Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan Benford rsquo;s Law dalam perencanaan audit keuangan negara dengan studi kasus pada audit atas laporan keuangan pemerintah pusat. Analisis dilakukan dengan pengujian digit pertama, pengujian digit kedua, pengujian dua digit pertama Benford rsquo;s Law terhadap 8.385.414 record transaksi belanja pemerintah pusat tahun 2015 dan pemodelan regresi logistik untuk memprediksi adanya temuan terkait belanja berdasarkan LHP BPK atas pemeriksaan LKPP tahun 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Benford rsquo;s Law mampu memberikan indikator awal red flag atas kemungkinan terjadinya temuan terkait belanja dalam suatu pemeriksaan, yang nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu variabel dalam menilai control risk atas suatu entitas pada saat perencanaan audit.

---

This study aims to analyze the use of Benford 39 s Law in the planning of state finance audit with a case study on audit of financial report of central government LKPP year 2015. The analysis is conducted quantitatively through first digit test, second digit test, and first two digit test of Benford rsquo s Law over 8.385.414 records of central government expenditure transactions in 2015, and logistic regression modeling to predict the presence of expenditure related findings based on the financial audit report LHP of supreme audit agency BPK of LKPP year 2015. Quantitative analysis results are then supplemented by qualitative analysis through in depth interviews with some related parties to provide additional information required. This study demonstrates that the use of Benford 39 s Law is able to provide a red flag for the possibility of expenditure related findings during examination, which later can be used as one of the variables in assessing the control risk of an entity when planning the audit"

"Dalam rangka meningkatkan kinerja, pemerintah telah melakukan pembenahan secara terus menerus diantaranya pembenahan terhadap Sistem Internal Controls. Internal Controls atau yang biasa disebut sebagai Sistem Pengendalian Internal merupakan struktur yang meliputi organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, memeriksa ketelitian dan kehandalan data akuntansi/laporan keuangan, mendorong efisiensi dan efektifitas kinerja serta dipatuhinya peraturan dan undang-undang yang berlaku. Sistem Internal Controls menekankan pada tujuan yang hendak dicapai, dan meminimalkan Risiko dari setiap kegiatan operasional organisasi dengan berfungsi sebagai Directive Controls, Preventive Controls, Detective Controls dan Corrective Controls. Menurut tujuannya, Sistem Internal Controls tersebut dapat dibagi menjadi dua macam: Sistem Pengendalian Akuntansi (internal accounting control) dan Sistem Pengendalian Administrasi (internal administrative control). Sistem pengendalian Akuntansi meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kehandalan data akuntansi/laporan keuangan. Sistem pengendalian akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan yang dimiliki organisasi dan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Sedangkan Sistem Pengendalian Administrasi meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan efektifitas kinerja serta mendorong dipatuhinya peraturan dan undang-undang yang berlaku. Jika organisasi memiliki Internal Controls yang baik maka organisai akan memiliki kinerja yang baik pula. Internal Controls merupakan salah satu faktor kunci guna menghantarkan optimalisasi pengelolaan sumber daya dan akuntabilitas organisasi."

"Tesis ini menganalisis bagaimana Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyusun APBD tahun anggaran 2008 dari sudut pandang konsistensi kebijakan perencanaan sampai dengan proses penganggaran. Analisis konsistensi dilakukan dengan melihat kepada prioritas-prioritas yang ada dalam RPJMD, RKPD, serta program dan kegiatan yang tercantum pada RKPD, KUA, PPA sampai dengan APBD. Di samping itu tesis ini juga menganalisis indikator kinerja yang digunakan dalam program dan kegiatan SKPD yang dikaitkan dengan konsep SMART (specific, measurable, achievable, relevance, time bound). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsistensi terjadi antara prioritas RPJMD dengan prioritas RKPD. Pada saat penyusunan KUA, konsistensi belum terjadi sepenuhnya. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD mengalami revisi pada saat penyusunan KUA. Pada tahapan berikutnya sampai dengan APBD, terjadi konsistensi kebijakan program dan kegiatan SKPD. Penggunaan indikator kinerja oleh SKPD-SKPD masih belum sepenuhnya sesuai dengan konsep SMART. Dengan demikian, indikator kinerja yang digunakan oleh SKPD-SKPD masih diperlukan penyempurnaan agar bisa dijadikan tolok ukur yang baik dalam pengukuran kinerja."

"Penelitian ini bertujuan untuk menilai penerapan sistem balanced scorecard pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (ITJEN). Penelitian ini menggunakan analisis terhadap data primer berupa wawancara dengan beberapa responden dan pengamatan serta data sekunder berupa dokumen/laporan tentang sistem balanced scorecard. Hasil penelitian ini menemukan bahwa sistem balanced scorecard yang ada perlu dilakukan beberapa perbaikan dalam rangka mengefektifkan fungsi ITJEN. Penelitian ini menyarankan agar perspektif keuangan ditambahkan pada sistem balanced scorecard; semua indikator kinerja utama pada sistem balanced scorecard dimasukkan dalam kontrak kinerja; beberapa sasaran strategis pada sistem balanced scorecard dilakukan penyesuaian; dan sistem balanced scorecard dikomunikasikan secara efektif kepada pegawai.

---

The objective of this research is to evaluate the balanced scorecard's implementation at ITJEN. This research is using an analysis on a primary data by an interview and observation and a secondary data by a document about balanced scorecard. This research found that the current system should be developed in order to make the function of ITJEN more effective. This research suggests that financial perspective is added to balanced scorecard, all key performance indicators on balanced scorecard are included on performance contract, some strategic objective on balanced scorecard is adjusted and balanced scorecard should be communicated to all employees effectively."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 620 LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2008-2009 dengan rata-rata tingkat pengungkapan LKPD sebesar 52,09%. Hasil penelitian ini menemukan bahwa umur administratif pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, dan ukuran legislatif memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD, sedangkan intergovernmental revenue memiliki pengaruh negatif. Ukuran pemerintah daerah, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, rasio kemandirian keuangan daerah dan pembiayaan utang terbukti tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

---

This research aims to analyze the effect of Local Government characteristic on financial statement disclosure. A total of 620 financial statement of Local Governments District/City for 2008-2009 were selected to be sample with average of Local Government financial statement disclosure level is 52,09%.

This result of this study shows that administrative age, wealth of the local government, legislature size, have positive effect on the local government financial statement disclosure, while intergovernmental revenue have negative effect. The size of the local government, functional differentiation, occupational specialization, financial self-sufficiency ratio and debt financing are proved to have no effect on the local government financial statement disclosure."

"Kepatuhan Bendaharawan Pemerintah sebagai pemungut/pemotong pajak sangat penting artinya dalam rangka mengamankan penerimaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan dan memberikan rekomendasi dalam meningkatkan kepatuhan bendahara pemerintah pada aspek perpajakan. Penelitian ini dilakukan pada Bendahara UIN Jakarta. Metode yang digunakan adalah studi kasus. Melalui pengolahan data, diperoleh tingkat kepatuhan pajak hanya sebesar 65%. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kapatuhan pajak bendahara UIN Jakarta masih rendah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pemahaman bendahara, belum adanya sistem pengelolaan pajak yang baik, dan tidak diterapkannya sanksi perpajakan. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kepatuhan antara lain memperbaiki sistem pengelolaan perpajakan, meningkatkan fungsi pengawasan, dan meningkatkan pemahaman bendahara pada aspek perpajakan.

---

Tax compliance of state treasurers as tax collector/holder is very important in order to secure the state revenues. This study aims to determine the level of tax compliance of state treasurers and to provide recommendations for improving the tax compliance of state treasurers.

This research was conducted on the treasurers of State Islamic University of Jakarta. The methods used are case study analysis. Through data processing was obtained the tax compliance rate is only 65%. It can be concluded that the tax compliance level of the treasurers of UIN Jakarta is still low. It can be caused by the low level of understanding of the treasurers, the lack of a good tax management system, and the denial of tax penalties.

Recommendations that can be given to improve tax compliance are, among others, by improving the tax management system, improving the monitoring system, and increasing the understanding of the treasurers on tax laws."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan utama penyebab status disclaimer dalam laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), komponen akun dalam laporan keuangan Kemdikbud yang melanggar kriteria pemberian opini dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 berdasarkan temuan dalam LHP BPK-RI, dan evaluasi atas perbaikan/upaya tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak Kemdikbud untuk mencapai opini WTP. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu berfokus pada permasalahan dalam penyajian laporan keuangan Kementerian Pendidikan Nasional dengan indikator opini Badan Pemeriksa Keuangan RI. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab disclaimer adalah Sistem Pengendalian Intern yang belum berjalan efektif sehingga keandalan laporan keuangan diragukan. Komponen laporan keuangan yang masih perlu diperbaiki adalah pengelolaan pendapatan negara dan hibah serta realisasi belanja, aset lancar terutama pada kas, piutang, dan persediaan, dan penatausahaan aset tetap karena melanggar ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas SPI yang disyaratkan untuk memperoleh opini WTP dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Evaluasi atas perbaikan/upaya tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak Kemdikbud untuk mencapai opini WTP menunjukkan pihak Kemdikbud telah menyusun rencana aksi pencapaian opini WTP yang dikoordinasikan oleh inspektorat jenderal, namun pelaksanaan rencana aksi tersebut belum optimal dan perlu ada evaluasi aspek SDM pengelola keuangan di satker BLU, cara/metode koordinasi oleh pusat kepada satuan kerja di daerah, dan peran Inspektorat dalam mendampingi proses penganggaran hingga pelaporan untuk memastikan Sistem Pengendalian Intern berjalan dan reviu untuk memastikan kualitas pelaporan keuangan. Saran untuk penelitian selanjutnya disajikan dalam karya akhir ini.

---

The purpose of this research is to find out the key issues of the the financial statements of the Ministry of Education and Culture (Kemdikbud) which contributed to a disclaimer status, component of accounts in the financial statements which breached the terms and criteria to give an unqualified opinion to the financial statements in the Act No. 15 of 2004 based on the findings in the Audit Reports (LHP) of BPK-RI, and evaluation of actions and improvements to follow-up inspection findings of the examination by BPK to achieve an unqualified opinion that Kemdikbud has strived. Data was analyzed with descriptive qualitative analysis method. Result of the research showed that the main issue of disclaimer status in Kemdikbud’s financial statements Fiscal Year 2011 is ineffectiveness of Internal Control System so that the reliability of financial statements in doubt.

This research found that Components of the financial statements that still needs to be improved are the management of revenues and grants, expenditures, current assets primarily in cash, accounts receivable, and inventory, and administration of fixed assets for violating the provisions of Government Accounting Standards (SAP), the adequacy of disclosure, compliance with laws and regulations, and the effectiveness of the Internal Control System required by the Act No. 15 of 2004 to obtain unqualified opinion (WTP).

Evaluation of actions and improvements to follow-up inspection findings of the examination by BPK finds that Kemdikbud had prepared action plan to get unqualified opinion which coordinated by inspectorate general, but the implementation was not optimum and still need to evaluated financial managers competencies in BLU units, the coordination way or methods used by center unit to its region, and the role of Inspectorate/government internal Auditors in to accompany the budgeting and reporting process to make sure the Internal Control System working properly and review programs to give a quality assurance of financial reporting in Kemdikbud. Suggestions for further research were presented in this final report."

"ABSTRAKProgram yang dianggap penting oleh pemerintah terkadang tidak mampu mencapai target kinerja yang ditetapkan. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya alokasi anggaran atau program tersebut sebenarnya kurang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga perlu didesain ulang atau porsi anggarannya digeser untuk program lain yang lebih bermanfaat. Penelitian ini menggunakan Program Assessment Rating Tool untuk mengevaluasi Program 12 Jalur Destinasi Wisata Pesisir dengan menilai tujuan program, bagaimana perencanaan dan pelaksanaannya, serta manajemen dan pencapaiannya sehingga dapat diketahui hubungan antara sumber daya yang dialokasikan dengan hasil pelaksanaan program. Skor PART sebesar 36% menunjukkan bahwa program tidak efektif.

---

ABSTRACTSometimes a program that is considered as important by the government is unable to achieve its performance targets. It could be caused by the lack of budget allocation or the program is actually less useful for the community that needs to be redesigned or its budget portion should be shifted to other important programs. This research used Program Assessment Rating Tool to evaluate the 12 Coastal Tourism Destination Program by assessed it goals, how it was designed and implemented, management and the results that have been achieved, to see the relationship between resource allocations to the program outcomes. 36% PART score means the program was ineffective."

"ABSTRAKTesis ini membahas sistem pengukuran kinerja pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada di Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan konsep Human Resources Scorecard. KPK dibentuk dengan tujuan agar Indonesia bebas dari korupsi bukan hanya pada sistem birokrasi tetapi dimulai dari cara berpikir seluruh masyarakat Indonesia. Untuk mencapainya, strategi disertai indikator kinerja yang jelas perlu dirancang bagi unit-unit di dalam KPK RI. SDM menjadi penting karena untuk pencapaian amanahnya KPK memerlukan SDM yang berintegritas bukan hanya dari sisi karakter jiwa tetapi integritas dalam berkerja mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Biro SDM merupakan biro yang bertanggungjawab mengelola SDM di KPK. Biro SDM KPK belum menggunakan HR Scorecard dalam menentukan efektivitas dan efisiensi SDM KPK. Tujuan tesis ini adalah untuk mengevaluasi kinerja dan memberi rekomendasi alternatif perbaikan sistem pengelolaan SDM KPK yang diperlukan berdasarkan visi, misi serta strategi KPK. Dari hasil analisis data sekunder berupa Sistem Pengukuran Kinerja KPK RI dan Biro SDM yang berbasis Balanced Scorecard didapatkan hasil berupa strategi dan KPI Biro SDM serta keselarasannya dengan konsep HR Scorecard.

---

ABSTRACTThis thesis explores the performance measurement system of Human Resource (HR) at CEC with the Human Resources Scorecard concept. KPK was formed with the goal of keeping Indonesia free from corruption not only at the beginning of a bureaucratic system but starting from the mindset in all Indonesian. To achieve this goal, KPK needs clear strategy and performance indicators to be designed in their each unit. Focused in HR is important because in achieving its goal, KPK requires human resources with high integrity not only in their soul but also in their creativity attitude in working for preventing and combating corruption in Indonesia. Human Resources Bureau KPK is responsible for managing human resources in the Commission. In determining the effectiveness and efficiency, Human Resources Bureau has not using the HR Scorecard yet. The purpose of this thesis is to evaluate and make proper alternative recommendations for human resources management system improvement based on the Commission's vision, mission and strategy. The result from the analysis of secondary data from the Commission and the Human Resources Bureau Performance Measurement System which based on Balanced Scorecard is obtained in the form of HR KPI and its alignment with the concept of HR Scorecard."

"Penelitian ini membahas pengaruh reformasi birokrasi dan remunerasi secara parsial maupun simultan terhadap perilaku koruptif di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 170 responden yang disebar kepada pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis melalui analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa secara parsial hanya reformasi birokrasi yang berpengaruh signifikan terhadap perilaku koruptif, namun secara simultan reformasi birokrasi dan remunerasi berpengaruh signifikan terhadap perilaku koruptif di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

---

Focus of this study is to determine the influence of bureaucracy reforms and remuneration partially or simultaneously to corruptive behavior at The Coordinating Ministry for People's Welfare. Sample in this study amounted to 170 respondents were distributed to the employees of The Coordinating Ministry for People's Welfare. Data analysis methods used are quantitative analyzes using the validity and reliability test, the assumption of classical test, and a multiple linear regression analysis. Results of this study revealed that partially only bureaucracy reforms has a significant influence to corruptive behavior, but simultaneously bureaucracy reforms and remuneration has a significant influence to corruptive behavior at The Coordinating Ministry for People's Welfare."