved, (8) institutions and regimes characteristics (9) compliance and responsiveness. This study is using a post-positivist approach, qualitative descriptive analysis techniques, data collection techniques with in-depth interviews and literature studies. The results of this research shows that based on the factors that influenced the successful implementation of the Indonesian Agricultural Quarantine Agency's Gratieks program in supporting Depok City Ornamental Plant Export Activities during the Pandemic Period as a whole it was stated to have been achieved. The factors that were not achieved were the dimensions of extend of change envisioned and the dimensions of compliance and responsiveness.

Abstrak :
Pada penelitian ini membahas tentang layanan kependudukan yaitu Website Sobat Dukcapil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas layanan Sobat Dukcapil. Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik pengambilan data mix method, yaitu menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif melalui survei, wawancara mendalam, Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa e-service quality pada pelayanan kependudukan elektronik Aplikasi Sobat Dukcapil Kota Tangerang termasuk ke dalam kategori baik dengan 90%. Hal ini terbukti dari tujuh dimensi e-service quality yang dikemukakan Danilo.et.al (2022) tergolong ke dalam kategori baik yang ditunjukkan pada dimensi Interactivity and Personalization, Ease of Use, Information Quality, Quality of Assistance, Website functionality, Privacy and Security, dan Aesthetic. ......This research discusses population services, namely the dukcapil buddy website. This study aims to determine the quality of dukcapil buddy services. The research approach taken in this study is quantitative with a mix method data collection technique, which combines quantitative methods and qualitative methods through surveys, in-depth interviews, The results of this study indicate that e-service quality in electronic population services on the Sobat Dukcapil application in Tangerang City is included in the good category with 90%. This is evident from the seven dimensions of e-service quality proposed by Danilo.et.al (2022) which are classified into the good category shown in the dimensions of Interactivity and Personalization, Ease of Use, Information Quality, Quality of Assistance, Website functionality, Privacy and Security, and Aesthetic.

Abstrak :
Jaminan Kesehatan Terintegrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bekasi melalui kebijakan Layanan Kesehatan Masyarakat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (LKM-NIK), hingga saat ini masih menjadi kebijakan yang diunggulkan dalam upaya mencapai Universal Health Coverage di Kota Bekasi. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan LKM-NIK sebagai jaminan kesehatan terintegrasi yang didukung dengan penggunaan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Charles O. Jones (1996). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist, dan teknik pengumpulan data kualitatif yakni dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan LKM-NIK sebagai jaminan kesehatan terintegrasi telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kota Bekasi. Hal ini ditunjukkan dari tercapainya masing-masing dimensi implementasi kebijakan berdasarkan teori Charles O. Jones (1996). Namun masih terdapat beberapa hal yang dapat diperbaiki serta ditingkatkan dalam upaya optimalisasi pelayanan kesehatan melalui kebijakan jaminan kesehatan terintegrasi. ......The Integrated Health Insurance organized by the Bekasi City Government through the Public Health Service Based on National Identity Number Policy (PHS-NIN), is still the favered policy in efforts to achieve Universal Health Coverage in Bekasi City. Therefore, this study aims to find out how the implementation of PHS-NIN policy as integrated health insurance is, supported by the use of the theory of policy implementation put forward by Charles O. Jones (1996). This study used a post-positivist approach and qualitative data collection techniques, namely in-depth interviews and literature studies. The result of this study found that the implementation of PHS-NIN policy as integrated health insurance has been well implemented by the Government of Bekasi City. This is shown from the achievement of each dimension of policy implementation based on the theory of Charles O. Jones (1996). However, there are still number of things that can be improved in an effort to optimize health services through and integrated health insurance policy.

Abstrak :
Dalam melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan keuangan daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan kompetensi terbaik. Hal ini disebabkan oleh peran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sangat krusial karena perannya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelaksana pembangunan yang melekat pada tugas dan tanggung jawabnya. Penerapan teori Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada  ASN bisa memberikan kontribusi positif baik terhadap kinerja ASN maupun instansi. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis sejauh mana implementasi OCB pada ASN Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik stratified random sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas ASN, terutama dari generasi Z, menunjukkan tingkat penerapan OCB yang tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Penerapan OCB menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, sebagaimana dibuktikan melalui laporan kinerja. ......In carrying out its duties in managing local finances, the Directorate General of Regional Finance of the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia requires Human Resources (HR) with the highest quality and competence. This is attributed to the crucial role of Civil Servants (ASN) due to their responsibilities as administrators of governance and implementers of development inherent in their duties and responsibilities. The application of the Organizational Citizenship Behavior (OCB) theory to ASN can contribute positively to both the performance of ASN and the institution. Therefore, this research aims to analyze the extent to which the implementation of OCB in ASN at the Directorate General of Regional Finance of the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia. This study uses a quantitative approach with stratified random sampling technique. The results of this research indicate that the majority of Civil Servants (ASN), especially from the Z generation, demonstrate a high level of implementation of Organizational Citizenship Behavior (OCB) in the Directorate General of Regional Financial Management. The implementation of OCB becomes one of the factors influencing the achievement of performance targets for the Directorate General of Regional Financial Management, as evidenced by the Performance Report.

Abstrak :
Pemerintah Kota Jakarta beserta dengan pemerintah pusat telah melakukan berbagai cara untuk mengatasi permasalahan polusi udara yang kini menjadi momok bagi Kota Jakarta. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan penyediaan ruang hijau kota dan mengembalikan fungsi Hutan Kota GBK menjadi ruang terbuka hijau (RTH) publik yang bisa dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada penelitian yangmenunjukan bagaimana perspektif dan kepuasan masyarakat terhadap pemanfaatan Kota GBK ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui tingkat kepuasan masyarakat pada Hutan Kota GBK berdasarkan fungsi sosial-budaya. Indikator penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat dalam penelitian ini didasarkan pada teori cultural ecosystem services yang dikembangkan oleh Gai et al. (2022). Data yang digunakan pada penelitian ini didapatkan dari teknik pengambilan data mixed methods melalui kuesioner yang disebarkan kepada 270 responden (kuantitatif) serta wawancara mendalam dengan 5 narasumber dan studi kepustakaan (kualitatif). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat berada bada tingkat kepuasan yang tinggi terhadap pemanfaatan fungsi sosial-budaya pada Hutan Kota GBK. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mendukung keputusan pemerintah untuk mengalihfungsikan lahan tersebut. Masyarakat menilai bahwa Hutan Kota GBK tidak hanya berfungsi sebagai area rekreasi, tetapi juga sebagai tempat untuk mempererat hubungan sosial dan melestarikan budaya lokal banyak. Meskipun begitu, beberapa masyarakat masih mengeluhkan kurangnya fasilitas pendukung untuk kegiatan rekreasi serta adanya gangguan dari pihak eksternal yang membuat mereka merasa tidak nyaman saat beraktivitas di Hutan Kota GBK. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pengelola Hutan Kota GBK untuk memperhatikan masukan dari masyarakat dan meningkatkan kualitas serta keamanan fasilitas yang ada. Upaya perbaikan ini tidak hanya akan meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat, tetapi juga akan memastikan bahwa Hutan Kota GBK dapat berfungsi secara optimal sebagai RTH yang mendukung kesejahteraan sosial dan budaya masyarakat. ......The Jakarta City Government along with the central government have implemented various measures to tackle the pressing issue of air pollution plaguing Jakarta. One of the efforts undertaken includes enhancing the provision of urban green spaces and restoring the function of GBK Urban Forest into a public green open space accessible to all segments of society. However, to date, there has been no research demonstrating the perspective and satisfaction of the community regarding the utilization of GBK Urban Forest. This study aims to assess the community satisfaction level with GBK Urban Forest based on its socio-cultural functions. The assessment indicators used in this research are rooted in the cultural ecosystem services theory developed by Gai et al. (2022). Data for this study were gathered through mixed methods data collection techniques, including a quantitative survey distributed to 270 respondents and in-depth interviews with 5 key informants, supplemented by literature reviews (qualitative). Based on the research findings, it can be concluded that the majority of the community is highly satisfied with the utilization of GBK Urban Forest for its socio-cultural functions. This indicates community support for the government's decision to repurpose this land. The community perceives GBK Urban Forest not only as a recreational area but also as a space to strengthen social ties and preserve local culture. Nevertheless, some community members still complain about the lack of recreational facilities and disturbances from external parties that make them uncomfortable when engaging in activities at GBK Urban Forest. Therefore, it is crucial for the government and the managers of GBK Urban Forest to heed community feedback and enhance the quality and security of existing facilities. These improvement efforts will not only enhance community satisfaction but also ensure that GBK Urban Forest functions optimally as a green open space supporting the social and cultural well-being of the community.