Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini merupakan refleksi atas teks ?Force de Loi: Le Fondement Mystique de l?Autorite? karya Jacques Derrida. Force de Loi seakan hendak menyibak wajah antagonis dari hukum modern, yang tak lain merupakan buah cinta modernisme. Keadilan, bagi hukum modern, menjadi sesuatu terberi. Wewenang (autorité) dalam hukum lantas menjadi kreator dan pemelihara kekerasan dalam pengemasan keadilan sebagai hukum itu. Hukum menjadi beku, dingin, dan penuh kekerasan. Maka, dengan merangkul dekonstruksi Derridean, skripsi ini bertujuan untuk melontarkan pandangan alternatif untuk memecah kebekuan itu. Dioperasikan dalam ranah sosio-legal, skripsi ini menggunakan metode content analysis, yang menggelar hamparan hukum yang senantiasa dapat didekonstruksi. Dekonstruksi merayakan keberagaman, menyangkal makna tunggal dalam hukum.This thesis is a reflective writing on Jacques Derrida?s ?Force de Loi: Le Fondement Mystique de l?Autorite?. Force de Loi intended to unveil the antagonistic face of modern law ? which born in modernism milieu. Justice, for modern law, is a gifted telos. Then, authority of law becomes the creator and caretaker of violence in wrapping ?justice as law?. Finally, law becomes cold and full of violence. So, using derridean deconstruction, this thesis has a goal to provide an alternative paradigm to break such colderness. Operated in socio-legal field, this thesis using ?content analysis? as method. Deconstruction celebrates plurality, and deny monolithic nuance in law."

"Perdagangan global serta maraknya investasi memicu kebutuhan terhadap jaminan perlindungan paten. Untuk itu, perlu dipahami masalah aktual yang mungkin terjadi dalam rezim paten. Salah satunya adalah pelanggaran paten produk. Skripsi ini mengambil studi kasus berupa pelanggaran paten yang terjadi dalam kasus paten Rubik’s Cube. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan adalah comparative study. Penelitian terhadap kasus tersebut dipilih karena dalam pemeriksaan kasus tersebut dibahas masalah patentabilitas suatu invensi serta validitas suatu paten. Patentabilitas invensi dan validitas paten adalah dasar dalam menentukan terjadinya pelanggaran paten atas suatu invensi.

---

Protection of patent has becoming a prerequisite regarding the budding of global trading and investment. This leads us to understand the actual problem in terms of patent regime, such as infringement of device patent. This term paper put infringement patent in Rubik’s Cube case as the case study. Therefore, method of research used is comparative study. Rubik’s Cube patent case explains about patentability of an invention and validity of a patent as well. Both are the basic concept in determining patent infringement of an invention."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai bagaimana pendidikan inklusif dalam peraturanperundang-undangan di Indonesia memenuhi hak atas pendidikan untuk anakberkebutuhan khusus. Lebih lanjut dilihat bagaimana pelaksanaan peraturan yang adaserta bagaimana pandangan masyarakat terkait peraturan maupun pelaksanaanperaturan tersebut. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalahmetode kualitatif. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitiankepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara danobservasi pada SD Laboratorium PGSD FIP UNJ dan SDN Cijantung 01 Pagi. Hasilpenelitian ini menunjukkan perlu adanya peraturan yang mengatur lebih terperinciterkait pelaksanaan pendidikan inklusif, serta diperlukannya pembinaan, pengawasan,serta evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif.

---

ABSTRACTThis research discusses whether inclusive education as regulated in the Indonesianlaws and regulations fulfills the right to education for children with special needs.Furthermore, it also examines how the laws and regulations are implemented andhow the society views these laws and regulations and their implementations. Thisresearch employs the qualitative method. Data is obtained through literary research aswell as field research in the form of interviews and observations at SD LaboratoriumPGSD FIP UNJ and SDN Cijantung 01 Pagi. The research shows that there needs tobe more detailed laws and regulations regarding the delivery of inclusive education,as well as guidance, supervision, and evaluation regarding the implementation ofinclusive education."

"Praktik kerja profesi apoteker merupakan suatu tahapan yang wajib dilakukan oleh seorang calon Apoteker. Kegiatan praktik kerja profesi apoteker ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran mengenai tugas dan kewajiban seorang apoteker di suatu instansi baik itu industri farmasi, rumah sakit, puskesmas bahkan apotek. Dalam praktik kerja profesi apoteker di industri farmasi, seorang apoteker yang berperan pada departemen marketing mempunyai peranan dalam meningkatkan branding produk obat yang dilandasi dengan pengetahuan farmasi. Tidak hanya itu, peran apoteker sebagai marketing pun akan tetap dilakukan di area kerja apotek, rumah sakit. Di apotek, seorang apoteker dapat meningkatkan penjualan produknya dengan memanfaatkan tipe komunikasi yang mudah dipahami dan dimengerti oleh pasien atau target pasarnya. Peran apoteker baik di industri farmasi ataupun apotek haruslah didasarkan atas eight stars of pharmacist, yakni (i) Care giver; (ii) Decision maker; (iii) Communicator; (iv) Leader; (v) Manager; (vi) Long-life learner; (vii) Teacher; (viii) Researcher. Dari kedelapan peran apoteker menurut WHO tersebut, seorang apoteker dalam menjadikan delapan peran tersebut menjadi bagian dalam setiap langkah dan tindakan yang dilakukan saat bekerja sebagai apoteker, baik itu di ruang lingkup industri farmasi atau pelayanan farmasi.

---

The working practice of the pharmacist profession is a stage that must be carried out by a prospective pharmacist. This pharmacist's professional practice activity has the aim of providing an overview of the duties and obligations of a pharmacist in an agency, be it the pharmaceutical industry, hospitals, health centers and even pharmacies. In the working practice of the pharmacist profession in the pharmaceutical industry, a pharmacist who plays a role in the marketing department has a role in improving the branding of medicinal products based on pharmaceutical knowledge. Not only that, the role of pharmacists in marketing will still be carried out in the work area of pharmacies and hospitals. In pharmacies, a pharmacist can increase sales of their products by utilizing a type of communication that is easy to understand and understand by patients or their target market. The role of pharmacists in the pharmaceutical industry or in pharmacies must be based on eight stars of pharmacists, namely (i) Care giver; (ii) Decision makers; (iii) Communicators; (iv) Leaders; (v) Managers; (vi) Long-life learners; (vii) Teachers; (viii) Researcher. Of the eight roles of pharmacists according to WHO, a pharmacist makes these eight roles a part of every step and action taken while working as a pharmacist, be it within the scope of the pharmaceutical industry or pharmaceutical services."

"Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa, dan sensor merupakan filter untuk menentukan apa yang patut diperlihatkan dan apa yang tidak patut diperlihatkan. Dalam hal penyensoran film, wewenang tersebut dimiliki oleh Lembaga Sensor Film sebagai suatu representasi peran negara untuk melindungi Indonesia dari budaya yang bersifat destruktif bagi budaya Indonesia. Namun sebagai pelindung budaya, Lembaga Sensor Film tidak memiliki parameter yang jelas dalam menjalankan kegiatan penyensoran dan penentuan penggolongan usia penonton sehingga cenderung menjadi multi- interpretatif dan sangat bersifat subyektif. Kelenturan ketentuan tersebut mengakibatkan mudahnya suatu film yang hendak rilis untuk disetir sesuai dengan kepentingan pihak yang memegang kekuasaan.

---

Film as a form of art has the capacity of visual communication, and censorship is a filter thats used to determine what is proper to be shown to the public and whats not. The authority to censorize film is given to the Board of Film Censorship to represent the Indonesian governments willingness to protect Indonesia from something that could possibly destroy Indonesias culture but Board of Film Censorships regulation seems too abstract because of the seemingly loose parameter therefore it could cause some multi-interpretation, a higher possibility of unobjective assessment of the film for the sake of fulfilling the regimes interest."

"Konsep Akses Terhadap Keadilan baru pertama kali diperkenalkan dalam legitimasi formal melalui Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan (SNATK). Strategi Nasional ini dibuat melalui kerja sama antara Pemerintah dan UNDP. SNATK disusun untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi yang terintegrasi dan luas untuk Akses Terhadap Keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga data yang digunakan adalah data sekunder, dengan penelusuran peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan project report mengenai Akses Terhadap Keadilan. Penelitian ini berusaha menggambarkan pelaksanaan dan penerapan Konsep Akses Terhadap Keadilan dalam SNATK, Konsep Akses Terhadap Keadilan ke dalam isu Bantuan Hukum dalam SNATK, dan analisa terhadap SNATK dan konsep Akses Terhadap Keadilan dalam isu Bantuan Hukum berdasarkan Teori Keadilan dan Sistem Hukum di Indonesia.

---

Access To Justice conception was first introduced in formal legitimation through National Strategy on Access To Justice (SNATK). This National Strategy is made through co-operation between Indonesian Government and UNDP. SNATK is arranged to develop and implement the integration and extensive strategy for Access To Justice conception. This research constituted a bibliography research, which the data that is used in this research is secondary data, consisted with legislation regulation, literatures, and project report research about Access to justice. This research tries to describe the execution and the implementation of Access To Justice conception in SNATK, Access To Justice conception on Legal Aid issue in SNATK, and the analysis on SNATK and Access To Justice conception based on Theory of Justice and Law System."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana hukum hak cipta dapat mempengaruhi kreativitas. Pada awalnya, hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta kemudian dibatasi hanya sebatas 14 tahun, dengan tujuan agar ketika jangka waktu tersebut habis dan suatu karya cipta masuk ke dalam ranah domain publik, maka masyarakat dapat mengakses karya cipta tersebut secara gratis dan tanpa hambatan. Namun dalam perkembangannya jangka waktu tersebut kemudian diperpanjang secara bertahap hingga sangat lama, yang mana hal ini akan berdampak pada semakin lamanya karya cipta tersebut masuk ke dalam ranah domain publik, dan semakin sedikit pula karya cipta yang tersedia untuk digunakan secara bebas. Sebagai salah satu respon atas keadaan ini kemudian hadir lisensi Creative Commons yang ternyata memberikaan manfaat tersendiri bagi aktivitas Komunitas Web Series Indonesia.

---

This thesis emphasize how copyright law can affect creativity. The term of copyright protection was originally fourteen years. After that the work entered the public domain, enable the public to gain free and unhindered access to creative endeavors. However, the term of protection has continually expanded. As one response to this situation, at present, there are Creative Commons licenses that provides benefits to Komunitas Web Series Indonesia's activities. "