Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perekonomian Indonesia masih berada pada kondisi yang sangat sulit akibat krisis ekonomi (1997) dan politik yang belum terselesaikan. Ini ditandai dengan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, besarnya utang luar negeri, inflasi dan menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini mempengaruhi secara langsung sektor industri, dimana terjadi banyak pemutusan hubungan kerja (PHK), yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan pada akhirnya menambah jumlah penduduk miskin dan meningkatnya jumlah pengangguran. Propinsi Bali sendiri terkena dampak krisis ekonomi ini dimana pertumbuhan ekonominya menurun dari sebesar 8,10% pada tahun 1996 menjadi sebesar -3,73% pada tahun 1998. Hal ini juga terlihat pada meningkatnya angka pengangguran terbuka (open unemployment), dari sebesar 2,57% pada tahun 1997 menjadi 3,09% pada tahun 1998. Mengingat banyaknya persoalan yang timbul akibat pengangguran ini, baik secara ekonomi dan sosial, maka kita perlu menekankan pada bidang perencanaan ketenagakerjaan. Apalagi negara-negara sedang berkembang (NSB) seperti Indonesia memiliki ciri Labor Surplus Economy, dimana menghadapi masalah utama yaitu terbatasnya lapangan kerja padahal pertambahan jumlah angkatan kerjanya cukup besar. Propinsi Bali sendiri adalah propinsi yang memiliki struktur perekonomian yang berbeda dibandingkan daerah-daerah lain. Sektor Pariwisata sebagai leading sector di daerah ini mendukung dua (2) sektor ekonomi lainnya yaitu sektor Pertanian dan sektor Industri sebagai prioritas pembangunan. Untuk melihat sejauh mana kesempatan kerja yang bisa diciptakan oleh ketiga sektor ekonomi di atas dalam setiap pertumbuhan ekonomi sektoral, maka dalam penelitian ini digunakan alat ukur elastisitas kesempatan kerja dan laju pertumbuhan produktivitas pekerja, dengan asumsi ceteris paribus. Selain itu pula, kita dapat melihat pola pembangunan di propinsi Bali, dengan menganalisa transformasi struktur ekonomi dan pergeseran yang terjadi pada sektor ketenagakerjaan. Sebelum menganalisa variabel-variabel tersebut, kita seharusnya mengetahui terlebih dahulu bagaimana karateristik ketenagakerjaan di propinsi Bali. Komposisi ketenagakerjaan digolongkan menurut jenis kelamin (laki-laki atau perempuan), tempat tinggal (daerah perdesaan atau perkotaan), golongan umur (usia produktif atau usia muda), jenis pekerjaan, lapangan pekerjaan, serta menurut status pekerjaan. Setelah diperoleh hasil penelitian, selanjutnya secara sektoral dan regional dibandingkan dengan Program Pembangunan Daerah (Propeda) Propinsi Bali untuk periode tahun 2001-2004. Dari hasil analisis diperoleh elastisitas kesempatan kerja jangka panjang untuk sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dimana sektor ini sangat menunjang Pariwisata di propinsi Bali, yaitu sebesar 0,33 sedangkan hasil Propeda menunjukkan sebesar 0,16. Hal ini perlu dikoreksi oleh Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, karena sektor ini masih dapat menampung tambahan tenaga kerja yang ada dengan laju produktivitas pekerja sektor yang relatif cukup tinggi yaitu sebesar 5,88. Untuk sektor Pertanian diperoleh hasil elastisitasnya yaitu sebesar minus 2,88, dalam arti dengan pertambahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Pertanian sebesar 1 % akan menurunkan perluasan kesempatan kerja sektor Pertanian sebesar -2,88%, dengan laju pertumbuhan produktivitas pekerja sektor Pertanian sebesar 4,50%. Tetapi Pemerintah Daerah (Pemda) setempat menggunakan elastisitas yang jauh berbeda, yaitu sebesar 0,22. Sehingga sektor ini sudah tidak dapat lagi diandalkan dalam penyerapan tenaga kerja di masa-masa yang akan datang. Dengan demikian, dari hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa karakteristik ketenagakerjaan di propinsi Bali unik, dimana kualitas pekerjanya tidak harus dilihat hanya melalui tingkat pendidikan yang ditamatkan saja karena keahlian dan keterampilan yang mereka miliki di bidang kebudayaan memiliki nilai jual dan nilai seni yang tinggi. Hal ini dilihat dalam pergeseran pekerja dari informal ke sektor formal yang tidak mengalami perubahan yang berarti selama kurun waktu penelitian. Pihak Pemda sendiri perlu memperhatikan fenomena yang terjadi didalam masyarakat dan juga harus melihat data-data masa lalu dalam menetapkan target perluasan kesempatan kerja sektor, dan usaha di luar sektor Pertanian perlu untuk dikembangkan, seperti sektor Angkutan dan Komunikasi, sektor Jasa-jasa dan sektor lndustri.

Abstrak :
Penelitian ini akan mengkaji karakterislik potensi dan perkembangan perekonomian wilayah/regional dan keterkaitannya dengan karakteristik struktur tenaga kerja wilayah/regional. Wilayah yang dimaksudkan adalah pulau; (a) Sumatera, (b) Jawa, (c) Kalimantan, (d) Sulawesi, dan (c) Pulau lainnya. Pendekatan analisis yang digunakan adalah location quotient(LQ) dan shift share. Output yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah; (a) Identifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki keunggulan relatif wilayah, (b) Identifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki keunggulan relatif terhadap daya serap tenaga kerja wilayah, (c) Identifikasi sektor-sektor ekonomi berpotensi untuk dikembangkan menjadi "core competency" perekonomian wilayah, dan (d) Identifikasi karakteristik pertumbuhan kesempatan kerja wilayah. Hasil penelitian mencatat, secara umum sektor ekonomi "primer" memiliki keunggulan relatif di wilayah luar Pulau Jawa, Sementara itu di wilayah pulau Jawa tidak lagi memiliki keunggulan relatif. Di wilayah pulau Jawa sektor-sektor ekonomi "sekunder" dan "tersier" teridentifkasi sudah berkembang menjadi sektor-sektor ekonomi yang memiliki keunggulan relatif wilayah. Untuk wilayah di luar Pulau Jawa, Pulau Sulawesi memiliki perkembangan ekonomi yang tercatat relatif paling baik. Demikian juga di wilayah pulau Sulawesi ini beberapa sektor ekonomi "sekunder" dan "tersier" telah berkembang menjadi sektor ekonomi yang memiliki keunggulan relatif wilayah. Sektor pertanian, merupakan sektor ekonomi yang memiliki keunggulan relatif dalam menyerap kesempatan kerja, dan/atau sektor ekonomi "basis" dalam penyerapan tenaga kerja di wilayah luar Pulau Jawa. Sektor ini di wilayah Pulau Jawa teridentifikasi sudah bukan merupakan sektor ekonomi yang memiliki keunggulan relatif dalam penyerapan tenaga kerja. Sektor pertambangan dan penggalian, merupakan sektor ekonomi yang memiliki keunggulan relatif dalam penyerapan tenaga kerja kerja, dan/atau sektor ekonomi "basis" dalam penyerapan tenaga kerja di wilayah Pulau Kalimantan dan Pulau lainnya. Sektor-sektor ekonomi, yaitu; (a) lndustri pengolahan, (b) Listrik, gas dan air minum, (c) Bangunan, (d) Perdagangan, restoran dan hotel, (e) Pengangkutan dan komunikasi, (1) Keuangan dan persewaan, serta (g) Jasa-jasa lainnya, merupakan sektor ekonomi yang memiliki keunggulan relatif dalam penyerapan tenaga kerja, dan/atau sektor ekonomi "basis" dalam penyerapan tenaga kerja di wilayah Pulau Jawa. Selain di wilayah Pulau Jawa, sektor-sektor; (a) Listrik, gas dan air bersih, (b) Bangunan, (c) Pengangkutan dan komunikasi, dan (d) Jasa-jasa lainnya, juga menjadi sektor ekonomi yang memiliki keunggulan relatif dalam penyerapan tenaga kerja, dan/atau sektor ekonomi "basis" dalam penyeran tenaga kerja di wilayah Pulau Sulawesi. Sektor-sektor ekonomi antara lain; (a) lndustri pengolahan, (b) Listrik, gas dan air minum, (c) Bangunan, (d) Perdagangan, hotel dan restoran, (e) Keuangan dan persewaan, dan (f) Jasa-jasa lainnya, dapat dikembangkan menjadi "core competency" perekonomian di wilayah Pulau Jawa. Sektor pertanian dapat dijadikan sebagai "core competency" ekonomi di wilayah Pulau Sumatera. Wilayah Pulau Kalimantan, dapat mengembangkan sektor perlambangan dan penggaliannya sebagai "core competency" perekonomian wilayah. Sektor-sektor ekonomi, yaitu; (a) Pertanian, (b) Perdagangan, hotel dan restoran, (c) Pengangkutan dan komunikasi, dan (d) Jasa-jasa lain, dapat dikembangkan sebagai "core competency" perekonomian di wilayah Pulau Sulawesi. Untuk wilayah Pulau Lainnya sektor ekonomi yang dapat dikembangkan sebagai "core competency" perekonomian wilayah, masih terbatas pada sektor "primer", yaitu sektor; (a) Pertanian, dan (b) Pertambangan dan penggalian. Karakteristik pertumbuhan kesempatan kerja di wilayah Pulau Jawa, terspesialisasi pada bidang-bidang industri yang secara nasional mengalami percepatan pertumbuhan yang "tinggi/cepat". Sedangkan di wilayah luar Pulau Jawa, pertumbuhan kesempatan kerja terspesialisasi pada industri yang secara nasional mcnunjukkan percepatan pertumbuhan yang "lambat". Kesempatan kerja di wilayah Pulau Jawa relatif sulit untuk didapatkan, dan mengandung faktor kompetisi antar pencari kerja yang ketat. Permintaan akan tenaga kerja di wilayah Putau Jawa lebih besar danlatau lebih dominan pada tenaga kerja yang memitiki kualitas skill yang tinggi. Secara umum dapat dikatakan; krisis ekonomi yang terjadi, relatif tidak berpengaruh merubah karakteristik spesialisasi pertumbuhan kesempatan kerja di wilayah Pulau Jawa, dimana pertumbuhan kesempatan kerja terspesialisasi pada bidang-bidang industri yang secara nasional bertumbuh "cepat". Demikian juga relatif berpengaruh merubah karakteristik spesialisasi pertumbuhan kesempatan kerja di iuar wilayah Pulau Jawa, dimana pertumbuhan, kesempatan kerja terspesialisasi pada bidang-bidang industri yang tumbuh "lambat" secara nasional. Berdasarkan pada temuan-temuan penilitian ini, pengembangan ekonomi di wilayah luar Jawa (Pulau Sumatera, Kalimatan, Sulawesi,dan Pulau Lainnya) ke depan hendaknya; (1) Tidak sampai meninggalkan sektor-sektor ekonomi yang dapat dikembangkan sebagai potensi "core competency" wilayah yang bersangkutan, karena sektor﷓sektor ekonomi ini memiliki keunggulan relatif wilayah, dan keunggulan relatif dalam penyerapan tenaga kerja yang tinggi di wilayah yang bersangkutan, (2) Harus ada kebijakan ekonomi yang memberikan peluang tumbuhnya sektor ekonomi "sekunder" dan "tersier", sehingga dapat menarik arus investasi dan arus tenaga kerja dari wilayah Pulau Jawa, (3) Harus ada upaya yang optimal untuk meningkatkan kualitas skill angkatan kerja, sehingga lebih siap dan lebih mampu bekerja di sektor-sektor ekonomi "sekunder" dan/atau "tersier".

Abstrak :
Faktor produksi sering diklasifikasikan menjadi empat, yaitu tanah, tenaga kerja, modal dan kewirausahaan. Pengklasifikasian terhadap keempat faktor produksi tersebut didasarkan atas perbedaan elstisitas penawaran parsial, karakeristik yang terkandung pada setiap faktor produksi, dan imbalan yang diterima masing-masing pemilik faktor produki. Secara historis, pembedaan ini bersesuaian dengan berkembangnya bergaining position antara tiga kelompok masyarakat, kapitalis, tuan-tuan tanah dan buruh (tenaga kerja). Kekuatan pasarlah yang kemudian menentukan berapa besar imbalan yang akan diterima masing-masing. Tenaga kerja akan mendapatkan upah, tuan tanah mendapatkan sewa tanah, pemilik modal mendapatkan tingkat bunga. Pandangan ekonomi kapitalis terhadap tenaga kerja tidak terlepas dari konsep faktor produksi atau input. Perkembangan iklim usaha menuntut adanya penyesuaian perlakuan terhadap tenaga kerja. Pada awalnya ada kecenderungan tenaga kerja dianggap sebagai suatu faktor produksi lainnya yang memberikan kontribusi relatif tetap terhadap produksi. Pandangan ini yang menghasilkan sistem pengupahan tetap terhadap tenaga kerja sebagaimana input tanah mendapatakan sewa tetap dan modal mendapatkan bunga. Adanya ketidakstabilan sifat dan karakter tenaga kerja, mendorong perusahaan untuk memberikan perlakuan lain terhadap tenaga kerja. Tenaga kerja dipandang sebagai suatu faktor produksi yang mampu untuk meningkatkan daya guna faktor produksi lainnya (mengolah tanah, memanfaatkan modal, dsb) sehingga perusahaan memandang tenaga kerja sebagai suatu investasi. Pandangan mainstream economy terhadap permintaan tenaga kerja adalah sebagaimana permintaan terhadap faktor produksinya, dianggap sebagai permintaan turunan (derived demand), yaitu penurunan dari fungsi perusahaan. Meskipun fungsi perusahaan cukup bervariasi, meliputi memaksimumkan keuntungan, memaksimumkan penjualan atau - perilaku untuk memberikan kepuasan kepada konsumen, namun maksimisasi keuntungan sering dijadikan dasar analisis dalam menentukan penggunaan tenaga kerja. Dengan pertimbangan tersebut (maksimisasi keuntungan), dan dengan asumsi perusaha beroperasi dalam sistem pasar persaingan, maka perusahaan cenderung untuk mempekerjakan tenaga kerja dengan tingkat upah sama dengan nilai produk marginal tenaga kerja (Value Marginal Product of Labor, VMPL) VMPL menunjukkan tingkat upah maksimum yang mau dibayarkan oleh perusahaan agar keuntungan perusahaan maksimum. Beberapa indikator yang diduga mempunyai hubungan yang erat dengan struktur upah adalah jumlah pekerja, nilai tambah, tingkat pendidikan, pasar yang akan dituju apakah domestik atau iuar negeri, serta kepemilikan perusahaan. Indikator-indikator di atas akan dianalisis menggunakan metode regresi untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan masing-masing indikator dengan upah yang diterima di tiap masing-masing kelompok lapangan usaha. Lebih lanjut juga akan dianalisa mengapa struktur upah yang diterima pekerja berbeda di masing-masing kelompok usaha.

Abstrak :
Penelitian yang tertuang dalam tesis ini mengungkap banyak mengenai ketimpangan (disparitas) regional ekonomi dan tenaga kerja di Indonesia selama 1995-2003. Seperti diketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau sangat banyak akan berpotensi besar melahirkan ketimpangan. Ketimpangan tersebut bisa muncul karena adanya perbedaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) antar regional, kemudian diperburuk lagi oleh minimnya sarana transportasi dan komunikasi antar regional. Faktor lainnya yang sangat besar pengaruhnya adalah kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang tidak pro-pasar seperti munculnya peraturan atau Perda (Peraturan Daerah) yang menghambat investasi, ketldak pastian hukum, dan lain sebagainya. Tenaga kerja terdidik (TTD) merupakan kelompok tenaga kerja yang mempunyai potensi dan kemampuan besar menghasilkan output. Kelompok ini merupakan tenaga kerja yang berpendidikan minimal SLTA/sederajat dan mempunyai tingkat produktivltas tinggl. Kelompok ini semakin menunjukan peranannya daiam perekonomian di Indonesia, terutama periode pasca krlsis dimana recovery perekonomian Indonesia berlangsung. Walaupun jumlahnya relatif tidak banyak, yaitu sekitar 23 persen dari total tenaga kerja Indonesia, hasil penelitian mengungkapkan bahwa keterkaitan mereka dengan pertumbuhan PDB maupun PDRB propinsi di Indonesia cukup erat. Pengaruh TTD yang cukup signifikan terhadap perekonomian regional ini membawa berbagai implikasi, diantaranya adalah ketimpangan dari sebaran TTD akan berpengaruh pula terhadap ketimpangan perekonomian regional. Ketimpangan yang serius ini terutama muncul antara regional Jawa dengan regional Luar Jawa, atau regional IBB (Indonesia Bagian Barat) dengan regional IBT (Indonesia Bagian Timur). Belajar dari pengalaman sebelumnya, konflik antar daerah sebagian besar dipicu oleh masalah ekonomi, seperti pembagian hasil yang tidak adil, tenaga kerja Iokal banyak menganggur, dan lainnya. Konflik dari masalah ekonomi ini kemudian meluas menjadi konflik sosial, politlk dan budaya, dan pada akhirnya menghasilkan situasi krisis. Konflik ini bukan suatu keniscayaan dan mengakibatkan permasalahan besar dikemudian hari bagi keutuhan NKRI. Oleh sebab itu ketimpangan dalam bidang ketenagakerjaan maupun perekonomian regional seharusnya menjadi prioritas pemerintah dalam meratakan pembangunan di Indonesia.

Abstrak :
Laju pertumbuhan penduduk dunia, khususnya yang terjadi di negara-negara berkembang, tumbuh dengan begitu cepat. Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk terpadat memberikan sumbangan yang cukup berarti terhadap penduduk dunia. Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia pada awal kemerdekaan tahun 1945 tercatat sebanyak 73,34 juta orang dan pada tahun 2004 telah mencapai kurang lebih sekitar 225 juta orang atau naik sekitar 206,7 persen dengan rata-rata tingkat pertumbuhan per tahun mencapai 3,5 persen. Walaupun laju pertumbuhan penduduk di Indonesia telah mengalami penurunan dari 2,34% pada tahun 1970-an menjadi 1,96% pada tahun 1980-an dan 1,66% pada tahun 1990-an; serta pertumbuhan penduduk diperkirakan akan menurun terus menjadi sekitar 261 juta jiwa pada tahun 2025; namun jumlah penduduk Indonesia secara absolut terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Bertambahnya jumlah penduduk secara absolut tentunya akan berdampak pada jumlah angkatan kerja di Indonesia. Menurut hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS, pada tahun 2004 di Indonesia terdapat sebanyak 153,9 juta orang penduduk usia kerja dimana 67,5% diantaranya adalah angkatan kerja atau sekitar 104,0 juta orang dan sebagian besar berpendidikan rendah serta tidak terampil.

Abstrak :
Studi ini adalah untuk mendapatkan gambaran nyata dari lapangan tentang struktur pembiayaan yang dikeluarkan setiap calon TKI dalam penempatan ke luar negeri sekaligus terhadap pola pembiayaan yang normatif dan layak. Studi ini juga membahas tentang seberapa besar penyimpangan struktur pembiayaan penempatan yang terjadi dilapangan terhadap struktur pembiayaan penempatan TKI yang sudah ditetapkan Pemerintah, apakah terdapat perbedaan besar pembiayaan antara satu daerah dengan daerah lain ke satu negara tujuan serta apakah struktur biaya tersebut relevan, layak dan telah mencakup seluruh pengeluaran yang dibutuhkan untuk seorang TKI dari pendaftaran sampai penempatan calon TKI. Adapun tujuan dari studi ini adalah untuk menghitung tingkat kelayakan ekonomis alasan bermigrasi ke luar negeri dengan menggunakan model dari Todaro, kemudian menganalisis ragam dan pola penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan ketentuan pembiayaan penempatan. Dari hasil analisis ragam dan pola penyimpangan ini, kemudian dihitung deviasi masing-masing komponen biaya untuk penempatan tenaga kerja ke Iuar negeri, dan pada akhirnya merumuskan rekomendasi kebijakan penempatan TKI yang akan bekerja di luar negeri. Hasil dari studi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengetahui bagaimana seseorang berkeinginan kuat untuk bekerja ke Iuar negeri dengan memaksimalkan pendapatan yang diperoleh oleh calon tenaga kerja dengan model cost-benefit yang dikembangkan oleh Todaro. Hasil lain adalah merumuskan rekomendasi kebijakan penempatan TKI yang akan bekerja di luar negeri dengan penyempurnaan struktur pembiayaan penempatan TKI yang sudah ada yang dibebankan kepada TKI.

---

This study is to accomplish actual figure of cost structure spent by Indonesian migrant workers needed for job placement abroad and normative and reasonable cost patterns. This study also explores deviation of actual placement cost in the field from that is defined by the government, differences costs needed in an area to another, and appropriateness, feasibility, and coverage of the costs. The objective of this study is to calculate economics' feasibility level of reasons of migration by using Todaro's Model and analyzes varying and pattern of the deviation to policy of placement cost implementation. From this analysis, deviation of every cost component will be calculated. Finally this study will formulate policy recommendation for Indonesian Migrant Workers' job placement. Results of this study can be used as material to recognize how a prospective worker has high motivation to get work abroad to get maximizing received wage by using Todaro's cost-benefit model is. Another result of the study is to give policy recommendation for revising Indonesian Migrant Workers' job placement cost structure.

Abstrak :
Pada tiga dekade terakhir ini, peningkatan kepedulian konsumen terhadap lingkungan semakin besar, dan isu pemasaran hijau mulai bergeser dari sekedar nilai tambah menjadi hal yang utama. Seperti halnya kasus di luar negeri, di Indonesia walaupun banyak faktor yang mendorong konsumen untuk menggunakan produk ramah lingkungan, peningkatan respon pasar untuk membeli produk ramah Iingkungan jauh dari kata sukses di pasar. Sebagian besar produk ramah lingkungan memiliki market share yang rendah. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk dalam bentuk ketertarikan, kepemilikan, penggunaan, konsumsi yang dapat memberikan kepuasan dari keinginan (want) dan kebutuhan (need) yang tidak hanya sebatas berbentuk tangibel (orang, tempat, property organisasi, informasi dan kejadian) tapi juga intangible (ide, service dan pengalaman) (Kotler, 2003). Produk ramah lingkungan menurud Redjellyfish (2003) adalah produk organik atau modifikasi genetik dari organisme yang keseluruhan produknya mampu didaur ulang, tidak melakukan test terhadap hewan dan merupakan hasil dari proses produksi bersih. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sifat dari produk atribut, harga, kualitas dan sifat dari persepsi konsumen terhadap konsekuensi lingkungan dan konsekuensi individu dihubungkan dengan dorongan pembelian produk ramah lingkungan. Penelitian ini menggunakan NonProbability Judgment Sampling atau Purposive Sampling teknik. Populasi dari penelitian ini adalah responden pria dan wanita dewasa (15-60 tahun) yang sedang atau pemah membeli produk toiletters/kosmetik ramah lingkungan dari berbagai merek (Body Shop, Wood of Windsor dan Oriental Princess) dan produk toileters/kosmetik konvensionaVumum dari berbagai merek (Sariayu, Mustika Ratu, Viva, Avon, Orfame, Pixy, Revlon, Mirabella, Produk Unilever, Produk P&G, Produk Wings), selama kurun waktu 6 bulan terakhir. Pengolahan data dilakukan dalam dua tahap; Tahapan pertama, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Faktor Analisis pada setiap konstruk yang ada pada model penelitian. Tahapan kedua, dilakukan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitan menunjukkan bahwa atribut produk, persepi harga dan persepsi nilai, tidak berpengaruh signifikan terhadap dorongan pembelian sedangkan konsekuensi lingkungan dan konsekuensi individu secara signifikan berpengaruh terhadap dorongan pembelian produk. Atribut produk, persepsi nilai, persepsi harga dan persepsi nilai tidak mendorong konsumen untuk membeli, hal ini disebabkan mininmya pengetahuan konsumen tentang produk. Ada dua kemungkingan pengetahuan konsumen tentang produk sangat minim, yaitu konsumen kurang/jarang melakukan pembelian (frekuensi pembelian yang kecil) atau komunikasi pemasaran produk tidak sampai kepada konsumen. Minimnya komunikasi pemasaran berupa iklan dan promosi pada produk ramah lingkungan, menyebabkan pesan produk (atribut produk, harga, kualitas dll) tidak sampai menimbulkan dorongan pembelian. Konsumen hanya membeli produk sebatas pada persepsi mereka tentang produk ramah lingkungan itu sendiri, bahwa produk ramah lingkungan itu tidak memberikan konsekuensi negatif kepada pribadi dan lingkungan di sekitarnya.