Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang penerepan tanggung jawab mutlak strict liability dalam menuntut ganti rugi. Dalam pembahasannya, akan dilakukan perbandingan antara pertanggung jawaban mutlak yang dikenal di Indonesia dengan yang dikenal di Amerika Serikat untuk menilai bagaimana penerapan tanggung jawab mutlak adalam tuntutan ganti rugi. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai tiga hal. Pertama, pembahasan mengenai unsur kesalahan dalam strict liability. Kedua, pembahasan mengenai hubungan antara unsur kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang muncul apabila unsur kesalahan tidak dibuktikan dalam hukum Indonesia dan Amerika Serikat. Ketiga, pembahasan mengenai penerapan strict liability dalam tanggung jawab pemilik lahan/kegiatan untuk membayar ganti rugi di Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan yang diperoleh. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 1 Kesalahan dalam strict liability tidak lagi dilihat dari perbuatan seseorang, tetapi dilihat dari sifat dari kegiatannya. Suatu kegiatan yang mempunyai sifat berbahaya dan merupakan kegiatan yang di luar kewajaran maka dengan sendirinya adalah suatu kesalahan. 2 Unsur kausalitas dibuktikan dari apakah kerugian yang muncul disebabkan oleh kegiatan yang dilakukan, yang mana terjadinya kerugian tersebut merupakan sesuatu yang inheren dari dilakukannya kegiatan itu. 3 Penerapan strict liability di Indonesia dibandingkan dengan di Amerika Serikat masih terdapat kekurangan. Hal ini dikarenakan konsep pertanggungjawaban perdata yang dikenal di Indonesia masih terpaku pada pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan sebagaimana diatur berdasarkan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

---

ABSTRACT
This research discusses on the comparison of the implementation of damage claims using strict liability in Indonesia and the United States of America. The core issues in this research will be held upon three matters. First, how fault is interpreted in subject to strict liability. Secondly, how strict liability sees causation between the cause and effect if fault is not necessary to be proven. Thirdly, how strict liability is implemented in claiming after damages in Indonesia and the United States. The legal research method that is applied is a judicial normative research methodology. This research concluded that 1 Fault in strict liability is not described by ones actions, instead by the nature of it. An action that is described as abnormally dangerous or an unusual use of land is interpreted as fault. 2 Causation is seen between the loss and the abnormally dangerous activity, where the losses are inherent to said activity. 3 Implementation of strict liability in Indonesia, if compared to the States, still has some flaws. This is caused by the lack of understanding in how strict liability should be applied because civil liability in Indonesia is focused mainly on liabilities based on fault as stipulated in article 1365 KUH Perdata.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai peraturan hukum positif Indonesia dan peraturan internasional yang mengatur tentang limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta permasalahan penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran yang disebabkan oleh limbah B3. Penelitian yuridis normatif digunakan dalam pembahasan skripsi ini dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum lingkungan terhadap limbah B3 dapat dilakukan dengan penegakan hukum secara administratif, perdata dan pidana. Penegakan hukum secara pidana terhadap limbah B3 adalah penegakan hukum yang utama (premium remedium). Namun demikian, hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penegakan hukum secara bersamaan dengan dua penegakan hukum lainnya. ......This thesis discussing about Indonesia and international law regarding to poisonous and hazardous waste as well as the environmental law enforcement issues for the pollution caused by the poisonous and hazardous waste. Normative and juridical study are used in this thesis with the secondary data through the literature research. The result shows that the environmental law enforcement to poisonous and hazardous waste can be conducted through the administrative, criminal, and private law. Criminal law enforcement to poisonous and hazardous waste is the main (premium remedium). However, it is possible to use criminal law simultaneously with the administrative and private law.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini mengkritik pengaturan dan penerapan pertanggungjawaban pidana lingkungan untuk Korporasi dan Pengurus Korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dalam peradilan pidana di Indonesia. Tulisan ini menguraikan bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya yang mengatur mengenai tindak pidana lingkungan hidup dan kebakaran hutan (UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan) dalam mengkonstruksikan pertanggungjawaban pidana bagi Korporasi dan Pengurus Korporasi. Selanjutnya, tulisan ini mengkritik konstruksi vicarious/derivative individual liability yang digunakan oleh dua undang-undang tersebut dalam membebankan pertanggungjawaban pidana kepada Pengurus Korporasi, sebab tidak memenuhi nilai etis dan keadilan dalam konteks penjatuhan pidana. Kemudian, tulisan ini juga menguraikan beberapa konstruksi pertanggungjawaban pidana yang seharusnya dapat digunakan untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada Pengurus Korporasi dengan tetap memperhatikan adanya elemen ?kesalahan?, dan asas-asas serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam dimensi penegakan hukum pidana.

---

ABSTRAK
This thesis criticizes the vanishing distinction between corporate criminal liability and directors? criminal liability. This thesis explores the basis of liability to determines the criminal liability of corporate officers, in environmental regulations in Indonesia. This thesis criticizes the failure of such regulations to make a clear distinction between criminal liability for corporation and its officers, and after that, points out vicarious/derivative individual liability as the cause of the problem. Vicarious or derivative individual liability notoriously known scapegoats the corporate officers, solely by virtue of position they hold in corporation, upon the imposition of criminal liability that does not meet the ethical values and justice in the context of criminal punishment. Then, this thesis recommends some bases of liability that can be used to determine the blameworthiness of corporate officers in the context of corporate crime, with regard to the element of personal fault and principles which highly upheld in the criminal law.

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu penyebab emisi gas rumah kaca (GRK) adalah karena adanya deforestasi dan degradasi hutan. Untuk mengurangi emisi yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan maka muncul konsep Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+). Indonesia sebagai pemilik hutan yang relatif besar telah aktif dalam berbagai program REDD+. Pelaksanaan program-program tersebut membawa dampak kepada masyarakat adat. Untuk itu, masyarakat adat perlu dilindungi. Perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat adat saat ini belum cukup efektif untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat adat dari dampak pelaksanaan REDD+ di Indonesia. Masalahnya adalah ketidakjelasan dan ketidakcukupan regulasi terkait masyarakat adat dan pelaksanaan REDD+ yang memberikan perlindungan kepada masyarakat sesuai indikator pemenuhan dalam REDD+ Social Safeguard.

---

ABSTRACT
One cause of greenhouse gas emissions (GHG) is due to deforestation and forest degradation. To reduce emissions from deforestation and forest degradation, emerge the concept of Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD +). Indonesia as a relatively large forest owners have been active in a variety of REDD+ programs. Implementation of these programs have an impact on indigenous peoples. To that end, indigenous people need to be protected. Legal protection given to indigenous peoples today is not sufficiently effective to provide protection to the indigenous peoples of the impact of the implementation of REDD + in Indonesia. The problem is the vagueness and inadequacy of regulations related to indigenous peoples and the implementation of REDD+ which provides protection to the public according to the indicators in the fulfillment of REDD+ Social Safeguard.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai bagaimana perbuatan melawan hukum dalam perubahan iklim di Indonesia dan Belanda. Di Indonesia perbuatan melawan hukum ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 55/Pdt.G/2013/Pn.Smda dan di Belanda dapat dilihat dalam Putusan Rechtbank Den Haag No. C/09/456689 / Ha Za 13-1396. Di Indonesia perbuatan melawan hukum ini dikarenakan pemerintah tidak melakukan pengawasan terhadap izin pertambangan batu bara, pascatambang dan reklamasi. Di Belanda perbuatan melawan hukum ini dikarenakan pemerintah menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca yang dibawah 25 persen sampai dengan 40 persen pada tahun 2020 dibandingkan pada tahun 1990. ...... This thesis discusses about climate change tort law in Indonesia and Netherlands. This tort law in Indonesia can be seen through Samarinda District Court Decision No. 55/Pdt.G/2013/Pn.Smda and in Netherlands through The Hague District Court Decision No. C/09/456689 / Ha Za 13-1396. In Indonesia the unlawful act happens because the government didn?t supervise the coal mining permits, post-mining and reclamation. In Netherlands the unlawful act is because the government set reduction of green house gasses target under 25 to 40 percent by 2020 based on 1990.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan pertanggungjawaban perdata terhadap pencemaran lingkungan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Indonesia, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Permasalahannya adalah proses pengolahan sampah di TPA memiliki sifat berbahaya dan beresiko tinggi dalam mengakibatkan pencemaran lingkungan, sehingga ketika terjadi pencemaran lingkungan, maka akan mengakibatkan adanya konsekuensi hukum yang salah satunya dalam bentuk pertanggungjawaban perdata. Amerika Serikat memiliki konsep pelaksanaan pertanggungjawaban perdata yang baik terhadap pencemaran lingkungan akibat pengolahan sampah di TPA, begitu pula dengan Uni Eropa. Keduanya memiliki peraturan khusus tersendiri yang mengatur mengenai pertanggungjawaban terhadap pencemaran lingkungan yang sedikit berbeda dengan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu membenahi peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sampah agar penerapan pertanggungjawaban perdata dalam menegakan hukum lingkungan dapat berjalan sebagaimana mestinya. ...... This thesis discusses a regulation of civil liability for environmental damage in waste disposal facilities in Indonesia, European Union, and United States of America. The issue is that waste which is disposed to disposal facilities has dangerous characteristic even that waste is not a hazardous waste, therefore the waste treatment in waste disposal facilities has great risk to cause environmental damage which results to use civil liability concept. United States of America has better civil liability concept than any other countries, especially Indonesia, and so does European Union. Both America and European Union has its own civil liability regulation concerning the environmental liability regarding environmental damage, while Indonesia has Law No. 32 of 2009 provisions on Envrionmental Protection and Management and Law No. 18 of 2008 provisions on Waste Management. This research is a normative legal research using secondary data. The result of this thesis shows that Indonesia still has to amend solid waste management regulations in order to implement civil liability concept as it should be in order to enforce environmental liability better.