Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam hukum kedokteran, bila dokter akan melakukan suatu tindakan medik kepada pasiennya, diperlukan adanya persetujuan dari pasien atau keluarganya setelah mendapat penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Persetujuan ini disebut informed consent yang diterjemahkan menjadi persetujuan tindakan medik. Pemberian persetujuan terhadap perlakuan yang akan diambil akan menjadi bukti sah bagi rumah sakit, dokter dan pasien. Dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul, maka sebaiknya pihak rumah sakit melakukan pengambilan persetujuan secara tertulis, dalam hal ini formulir. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kelengkapan pengisian formulir informed consent, dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kelengkapan pengisian formulir tersebut di RSUD Tarakan Jakarta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Cross Sectional Study. Penarikan sampel dilakukan secara random pada bulan Oktober sld Desember 1999. Dari hasil perhitungan didapatkan jumlah sampel 96,04 yang kemudian dibulatkan menjadi 100. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa dari 100 formulir informed consent yang diteliti, ternyata tidak ada formulir yang benar-benar lengkap seluruh pengisian variabelnya. Dari hasil uji T didapatkan bahwa ada hubungan antara kelengkapan pengisian dengan pengetahuan dokter tentang informed consent. Dan dari hasil uji Chi-kuadrat didapatkan bahwa ada hubungan antara kelengkapan pengisian formulir informed consent dengan pendidikan. ......In medical law, if doctors supposed to a medical procedure to a patient, approval is needed from the patients or their family after obtaining explanation regarding a medical procedure to be performed on the patients. The approval is call informed consent, in translated become persetujuan tindakan medik. The approval towards the treatment to be taken will become a valid evidence for the hospitals, doctors and patients. In facing the arising possibilities, it is better that the hospital made a written approval, in this case is a form. This research is intended to appraise the completeness of informed consent form filling, and factors related to the completeness of the form filling in Tarakan District Hospital. This research is a Cross Sectional Study. The sampling is done randomly from October to December 1999. From the calculation it is found the sample is 96.04 which is rounded into 100. From the results of the research it is found out that from 100 informed consent studied, turned out that there is no respondent that really complete the filling of the variables. From the T-test it is found out that there is correlation between completeness of filling and knowledge of doctors regarding the informed consent, Out of the Chi-square test results it is found out that there is correlation between completeness of filling of informed consent form and education.

Abstrak :
Dalam menghadapi globalisasi ekonomi dan datangnya MEA 2015 dimana terdapat peluang dan ancaman. Khususnya di bidang kesehatan, sesuai yang tertuang dalam MRA MEA 2015 untuk profesi : perawat, praktisi medis dan dokter gigi, dengan melihat kesiapan SDM Indonesia bidang kesehatan dalam memanfaatkan peluang dan menghadapi ancaman, serta upaya dalam memitigasi resiko terjadinya kerugian yang timbul di SDM bidang kesehatan akibat diberlakukannya MEA 2015. Penelitian ini, penulis menggunakan teori ancaman dan teori warning intelligence dengan melalui analisa indeks daya saing global dan analisa SWOT untuk melihat kondisi kesiapan SDM Indonesia di bidang kesehatan dalam memanfaatkan peluang dan menghadapi ancaman MEA 2015 serta upaya dalam memitigasi resiko terjadinya kerugian. Perlu peringatan dini melalui warning intelligence atas daya saing SDM kesehatan, karena penguasaan ekonomi suatu negara bisa secara tidak langsung menguasai negara tersebut dan menyebabkan ketergantungan negara dan mengganggu ketahanan negara, maka sangat berbahaya jika terjadi di Indonesia yang jumlah penduduk termasuk lima besar dunia dan terbesar di ASEAN, maka melalui anticipatory analysis untuk mengetahui langkah-langkah berupa saransaran perbaikan dan persiapan di SDM bidang kesehatan serta agar bisa memenangkan persaingan ke depannya perlu diadakan kontra intelijen melalui peningkatan daya saing SDM bidang kesehatan dalam menghadapi berlakunya MEA 2015. ...... In the face of economic globalization and the advent of AEC 2015 where there are opportunities and threats. Particularly in the areas of health, as required according to MRA AEC 2015 for the profession: nurses, medical practitioners and dentists, with the readiness of Indonesian human resources in the health sector take advantage of opportunities and face threats, as well as efforts to mitigate the risk of losses arising in the field of health human resources as a result of the enactment of AEC 2015. This study, the authors use the threat theory and the theory of intelligence warning over global competitiveness index analysis and SWOT analysis to look at the readiness of Indonesian human resources in the health sector in exploiting the opportunities and threats facing the AEC 2015 as well as efforts to mitigate the risk of loss. Need early warning through intelligence warning over the competitiveness of health human resources, because the control of a country's economy can indirectly control of the country and led to the country's dependence and disturbing resistance state, then it is very dangerous if it occurs in Indonesia, which includes five major population of the world and the largest in ASEAN, then through anticipatory analysis to determine the steps in the form of suggestions for improvement and preparation in the field of health and human resources in order to win the competition in the future should be a counter-intelligence by improving the competitiveness of human resources in health in the face of the enactment of AEC 2015.

Abstrak :
Bioterorisme merupakan ancaman internasional yang harus diantisipasi. Indonesia perlu mengantisipasi dampak akibat bioterorisme dengan mengeluarkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan penanggulangan ancaman bioterorisme, di antaranya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019. Menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 menggunakan model analisis implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini juga bertujuan mengembangkan rencana mitigasi penanggulangan ancaman bioterorisme di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan penelusuran literatur berupa artikel, dokumen, dan kebijakan dengan kata kunci "bioterorisme"; "kesehatan masyarakat"; "ketahanan nasional", dan "mitigasi risiko"; juga dengan menganalisis pengalaman negara lain. Elaborasi berbagai instrumen yang dikeluarkan oleh World Health Organization (WHO) telah dibuat dalam bentuk National Action Plan for Health Security (NAPHS) Indonesia 2020-2024 yang secara spesifik ditujukan untuk meningkatkan ketahanan kesehatan sebagai bagian dari ketahanan nasional Indonesia. Namun NAPHS tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi setiap pelaksana kebijakan untuk mengimplementasikannya. Indonesia perlu membuat kebijakan untuk merespons cepat risiko kesehatan masyarakat untuk merespons kedaruratan kesehatan masyarakat. Rencana mitigasi diharapkan dapat mengembangkan kapasitas untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons cepat setiap ancaman kesehatan, termasuk akibat bioterorisme. Kebijakan ketahanan kesehatan Indonesia perlu segera dibuat untuk memperkuat ketahanan nasional Indonesia di masa mendatang. ......Bioterrorism is an international threat that must be anticipated. Indonesia needs to anticipate the impact of bioterrorism by issuing several regulations related to countering the threat of bioterrorism, including Presidential Instruction Number 4 of 2019. Using a qualitative approach, this study aims to analyze the implementation of Presidential Instruction No. 4/2019 using the Van Meter and Van Horn policy implementation analysis model. This study also aims to develop a mitigation plan to counter the threat of bioterrorism in Indonesia. Data collection was conducted through in-depth interviews and literature searches in the form of articles, documents, and policies with the keywords "bioterrorism"; "public health"; "national resilience", and "risk mitigation"; also by analyzing the experiences of other countries. Elaboration of various instruments issued by the World Health Organization (WHO) has been made in the form of Indonesia's National Action Plan for Health Security (NAPHS) 2020-2024 which is specifically aimed at improving health security as part of Indonesia's national resilience. However, NAPHS does not have a binding legal force for every stakeholder to apply. Indonesia needs to create policies for rapid response to public health risks to respond to public health emergencies. The mitigation plan is expected to develop the capacity to prevent, detect and respond quickly to any health threats, including those due to bioterrorism. Indonesia's health resilience policy needs to be made immediately to strengthen Indonesia's national resilience in the future.

Abstrak :
Kerjasama pihak pemerintah Indonesia dengan pihak pemerintah Amerika Serikat dalam bidang penelitian biomolekul terwujud dalarn ketjasarna Narnru-2. Laboratorium penelitian bidang medis ini masuk dalarn kategori BSL 3 (Biosafety Level 3) yang artinya laboratorium ini agen-agen yang dite6ti dapat mengakibatkan potensi terkena penyakit berbahaya. Dalarn perkembangannya peneli!ian oleb pibak Narnru-2 yang beranggotakan staf peneliti dari Indonesia dan yang dari Amerika Serikat diwakili pihak militer dan peneliti (yang mempunyai hak kekebalan diplomatik), diduga tidak hanya melal,:ukan kegiatan penelitian narnun ada indikasi vaksin yang diteliti dijadikan senjata biologi. Kecurigaan ini disebabkan oleh beberapa hal, contohnya : staf peneliti dari Amerika Serikat mempunyai hak kekebalan diplomatik (hal ini memudahkan mereka untuk membawa keluar masuk barang tanpa adanya pemeriksaan dan bebas bea cukai), tidak transparannya penelitian yang dilakukan baik pada saat pengiriman, penelitian maupun hnsilnya, naiknya status Namru-2 dari detasemen menjadi komando (hal ini semakin menyulitkan pihak pemerintah Indonesia untuk mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh Namru-2), penetapan kategori Namru dalarn BSL 3 ( bila ada kebocoran kuman di lahocatorium tersebut malca pemeriksa internasionai berhak untuk memeriksa selrnub wilayah Indcnesia dengan radins 500 km, dalam radius ini bampir semua wilayah dari Jakarta, Jawa Tengah, dan dan Jawa Barat akan diperiksa semua termasuk area vital dan penting) Dengan kecurigaan tersebut maka dikhawatirkan akan adacya ancaman terhadap ......Governmental Cooperation side of Indonesia with governmental side of United States in the field of research of fonn biomolekul in cooperation of Namru-2. Laboratory research of this medical area eoter in category ofBSL 3 ( Biosafety Level 3) with the meaning this laboratory of accurate agents can result potency hit malignancy. In its growth of research by side of Narnru-2 which is have Indonesian researcher staff member to and which from United States deputized by military side and researcher ( having diplomatic immunity rights), anticipated do not only activity of research but there vaccine indication which is accurate to be made biological weapon. This suspicion because of several things, the example : researcher staff of United States have diplomatic immunity rights ( this matter facilitate them to bring exit enter goods without existence of duty postfroe and inspection), is not transparent by research him goodness at the time of delivery, research and also result him, go up status him ofNarnru-2 of detachment become commando (this matter progressively complicate governmental side of Indonesia to control activity by Namru-2), stipulating of category ofNamru in BSL 3 if any leakage of germ in the laboratory hence international examiner is entitled to check eotire'all Indonesia region with radius 500 km, in this radius most of all region ofJakarta, Central Java, and and West Java will be checked all in important and vital area). With the suspicion hence felt concerned about there will be of threat to defence of national health area. Because defence of national one of [the] element the core important SDM ( Human Resource), hence if buman being as the especial

Abstrak :
Perkiraan saat kematian merupakan hal yang sangat penting terutama pada kasus forensik dan merupakan salah satu pertanyaan yang sering diajukan oleh penyidik. Penegakan perkiraan saat kematian pada pemeriksaan kedokteran forensik di Indonesia paling umum menggunakan parameter tanatologi (lebam mayat, kaku mayat dan perubahan suhu mayat). Parameter tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Berdasar belum ditemukannya penelitian terhadap lebam mayat, kaku mayat, dan penurunan suhu mayat pada iklim tropis di Indonesia, sehingga peneliti berharap dapat melihat ketiga perubahan tanatologi tersebut selama 24 jam postmortem untuk meningkatkan akurasi perkiraan saat kematian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan desain eksperimental dengan menggunakan hewan coba tikus Sprague-dawley. Hasil penelitian menunjukkan fenomena lebam mayat yang hilang pada penekanan dipengaruhi oleh kadar hemoglobin dan hematokrit pada interval post mortem kurang dari 12 jam, ada tidaknya kaku mayat dipengaruhi terutama oleh suhu lingkungan, hilangnya kaku mayat pada iklim tropis dapat tumpah tindih dengan munculnya tanda-tanda pembusukan awal, serta penurunan suhu rektal tikus pada iklim tropis membentuk suatu kurva linear yang menurun mendekati suhu lingkungan hingga jam ke-6 postmortem, kemudian landai mengikuti pola perubahan suhu lingkungan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat akurasi penentuan saat kematian, terutama pada kondisi iklim tropis, tidak dapat ditentukan oleh satu faktor saja, melainkan harus dipertimbangkan berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal.

---

Estimation time of death is important in forensic cases and is one of the question that is often asked by police investigators. Livor mortis, Rigor mortis and Algor mortis are the main parameters used to do so. These parameters are influenced not only by internal factors but also by external factors. No study has been yet conducted to analyze these parameters in Indonesia tropical climate. The author hopes to see the changes in these parameters during the first 24 hours postmortem period, which in the end will help increase the accuration of estimating the time of death in a tropical climate. This study is an experimental study, using Sprague-dawley rats. The results of this study shows that: internal factors (hemoglobin and hematocrite) influence the blanching of livor mortis only in the first 12 hours postmortem, rigor mortis is majorly influenced by the ambient temperature and is often overlapping with the early decomposition and the decrease of rectal temperature in tropical climates will form a linear curve that slopes down in the first 6 hours postmortem before it follows the changes in ambient temperature. In conclusion, to increase the accuracy in estimating time of death, especially in tropical climates, can not be determined by a single parameter and has to consider internal and external factors also.

Abstrak :
ABSTRAK
Infark miokard akut adalah bentuk penyakit jantung iskemik akut dengan angka mortalitas yang tinggi, menyebabkan kematian dan disabilitas di seluruh dunia. Pada pasien hidup, penegakan diagnosis infark miokard akut salah satunya menggunakan modalitas pemeriksaan troponin T di dalam darah. Akan tetapi, pemeriksaan troponin T postmortem pada jenazah masih belum lazim dilakukan. Pada pemeriksaan postmortem jenazah yang dilakukan otopsi dengan kemungkinan kematian jantung mendadak, diagnosis infark miokard biasanya dibuat dengan temuan aterosklerosis berat yang menyumbat arteri koronaria dan menggunakan berbagai modalitas pemeriksaan penunjang.2 Pemeriksaan penunjang yang paling sering digunakan adalah pemeriksaan histopatologi anatomi. Penelitian ini merupakan uji diagnostik dengan desain potong lintang (cross sectional) yang membandingkan hasil pemeriksaan troponin T dengan pemeriksaan histopatologi. Pada penelitian ini didapatkan nilai titik potong (cut off point) untuk menentukan diagnosis infark miokard akut adalah ≥ 265,5 ng/l dengan sensitivitas 40%, spesifisitas 100%, nilai duga positif (NDP) 100%, nilai duga negatif (NDN) 18%, rasio kemungkinan positif (RKP) tak terhingga, rasio kemungkinan negatif (RKN) 60% dan akurasi 47%. Dari penelitian ini dapat disimpulkan terdapat perbedaan bermakna antara kadar troponin T post mortem jenazah infark miokard akut dengan jenazah bukan infark miokard akut.

---

ABSTRACT
Acute myocardial infarction is an acute ischemic heart disease with high mortality rate, causing death and disability worldwide. In living patient, one of modality to diagnose acute myocardial infarction is the measurement of troponin T in blood. However, postmortem measurement of troponin T in a dead body is highly uncommon. On autopsy of a dead body who suspected of having acute myocardial infarction, the diagnosis was made based on finding of severe atherosclerosis plaque in coronary artery with several other diagnostic tests. The gold standard is anatomical histopathology examination. This diagnostic study is using cross sectional design to compare the troponin T result with the anatomical histopathology finding. The cut off point to diagnose acute myocardial infarction using post mortem troponin T was ≥ 265,5 ng/l which gave sensitivity of 40%, specificity 100%, positive predictive value 100%, negative predictive value 18%, positive likelihood ratio uncountable, negative likelihood ratio 60%, and accuray of 47%. In conclusion, the postmortem troponin T in dead body with acute myocardial infarction and no acute myocardial infarction was statisticaly significant.

Abstrak :
Ganja menjadi narkotika yang paling banyak disalahgunakan di Indonesia dengan proporsi sebanyak 41,4 persen (Puslitdatin BNN, 2022)bahkan di dunia (UNODC, 2022). Tingginya angka penyalahgunaan ganja menjadi salah satu pertimbangan PBB memasukkan ganja sebagai tanaman yang berbahaya dan Indonesia pun memasukkan ganja ke dalam golongan I Narkotika. Namun, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, tanaman ganja yang dianggap berbahaya dan hampir tidak memiliki manfaat mulai dilirik untuk dilihat pemanfaatannya. Hinggal tahun 2023, sudah lebih dari 50 negara di dunia telah melegalkan pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis. Penelitian-penelitian pun telah banyak dilakukan di seluruh dunia. Melihat perkembangan di dunia, wacana legalisasi ganja medis mulai didorong oleh komunitas-komunitas dan sebagian masyarakat yang membutuhkan. Berdasarkan penelitian, ganja efektif pada terapi pada penyakit-penyakit seperti multiple sclerosis, nyeri neuropatik kronis, mual dan muntah akibat kemoterapi dan epilepsy, antiemetik, stimulan nafsu makan pada penyakit kanker dan AIDS, dan penyakit kronis lainnya (Vickery & Finch, 2020)(Arkell et al., 2023). Namun pemerintah Indonesia Indonesia masih konsisten menggolongkan ganja sebagai tanaman berbahaya. Aspek kesehatan masyarakat, sosial budaya dan keamanan menjadi aspek yang dekat dengan wacana legalisasi ganja medis di Indonesia. Manfaat dan dampak buruk kesehatan, persepsi masyarakat terhadap tanaman ganja, kedekatan sejarah budaya Indonesia dengan tanaman ini serta ancaman penyalahgunaan ganja yang meningkat menjadi hal yang dapat dipertimbangkan dalam wacana legalisasi ganja medis. Memperkuat  regulasi dan membukan kesempatan yang luas untuk penelitian menjadi langkah penting yang dapat diambil untuk menentukan akan dibawa kemana legalisasi ganja medis di Indonesia. ......Cannabis is the most abused narcotic in Indonesia with a proportion of 41.4 percent (Puslitdatin BNN, 2022) even in the world (UNODC, 2022). The high rate of cannabis abuse is one of the UN considerations for including cannabis as a dangerous plant and Indonesia also includes cannabis in group I Narcotics. However, with the development of increasingly advanced science and technology, the cannabis plant, which is considered dangerous and has almost no benefits, has begun to be looked at for its utilization. Until 2023, more than 50 countries in the world have legalized the use of cannabis for medical purposes. Publication research has been carried out all over the world. Looking at developments in the world, the discourse on the legalization of medical cannabis has begun to be pushed by communities and some people who need it. Based on research, cannabis is effective in therapy in diseases such as multiple sclerosis, chronic neuropathic pain, nausea and vomiting due to chemotherapy and epilepsy, antiemetics, appetite stimulants in cancer and AIDS, and other chronic diseases (Vickery & Finch, 2020) (Arkell et al., 2023). However, the Indonesian government of Indonesia is still consistent in classifying cannabis as a dangerous plant. Aspects of public health, social culture and security are aspects that are close to the discourse on the legalization of medical cannabis in Indonesia. The health benefits and harms, public perception of the cannabis plant, the proximity of Indonesian cultural history to this plant and the increasing threat of cannabis abuse are things that can be considered in the discourse on the legalization of medical cannabis. Strengthening regulations and opening up broad opportunities for research are important steps that can be taken to determine where medical cannabis legalization will take in Indonesia.

Abstrak :
Masalah gigi berlubang atau karies masih banyak dikeluhkan oleh anak-anak dan dewasa dan tidak bisa dibiarkan hinggah parah yang akan menimbulkan masalah kesehatan misalnya infeksi, kronis, ketidaknyamanan, dan kecacatan pada gigi dan mulut. Rata-rata pasien ke dokter gigi mengalami kerusakan gigi karies yang sudah parah, tingginya keparahan karies gigi di Indonesia menyebabkan besarnya kebutuhan perawatan yang kompleks mulai dari tindakan pencegahan sampai dengan perawatan saluran akar (endodontik). Perawatan karies pulpa yaitu perawatan saluran akar (endodontik) mempunyai resiko tinggi dalam kecelakaan medis. Pada masa Covid-19 telah mengubah sistem perawatan kesehatan yang ada di seluruh dunia, terutama tindakan kedokteran gigi yaitu endodontik yang sangat rentan tertular Covid-19. Di Indosesia kasus Covid-19 masih sangat tinggi dan berefek langsung pada dokter gigi, disisi lain dokter gigi dituntut harus menjalani sikap profesional dalam melayani pasiennya. Pada penelitian ini untuk mengetahui profesional dokter gigi umum dalam penatalaksanaan karies pulpa saat pandemi Covid-19 di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, Indonesia. Metodenya subjeknya yaitu dokter gigi dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Makassar dan PDGI Gowa yang berpraktek pada masa Covid-19. Kuisioner Online diberikan kepada dokter gigi, dan sebanyak 231 responden penelitian ini. Uji statistic untuk melihat gambaran Pengetahuan, sikap, dan perilaku profesional dokter gigi dalam penatalaksanaan karies pulpa saat pandemi Covid-19 di Kota Makasaar dan Kabupaten Gowa (N=231). Pada penelitian ini menunjukkan bahwa dari 231 responden, ditemukan sebanyak 126 (54.5%) responden menunjukkan Perilaku Baik sedangkan Perilaku Kurang hanya 105 (45.5%) responden, Sikap Baik sebanyak 165 (71.4%) sedangkan Sikap Kurang hanya 66 (28.6%) responden dan Pengetahuan Baik sebanyak 204 (88.3%) sedangkan Pengetahuan Kurang hanya 27 (11.7%) responden. Pengaruh perilaku profesional dokter gigi dalam penatalaksanaan karies pulpa saat pandemi Covid-19 di Kota Makasaar dan Kabupaten Gowa dan sekitar 45.5 % dokter gigi yang perilakunya kurang dalam melakukan perawatan saluran akar gigi dimasa Covid-19. Maka dari itu PDGI sebagai organisasi profesi dokter gigi mengevaluasi anggotanya dan melakukan sosialisasi tentang profesional dalam praktek kedokteran gigi dimasa Covid-19 ......The problem of cavities or caries is still a lot of complaints by children and adults and cannot be allowed to get worse which will cause health problems such as infection, chronic, discomfort, and defects in the teeth and mouth. The average patient to the dentist experiences severe carious tooth decay, the high severity of dental caries in Indonesia causes the need for complex treatment ranging from preventive measures to root canal (endodontic) treatment. Treatment of pulp caries, namely root canal (endodontic) treatment, has a high risk of medical accidents. In times of Covid-19has changed the existing health care system around the world, especially dentistry, namely endodontics which is very vulnerable to contracting Covid-19. In Indonesia, Covid-19 cases are still very high and have a direct effect on dentists, on the other hand dentists are required to undergo a professional attitude in serving their patients. In this study, to find outprofessional general dentist in the management of pulp caries during the Covid-19 pandemic in Makassar City and Gowa Regency, Indonesia.The method is subject to dentists from the Indonesian Dental Association (PDGI) Makassar Branch and PDGI Gowa who practiced during the Covid-19 period. Online questionnaires were given to dentists, and as many as 231 respondents in this study.A statistical test to see a description of the knowledge, attitudes, and professional behavior of dentists in the management of pulp caries during the Covid-19 pandemic in Makassar City and Gowa Regency (N=231). In this study, it was found that out of 231 respondents, it was found that 126 (54.5%) respondents showed good behavior while poor behavior was only 105 (45.5%) respondents, good attitude was 165 (71.4%) while poor attitude was only 66 (28.6%) respondents and Good Knowledge is 204 (88.3%) while Poor Knowledge is only 27 (11.7%) respondents. The influence of professional behavior of dentists in the management of pulp caries during the Covid-19 pandemic in Makassar City and Gowa Regency and about 45.5% of dentists whose behavior was lacking in carrying out root canal treatment during the Covid-19 period. Therefore, PDGI as a dental professional organization evaluates its members and conducts socialization about professionals in dental practice during the Covid-19 period.

Abstrak :
Kebijakan telemedicine dalam memberdayakan start-up teknologi kesehatan merupakan solusi yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk membantu menurunkan angka kesakitan ketika pandemik COVID-19. Berdasarkan sejarah kesehatan dunia, ancaman non militer pandemik seperti ini diprediksi akan selalu terjadi pada suatu waktu. Dalam kajian ketahanan nasional ancaman yang berdimensi keselamatan umum dapat mengganggu stabilitas suatu bangsa, maka kebijakan telemedicine ini perlu dianalisis dalam rangka adaptasi masa paska pandemik COVID-19. Dengan menggunakan pendekatan tindakan partisipatif, penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif, termasuk tinjauan pustaka, diskusi kelompok terfokus untuk mengembangkan model regulatory sandbox dalam mendukung kebijakan telemedicine di era disruptif pada 16 start-up yang tercatat. Studi ini mengungkapkan bahwa pengembangan regulatory sandbox pada bidang kesehatan masih terbatas, dimana start-up belum mengadaptasi dengan baik pada kebijakan data pribadi, keamanan, integrasi dan standar teknologi layanan kesehatan, serta inklusifitas. Adaptasi telah dilakukan terkait keberterimaan produk dari start-up telemedicine. Adaptasi rekomendasi kebijakan melalui regulatory sandbox berpotensi dalam memfasilitasi adopsi perkembangan teknologi kesehatan di era disruptif. Adaptasi kebijakan telemedicine paska pandemik COVID-19 melalui rekomendasi regulatory sandbox mencakup kesiapan penyedia penyelenggara telemedicine, kemitraan PSE dengan fasilitas kesehatan terkait standar pelayanan klinis yang akan digunakan, manajemen keamanan informasi, serta perlindungan data. ......The telemedicine policy in empowering health technology start-ups is a solution implemented by the Indonesian government to help reduce morbidity rates during the COVID-19 pandemic. Based on world health history, it is predicted that non-military pandemic threats like this will always occur at some time. In studying national resilience, threats with a public safety dimension can disrupt the stability of a nation; this telemedicine policy needs to be analyzed in the context of adaptation to the post-COVID-19 pandemic period. Using a participatory action approach, this research was conducted using qualitative descriptive methods, including a literature review and focus group discussions to develop a regulatory sandbox model to support telemedicine policies in a disruptive era on 16 recorded start-ups. This study reveals that the development of regulatory sandboxes in the health sector is still limited, and start-ups still need to adapt well to personal data policies, security, integration and health service technology standards, and inclusiveness. Adaptations have been made regarding product acceptance from telemedicine start-ups. Adapting policy recommendations through a regulatory sandbox has the potential to facilitate the adoption of health technology developments in a disruptive era. Adaptation of post-COVID-19 pandemic telemedicine policy through regulatory sandbox.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan ketidaktaatan para pelaku usaha IRTP dalam menggunakan bahan kimia berbahaya pada pangan yang diproduksinya dan mengetahui langkah-langkah kebijakan yang efektif dan tepat dalam mengendalikan ketidaktaatan pelaku usaha IRTP dalam penggunaan bahan kimia berbahaya (formalin). Metode yang digunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan tipe pertanyaan terbuka. Penentuan informan didasarkan pada teknik purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) formalin merupakan salah satu unsur penting dalam pembuatan tahu karena sudah sejak lama digunakan sebagai bahan untuk menjaga kualitas rasa, aroma, warna, tekstur, dan menghilangkan lendir; (2) Tidak adanya bahan pengganti formalin yang efektif, meskipun terdapat beberapa alternatif pilihan bahan pengganti formalin, membuat kualitas tahu tidak hanya menurun, justru tahu menjadi rusak; (3) Adanya penolakan dari konsumen, apabila formalin tidak ditambahkan dalam tahu, maka akan terjadi penolakan dan keluhan; (4) Keberlangsungan Usaha, akibat dampak dari penolakan konsumen terhadap tahu non formalin secara langsung dan cepat akan mengancam keberlangsungan industri tahu; (5) tidak adanya keterlibatan efektif pemerintah, bahwa pemerintah bukan hanya tidak secara maksimal turun ke lapangan, namun juga dapat dikatakan tidak berkontribusi langsung terhadap permasalahan ini; (6) tidak tegasnya pemerintah, khususnya dalam hal ini aparat penegak hukum dalam penerapan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta belum adanya pemecahan masalah sesuai dengan yang diharapkan. Saran yang bersifat strategis bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) adalah segera melakukan penelitian untuk menemukan zat pengganti formalin yang mampu menggantikan secara utuh sesuai permintaan produsen dan konsumen. Saran yang bersifat metodologis, khususnya bagi peneliti selanjutnya adalah dengan mencoba menerapkan pendekatan penelitian yang berbeda, yaitu pendekatan penelitian kuantitatif berupa survey, dengan fokus lebih kepada perilaku ketidaktaatan secara individual. Penelitian yang berfokus pada sisi konsumen juga disarankan dilakukan, karena dengan mempelajari sisi konsumen diharapkan masalah dengan harapan konsumen dapat ditanggap secara baik. Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti bahan kimia berbahaya lain seperti penggunaan boraks, rhodamin B, dan methanyl yellow yang digunakan pada produk makanan lain seperti bakso, mie, ikan asin, serta produk minuman.

---

This research was aimed to obtain factors causing disobedience among food household industries in using hazardous chemical substance and to obtain effective and fit policy in overcoming or eliminating disobedience of food household industries in using hazardous chemical substance (formaldehyde) in their product. Qualitative research method by conducting in-depth interviews using open-ended questions was used in this study. Informers were determined by purposive technique. Results showed that: (1) formaldehyde was one of important substances in processing tahu (bean curd) to maintain qualities such as taste, aroma, texture, and eliminating mucous; (2) there were no chemical substitutions which had the same effectiveness as formaldehyde, even though there were alternatives of chemical substances, they would only degrade and damage the product; (3) there were rejections and complaints from customers if the product did not include formalin; (4) the continuity of business was at stake directly and indirectly as a result of customers? rejections; (5) there was no effective involvement from the government, not only in supervising role in the field but also did not give direct contribution to the problem; (6) the irresoluteness from government, specifically from law enforcement in implementing sanctions according to regulations, and there was no problem solving as expected. Strategic suggestions needed for stakeholders are to conduct relevant research to discover substitute substance of formalin which can replace it perfectly in accordance with producers and consumers needs. Methodological suggestions for the next researchers are to try using different research method, such as quantitative survey approach which focuses more on individual disobedience behaviors. Research focuses on consumer?s side also needed to investigate since by understanding consumer?s point of view the whole picture of consumer expectations can be learned. Furthermore, next researchers interested are suggested to study another hazardous chemical substances such as the using of borax, rhodamin B, and methanyl yellow in usage another food such as bakso, mie, ikan asin, and beverage.