Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas hasil analisis kegiatan Extra Effort perpajakan melalui tindakan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, ekstensifikasi, dan penyidikan dengan tujuan untuk mengetahui permasalahan terkait upaya tersebut dalam meningkatkan penerimaan pajak. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen laporan pengawasan penerimaan pajak dan wawancara untuk mengkonfirmasi data hasil olahan. Kegiatan Extra Effort perpajakan melalui tindakan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan ekstensifikasi belum optimal dan masih banyak potensi yang bisa digali dari tindakan pengawasan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Kegiatan penyidikan sudah optimal dalam persentase pencapaiannya tetapi jumlah rupiahnya belum secara signifikan membantu meningkatkan penerimaan pajak.

---

ABSTRACT
This research discusses the analysis of Extra Effort in Taxation through Supervisory, Audit, Collection, Extensification, and Investigation with the aim to know the problem of the effort to increase the tax revenue. The technique of data collection is done with documentation studies and interview to confirm the main data. Extra Effort in Taxation through Supervisory, Audit, Collection, Extensification are not optimal yet because there are still many potential to explore. For the opposite, the investigation activities were optimal in the percentage of the achievement but the amount of Rupiah has not significantly increase the tax revenue.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai bagaimana sebuah perusahaan yang menjadi kontraktor kontrak kerjasama memperhitungkan dan mengakui pendapatannya atas kontrak gas alam dengan Pemerintah Indonesia. Secara kontraktual, perusahaan tunduk kepada pelaporan yang berbentuk statutory accounting / contractual accounting yang dilaporkan dalam Financial Quarterly Report kepada Negara melalui BP MIGAS. Dilain pihak, perusahaan juga tunduk kepada International Financial Reporting Standards yang menjadi acuan perusahaan dalam perlakuan akuntansinya, IFRS digunakan sebagai pelaporan ke induk perusahaan. Dalam karya tulis ini, dibahas cara perhitungan dari sisi PSC dan IFRS, begitu juga analisa kesesuaiannya dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Selain itu, penulis juga membahas hal yang kemungkinan akan menjadi perubahan dalam konsep pengakuan perndapatan bagi Kontraktor Kontrak Kerjasama. ......This study discusses how natural gas production sharing contractor recognizes its revenue. Contractor has to comply with Government of Indonesia?s statutory accounting / contractual accounting which reported quarterly to BP Migas. On the other hand, the contractor also has to comply with International Financial Reporting Standards which is the basis for BP p.l.c. accounting standards. In this study, the writer describes how is the measurement according to PSC and IFRS, also the analysis according to the generally accepted accounting standards. Also, an issue regarding the possibility of method changing in the future due to regulatory changes is being discussed.

Abstrak :
Penelitian ini adalah jenis penelitian uji hipotesis yang hendak menguji apakah persepsi keadilan pajak mempengaruhi perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia. Persepsi keadilan pajak diwujudkan ke dalam 5 (lima) dimensi yaitu keadilan umum, timbal balik dengan pemerintah, ketentuan-ketentuan yang berlaku khusus, struktur tarif pajak dan kepentingan pribadi. Dengan survey kuesioner terhadap 100 responden tentang keadilan pajak dihasilkan kesimpulan bahwa tidak ada dimensi keadilan pajak yang berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia. Perbedaan budaya dan tingkat pendidikan mungkin menjadi alasan mengapa hipotesis tidak diterima.

---

This study is a hypothesist testing study which examines whether tax fairness perceptions affects tax compliance behaviour in Indonesia. The tax fairness perceptions consist of 5 (five) tax fairness dimensions, they are general fairness, exchanges with the government, special provisions, tax rate structure and self interests. A questionnaire survey was administered to 100 respondents. The findings reveal that none of the dimensions significantly affect tax compliance behaviour in Indonesia. Education and cultural differences in Indonesia compared to another countries could possibly explain why the hypothesists are rejected.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis keterkaitan transaksi-transaksi afiliasi dan argumen-argumen yang digunakan oleh perusahaan serta otoritas pajak dalam menentukan pendekatan yang digunakan dalam menganalisis kewajaran transaksi-transaksi afiliasi tersebut. PT. XYZ sebagai Licensed Distributor produk-produk IT seperti PC Desktop , PC Notebook, PC Netbook, Server PC/Networking System, PC Monitor, PC Projector, dan Smartphone/Tablet dengan merk A merupakan salah satu perusahaan multinasional di Indonesia yang memiliki cabang di berbagai negara dengan fungsi yang berbeda-beda dan berpusat di Taiwan. Perusahaan ini membukukan kenaikan penjualan tetapi mengalami penurunan operating income yang signifikan pada tahun 20X6 dibandingkan dengan penjualan dan operating income tahun 20X5 sehingga otoritas pajak melakukan pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 20X6 tersebut. Sering terjadi perbedaan penggunaan pendekatan pengujian transaksi yang dilakukan oleh otoritas pajak dan pihak perusahaan yang menghasilkan kesimpulan dan jumlah pajak terhutang yang berbeda. Pertanyaan yang menjadi fokus atau batasan dalam penelitian ini adalah: a) mengapa terjadi penurunan operating income yang signifikan sedangkan penjualan meningkat, b) mengapa pos pembelian yang perlu dilakukan koreksi, c) apakah perusahaan telah melakukan manual screening dengan benar terkait dengan pemilihan data pembanding. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang memfokuskan pada satu objek penelitian yaitu PT. XYZ. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan melalui studi lapangan dan melalui studi literatur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun suatu aturan dan acuan yang baku dalam praktik transfer pricing umumnya dan dalam penentuan pendekatan yang digunakan dalam menganalisis kewajaran transaksi afiliasi khususnya. ......The purpose of this study is to identify and analyze the linkages of affiliate transactions and arguments used by companies and tax authorities in determining the approach used in analyzing the fairness of these affiliate transactions. PT. XYZ as a sole agent of IT products such as Desktop PCs, Notebook PCs, Netbook PCs, PC Servers/Networking Systems, PC Monitors, PC Projector, and Smartphones/Tablets with the brand A is one of the multinational companies in Indonesia which has branches in various countries with different functions and based in Taiwan. The company posted an increase in sales but experienced a significant decrease in operating income in 20X6 compared to sales and operating income in 20X5 so that the tax authority conducted a tax audit for the 20X6. There is often a difference in the use of the approach to testing transactions carried out by the tax authorities and the company that produces conclusions and the amount of tax payable differently. The questions that are the focus or limitation in this study are: a) Why does a significant decrease in operating income while sales increase, b) Why the purchase account needs to be corrected, c) Does the company have done the manual screening correctly related to the selection of comparable data . The research method used is a case study that focuses on one object of research, PT. XYZ. The collection of primary and secondary data is carried out through field studies and through literature studies. The results of this study are expected to be input for policy makers in drafting a standard rule and reference in the practice of transfer pricing generally and in determining the approach used in analyzing the fairness of particular affiliate transactions.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Effective Tax Rate ETR dan Cash Effective Tax Rate (CETR. Kepemilikan Institusi, Dewan Komisaris Independen, Return On Asset (ROA, Debt to Equity Ratio DER, dan Ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel bebas yang diduga memberikan pengaruh terhadap variabel terikat Effective Tax Rate ETR dan Cash Effective Tax Rate (CETR. Metode penelitian yang digunakan adalah explanatory research dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan regresi data panel. Populasi penelitian adalah semua perusahaan pada sektor hotel, parawisata, dan restoran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2009-2014. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kepemilikan Institusi dan Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Effective Tax Rate ETR, Return on Assets (ROA berpengaruh signifikan negatif terhadap Effective Tax Rate ETR, Debt to Equity Ratio DER tidak berpengaruh signifikan terhadap Effective Tax Rate ETR, Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap Effective Tax Rate ETR. 2) Kepemilikan Institusi dan Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Cash Effective Tax Rate (CETR, Return on Assets (ROA berpengaruh signifikan negatif  terhadap Cash effective tax rate (CETR), Debt to Equity Ratio DER tidak berpengaruh signifikan terhadap Cash Effective Tax Rate (CETR),  Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap Cash Effective Tax Rate (CETR.

---

This study aimed to analyze the factors that affect the Effective Tax Rate (ETR) and Cash Effective Tax Rate (CETR). Institutional Ownership, Board of Independent Commissioners, Return on Assets (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), and Firm Size used as independent variables assumed influence on the dependent variable Effective Tax Rate (ETR) and Cash Effective Tax Rate (CETR), The method used is explanatory research with quantitative approach and using panel regresion analysis. The study population is all companies in the hotel, tourism, and restaurant sector listed in Indonesia Stock Exchange period 2009-2014. The sampling technique use purposive sampling techniques. The results show that: 1) Institutional Ownership and Board of Independent Commissioners has no significant effect on the Effective Tax Rate (ETR), Return on Assets (ROA) has significant negative effect on the Effective Tax Rate (ETR), Debt to Equity Ratio (DER) has no significant effect on Effective Tax Rate (ETR), Firm Size has significant positive effect on the Effective Tax Rate (ETR). 2) Ownership Institutions and Board of Independent Commissioners has no significant effect on Cash Effective Tax Rate (CETR), Return on Assets (ROA) has significant negative effect on cash effective tax rate (CETR), Debt to Equity Ratio (DER) has no significant effect on Cash effective Tax Rate (CETR), Company Size has positive significant effect on Cash effective Tax Rate (CETR).

Abstrak :
Perbedaan interpretasi mengenai aspek perpajakan Bentuk Usaha Tetap (BUT) perusahaan pelayaran, yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor 417/KMK.04/1996 dan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dengan negara mitra, sering terjadi bahkan terdapat sengketa yang telah memiliki putusan pengadilan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interpretasi Branch Profit Tax (BPT) dan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan P3B Indonesia dan Singapura menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan BUT perusahaan pelayaran, serta memberikan masukan untuk menyelesaikan perbedaan interpretasi tersebut dengan membuat surat penegasan atau mengubah aturan (rule determination). Penelitian ini menggunakan The Theory of Legal Interpretation dan konsep penafsiran hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis menggunakan teknik descriptive, content, dan thematic analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUT perusahaan pelayaran menggunakan interpretasi sistematis atau logis dan menginterpretasikan tarif PPh sebesar 2,64% dalam KMK nomor 417/KMK.04/1996 sudah termasuk BPT, sedangkan DJP menggunakan interpretasi gramatikal dan menginterpretasikan tarif PPh sebesar 2,64% dalam KMK tersebut tidak termasuk BPT. Sedangkan terkait penurunan tarif PPh, baik BUT maupun DJP menggunakan interpretasi gramatikal. DJP menginterpretasikan bahwa BUT tidak mendapat penurunan tarif, sedangkan BUT menginterpretasikan sebaliknya. Masukan yang diberikan adalah mengubah KMK nomor 417/KMK.04/1996 dan membuat surat penegasan agar tidak terjadi perbedaan interpretasi pada masa yang akan datang dan KMK tersebut dapat dipergunakan untuk BUT perusahaan pelayaran asal seluruh negara mitra. ......Differences in interpretation regarding the taxation aspects of permanent establishment (PE) of shipping company, which are regulated in Minister of Finance Degree (KMK) number 417.KMK.04/1996 and Agreement for The Avoidance of Double Taxation (P3B) between Indonesia and partner countries, often occur. There were even disputes that already have a tax court ruling. This study aims to analyze the interpretation of Branch Profit Tax (BPT) and the reduction in the rate of income tax (PPh) based on P3B Indonesia and Singapore according to Directorate General of Taxes (DJP) and PE of shipping company, as well as to provide input to settle this differences in interpretation by making confirmation letter or changing the regulation (rule determination). This study uses The Theory of Legal Interpretation and the concept of legal interpretation. The research approach used is qualitative with case study. Data collection techniques used are interviews and documentation. The analysis technique uses descriptive techniques, content, and thematic analysis. The results show that the PE of shipping company used a systematic or logical interpretation and interpreted the income tax rate of 2.64% in KMK number 417/KMK.04/1996 includes BPT, while DGP used grammatical interpretation and interpreted the income tax rate of 2.64 percent in the KMK does not include BPT. Meanwhile, regarding the reduction of income tax rates, both PE and DGT used grammatical interpretation. DGT interpreted that the PE does not get a tax reduction, while the BUT interpreted the opposite. The input given is to change the KMK number 417/KMK.04/1996 and make confirmation letter so that there are no differences in interpretation in the future and the KMK can be used for the PE of shipping companies from all partner countries.

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu kegiatan lanjutan yang muncul dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen adalah penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang dilakukan oleh pihak kreditur dalam hal debitur gagal bayar (wanprestasi). Dari studi kasus terhadap beberapa Putusan Pengadilan Pajak terkait sengketa PPN sehubungan dengan penjualan AYDA dari kreditur kepada pembeli, terdapat perbedaan pendapat antara DJP di satu sisi dengan kreditur selaku Wajib Pajak dan Majelis Hakim di sisi lain. Analisis perlakuan PPN atas transaksi penjualan AYDA dilakukan dengan menganalisis pendapat yang dikemukakan masing-masing pihak pada ketiga contoh kasus yang diambil dalam penulisan ini. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa transaksi penjualan AYDA dari kreditur kepada pembeli terutang PPN sesuai Pasal 4 huruf a khususnya Pasal 1A ayat (1) huruf a Undang-Undang PPN Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Selain itu dari hasil analisis juga diketahui bahwa peraturan PPN yang ada belum efektif dalam menjaring potensi transaksi penjualan AYDA dari kreditur kepada pembeli.

---

ABSTRACT
One of the follow-up in a consumer finance transaction is the sale of collateral foreclosed (repossessed collateral) that were carried out by the creditor in case the debtor fails to pay (default). From the case studies of several Tax Court Decision; VAT dispute relating to the sale of repossessed collateral from the creditor to the buyer, there are differences of opinions between the Directorate General of Taxation (DGT) on one side with the Taxpayers as creditors and the Judges on the other side. DGT found that the sales of repossessed collateral by creditors are owed submission of VAT but the creditors (banks and finance companies) as well as the Judges thought that the sale of AYDA is not a VAT payable. Analysis treatment of VAT on the sale of AYDA is done by analyzing the opinions expressed in each of the third party case which is taken in this thesis. The results of the analysis indicate that the sale of repossessed collateral from creditors to the buyers are owed VAT pursuant to Article 4 letter (a) particular paragraph of Article 1A (1) letter (a) VAT Law Number 18 Year 2000 concerning the Second Amendment Act Number 8 of 1983 on VAT Value of Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods. In addition, from the results of the analysis is also found out that the existing of VAT regulations have not been effective in attracting the potential sale of repossessed collateral from the creditors to the buyers.

---

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai Analisis Transfer Pricing Atas Transaksi Pembelian dan Penjualan Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 (Studi Kasus Dokumentasi Transfer Pricing Perusahaan X). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah transaksi pembelian dan penjualan yang dilakukan perusahaan X dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa memberikan upaya efisiensi pajak. Sedangkan penentuan kewajaran dan kelaziman atas transaksi tersebut dianalisis dengan faktor-faktor kesebandingan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011. Pemilihan metode transfer pricing yang paling tepat untuk pengujian transaksi pembelian dan penjualan perusahaan X adalah metode Transactional Net Margin dan Resale Price.

---

ABSTRACT
This research discusses the Analysis of Transfer Pricing for Purchase and Sales Transactions Based on Regulation of Director General of Taxes Number PER-32/PJ/2011 (Case Study Transfer Pricing Documentation Company X). This research is a qualitative descriptive research. The result of this study for purchase and sales transaction of company X with related parties gives tax efficiency efforts. Moreover, the determination of arm’s length principle of this transaction is in accordance with the comparability analysis stipulated by Regulation of Director General of Taxes Number PER-32/PJ/2011. The selection of the most appropriate method for testing the purchase and sales transaction of company X is Transactional Net Margin method and Resale Price method.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan instrumen keuangan hybrid dapat dianggap sebagai bentuk penghindaran pajak di Indonesia, apakah ketentuan perpajakan Indonesia telah mengatur, mengetahui apakah tax treaty Indonesia dengan Belanda dan India telah mampu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dari penggunaan transaksi hybrid dalam cross border financing serta untuk mengetahui ketentuan penghindaran pajak yang saat ini dirumuskan oleh DJP apakah secara efektif mampu mencegah penggunaan transaksi hybrid sebagai abusive tax planning. Berdasarkan analisis yang dilakukan disimpulkan bahwa Indonesia belum memiliki ketentuan pencegahan penghindaran pajak baik secara khusus maupun umum yang dapat menangkal praktik penghindaran pajak atas instrumen keuangan hybrid. Ketentuan perpajakan Indonesia juga tidak secara spesifik mengatur perbedaan utang dan modal. Dengan tidak adanya peraturan yang dapat digunakan sebagai batasan antara utang dan modal menjadi kendala bagi kepastian hukum untuk menjustifikasi kewenangan otoritas pajak untuk merekarakterisasi instrumen hybrid. Rumusan dalam tax treaty Indonesia dengan India dan Belanda terkait definisi dividen dan bunga tidak dapat mengatasi masalah reklasifikasi karena masih memungkinkan terjadinya perbedaan interpretasi atas pengklasifikasian instrumen hybrid. Pencegahan penghindaran pajak atas instrumen hybrid membutuhkan harmonisasi kebijakan antarnegara sehingga jika ketentuan penghindaran Indonesia hanya diformulasikan dalam skala domestik maka efek negatif penggunaan instrumen keuangan hybrid masih tetap muncul.

---

ABSTRACT
This study aims to determine whether the use of hybrid financial instruments can be regarded as a form of tax avoidance in Indonesia, whether Indonesian tax regulations have regulate, determine whether Indonesian tax treaty with the Netherlands and India have been able to be used to solve the problems of the usage of hybrid transactions in cross-border financing and to determine the tax avoidance provisions that are currently defined by the DJP is effectively able to prevent the use of hybrid transactions as an abusive tax planning. Based on the analysis, it is concluded that Indonesia does not have a provision of tax avoidance prevention either specifically or generally to counteract tax avoidance practices on hybrid financial instruments. Indonesian tax regulations do not specifically regulate the differences in debt and equity. The absence of rules that can be used as the boundary between debt and equity becomes an obstacle for the rule of law to justify the authority of tax authorities to re-characterise the hybrid instruments. Formulation in Indonesian tax treaty with India and the Netherlands in the definition of dividends and interest can not solve the problem because it still allows the reclassification of the different interpretations of the hybrid instruments classification. Prevention of tax avoidance on hybrid instruments requires a state of harmonisation on policies between countries so that if Indonesia simply formulated tax avoidance provisions in the domestic scale, the negative effects of the usage of hybrid financial instrument will still persist.

Abstrak :
Kegiatan usaha perbankan meliputi kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan kegiatan usaha perbankan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pengenaan PPN pada Bank Umum pasca amandemen ketiga UU PPN dan terbitnya SE-121/PJ/2010 dan untuk mengetahui sistem pengenaan PPN pada industri perbankan di negara lain yaitu Australia dan New Zealand. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat eksplorasi dan deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pengenaan PPN pada sektor industri perbankan pasca amandemen ketiga UU PPN mengalami perubahan yang material yang mengakibatkan terdapatnya ketidakpastian hukum. Terbitnya Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-121/PJ/2010 mengenai penegasan perlakukan pajak pertambahan nilai atas kegiatan usaha perbankan belum dapat berlaku efektif sepenuhnya. Modifikasi sistem pengecualian yang diterapkan di Australia dan New Zealand belum dapat diterapkan di Indonesia karena diperkirakan akan dapat mengakibatkan tergangunya penerimaan pajak negara dan dapat memberatkan administrasi. ...... Banking activities include fund raising activities, disbursement of funds and other banking activities. The purpose of this study was to determine differences in the imposition of VAT on Commercial Bank after the third amendment of the VAT Act and the publication SE-121/PJ/2010 and to determine the VAT system in the banking industry in other countries like Australia and New Zealand. This study uses an approach that is exploratory and descriptive. The research method used is a literature study with a qualitative approach. Based on the research, the imposition of VAT on the banking sector after the third amendment of the VAT Act are material changes that result in the presence of legal uncertainty. Publication SE-121/PJ/2010 concerning affirmation treatment VAT on banking activities can not be fully effective. Modification of exemption system that apply in Australia and New Zealand can not be applied in Indonesia as expected may result disturb state tax revenue and administrative burden.