Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tanah atau sumber daya agraria lainnya dalam masyarakat agraris disamping sebagai faktor produksi, juga memiliki fungsi sosial dan politik. Oleh karenanya. setiap kelompok masyarakat mempunyal mekanisme masing-masing dalam mengatur hubungan antar manusia berkaitan dengan tanah. Implikasi dari masalah hubungan tersebut adalah adanya aturan kepemilikan atas tanah oleh masyarakat. Oleh karena itu pula hukum positif atau perundang-undangan formal mengatur hubungan antar manusia dalam hal pemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah untuk menghindari terjadinya konflik dalam masyarakat. Atas dasar pemikiran diatas, penulis mencoba mempelajari masalah konflik yang berkaitan dengan kepemilikan lahan/tanah dalam tesis yang berjudul: Konflik Kepemilikan atas Lahan Perkebunan Antara Masyarakat dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Kikim Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Secara umum munculnya masalah kepemilikan tanah di daerah Kikim Kabupaten Lahat Sumatera Selatan berawal dari perbedaan persepsi dalam menafsirkan hak kepemilikan atas tanah oleh pemerintah dan pengusaha perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat setempat. Hal ini sangat dimungkinkan karena pada satu pihak persepsi hak kepemilikan atas tanah atau lahan didasarkan atas persepsi dari ketentuan pokok agraria sementara pada pihak yang lain, masyarakat melihat masalah hak kepemilikan atas tanah atau lahan menggunakan acuan hukum adat yang secara turun temurun ada dan telah menjadi tata nilai dalam kehidupan masyarakat. Kompleksitas persoalan diatas ditambah lagi dengan tidak berfungsinya lembaga adat sebagai institusi masyarakat yang legitimet dan muncul dari tata nilai masyarakat setempat. Ketidak berfungsian lembaga adat yang ada justru disebabkan karena pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1979 yang berkaitan dengan pembentukan kelembagaan pemerintah desa. Dari hasil pengamatan lapangan menunjukkan, upaya-upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh birokrasi setempat justru tidak menyentuh substansi persoalan yang sebenarnya. Persoalan ganti rugi seringkali teridentiftkasi sebagai penyebab munculnya konflik, sehingga upaya penyelesaian yang dilakukan hanya sebatas pemberian ganti rugi atas lahan masyarakat yang terpakai. Sementara substansi persoalan adalah pada persepsi kepemilikan tanah yang berbeda antara masyarakat dan pemerintah maupun perusahaan perkebunan, disamping persoalan hilangnya sumber penghidupan masyarakat Kikim yang disebabkan karena tidak tersubtitusi sumber penghidupan masyarakat dengan pilihan-pilihan lain yang semestinya diberikan oleh pihak perusahaan perkebunan. Dari hasil analisa mendalam terhadap fenomena-fenomena sosial yang muncul serta persoalan yang dihadapi masyarakat Kikim berkaitan dengan konflik kepemilikan atas lahan perkebunan, maka penulis mencoba menawarkan beberapa rekomendasi penelitian sebagai upaya menjembatani persoalan yang berkembang secara taktis dan strategis dan berorientasi jangka panjang. Beberapa rekomendasi guna penyelesaian konflik tersebut adalah sebagai berikut:1. Menciptakan Model hubungan antar elemen masyarakat yang terlibat secara langsung dalam proses pembangunan pada umumnya dan khususnya masalah konflik lahan/tanah. 2. Penguatan Kelembagaan Lokal di tingkat masyarakat, dengan menempatkan Lembaga adat sebagai buffer bagi kepentingan pembangunan masyarakat lokal dengan mengembalikan fungsi dan peran lembaga adat dalam tata nilai kehidupan bermasyarakat. Beberapa persoalan dan model penyelesaian yang penulis tampilkan tentunya masih perlu pengujian pada tataran implementasinya. Namun demikian, penelitian ini paling tidak mencoba membedah secara mendalam dan subtantif terhadap persoalan-persoalan yang melatar belakangi terjadi konflik, sehingga upaya-upaya penyelesaian yang ditempuh dapat efektif dan tepat sasaran."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang dampak sosial ekonomi dari pencemaran air Danau Maninjau. Penelitian ini dianggap perlu sebagai bahan kajian bahwa pengelolaan sumber daya alam yang salah tidak hanya merusak lingkungan fisik dan biologi danau, namun juga membawa akibat pada lingkungan masyarakat terutama dari sosial ekonomi. Pencemaran ini telah membawa dampak -sosial ekonomi berkepanjangan yang dirasakan oleh masyarakat disekitar danau ini.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan, observasi dan penelusuran kepustakaan. Pemilihan informan dilakukan secara snowball sampling, dimana informan-informan berikutnya merupakan hasil rekomendasi dari informan sebelumnya atau informan pertama.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Danau Maninjau selama ini belum memperhatikan aspek keberlanjutan dari sumber daya alam Pencemaran ini menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat pemanfaatnya dan penurunan aktivitas perkenomian serta memperberat kehidupan masyarakat.Dampak sosial ekonomi pencemaran yang dirasakan masayarakat meliputi dampak terhadap mata pencaharian, pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan kesehatan masyarakat. Hal tersebut juga telah menyebabkan terjadinya berbagai perubahan sosial di masyarakat.Dampak terhadap mata pencaharian yakni terganggunya aktivitas usaha masyarakat di danau yang selanjutnya mendorong masyarakat untuk melakukan berbagai perubahan dalam mata pencahariannya tersebut. Perubahan pada matapencaharian terjadi dalam beberapa bentuk meliputi masyarakat yang bertahan pada mata pencaharian semula, kembali menggeluti usaha pertanian, menggeluti lapangan usaha baru dan merantau. Dalam perkembangannya juga terdapat penambahan jenis usaha yang digeluti masyarakat dari sebelum terjadinya pencemaran. Disamping itu berbagai perubahan diatas menuntut adanya pembelajaran keterampilan baru di masyarakat.Pendapatan masyarakat mengalami penurunan yang sangat signifikan dibanding sebelumnya. Penurunan ini menyebabkan terjadinya perubahan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat kepada kebutuhan pokok saja. Selanjutnya terjadi penambahan penduduk miskin baru akibat penurunan tingkat penghasilan ini. Disamping itu juga terjadi pergeseran pada sumber penghasilan utama masyarakat dimana sumber penghasilan sampingan mulai bergeser menjadi penghasilan utama. Hal ini disebabkan oleh penurunan tingkat produksi dari sumber penghasilan utama tersebut, yang dipengaruhi oleh perubahan intensitas kegiatan usaha. Penurunan pendapatan keluarga juga disebabkan menurunnya kontribusi anggota keluarga dalam membantu penghasilan keluarga sebab mereka juga kehilangan penghasilan.Penyerapan tenaga kerja juga mengalami perubahan, hal ini terlihat dari curahan tenaga kerja produktif yang mengalami peningkatan, sementara kesempatan kerja untuk menampung angkatan kerja ini mengalami penurunan bahkan terjadi banyak pemutusan hubungan kerja. Hal ini menyebabkan terjadinya kenaikan jumlah pengganguran yang kentara. Selain itu juga terjadi peningkatan arus urbanisasi yakni peningkatan jumlah perantau karena alasan ekonomi. Disamping itu penyerapan tenaga kerja saat ini disebabkan oleh berkembangnya usaha-usaha baru yang digeluti masyarakat, namun hanya sedikit tenaga kerja yang mampu diserap.Pengaruh pencemaran terhadap kesehatan masyarakat terlihat pada terganggunya ketersediaan air bersih terutama bagi masyarakat yang bermukim dipinggir danau, walaupun dapat dikurangi dengan adanya PAM Desa. Selain itu pencemaran menimbulkan gangguan berupa gatal-gatal dan bau. Sementara itu sanitasi lingkungan masyarakat hampir tidak berubah dengan kebiasaan membuang limbah ke danau. Pola konsumsi dan asupan gizi masyarakat hampir tidak mengalami perubahan, sebab yang terjadi hanya penurunan kualitas bahan konsumsi karena penurunanan pendapatan. Namun fasilitas kesehatan yang tersedia masih belum ditunjang oleh ketersediaan tenaga medis yang memadai.Oleh karena itu, melihat kepada besarnya dampak yang dirasakan masyarakat maka langkah perbaikan dalam pengelolaan lingkungan tak pelak lagi merupakan suatu kebutuhan yang mendesak. Pembuatan aturan pengelolaan sumber daya alam yang tepat disertai dengan pelaksanaan dan penegakkan. Disamping itu perubahan persepsi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam juga harus diluruskan. Sehingga dalam pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya keuntungan ekonomis yang dikejar namun juga keberlanjutan dari sumber daya tersebut."

"Studi ini bertujuan untuk mengetahui sebenarnya dinamika proses penguasaan lahan yang dilakukan oleh pihak perusahaan perkebunan swasta di Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara, terutama pada proses perubahan terhadap lahan untuk PT. Kultindo Rezeki dan PT. Paritas Indah. Dimana pada saat ini banyaknya muncul konflik yang melibatkan masyarakat dengan pihak perusahaan perkebunan berkaitan dengan proses penguasaannya yang bermasalah. Sekitar tahun 1980-an keatas intensitas realitas tersebut cukup tinggi dan perlu mendapat perhatian, yang tentu saja membutuhkan pemahaman mendalam dan menyeluruh. Dan untuk mengetahui dinamika proses penguasaan lahan dikedua perusahaan tersebut dilakukan penelitian terhadap sejarah lahan dan proses penguasaannya.Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian komparasi (perbandingan) terhadap proses penguasaan lahan yang dilakukan oleh kedua perusahaan perkebunan itu, melalui teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara mendalam kemudian data dianalisa secara deskriptif. Sedangkan data skunder diperoleh melalui penelusuran terhadap dokumen-dokumen dan berita-berita koran. Kesimpulan pertama yang diperoleh adalah bahwa sejarah lahan yang diperuntukkan bagi kedua perusahaan ini memiliki perbedaan, dimana lahan yang diperuntukkan bagi PT. Kultindo Rezeki terjadi pertentangan akan status lahan tersebut, masyarakat yang selama ini bertani/ladang diatas lahan tersebut mengklaim lahan tersebut syah milik mereka secara adat dan tidak mengakui milik negara, sedangkan perusahaan datang dengan dasar hukum formal yang ada. Lain halnya dengan lahan yang diperuntukkan bagi PT. Paritas Indah, sebagian besar luas lahan secara adat diakui oleh masyarakat sebagai tanah negara (marga). Dan yang kedua proses penguasaan terhadap lahan tersebut yang dilakukan oleh PT. Kultindo Rezeki, disamping adanya pertentangan akan status lahan, juga cara-cara yang ditempuh pada saat pembebasan lahan dan ganti ruginya dilakukan dengan tidak demokratik dan kekerasan oleh unsur aparat keamanan, sehingga hal tersebut menimbulkan konflik berkepanjangan. Sedangkan untuk PT. Paritas Indah melakukan proses penguasaan lahannya, baik pembebasan lahan dan ganti ruginya yang terkait dengan tanah masyarakat dilakukan dengan asas musyawarah langsung antara pihak perusahaan dan masyarakat pemilik lahan tanpa campur tangan aparat. Sehingga hal tersebut menciptakan situasi yang kondusif terhadap operasional perusahaan perkebunan itu."

"Studi ini bertujuan untuk mempelajari latar belakang munculnya Perkumpulan Kematian Gading Rejo (PKG) sekaligus mengetahui mekanisme kerja dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan perkumpulan kematian dimaksud. Penelitian ini dianggap penting, karena perkumpulan yang juga merupakan organisasi ini, berakar dan dikembangkan sendiri oleh masyarakat dengan tetap memenuhi kebutuhan anggotanya walau telah berusia lebih dari 30 tahun. Semula perkumpulan ini memenuhi kebutuhan kematian dengan menyediakan peralatan kematian bagi anggota di RW 05 desa Gading Rejo. Namun sejak beberapa tahun yang lalu, perkumpulan ini juga meminjamkan peralatan pesta dengan sistem sewa. Fenomena ini yang menarik untuk diteliti.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan. Selain itu juga menggunakan metode PRA (Participatory Rural Appraisal) melalui pembuatan diagram Senn, yang dilakukan oleh sekelompok warga masyarakat RW 05. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengetahui organisasi di desa Gading Rejo yang memiliki kedekatan dan kemanfaatan bagi masyarakat.Penggunaan metode PRA menghasilkan bahwa organisasi Perkumpulan Kematian Gading Rejo (PKG) RW 05 desa Gading Rejo merupakan organisasi yang memiliki hubungan kedekatan yang sangat baik dengan kehidupan masyarakat dibandingkan organisasi yang lainnya.Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah, kemunculan perkumpulan kematian ini disebabkan karena adanya nilai-nilai, prilaku dan kebutuhan masyarakat terutama pada bidang kematian. Nilai-nilai dan prilaku dimaksud, yaitu tolong menolong meringankan beban pihak keluarga yang meninggal dunia, melayat atau bertakziah dan tahlilan.Pada kehidupan sosial lainnya terdapat nilai dan prilaku masyarakat diantaranya keharusan menghadiri setiap bentuk undangan yang diadakan masyarakat seperti undangan pesta, hajatan atau sunatan; lagan atau tolong menolong dalam pelaksanaan kegiatan pesta yang dimulai tiga hari sebelum hari pelaksanaan dan berakhir hingga adanya pembubaran panitia pesta, dan nilai dan prilaku terakhir adalah berdiskusi atau berkumpul membicarakan semua hal baik yang menyangkut kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama di setiap pertemuan. Nilai dan prilaku yang telah melembaga ini serta adanya kebutuhan akan peralatan-peralatan kematian dan peralatan pesta, sehingga memunculkan sebuah organisasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal yang menarik, lembaga yang menyelenggarakan kebutuhan ini dapat berbentuk apa saja, namun yang penting telah melembaganya norma dan prilaku di masyarakat.Dalam perjalanannya, perkumpulan kematian yang tidak memiliki AD/ART, tidak hanya memenuhi kebutuhan anggota yang ditimpa musibah kematian, namun juga memenuhi kebutuhan pesta bagi anggota dan orang lain dengan sistem sewa. Perkembangan ini disebabkan adanya akuntabilitas atau kepercayaan yang menjadi ciri utama dalam menjalankan roda organisasi, keikutsertaan anggota baik dalam merencanakan, evaluasi setiap kegiatan hingga pemilihan pengurus organisasi, sanksi sosial bagi pengurus yang menyalahi aturan berupa rasa malu, dan adanya insentif yang diberikan kepada pengurus. Untuk pengembangan selanjutnya, sebaiknya perkumpulan ini tidak menerima bantuan dari pihak lain karena akan mengurangi kemandirian dan keleluwesan anggota dalam memikirkan dan memajukan kelembagaannya."

"Penelitan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi proses pelaksanaan program pembentukan kader konservasi di Kawasan Taman Nasional Tanjung Puling Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan sumber data dari observasi, dokumentasi dan infomian. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara terhadap informan yang terkait, dokumentasi terhadap laporan tertulis dan observasi lapangan. Pemeriksaan terhadap data didasarkan kriteria derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kriteria kepastian. Kegiatan analisis data berupa mereduksi, menyajikan dan menarik kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa masukan program berupa aspek Manusia (Human) ketentuan persyaratan untuk masyarakat sasaran program dapat dipenuhi, penyelenggaraan kegiatan program lebih berkesan sebagai kepentingan administratif, kesadaran dan partisipasi masyarakat sekitar sangat menentukan efektifitas program ini. Aspek Sumberdaya (Material) secara ekonomis program ini diharapkan memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat, program ini adalah (bentuk dan cakupan) kegiatan menyesuaikan pada dana/biaya yang tersedia, panitia mampu memanfaatkan fasilitas yang ada dan mobilisasi perlengkapan cukup efektif. Aspek Gagasan (Ideational) pemetaan terhadap harapan melakukan perubahan dalam jangka pendek, menengah .dan panjang belum cukup jelas, rancangan program disusun dengan komposisi materi mencakup hal-hal yang menurut persepsi penyelenggara dibutuhkan dan dianggap penting, model pengajaran andragogik dirasakan tepat dalam mendukung tujuan untuk melakukan perubahan, kegiatan yang dilakukan bersifat memberi contoh dan disertai dengan sistem insentif yang memadai bagi tindakan yang mendukung, untuk mencapai tujuan konservasi, harus dipikirkan kompensasi yang seharusnya diterima masyarakat. Proses pelaksanaan mencakup aspek rencana intervensi yang dipersiapkan terlalu berat dan sulit untuk dapat dikerjakan secara optimal. Aspek program sebagaimana adanya berupa mekanisme penetapan kader mengingkari prinsip partisipatoris.Kesimpulan menunjukkan bahwa proses kegiatan program sudah sesuai dengan kondisi normatif, pembentukan kader konservasi dilakukan dalam jenjang atau tingkatan, Panitia kader konservasi selalu berasal dari tenaga struktural dan fungsional, masyarakat yang tinggal disekitar kawasan merupakan pihak paling berkepentingan dengan kegiatan program. Dana program bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kegiatan pendidikan tidak mengakomodasikan kebutuhan dan persoalan lapangan, fasilitas sudah tercakup dalam pembiayaan, pertengkapan disiapkan sebelumnya bekerjasama dengan mils kerja Balai Taman Nasional Tanjung Puling. Filosofi yang dianut adalah melakukan perubahan terhadap cara berpikir, bersikap dan bertingkah laku ke arah positif. Kurikulum dirancang dengan mengacu pada kebutuhan normatif, kegiatan didominasi oleh model paedagogi, kompetensi dan onentasi administratif yang terlalu kuat menjadi kendala upaya mefakukan perubahan, keterikatan masyarakat secara ekonomis, kultural maupun spritual harus menjadi fokus tindakan konservasi, upaya intervensi terlalu banyak yang dibebankan pada kader konservasi.Faktor yang mempengaruhi berhasilnya program antara lain adanya permainan yang bertemakan konservasi, adanya keseriusan Balai Taman Nasional Tanjung Puling memberikan pemahaman kepada masyarakat, praktek lapangan yang selalu dilaksanakan dalam kawasan konservasi, pembinaan kader melalui Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia, adanya dukungan masyarakat menyediakan fasilitas dan mendampingi peserta dalam kegiatan di lapangan.Sedangkan untuk saran, penulis merekomendasikan beberapa butir, diantaranya perlu adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban kader konservasi, tingkatan kader konservasi yang jelas, kebutuhan pendidikan yang compentence based. Waktu pelaksanaan pendidikan sesuai dengan rencana dan menyesuaikan waktu libur untuk peserta dari kalangan pelajar dan mahasiswa."

"Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang perlu ditumbuh kembangkan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan rakyat secara umum. Atas pertimbangan hal tersebut pengembangan sektor ini juga dilaksanakan di Kecamatan Pasaman. Dengan pengembangan sektor ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat yang mana pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pasaman. Pelaksanaan program pembangunan di sektor salah satunya adalah dengan pengembangan komoditi perkebunan. Pengembangan komoditi perkebunan telah banyak pola yang dikembangkan salah satu dari pola tersebut adalah pengembangan melalui Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR Bun). Dimana dalam pelaksanaan program ini diharapkan terjadinya transfer teknologi perkebunan dari perusahaan pengelolaan kepada masyarakat yang berada di sekeliling lokasi dilaksanakan proyek.Pelaksanaan pembangunan perkebunan melalui pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR Bun) tidaklah mutlak sesuai dengan konsep yang telah dirumuskan sebelumnya. Tidak sedikit masalah yang timbul akibat dibangunnya perkebunan dengan pola tersebut diantaranya tidak harmonisnya hubungan antara pelaku utama proyek Perkebunan dengan petani peserta PIR Bun yang disebabkan oleh latar belakang yang berbeda, penyelesaian pembebasan tanah yang tidak tuntas, penentuan petani plasma yang kurang tepat sasaran dan terjadinya jual beli atas lahan perkebunan oleh petani plasma.Dari berbagai permasalahan tersebut, maka penulis melaksanakan penelitian terhadap Pelaksanaan Program Perkenunan Inti Raktay (PIR Bun) di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya peralihan hak atas lahan perkebunan oleh petani plasma.Melalui pendekatan kualitatif digambarkan secara lebih akurat tentang gejala atau situasi sosial melalui pengamatan dan wawancara. Beberapa informan yang dipilih adalah Ninik Mamak/datuk Ketua KUD, Petani Plasma, dan petani pekerja. Analisis dilakukan dengan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber dan informanHasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukan bahwa sebelum dilaksanakannya PIR Bun dilaksanakan langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah dan pihak perusahaan adalah penyedian lahan atau tanah untuk lokasi PIR Bun di Sumatera Barat, khususnya Kecamatan Pasaman. Kepemilikan lahan dikuasai oleh masyarakat hukum adat yang dikepalai oleh kepala suku (datuk) dimana tanah tersebut dikenal dengan tanah ulayat, tanah ulayat tersebut dapat dimanfaatkan oleh semua anggota kaum tersebut akan tetapi pengaturan berada pada seorang datuk.Tanah ulayat tersebut diserahkan kepada pihak perusahaan untuk diolah menjadi perkebunan kelapa sawit, ada yang berbentuk Inti dan ada yang berbentuk plasma. Pihak perusahaan berkewajiban untuk membeli semua hasil panen petani plasma dan membina petani sedangkan KUD memberikan pelayanan sarana dan prasarana produksi, pelayanan kebutuhan hidup petani, hingga pelayanan pembayaran hasil penjualan tanda bush segar dan menyembatani kepentingan para petani pemilik dengan pihak perusahaan, khususnya terkait dengan proses pencairan pinjaman dari Bank. Kebun inti diberikan dalam bentuk HGU kepada perusahaan untuk beberapa. tahun, sedangkan kebun plasma langsung menjadi hak milik petani dengan diterbitkannya sertifikat atas nama masing-masing anggota, mereka tidak boleh memperjual belikan kebun tersebut sebelum hutang mereka kepada Bank lunas. Akan tetapi ada sebagian dari petani yang menjual kepada pihak lain dengan berbagai faktor, yaitu persepsi tentang hak atas tanah, persepsi ekonomis terhadap PIR Bun, persepsi sosial terhadap Pir Bun, kesenjangan budaya antara perusahaan inti denga petani plasma serta kepemilikan tanah yang kumonal."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan Upaya Kelompok Usaha Ikan Hias Telaga Biru dalam meningkatkan usaha ekonomi anggota dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Kelompok Usaha Ikan Has Telaga Biru Desa Parigimekar dalam menjalankan peranannya meningkatkan usaha ikan hias. Penilitian ini penting, karena organisasi kelompok usaha Ikan hias ini berdiri dengan inisiatif warga untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan Cara berbudidaya ikan hias secara mandiri dan menggunakan serta memanfaatkan media sumberdaya alam yang terbengkalai dengan melembagakan did membentuk organisasi lokal. Fenomena inilah yang menjadikan kelompok ini menarik untuk di teliti.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang di peroleh melalui wawancara mendalam dengan para informan dan observasi langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan organisasi lokal yang diteliti yaitu Kelompok Usaha Ikan Hias 'Telaga Biru? Desa Parigimekar Kabupaten Bogor.Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah Kelompok Usaha Ikan Hias Telaga Biru mempunyai upaya yang sangat signifikan dalam meningkatkan ekonomi anggota kelompok yang tinggal di Rukun Warga 01 dan Rukun Warga 02 dengan menggunakan Situ Ciseeng yang semula tidak termanfaatkan terbengkalai begitu saja kini menjadi media pembudidayaan ikan hias yang menjadi sumber pendapatan/penghasilan tetap mereka. Kelompok Usaha ikan Hias Telaga Biru merupakan organisasi lokal yang berbentuk membership (keanggotaan) namun dalam pelaksanaan kegiatannya cenderung berbentuk cooperafive (koperasi) karena di dalamnya mengutamakan kesejahteraan anggotanya.Faktor pendukung berkembangnya Kelompok Usaha Ikan Hias Telaga Biru adalah Kepercayaan dan adanya konsensus seluruh anggota. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kelompok Usaha Ikan Hias Telaga Biru adalah terjadinya ketidakefektifan dalam organisasi yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan para pengurus dan anggota, kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan sehigga mengancam keberlangsungan usaha ekonomi mereka, kesulitan pemasaran produk hasil ikan hias pada pihak konsumen lokal maupun luar negeri sehingga mempengaruhi penjualan produk ikan hias kelompok dan belum memaksimalkan pendapatan kelompok terutama untuk menangkap peluang permintaan konsumen luar negeri yang masih menggunakan pihak ketiga.Dengan adanya kendala yang dihadapi ini maka penulis menyarankan agar pihak organisasi melakukan beberapa hal yang sangat panting berkaitan dengan eksistensi organisasi di masa depan diantaranya adalah organisasi kelompok usaha ikan hias telaga biru harus melakukan usaha peningkatan kualitas sumberdaya manusianya dengan mengikutsertakan dalam pelatihan dan meningkatkan pendidikan para pengurus dan anggotanya, meningkatkan pengetahuan pemanfaatan sumberdaya aim yang berkelanjutan dengan cars bekerjasama dengan pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat yang kompeten, melakukan inovasi dalam memasarkan hasil praduksi ikan hias dengan Cara menggunakan teknologi (Internet) dan media massa serta elektronik sehingga mudah memperoleh konsumen lokal.dan intemasional."

"Badan Perwakilan Desa (BPD) merupakan sebuah lembaga desa yang dibentuk di tiap-tiap desa di seluruh Indonesia yang pembentukannya dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang penggantinya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan tugas dan fungsi dari lembaga ini yakni sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta menjalankan fungsi pengawasan, maka diharapkan dengan efektifnya pelaksanaan fungsi tersebut dapat diwujudkan keseimbangan kekuatan antara elemen masyarakat yang direpresentasikan oleh BPD dengan pemerintah desa. Di level desa perlu dibangun good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) yang memungkinkan keterlibatan seluruh elemen desa yang direpresentasikan melalui kelembagaan BPD dalam setiap urusan publik, penyelenggaraan pemerintahan serta merumuskan kepentingan desa. Tentunya ini dapat terwujud apabila BPD memiliki posisi tawar (bargaining position) yang kuat tidak hanya terhadap pemerintah desa tetapi juga terhadap pemerintah supra desa.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif, dengan rnenggunakan metode wawancara mendalam (in depth interview) sebagai teknik pengumpulan data utama, yang didukung dengan data sekunder sebagai data pelengkap. Purposive sampling digunakan sebagai teknik pemilihan informan, dengan kriteria penentuan informan didasarkan atas pengalaman dan pengetahuan informan dalam berinteraksi dengan para anggota BPD secara perorangan maupun secara kelembagaan. Konsep kinerja maupun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Esman dan Uphoff, serta konsep-konsep lain yang dianggap relevan dalam mengkaji dan menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi BPD Desa Sereang. Pelaksanaan tugas dan fungsi dari BPD pada dasarnya mengacu pada tugas dan fungsi dari lembaga ini yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu melaksanakan fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta fungsi pengawasan. Namun dalam pelaksanaannya pelaksanaan fungsi legislasi dari BPD Desa Sereang ini, belum dilaksAnakan secara efektif.Salah sate penyebab ketidakefektifan pelaksanaan tugas dan fungsi dari lembaga ini khususnya pelaksanaan fungsi legislasi karena minimnya pemahaman serta keterampilan dan kemampuan anggota BPD Desa Sereang terhadap pelaksanaan fungsi legislasi tersebut. Kondisi ini juga sangat dipengaruhi oleh kurang tanggapnya aparat Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya Kasubag Pengembangan Desa dan Lembaga Desa selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap pembinaan kelembagaan cleat.Pelaksanaan tugas dan fungsi dari BPD Desa Sereang yang menjadi ukuran dalam menilai kinerja organisasi tersebut meskipun secara umum dinilai balk, namun terlepas dari penilaian masyarakat tersebut ternyata masih ditemukan sejumlah fakta yang apabila dikaitkan dengan indikator-indikator kinerja organisasi menunjukkan bahwa ada beberapa indikator kinerja yang belum terpenuhi dalam struktur keanggotaan BPD Desa Sereang yaitu masih adanya sejumlah elemen masyarakat yang belum terwakili dalam struktur keanggotaan lembaga tersebut Fungsi pengawasan dari BPD dinilai sebagai fungsi yang paling gencar dilaksanakan dibandingkan pelaksanaan fungsi-fungsi yang lain. Sedangkan fungsi legislasi merupakan fungsi yang paling minim dalam hal penerapan dan pelaksanaannya.Masih terdapatnya pelaksanaan fungsi dari BPD yang dinilai masih minim, tentu raja tidak dapat dilepaskan dari sejumlah faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut. Faktor yang dinilai sebagai hambatan dominan yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh anggota BPD perihal pelaksanaan tugas dan fungsinya serta faktor-faktor yang lain yaitu ketiadaan ruang privasi bagi pare anggota BPD dan masih minimnya honor yang diterimanya.Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah perlunya mengintensifkan bentuk-bentuk pembinaan dan pemberian keterampilan-keterampilan teknis kepada pars anggota BPD. Mengupayakan kaderisasi calon-calon anggota BPD yang dinilai kapabel dan sedapat mungkin mewaldli seluruh elemen masyarakat dan tidak hanya sekedar mengandalkan faktor ketokohan semata, pengadaan sarana dan prasarana serta perumusan kebijakan guna meningkatkan jumlah kompensasi atau honor yang diterima oleh pars anggota BPD."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan peranan pemerintah Kabupaten Merauke dalam pelaksanaan proyek pembangunan, dalam rangka melestarikan kembali hutan tanaman sagu pada alam habitatnya sebagai pembangunan yang berkelanjutan (suistainability development) serta menyiapkan bahan makanan "pati sagu" (basic need) bagi masyarakat kampung Wapeko. Lokasi yang dipilih adalah Kampung Wapeko, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Propinsi Papua.Secara spesifik, penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan peranan pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan proyek pembangunan budidaya tanaman sagu dan mengidentifikasi serta menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambatnya.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukan bahwa (1) penerapan prinsip-prinsip partisipatoris dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan budidaya tanaman sagu di Kampung Wapeko memperoleh antusiasme yang besar dan masyarakat Kampung Wapeko, (2) Peran pemerintah dalam pelaksanaan proyek pembangunan budidaya tanaman sagu di Kampung Wapeko yang langkah-langkahnya didasari pada kewenangan pemerintah dalam administrasi penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi: tersusunnya struktur organisasi proyek, tersedianya aparat pelaksana, tersedianya dana, serta pelaksanaan proyek pembangunan disusun melalui proyek, yang dilakukan melalui pelelangan proyek kepada para pengusaha (swasta) dalam pelaksanaannya. Di samping itu, hasil penelitian lapangan menunjukan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan yaitu faktor pendukung dan penghambat.(1) Faktor pendukung dalam pelaksanaan pekerjaan dilokasi antara lain: Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pekerjaan, lahan penanaman telah disiapkan oleh masyarakat, tersedianya dana oleh pemerintah, aparat pemerintah kampung serta organisasi masyarakat kampung mendukung pelaksanaan kegiatan proyek, tersedianya bibit anakan sagu oleh masyarakat, serta aparat pelaksana proyek telah ditunjuk oleh kepala Dinas Kehutanan untuk melaksanakan kegiatan proyek, dukungan sarana kerja yang memadai oleh Dinas Kehutanan, pelaksana proyek dilapangan oleh CV. Shindra Jaya dan pengawasan yang ketat oleh manejer baik secara vertikal maupun secara horizontal dalam pelaksanaan pekerjaan. (2) Faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan proyek pada lokasi penelitian antara lain, kebijakan perencanaan pelaksanaan proyek oleh bupati tidak disesuaikan dengan pedoman umum DAK-DR dari pemerintah pusat, sehingga banyak hambatan dalam pengawasan secara langsung melalui monitoring proyek, pengawasan lapangan, datangnya musim kemarau anakan sagu yang ditanam mati karena lahan yang ditanam kering, kebakaran, adanya indikasi korupsi, dan juga tergantung penunjukan kontraktor dalam melaksanakan kegiatan proyek sedangkan dilokasi penanaman antara lain, pembibitan serta penyemaian anakan sagu yang kurang memenuhi persyaratan tanam, jangka waktu pelaksanaan maupun persiapan lahan serta pembibitan peluang waktu terlalu sempit, tidak ditempatkan tenaga teknis, kurang adanya pengawasan yang ketat oleh pimpinan, kurang adanya kordinasi kerja, lahan tanaman anakan sagu tanah agak tinggi dan tanah tanah hujan sehingga sewaktu musim panas tanah kering.Dari hasil penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa pembangunan sosial melalui kebijakan proyek pembangunan budidaya tanaman sagu, pada pelaksanaan pekerjaan dari awal hingga akhir kegiatan telah dilaksanakan oleh CV. Shindra Jaya, baik secara administrasi proyek maupun pelaksanaan phisik lapangan, kebijakan pembangunan melalui proyek budidaya tanaman sagu merupakan salah satu kegiatan pembangunan sosial, waktu pelaksanaan kegiatan terlalu sempit antar waktu pembibitan dan kegiatan lahan, tata cara pelaksaaan pekerjaan dilapangan oleh kontraktor asal kerja, perencanaan biaya pelaksanaan melalui dana DAK-DR, kepemimpinan dalam pengawasan kurang ketat, petugas PPL tidak ditempatkan pada lokasi lahan serta merangkap sebagai pengawas lapangan, datangnya musim panas hingga tanaman mati, kontraktor harus serius serta keberpihakan kepada masyarakat dalam kegiatan proyek.Terhadap hasil penelitian di atas beberapa hasil penting direkomendasikan dafam penelitian ini adalah (1) Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam penyiapan dana serta perencanaan sosial untuk kepentingan masyarakat, (2) peran pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia masyarakat kampung untuk Iebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan oleh masyarakat sendiri, (3) perlu adanya koordinasi aparat pemerintah dengan masyarakat tentang atam dan kondisi daerah, (4) perencanaan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat mengarahkan pada perencanaan sosial melalui kebijakan pembangunan, (5) Dukungan dana kelanjutan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk menjaga dan memelihara tanaman anakan sagu, (6) Memberdayakan masyarakat dalam kegiatan proyek swakelola, (7) Kepemimpinan sangat menentukan arah dan strategi pelaksanaan tugas, (8) Pengawasan yang ketat oleh pimpinan baik secara vertikal maupun horizontal, (9) penunjukan kontraktor yang harus berkualitas dan mampu."

"Tesis ini membahas pelayanan publik di Kota Kotamobagu yang sebelum di mekarkan, adalah sebuah Kecamatan yang juga merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Bolaang Mongondow. Dalam penelitian ini dibahas Kinerja Pelayanan Publik di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kota Kotamobagu, dimana dengan pemekaran daerah pelayanan semakin baik, yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kinerja pelayanan dalam penelitian ini adalah yang berhubungan dengan waktu, kemudahan, akurasi dan biaya, sedangkan faktor yang mempengaruhi adalah; Struktur Organisasi, Kemampuan aparat dan Sistem Pelayanan. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan metode deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kualitas Pelayanan Publik di Kota Kotamobagu pasca pemekaran menunjukan perbaikan yang signifikan, sehingga memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraanya.

---

This thesis discusses public service in the City Kotamobagu that before the Unpack, is a district which is also the capital of Bolaang Mongondow. In the study discussed in the Office of Public Service Performance Integrated Services One Stop (KPTSP) Kotamobagu City, where the expansion of service area the better, which impact on improving people's welfare. Service performance in this study are related to time, convenience, accuracy and cost, while the factors that influence is; Organizational Structure, Ability apparatus and Service System. This research is descriptive method of research with qualitative approach. These results indicate that the quality of Public Service at City Kotamobagu post-expansion showed a significant improvement, thus providing more convenience for the community in improving welfare."