Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami analisis konflikyang terjadi pada terminal bayangan Jatibening dan sikap, tindakan instansi terkaitdalam hal ini pihak P.T. Jasa Marga, Kepolisian setempat, Pemerintah daerahdalam merespon konflik yang sudah umum dan telah beberapa kali terjadi dalambentuk besar serta penyelesaian konflik sosial terminal bayangan tersebut.Penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisiskonflik Fisher (2001). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Terminalbayangan di ruas jalan Tol Jakarta-Cikampek Km. 29 telah beroperasi sejakTahun 1995, terbentuk secara alami, sejak beroperasinya terminal bayangantersebut tidak ada satu pihak yang merasa keberatan baik dari instansi yangberwenang maupun dari P.T. Jasa Marga sendiri. Beroperasinya terminalbayangan tersebut seakan-akan lebih diperkokoh dengan kebijakan P.T. JasaMarga yang pada tahun 1998 mamberi ijin sebagai imbalan karena warga telahmelindungi P.T. Jasa Marga dari imbas kerusuhan di tingkat pusat; (2) Koordinasiyang dilakukan oleh P.T. Jasa Marga, Pemerintah Daerah dan Kepolisian dalamrangka penertiban dan pemindahan ke lokasi terminal baru selalu mengalamikendala karena warga seolah-olah mempunyai hak dan sudah menjadi sumberpendapatan banyak warga; dan (3) Penyelesaian konflik yang terjadi denganmasyarakat, adalah dengan tetap mengijinkan terminal bayangan beroperasi untuksementara waktu sampai selesainya hasil kajian dari Dinas Perhubungan KotaBekasi dan Badan Pengatur Jalan Tol; P.T. Jasa Marga (Persero) akan melakukanpenataan jalur khusus bus ke rest area (kantong parkir); dan masyarakatJatibening akan ikut berperan dalam menertibkan jalur khusus bus, agar tidaksemrawut dan mengganggu kelancaran lalu lintas.

---

ABSTRACTThe study aims to identify and understand the analysis of conflict took place atJatibening toll gate illegal bus terminal, and the attitude, action of relatedinstitution in this case Jasa Marga Pte.Ltd., the local Police, and the LocalGovernment in responding the conflict which is common and happened severaltimes in big magnitude and the social conflict resolution of the illegal terminal.The study conducted as descriptive qualitative using Fisher (2001) conflictanalysis. Result of the study shows that (1) Illegal terminal at Jakarta-Cikampektoll roads Km. 29 has been operated since 1995 and naturally establish, sincebeginning operation of the illegal terminal there is no party objections neitherfrom authorities nor from Jasa Marga Pte.Ltd. Besides the operation of illegalterminal seems to be strengthened by Jasa Marga Pte.Ltd policy in 1998 whichgives permission as a reward since local residents saved Jasa Marga Pte.Ltd. fromthe impact of riot at central government level; (2) Coordination between JasaMarga Pte.Ltd., Local Government and Police Department to discipline andrelocate to a new terminal location always face constraints since local residentsseem to bare the right and has already become many residents source of income;and (3) Conflict resolution with local residents is still allow the illegal terminal tooperate temporarily until study result conducted by Dinas Perhubungan Bekasiand Toll Roads Regulatory Agency has been completed; Jasa Marga (Persero)Pte.Ltd will arrange special bus lane to rest area; and Jatibening community willplay a role to discipline special bus lane not so chaotic and disrupt traffic."

"Tesis ini tentang Pemolisian Pos Pol Duri Kepa merupakan interpretasi Kapospol dan anggotanya yang mengacu pada kebijakan dan perintah pimpinan berdasarkan aturan, norma, dan nilai yang berlaku dilingkungan Polri dan masyarakat sebagai subyek kegiatan Pemolisian.Ruang lingkup masalah penelitian dalam tesis ini, mencakup situasi dan karakteristik wilayah Pos Pol Duri Kepa, komposisi dan karakteristik suku bangsa, situasi kamtibmas kelurahan Duri Kepa, masalah-masalah sosial yang menonjol, organisasi dan pengorganisasian Pos Pol Duri Kepa, serta pemolisian diwilayah Pos Pol Duri Kepa. Fokus penelitian ini tentang tindakan-tindakan petugas Pos P0l pada tingkat operasional dalam melaksanakan pemolisian. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi, dan didalam mengumpulkan data menggunakan metode pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara dan kajian dokumen.Pemolisian merupakan tindakan yang dilakukan oleh Polisi sebagai institusi atau pranata adalah produk interpretasi petugas polisi terhadap perintah atau kebijakan pimpinan, seperangkat aturan, karakteristik wilayah dan budaya masyarakat setempat, untuk menghadapi, menangani berbagai gejala dan permasalahan yang dihadapinya dalam rangka memanfaatkan potensi atau sumber daya lingkungannya untuk memenuhi kebutuhannya balk secara institusi atau pribadi. Yang dilakukan secara berulang dan terus menerus dari waktu ke waktu melalui kegiatan preventif (pelayanan, penjagaan, patroli dan kunjungan warga), guna menciptakan keamanan dan mencegah timbulnya kejahatan atau kriminalitas dan masalah-masalah sosial.Wilayah Kebon Jeruk merupakan salah satu bagian kota di Jakarta dengan karakteristik wilayah yang berbeda dengan daerah diluar kota Jakarta. Wilayah ini memiliki penduduk yang padat dimana masyarakatnya terdiri dari bermacam kesukubangsaan dan kenyakinan agamanya, serta memiliki komunitas yang cukup banyak. Daerah Kebon Jeruk juga merupakan salah satu pusat perekonomian, perdagangan dan kebudayaan. Fakta ini menunjukan banyaknya permasalahan sosial dan tingkat kriminalitas yang berpengaruh terhadap situasi kamtibmas.Wilayah Duri Kepa adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Kebon Jeruk yang memiliki penduduk terpadat dan memiliki komuniti yang paling beragam diantara Kelurahan-kelurahan diwilayah Kebon Jenak. Duri Kepa merupakan pusat perekonomian dan aktivitas masyarakatnya paling padat diwilayah Kebon Jeruk, sehingga berdampak pada kompleksitas permasalahan yang timbul menjadi ancaman kamtibmas, yang pada akhimya akan berpengaruh terhadap tugas polisi setempat. Pos pol Duri Kepa sebagai kesatuan polisi terdepan memiliki fungsi dan peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat diwilayahnya. Keterbatasan personil, sarana prasarana dan anggaran yang dimiliki Pos Pol akan berdampak kepada pemolisian diwilayah Duri Kepa dalam menciptakan dan memelihara kamtibmas. Kenyataan ini berpengaruh terhadap strategi Kapospol dalam menjalankan pemolisian di wilayah Pos Pol, dengan cara melakukan pendekatan pada masyarakat untuk ikut membantu atau bekerja sama dalam menciptakan kamtibmas dilingkungannya.Pemolisian Pos Pol Duri Kepa merupakan tindakan-tindakan Kapospol beserta anggotanya yang mengacu pada kebijakan dan perintah pimpinan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dimiliki Pos Pol serta masyarakat Duri kepa. Strategi pemolisian yang dilakukan oleh Kapospol berupa rencana kegiatan harian, mingguan, dan bulanan. Rencana kegiatan tersebut dijabarkan melatui kegiatan-kegiatan berupa patroli, penyuluhan dan sambang/kunjungan ke kawasan dan hunian, Belum maksimalnya hasit dari kegiatan pemolisian yang dilakukan oleh Pospol Duri Kepa dan meningkatnya ancaman kriminalitas dan permasalahan sosial maka Pos Pol dalam pemolisian di wilayah tugasnya melibatkan masyarakat setempat dalam suatu wadah yang dlnamaKan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). Serta untuk keberhasilan perpolisian komuniti, di lakukan juga tindakan diskresi oleh petugas Pospol untuk membangun kepercayaan terhadap masyarakat.Kegiatan pemolisian yang telah dilakukan oleh Pospol mendapat respon yang beragam dari masyarakat Duri Kepa yang bersifat positif dan negatif. Pandangan negatif diberikan warga atas kegiatan pemolisian yang tidak merata atau masih tebang pilih. Kegiatan pemolisian yang tebang pilih dikarenakan keterbatasan kuantitas dan kualitas personal, prasarana dan anggaran yang dimiliki oleh Pospol Duri Kepa.

---

The thesis is about community policing of Duri Kepa Police Post (DKPP) conducted based on the interpretation of the Chief and staff of DKPP. Such interpretation is, of course, based on the strategies and policies of the Indonesian National Police administrator. It is also based on the regulations, rules, norms and values existing in the community as the subject of the programs.The scope of this research includes the situation and the characteristic of the area of DKPP, the compositions and characteristic of various ethnic groups living in the area, the situation of security and public orders of Duri Kepa Political District (Kelurahan), the prominent social issues, the structure and organization of DKPP as well as community policing in the area of DKPP. The research focuses on the action DKPP police officers at the level of operational in implementing community policing. The writer employs qualitative approach and ethnography. Data is collected by using several methods such as observation, involved-observation, interview and document review.Policing is an action which is conducted by the police as an institution. Policing is also a product of police officers' interpretation of order or administrators' policies, a set of regulations, the characteristic of the area and local cultures in facing and handling various phenomenon and issues in order to make use of its potential or human resources in order to create security and public order as well as to prevent crimes and other disturbing social issues.Kebon Jeruk has different characteristic from other areas located out of Jakarta It is a densely populated area Its people have various ethnic groups and various beliefs_ It is also one of the economy, business and culture centers in Jakarta It goes without saying, such reality has influenced criminal situation as well as security and public order in Kebun Jeruk It is the most densely populated area and has the most various communities. It is the center of economy and business resulting in complex problems and threatening security and public order. Lacking of personnel, facilities and infrastructures and budget are some of the problems faced by DKPP. All the problems clearly impact the community policing programs in the area in creating and maintaining public order and security.Policing strategies conducted by DKPP chief and staff include daily activity plan, weekly activity plan, and monthly activity plan that refer to their main duties and the police . ministrator's policies. The increasing criminal and social problems make DKPP involve their community to help them do their jobs by establishing an organization called Forum of Police and Community Partnership (FKPM). Policing activities conducted by DKPP officers has got either positive or negative response from their community. Those who give negative response have the opinion that policing activities are not evenly distributed. As a matter of fact, such distribution is because of DKPP personnel limitation and insufficient budget."

"Perubahan ketatanegaraan dan pemerintahan suatu negara berpengaruh signifikan terhadap penyelenggaraan fungsi fungsi lembaga didalam kenegaraan, termasuk fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara. Strategi pemolisian dalam mengatasi kejahatan yang selama ini digunakan juga mengalami pergeseran, dari reactive policing menuju kepada gaya Community Policing. Reactive Policing dianggap memiliki kelemahan, karena selain tidak dapat menyelesaikan akar masalah juga menimbulkan trauma terhadap masyarakat yang berakibat pada renggangnya hubungan polisi dengan masyarakat.Community Policing (memiliki 3 komponen penting, yaitu community partnerships, organizational transformation dan problem solving) dianggap revolusioner karena menawarkan resolusi-resolusi baru bagi masalah-masalah sosial yang telah lama ada. Elemen-elemen yang dapat mengangkat community policing juga telah ada sejak lama. Community Policing juga merupakan sebuah gejala yang mendunia dan berkembang secara konstan.(Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat) BKPM merupakan salah satu implementasi praktik Community Policing. Mengingat karena keberadaannya yang berada tepat di tengah masyarakat dan terutama bahwa sebagian besar kegiatan BKPM berorientasi pada upaya-upaya untuk mendekatkan masyarakat dengan polisi, serta bekerja sama dengan masyarakat dalam pengendalian sosial.BKPM suatu bentuk adaptasi dari praktik pemolisian di Jepang yang dikenal dengan Koban. Pos polisi kecil yang terdiri dari 10 ? 15 anggota polisi, yang menjalankan sebagian tugas dan fungsi pemolisian dan keberadaannya berada ditengah-tengah masyarakat. Tugas dan fungsi utama yang dijalankan oleh BKPM antara lain adalah menerima dan menerbitkan surat keterangan bila terjadi kehilangan, menerima laporan jika terjadi kejahatan dan bila memungkinkan menyelesaikan laporan tersebut, serta emergency services.Pemecahan masalah adalah upaya polisi dan masyarakat untuk menangani kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan situasi atau kondisi negatif yang dapat mempengaruhi kualitas hidup dalam masyarakat. Dan untuk komponen ini (Problem Solving) penerapan Problem-Oriented Policing (POP) bisa menjadi pilihan terbaik. karena Problem-Oriented Policing (POP) mempunyai kerangka yang dapat membantu polisi untuk dapat berfikir dan bertindak secara terstruktur dan sistematis, secara proaktif mengembangkan solusi untuk kondisi yang mendasari langsung dan berkontribusi terhadap masalah keselamatan publik, serta didorong untuk berpikir inovatif.

---

Changes in the state administration and the government of a country significantly influence the operation of functions within the institutions of state, including the police function as one of the functions of state government. Policing strategies in addressing the crimes that have been used are also experiencing a shift from reactive policing to the Community Policing style to style. Reactive Policing considered to have weaknesses, because in addition can not solve the root problem also cause trauma to the community which resulted in Loosening of police relations with the community.Community Policing (has three essential components : Community Partnerships, Organizational Transformation and Problem Solving) is considered revolutionary because it offers new resolutions for the social problems that have long existed. Elements that can lift the community policing has also been around a long time. Community Policing is also a global phenomenon and is constantly evolving.BKPM (Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat/Center for Police and Community Partnership) is one of the practical implementation of Community Policing. Considering because its existence is right in the middle of society, and especially that most of the activities BKPM oriented efforts to bring the community to the police, as well as working with the community in social control.BKPM an adaptation of policing practices in Japan, known as Koban. Small police posts are composed of 10-15 members of the police, which runs some of the tasks and functions of policing and its presence in the midst of society. The main duties and functions undertaken by BKPM, among others, is to accept and issue certificates in the event of loss, received a report when there is a crime and if possible finish to the report, as well as emergency services.Problem Solving is a police and community efforts to address the conditions that lead to crime and the situation or condition that can negatively affect the quality of life in society. And for this component (Problem Solving) the application of Problem-Oriented Policing (POP) could be the best option. because Problem-Oriented Policing (POP) has a framework that can help the police to be able to think and act in a structured and systematic, proactively develop solutions for direct and underlying conditions contributing to a public safety issue, and are encouraged to think innovatively."

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi inovasi fitur Panic Button On Hand dalam aplikasi Jogo Malang di wilayah hukum Polresta Malang Kota yang dilatar belakangi oleh masalah pelayanan pengaduan masyarakat yang diberikan kepolisian untuk mencari solusi permasalahan yang paling tepat dengan memanfaatkan kecanggihan. Penelitian ini berjuan untuk menganalisis strategi sosialisasi dari fitur Panic Button On Hand yang digunakan oleh Polresta Malang Kota kepada masyarakat Kota Malang, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif penelitian ini akan mengambil sumber data dengan teknik pengamatan, wawancara dan telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan analisis data berupa pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan. Dalam aplikasi Jogo Malang fitur Panic Button On Hand mewajibkan personel Polri untuk meningkatkan pemahaman terhadap teknologi informasi, dengan memanfaatkan fasilitas yang dikembangkan oleh instansi kepolisian. Melalui fitur Panic Button On Hand masyarakat apabila melihat potensi terjadinya tindakan kejahatan dapat segera melaporkan pada pihak berwajib sehingga dapat ditangani dengan segera. Adapun pendapat masyarakat terhadap fitur ini, sangat terbantu dengan menghemat biaya dan waktu, serta terkendala pada kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi dan sosialisasi yang dilakukan. Strategi sosialisasi yang dilakukan oleh Polresta Malang Kota dengan berbagai transformasi dan penambahan fitur, serta membuat MOU dengan instansi terkait untuk sama-sama melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.

---

This research is conducted to analyse the implementation of the innovative feature, called ‘Panic Button on Hand’ in Jogo Malang application in the jurisdiction of Malang City Police Resort, which is motivated by the problems of public complaints on services provided by the city police to find the most appropriate solutions to the problems by utilizing technological sophistication. The study aims to analyse the socialization strategy of ‘Panic Button on Hand’ feature used by Malang City Police Resort to people residing in Malang City as well as the factors that influence it. The author employs the qualitative approach and descriptive method. Data is obtained using observation, interview and document review techniques. The study uses data analysis in the form of data collection, data condensation, data presentation, and conclusions. In Jogo Malang application, ‘Panic Button on Hand’ feature requires police personnel to improve their understanding on information and communication technology by utilizing the facilities developed by the National Police. Using ‘Panic Button on Hand’ feature, public can immediately report a crime or the potential of an incident becoming a crime to the authorities so that it can be handled or prevented immediately. Based on the results of the research, it is known that the innovative feature is very helpful in the context of saving costs and time. However, it is hindered by the lack of public understanding on technology as well as the socialization carried out by the police. The author recommends Malang City Police Resort conducts the socialization strategy using various transformations and additional features as well as making MOUs with related agencies to jointly carry out the socialization to the community"

"Peranan manusia dalam organisasi sangat besar, dan oleh sebab itulah diperlukan adanya koordinasi yang erat dan berkesinambungan antara orang yang terlibat didalamnya. Hal ini dimaksudkan supaya pencapaian tujuannya optimal juga terukur sesuai dengan apa yang direncanakan. Hanya saja ada banyak yang jarus diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi ini, apa saja yang harus dimiliki sebagai acuan kemampuan dan keterampilan bekerja. Terkait dengan hal ini, tujuan utama dilakukannya penelitian ini adalah: 1) untuk menganalisa persepsi yang diberikan responden terhadap etos kerja, kepemimpinan transformasional, budaya organisasi dan kecerdasan emosional, dan 2) menganalisa pengaruh dan hubungan kepemimpinan transformasional, budaya organisasi dan kecerdasan emosional terhadap etos kerja anggota organisasi. Metode penelitian yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode survey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap variable kecerdasan emosional, kepemimpinan transformasional, dan budaya organisasi termasuk dalam kategori baik. Kemudian, berdasarkan hasil uji beda yang dilakukan, diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan persepsi dari masing-masing variable pada setiap subdit. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji regresi sederhana yang dilakukan untuk menguji pengaruh parsial menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara kecerdasan emosional, kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi terhadap etos kerja anggota polisi di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

---

The roles of human in organizations are very crucial, and for that reason, close and continuous coordination is needed between the people involved in it. This means that the optimal achievement of goals can be done and can be measured according to the plan. Regarding this idea, there are many things that must be considered in the management of human resources in the organization and what must be possessed as a reference for the abilities and work skills. The main objectives of the research are (i) to analyse the perceptions given by respondents on work ethic, transformational leadership, organizational culture and emotional intelligence, and (ii) to analyse the influence and relationship of transformational leadership, organizational culture and emotional intelligence on the ethos work of organizational members. The author employs the descriptive quantitative approach using survey methods. The results of the research showed that the respondents' perceptions on each variable are categorized good categories. Then, based on the results of the different tests conducted, it is known that there is no significant difference in the perception of each variable in each subdirectorate. Furthermore, based on the results of a simple regression test conducted to test the partial effect, it shows that there is a positive and significant influence between emotional intelligence, transformational leadership and organizational culture on the work ethic of police officers at General Crimes Directorate of Jakarta Metropolitan Police Region."

"Sektor transportasi menyumbang seperempat (25%) dari total Greenhouse Gas dan juga menjadi penyebab utama polusi udara di perkotaan. Masalah dalam penelitian adalah banyak kendaraan over dimension over loading (ODOL) di jalan tol yang mengeluarkan gas buang melebihi batas ambang, serta menimbulkan kecelakaan. Tujuan penelitian adalah menganalisis aspek pencemaran lingkungan kendaraan ODOL, menganalisis faktor sosial-ekonomi yang mempengaruhi kendaraan ODOL, dan membuat model penanganan transportasi ODOL agar tercapai green logistics. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode gabungan (mixed methods) dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data berupa penyebaran kuesioner, observasi lapangan, focus group discussion, dan studi pustaka. Hasil penelitian didapatkan bahwa kendaraan ODOL berpengaruh pada peningkatan pencemaran udara, terutama pada area sepanjang daerah administratif jalan tol, sebanyak 36,5% pengemudi ODOL merasa tidak aman saat berkendara, selama tahun 2012-2023 jumlah kecelakaan tertinggi di jalan tol Jakarta-Cikampek disebabkan oleh faktor pengemudi kendaraan ODOL. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model penanganan kendaraan ODOL dalam bentuk intervensi sosialisasi kendaraan ODOL dan intensifikasi penindakan kendaraan ODOL selama 5 tahun dapat mengurangi kerugian ekonomi sebesar Rp.14.773.077.099, dan mengurangi jumlah kendaraan ODOL sebanyak 926 kendaraan.

---

The transportation sector contributes a quarter (25%) of the total Greenhouse Gas and is also the main cause of urban air pollution. The problem in the research is that many over-dimensional overloading (ODOL) vehicles on toll roads emit exhaust gases that exceed the threshold limit, causing accidents. The research aims to analyze the environmental pollution aspects of ODOL vehicles, analyze the socio-economic factors that influence ODOL vehicles, and create a model for handling ODOL transportation to achieve green logistics. The method used in this research is a mixed method with a quantitative approach. Data collection techniques include distributing questionnaires, field observations, focus group discussions, and literature studies. The results of the study found that ODOL vehicles cause increasing air pollution, especially in areas along the toll road administrative areas; as many as 36.5% of ODOL drivers felt unsafe while driving during 2012-2023 ODOL vehicle driver factors caused the highest number of accidents on the Jakarta-Cikampek toll road. This research concludes that the ODOL vehicle handling model in the form of ODOL vehicle socialization interventions and intensification of action against ODOL vehicles for 5 years can reduce economic losses by IDR 14.773.077.099 and reduce the number of ODOL vehicles by 926."