Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini adalah tentang penyelesaian konflik dalam masyarakat penambang pasir pada tingkat Polsek yang corak penyelesaiannya lebih mengedepankan tindakan diskresi yaitu tindakan penyelesaian konflik yang dilakukan petugas Kepolisian Polsek Srumbung dengan mengesampingkan tindakan hukum, melalui kesepakatan bersama antara polisi pihak-pihak yang terlibat konflik dan Polisi maupun dengan aparat lainnya bertindak sebagai perantara atau penengah dalam penyelesaian konflik tersebut. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menunjukkan proses penyelesaian konflik di penambangan pasir yang lebih mengedepankan tindakan diskresi pada tingkat Polsek. Masalah dalam tesis ini adalah penyelesaian konflik pada penambangan pasir di Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang yang pembahasan mengenai konflik dan cara menyelesaikannya mencakup konflik-konflik yang terjadi di masa sekarang, dengan memperhatikan konflik-konflik masa lalu. Dalam tesis ini saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi, untuk memahami prinsip-prinsip yang secara umum dan mendasar mengenai corak penyelesaian konflik di lokasi penambangan pasir yang dilakukan oleh petugas kepolisian Polsek Srumbung. Hasil dari penelitian ini bahwa penyelesaian konflik yang terjadi di penambangan pasir dapat diselesaikan oleh masyarakat sendiri terhadap kasus-kasus yang sifatnya ringan dilakukan secara kekeluargaan dan apabila penyelesaian secara kekeluargaan tidak dapat dilakukan maka kasus tersebut di serahkan kepada pihak kepolisian. Kasus-kasus yang diserahkan ke Polisi mencakup kasus-kasus yang dapat menimbulkan kerugian cacat fisik, sampai dengan menghilangkan nyawa orang lain. Dari fakta fakta tersebut diatas, dalam kaitannya dengan uraian dalam penelitian ini dalam corak penyelesaian konflik-konflik di penambangan pasir yang dilakukan pada tingkat Polsek adalah penyelesaian konflik yang mengedepankan tindakan diskresi. Yang mengesampingkan tindakan hukum melalui kesepakatan bersama antara polisi dengan yang terlibat konflik. Penyelesaian konflik pada penambangan pasir pelaksanaannya dilakukan oleh satuan lebih atas yaitu Polres karena Polsek dianggap tidak mampu untuk menangani berbagai permasalahan di lokasi penambangan pasir. Selain itu penyelesaian masalah di penambangan pasir sifatnya menunggu laporan dari masyarakat karena mereka mendapatkan kemudahan atau tambahan bantuan operasional dari penggunaan kewenangannya.

Abstrak :
Langkah - langkah tersebut dapat dikembangkan dengan mengkaji kondisi objektif manajemen supervisi pengawalan tamu VVIP oleh Sat Pamwal Dit Lantas Polda Metro jaya. Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah; "(1) Bagaimana perencanaan supervisi dalam rangka pengawalan tamu VVIP oleh Sat Pamwal Dit Lantas Polda Metro Jaya ? (2) Bagaimana pelaksanaan supervisi dalam rangka pengawalan tamu VVIP oleh Sat Pamwal Dit Lantas Polda Metro Jaya ? (3) Bagaiamana pengendalian supervisi pengawalan tamu VVIP oleh Sat Pamwal Dit Lantas Polda Metro Jaya ?" Pendekatan yang digunakan pada tesis ini adalah kualitatif. Sumber informasi yang dijadikan Informan Penelitian adalah para pejabat struktural Sat Pamwal Ditlantas Polda Metro jaya. Sumber data sekunder adalah berbagai teori dan informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yaitu berbagai dokumen dan buku yang berisi teori manajemen, supervisi, implementasi, sumberdaya, konsep pengawalan, teori motivasi kerja dan teori SWOT. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, wawancara dan observasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan; (a) Dalam kegiatan pengawalan tamu VVIP oleh Sat Pamwal Dit Lantas Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan perencanaan. Pimpinan terkait merencanakan kegiatan Pengawalan VVIP yang hendak dilakukan; (b) Secara umum, pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, karena sesuai dengan teori yang dijadikanacuan untuk membedah hasil wawancara, yaitu teori dari Elmore tentang empat bahan utama untuk implementasi yang efektif dan teori dari Edward III tentang model Direct and Indirect Impact on Implementation. (c) Langkah-langkah pengendalian yang dikemukakan oleh Riri Fajriah sudah dilaksanakan oleh Sat Pamwal Ditlantas Polda Metro Jaya. Adapun saran - saran yang diajukan oleh penulis dari penelitian yang telah dilakukan antara lain; (a) Disarankan untuk menghindari kegiatan di luar perencanaan. Jika terdapat kegiatan yang dilakukan mendadak di luar rencana, maka akan membuat tidak maksimalnya hasil sesuai dengan yang diinginkan; (b) Disarankan untuk menambah jumlah anggota yang memiliki kompetensi; (c) Disarankan untuk penambahan fasilitas, sarana dan prasarana serta peralatan khusus (alsus) untuk mendukung kegiatan operasional di bidang lalu lintas, agar kegiatan operasional berjalan dengan lebih efektif. ...... The steps that could be developed to assess the objective conditions of management supervision of VVIP guest escorts by Jakarta Metropolitan Police of Metro jaya. Issue in this paper is: "(1) How planning of supervision in order to guard the VVIP guests by Jakarta Metropolitan Police of Metro Jaya? (2) How does the implementation of supervision in order to guard the VVIP guests by Jakarta Metropolitan Police of Metro Jaya? (3) How is the control of supervision by the VVIP guest escorts Jakarta Metropolitan Police of Metro Jaya? " The approach used in this thesis is qualitative. Informants were used as source of information is the official research of structural Jakarta Metropolitan Metro Jaya Police. Secondary data sources are various theories and information not obtained directly from the source, ie the various documents and books containing the theory of management, supervision, implementation, resources, concepts escorts, motivation theory and the theory of SWOT. Data collection techniques with library research, interviews and observations. Analysis using data reduction, data presentation and conclusion. Based on the findings and discussion, it can be concluded: (a) In the course of a VVIP escort by Jakarta Metropolitan Polda Metro Jaya, has been carried out regarding the planning of these activities. Leaders plan activities related VVIP escort to be done; (b) In general, the implementation of the activities carried out are going well, because according to the theory made reference to dissect the results, namely the theory of Elmore on four main ingredients for the effective implementation and theory of Edward III of Direct and Indirect Model Impact on Implementation is already performing well; (c) Control measures proposed by Riri Fajriah Jakarta Metropolitan already implemented by the Jakarta Police Traffic Directorate. As for suggestions put forward by the authors of the studies that have been conducted, among others: (a) It is recommended to avoid outside activity planning, as this may affect the implementation of the escort. If there is a sudden activities carried out a plan, then it would make no maximum in accordance with the desired results; (b) It is recommended to increase the number of members who are competent and have adequate understanding of the activities of the escort to meet the standards required amount; (c) It is recommended for addition of facilities, infrastructure and specialized equipment (alsus) to support operational activities in the field of traffic at these points is still possible that there is a shortage, so that operations run more effectively.

Abstrak :
Kawasan Kota Tua Jakarta merupakan destinasi wisata yang direncanakan oleh Pemerintah didaftarkan pada UNESCO di tahun 2015, sebagai heritage atau warisan budaya. Namun permasalahan kemacetan lalu lintas, gangguan keamanan dan tidak tertibnya pedagang kaki lima akan menjadi hambatan dalam rencana tersebut. Sehingga diperlukan fungsi kepolisian dengan mengedepankan kemitraan dengan masyarakat di Kawasan Kota Tua dalam penanggulangan terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi. Pertanyaan tesis ini adalah: bagaimana Pemolisian Polsubsektor Pinangsia di Kawasan Kota Tua Jakarta, kendala-kendala yang dihadapi dan Pemolisian yang ideal yang dapat diterapkan di Kawasan Kota Tua Jakarta. Teori dan Konsep yang digunakan pada tesis ini adalah, polisi, pemolisian, masyarakat atau komuniti, pariwisata, perkotaan, manajemen, Polsek dan Polsubsektor dan Analisis SWOT. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berfokus pada etnografi, sementara metode penulisannya penulis cenderung ke deskriptif analisis. Temuan penelitian menyebutkan Pemolisian Polsubsektor Pinangsia di Kawasan Kota Tua Fatahilah dilaksanakan dengan melalui beberapa proses manajemen yakni perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan dan pengawasan. Kegiatan yang dilakukan adalah pengaturan, penjagaan, dan patroli. Kendalakendala yang dihadapi dari segi internal, adalah kemampuan Polsubsektor Pinangsia masih terbatas hal ini dilihat dari segi sumberdaya manusia secara kuantitas baik kualitas (khususnya tidak ada polisi pariwisata), sarana dan prasarana serta anggaran. Sementara kendala dari segi Eksternal adalah kurang maksimalnya kerjasama dengan pihak Sat Pol PP, Satpam Museum, PKL, Parkiran dan Linmas dalam hal keterpaduan, kurang maksimalnya alat pendukung pengamanan di wilayah kawasan Kota Tua, misalnya pagar dan CCTV. Model Pemolisian yang ideal dengan melihat keterbatasan organisasi, bagi Polsubsektor Pinangsia adalah pemolisian modern yang proaktif dalam menyelesaikan masalah dengan memfokuskan pelayanan dan pengayoman terhadap pariwisata perkotaan. Kesimpulan, Pemolisian Polsubsektor Pinangsia di Kawasan Kota Tua Jakarta sudah dilaksanakan melalui peran petugas Polsubsektor Pinangsia yang memiliki kecenderungan menekankan peran para petugas kepolisiannya pada tindakan-tindakan kepolisian secara persuasif, preemtif dan preventif dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat individu.. Saran, seharusnya Polsubsektor Pinangsia memiliki kemampuan secara kualitas dan kuantitas untuk menjamin kenyamanan wisatawan dalam melakukan kunjungannya, dan ditunjang oleh pendukung dalam rangka penanggulangan permasalahan sosial yang membutuhkan dukungan dari Pemerintah. Kata Kunci: Pemolisian, Perkotaan dan Pariwisata. ......The Kota Tua Jakarta area is a tourist destination which was planned by the Government registered on the UNESCO in 2015, as a heritage city. But the problems of traffic congestion, security threats and not martinet vendors will be obstacles in the plan. So that the necessary police functions by promoting partnerships with the community in the Kota Tua Jakarta area in in response to the social problems that occur. The thesis question is: how policing Polsubsektor Pinangsia in the Kota Tua Jakarta area, obstacles faced and policing an ideal that can be applied in the Kota Tua Jakarta area. Theories and concepts used in this thesis is, police, policing, community or local community, tourism, urban management, police and Polsubsektor and SWOT Analysis. Methods This study used a qualitative approach focuses on ethnography, while the methods of literary writers tend to the descriptive analysis. Polsubsektor Pinangsia policing research findings mentioned in the Kota Tua Jakarta area implemented through a management process ie planning, organizing, leadership and supervision. Activities undertaken is the setting, maintenance, and patrol. Constraints faced in terms of internal, is still limited ability Polsubsektor Pinangsia this in terms of human resources in terms of quantity of good quality (in particular there is no tourism police), infrastructure and budget. While the terms of the External constraints are less maximum cooperation with the Sat Pol PP, museum guard, street vendors, parking and Linmas in terms of integrity, lack of support tools maximum security in the Kota Tua Jakarta area, such as fencing and CCTV. The ideal model of policing to see the limitations of the organization, for Polsubsektor Pinangsia modern policing is proactive in resolving problems with the service and protection focusing on urban tourism. Conclusion, policing Polsubsektor Pinangsia in the Kota Tua Jakarta area has been carried out through role Pinangsia Polsubsektor officer who has a tendency emphasizes the role of its police officers on police actions persuasively, preemptive and preventive to implement various activities are individual. Advice, should have the ability Polsubsektor Pinangsia in quality and quantity to ensure the comfort of the traveler's visit, and supported by the support in order to control social problems that require the support of the Government.

Abstrak :
Seiring dengan upaya untuk melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Kepolisian Republik Indonesia khususnya Direktorat Lalu Lintas melalui program unggulannya yaitu penegakkan hukum dengan elektronik atau Electronic Law Enforcement (ELE) menggunakan program (software) PC Rect dan PC Crash dalam proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang sebagai outputnya mengacu pada peran dan fungsi polisi dalam menangani permasalahan di bidang lalu lintas sebagai salah satu sarana edukasi bagi masyarakat agar terbentuk transformasi mindset masyarakat yang memiliki budaya tertib berlalulintas. Penyidikan dibidang Lalu Lintas dengan menggunakan peralatan elektronik atau Electronic Law Enforcement (ELE) ini telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem peradilan Indonesia yaitu pada Pasal 272 Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 sampai dengan Pasal 315 Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 1 angka 1 dan angka 4, Pasal 5 dan Pasal 44 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil akhir berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik dari peralatan elektronik tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Metode Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode kualitatif dimana memusatkan perhatian kepada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada di dalam kehidupan manusia. Metode penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah metode deskriptif analistis dan yuridis normatif. Penulis berharap tesis ini dapat digunakan sebagai acuan untuk membangun Polantas masa depan yang merupakan janji atau akuntabilitas kepada publik yang unggul dalam hal sumber daya manusia, data, program, jejaring, sarana prasarana, teknologi informasi, dan operasional yang dapat dijabarkan bahwa para petugas-petugas Polantas profesional, cerdas, bermoral, modern, patuh hukum, dan akuntabel. ......The main idea for increasing services to the community in particular the Traffic Directorate of Polda Metro Jaya, tried to develop a new scheme of traffic investigation using the latest application of 'PC Rect' and 'PC Crash' software as an output for better role and functions of Indonesian National Police to eliminate the problems, educating the community and in order to transform the mindset of the community. The Implementation of the traffic investigation with electronic devices had legal basis in the justice system in Indonesia that is in Article 272 the law No. 22 Year 2009 on Traffic and Transportation, Article 310 until Article 315 the law No. 22 Year 2009 on Traffic and Transportation and Article 1 number 1 and number 4, Article 5 and Article 44 the law No. 11 Year 2008 on the Information and Electronic Transactions. The conclusion is electronic information and electronic documents from electronic devices can be used as valid evidence in Indonesian court. This thesis research is using qualitative methods. The qualitative research focused on the general principles which qualify as the basis in shaping tendencies units within human life. The writing method used by the writer in writing is descriptive and analytical of judicial normative. The writer hopes that this thesis can be used as reference for the future of traffic policeman who is accountable to the public , qualified human resources with data, programs, networks, infrastructure, information technology, and operations which is create the professional traffic policeman , with intelligent, moral, modern, law-abiding, and accountable.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan teror bom buku yang terjadi di Jakarta merupakan modus baru para teroris dalam melakukan aksinya, karena yang menjadi targetnya adalah individu sehingga apabila tidak dilakukan penanganan, maka akan berdampak pada psikologi masyarakat yaitu tingginya rasa kecemasan dan kekhawatiran masyarakat. Teror bom buku, apabila melihat jumlah korban dan kualitas ledakan, tidak sebanding dengan bom yang ditempatkan di gedung-gedung tertentu seperti pada kasus-kasus teror bom sebelumnya. Akan tetapi dampaknya hampir sama, bahkan teror bom buku sudah menyentuh aspek psikologi masyarakat awam. Ketakutan dan kepanikan yang melanda sampai ditingkat rumah tangga adalah bentuk keberhasilan aksi bom buku ini menjadi sebuah teror. Mengacu pada hukum formal yang berlaku di Indonesia, maka aksi dan pelaku bom buku dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme. Mencermati perkembangan terorisme dengan organisasi dan jaringan global yang dimilikinya, dimana kelompokkelompok terorisme internasional mempunyai hubungan dan mekanisme kerja sama, baik dalam aspek operasional infrastruktur maupun infrastruktur pendukung. Berkaca pada kondisi tersebut, aparat kepolisian Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri merupakan ujung tombak dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dengan memberantas pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia, seperti menangkap pelaku, mencegah, melakukan penyelidikan dan penyidikan, bahkan menembak mati para pelaku teror. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Polri adalah dengan membentuk Detasemen Khusus (Densus 88) Antiteror yang berada pada garis terdepan dalam memberantas aksi terorisme tersebut. Dapat dipastikan, peranan Polri untuk pemberantasan tindak pidana terorisme tersebut tidak terlepas dari 3 (tiga) fungsi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dimana Polri harus melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang mengancam jiwa warga negara Indonesia. Dalam hal ini Polri melalui Densus 88 Antiteror harus berpedoman kepada undang-undang yang mendasarinya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonsia.

---

The research aims at explaining the terror of book bomb occuring in Jakarta Suchterror is a new modus operandi of terrorists in doing their actions because their targets are individuals If the police do not handle the case immediately such terror will psychologically affect communities in the forms of high anxiety and worriness Book bombings in the context of their victims and the quality of their explosions can not be compared with the previous bombings happening in certain buildings However both of bombing types have similar effects Moreover book bombings have nearly touched the psychological aspects of common people The fearness and panic attacking families are the forms of the terrorists success of committing book bombings leading to a terrorizing act In accordance with formal law prevailing in Indonesia the act and perpetrator of book bombings can be categorized as a terrorism act Terrorists have currently cooperated with other groups and networks that posses good relationship and working mechanism either in the context of infra structural operation or supporting infrastructures. By looking at such situation and condition the Indonesian National Police as stated in Law No 2 2002regarding Indonesian National Police is the front liner in providing protection and security to people in combating terrorism in Indonesia The Indonesian National Police does the responsibilities by arresting the perpetrators preventing investigating interrogating and even shooting death the perpetrators One of the Indonesian National Police efforts is the establishment of an special detachment 88Antiterror Special Detachment It can be concluded that the role of the Indonesian National Police can not be separated from the three functions protector shelter and servant of public The Indonesian National Police must protect people from acts threatening their lives The Indonesian National Police through 88 Antiterror Special Detachment in conducting such duties and responsibilities must be guided by Law No 2 2002 regarding the Indonesian National Police

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji mengenai pengaruh Kode Etik dan Kode Perilaku Insan KPK yang mencakup 5 (lima) nilai dasar, yaitu: integritas, sinergi, keadilan, kepemimpinan, dan profesionalisme terhadap pencegahan perilaku koruptif pada pegawai KPK. Tujuan penelitian adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh masing-masing nilai dasar yaitu integritas, sinergi, keadilan dan kepemimpinan terhadap profesionalisme dan juga menguji serta menganalisis pengaruh profesionalisme terhadap pencegahan perilaku koruptif pada pegawai KPK serta pengaruh masing-masing nilai dasar yaitu integritas, sinergi, keadilan dan kepemimpinan terhadap pencegahan perilaku koruptif pada Pegawai KPK melalui profesionalisme. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian campuran dengan jenis seguential explanatory design yaitu pada tahap pertama menggunakan pendekatan kuantitatif melalui analisis SEM (Structural Equotion Model) dan dilanjutkan pada tahap kedua dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara. Populasi penelitian adalah pegawai KPK dengan jumlah sampel sebanyak 321 orang yang dihitung berdasarkan rumus Slovin dan pengambilannya menggunakan teknik proportionate random sampling. Operasionalisasi variabel menggunakan indikator yang telah dirumuskan dalam Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai KPK sebagaimana tertuang dalam Perdewas KPK Nomor 2 Tahun 2021 dan dari berbagai teori. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Skala Likert dalam pengukuran kuesioner menggunakan skala 1-6. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hipotesis penelitian terkait pengaruh variabel integritas, sinergi dan kepemimpinan terhadap profesionalisme dapat diterima sedangkan pengaruh variabel keadilan ditolak. Demikian juga hipotesis terkait pengaruh variabel profesionalisme terhadap pencegahan perilaku koruptif dan pengaruh variabel integritas, sinergi dan kepemimpinan terhadap pencegahan perilaku koruptif pada pegawai KPK melalui profesionalisme dapat diterima sedangkan pengaruh variabel keadilan terhadap pencegahan perilaku koruptif pada pegawai KPK melalui profesionalisme ditolak. Hal ini memiliki makna jika integritas, sinergi dan kepemimpinan ditingkatkan kualitasnya maka akan diikuti dengan peningkatan profesionalisme dan pencegahan perilaku koruptif. Unsur keadilan dirasakan sudah melandasi kegiatan di KPK sehingga tidak berpengaruh pada profesionalisme dan pencegahan perilkau koruptif akan tetapi perlu tetap dipertahankan. ......This research examines the influence of the Code of Ethics and Code of Conduct for KPK Employees which includes 5 (five) basic values, namely: integrity, synergy, fairness, leadership, and professionalism on preventing corrupt behavior among KPK employees. The purpose of this research is to examine and analyze the influence of each basic value, namely integrity, synergy, fairness and leadership on professionalism and also examine and analyze the influence of professionalism on the prevention of corrupt behavior in KPK employees and the influence of each basic value, namely integrity, synergy, fairness. and leadership in preventing corrupt behavior among KPK employees through professionalism. The method of the research is mixed, with sequential explanatory design which is in the first stage using a quantitative approach through SEM (Structural Equation Model) analysis and continued in the second stage with a qualitative approach through interviews. The survey use 321 respondents of total population of KPK employees. The variable operationalization uses indicators that have been formulated in the Code of Ethics and Code of Conduct for KPK Employees as stated in Perdewas KPK Number 2 of 2021 and from various theories. Data collection techniques using questionnaires distributed to respondents. The Likert scale in measuring the questionnaire uses a scale of 1-6. The results of the study concluded that the research hypothesis related to the influence of integrity, synergy and leadership variables on professionalism can be accepted while the influence of justice variables is rejected. Likewise, the hypothesis related to the effect of professionalism on preventing corrupt behavior and the influence of integrity, synergy and leadership on preventing corrupt behavior in KPK employees through professionalism is acceptable, while the influence of justice variables on preventing corrupt behavior in KPK employees through professionalism is rejected. This means that if the quality of integrity, synergy and leadership is improved, it will be followed by increased professionalism and prevention of corrupt behavior. The element of fairness is felt to have underpinned activities at the KPK so that it does not affect professionalism and prevention of corrupt behavior among KPK employess but needs to be maintained.

Abstrak :
Tingginya pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Sukaraja menunjukan bahwa kinerja Bhabinkamtibmas Polsek Sukaraja masih belum optimal, seharusnya pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polsek Sukaraja mengalami penurunan bukan mengalami kenaikan tiap tahunnya. Kinerja Bhabinkamtibmas Polsek Sukaraja masih diibaratkan sebagai petugas pemadam kebakaran karena masih kurang dalam mengidentifikasi adanya suatu permasalahan atau suatu tindak pidana. Dari kejadian tersebut, bisa dilihat bahwa masih rendahnya community policing, problem solving dan lemahnya predictive policing yang dimiliki oleh Bhabinkamtibmas Polsek Sukaraja. Kinerja Bhabinkamtibmas Polsek Sukaraja juga masih belum efektif karena banyaknya tugas-tugas kepolisian lain diluar tugas pokok Bhabinkamtibmas sehingga tidak setiap saat Bhabinkamtibmas dapat dekat dengan masyarakat serta dapat melakukan sambang, anjangsana dan kunjungan ke masyarakat meskipun Bhabinkamtibmas Polsek Sukaraja telah bergabung di dalam grup Whatsapp yang di dalamnya terdapat unsur-unsur dari masyarakat tetapi tidak semua informasi telah disampaikan ke dalam grup whatsapp tersebut. Polsek Sukaraja merupakan salah satu Polsek dari 1.062 Polsek yang ditunjuk tidak melakukan penyidikan, hanya untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Daerah Tertentu. Terkait maraknya pencurian kendaraan bermotor dan kinerja Bhabinkamtibmas yang belum optimal di Sukaraja tersebut, perlu upaya pemecahan masalah dengan cara mengetahui faktor penghambat kinerja Bhabinkamtibmas dalam pencegahan curanmor di Sukaraja dan upaya preemtif yang dapat dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam pencegahan curanmor di Sukaraja, sehingga pelaksanaan pencegahan pencurian kendaraan bermotor yang diharapkan dapat terlaksana dengan adanya jaminan menurunnya atau menghilangnya pencurian kendaraan bermotor yang berdampak pada terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di wilayah hukum Polsek Sukaraja. Landasan teori dan konsep yang digunakan yaitu konsep Community Policing yang dijelaskan lebih lanjut menggunakan Teori Partisipasi dan Teori Komunikasi, Konsep Predictive Policing dan Konsep Kinerja. Bhabinkamtibmas Polsek Sukaraja harus selalu melakukan community policing, predictive policing dan problem solving terhadap masalah yang terjadi di tengah masyarakat sehingga kinerja Bhabinkamtibmas dapat berjalan dengan optimal. ......The high rate of motor vehicle theft in the jurisdiction of the Sukaraja Sector Police indicates that the performance of the Bhabinkamtibmas of the Sukaraja Sector Police has not been optimal, it should have decreased, not increased in each year. The performance of Bhabinkamtibmas of the Sukaraja Sector Police is considered almost the same as firefighter because they are still lacking in identifying a problem or a crime. From this incident, it can be seen the lack of problem solving and community policing ability, also inadequate predictive policing of Bhabinkamtibmas Polsek Sukaraja. The performance of the Bhabinkamtibmas of the Sukaraja Sector Police is also ineffective because there are many other police duties outside of the main duties of Bhabinkamtibmas so that not all the time Bhabinkamtibmas can be close to the community and can carry out visits to the community even though the Bhabinkamtibmas of the Sukaraja Sector Police has joined the WhatsApp group which is it contains various elements of society but not all information has been submitted to the group. The Sukaraja Sector Police is one of the 1,062 Polsek appointed not to carry out any investigations, only to maintain public security and order in certain areas. Regarding the rise of motor vehicle theft and the non-optimal performance of Bhabinkamtibmas in Sukaraja, it is necessary to solve the problem by knowing the inhibiting factors of Bhabinkamtibmas' performance in preventing motor vehicle theft in Sukaraja and the pre-emptive efforts that could be carried out, so that the implementation of preventing motor vehicles theft, which are expected to be carried out with the guarantee of decreasing or disappearing motor vehicle theft, will have an impact on the realization of security and public order. The approach used in this study is qualitative approach. The research location is in the jurisdiction of the Sukaraja Police. The theoretical basis and concept used is the Community Policing concept which is further explained using Participation Theory and Communication Theory, Predictive Policing Concept and Performance Concept. Bhabinkamtibmas of the Sukaraja Sector Police must always carry out community policing, predictive policing and problem solving of problems that occur in the community so that the performance of Bhabinkamtibmas could be run optimally.

Abstrak :
Permasalahan lalu lintas merupakan salah satu bagian dari tugas pokok Polri khususnya Polisi lalu lintas. Namun demikian, perkembangan lingkungan strategis berupa pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dengan jenis yang beraneka ragam dalam tahun-tahun terakhir diikuti dengan bertambahnya jumlah penduduk, telah mengakibatkan masalah keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran di jalan raya semakin memprihatinkan, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dibidang lalu lintas, baik dalam bentuk kemacetan mapun kecelakaan lalulintas. Menyikapi hal tersebut, dalam upaya membangun kedisiplinan dan kepatuhan berlalu lintas dari masyarakat pengguna jalan, salah satu upaya yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya adalah dengan melaksanakan sistem penegakan hukum bagi para pelanggar lalu lintas melalui sistem ETLE. Dari permasalahan pokok tersebut, penulis juga membuat problematika, antara lain: “Bagaimana penerapan sistem E-TLE dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas?; Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan sistem E-TLE dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas?; Bagaimana upaya penerapan E-TLE yang optimal dalam memberikan pelayanan keselamatan dan keamanan berkelanjutan berkendara?” Pendekatan yang digunakan pada tesis ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode Studi kasus. Sumber informasi yang dijadikan informan penelitian adalah para pejabat Ditlantas Polda Metro Jaya. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, sistem E-TLE ini telah berhasil menekan tingkat pelanggaran lalu lintas namun belum dapat menekan penurunan kecelakaan lalu lintas ......Traffic problems are one part of the main tasks of Indonesian Nation Police, also known as Polri, especially the traffic police. Furthermore, the development of the strategic environment—in the form of the rapid growth of the number of motorized vehicles with various types in recent years followed by an increase of population—has resulted in various problems of security, safety, public order and the smoothness on highways. Such problems are increasingly causing various problems in the field of traffic, both in the form of traffic congestion and traffic accidents. In response to these problems as well as to build discipline and traffic compliance from road users, Traffic Directorate of Jakarta Metropolitan Police Region (Ditlantas Polda Metro Jaya) implements a law enforcement system for traffic violators through ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) system. This paper aims to find out the application of E-TLE system in suppressing the number of traffic violations; factors affecting the effectiveness of the application of E-TLE system in reducing the number of traffic violations; and the optimal efforts to implement E-TLE in providing sustainable driving safety and security services, the author employs the qualitative approach using the case study method. The sources of information are traffic officers of Ditlantas Polda Metro Jaya. Data are obtained through interviews. The results of the study reveal that E-TLE system has succeeded in reducing the level of traffic violations but has not been able to reduce traffic accidents.

Abstrak :
Propam sendiri memiliki 3 pokok penting dalam penegakan Kode Etik, yaitu Disiplin, Profesi dan Pidana. Disiplin Polri, merupakan sikap pada unsur pribadi dan tidak mempunyai efek keluar. Profesi sendiri berpedoman pada SOP (standar operasional prosedur) yang terdiri dari Job Description dan Job Analys, Standarisasi keberhasilan pelaksanaan tugas, Sistem penilaian kinerja, Sistem Reward + Punishment, Etika Kinerja (Do+don’t)Penelitian formulasi standar penegakan kode etik profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri ini mempergunakan jenis penelitian kualitatif, agar peneliti dapat mendeskripsikan untuk mengkomunikasikan hasil penelitian ini dengan tahapan mencari sumber data, mengumpulkan data dan menganalisis data yang telah didapatmasih terdapat kendala-kendala yang dialami oleh Akreditor untuk menegakkan Kode Etik yang sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pada saat persidangan Komisi Kode Etik, baik pada penanganan barang bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik, Evaluasi Jabatan terhadap personil yang sedang melaksanakan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik hingga pelaksanaan putusan sidang Komisi Kode Etikpenulis menyarankan untuk melakukan pembaruan atau modifikasi terhadap penegakan Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sehinggadapat menjadi Formulasi Standar yang lebih baik lagi dan agar tidak adanya pertentangan dalam mengambil Langkah hukum untuk menegakkan Kode Etik Profesi dan menyarankan agar melakukan pengawasan terhadap anggota Polri yang menjalani sanksi Kode Etik baik secara langsung maupun secara administrasi. ......Propam itself has 3 important points in enforcing the Code of Ethics, namely Discipline, Profession and Crime. Police discipline is a personal attitude and has no outward effect. The profession itself is guided by SOP (standard operating procedures) which consist of Job Description and Job Analysis, Standardization of successful implementation of tasks, Performance appraisal system, Reward + Punishment System, Performance Ethics (Do + don't) Research on the formulation of standards for enforcing the National Police's professional code of ethics and the National Police Code of Ethics Commission uses qualitative research, so that researchers can describe and communicate the results of this research through the stages of searching for data sources, collecting data and analyzing the data that has been obtained. There are still obstacles experienced by Accreditors in enforcing the Code of Ethics which is really needed as a forms of accountability during Code of Ethics Commission hearings, both in handling evidence related to violations of the Code of Ethics, Position Evaluation of personnel who are carrying out investigations for violations of the Code of Ethics and implementation of the Code of Ethics Commission hearing decisions. The author suggests updating or modifying the enforcement of the Professional Code of Ethics and the National Police Code of Ethics Commission so that it can formulate better standards and so that there are no conflicts in taking legal steps to enforce the Professional Code of Ethics and recommend that they carry out supervision of members of the Indonesian National Police who undergo sanctions from the Code of Ethics both directly and administratively.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masalah retensi anggota Baintelkam Polri yang cenderung keluar dari fungsi Baintelkam Polri. Untuk mengatasi masalah retensi ini, Baintelkam Polri menerapkan pembinaan karir yang ditujukan salah satunya untuk perawatan anggota. Namun permasalahannya, meskipun telah dilakukan pembinaan karir, retensi ini terjadi setiap tahunnya dari tahun 2017-2023. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Sesuai kebutuhan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis tantangan dalam pembinaan karier terhadap kinerja Baintelkam Polri dan upaya mengeliminasinya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori manajemen karir, teori kinerja, konsep pembinaan karir, konsep strategi, dan Perkap Polri No. 9 Tahun 2016 Tentang Sistem Pembinaan Karier Anggota Polri, serta Peraturan Kepolisian No 2 Tahun 2018 TentangPenilaian Kinerja. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sejumlah masalah dan tantangan yang harus dihadapi dalam pembinaan karier Baintelkam Polri. Tantangan utama di aspek internal adalah menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi intelijen di tengah perubahan dinamis dalam lingkungan global, dengan ancaman seperti teknologi terbaru, ancaman siber, dan tingkat stres yang tinggi karena tugas sensitif. Tantangan selanjutnya berasal dari aspek eksternal yang berasal dari masalah kerja sama, termasuk dengan lembaga lain, serta isu teknis dan keamanan informasi. Strategi dalam sistem pembinaan karir yang lebih baik untuk penguatan kinerja Baintelkam Polri, selama ini diterapkan dengan perencanaan karir, rotasi kerja, dan pemanfaatan teknologi. ......This research is motivated by the problem of retention of Baintelkam Polri members who tend to leave the function of Baintelkam Polri. To overcome this retention problem, Baintelkam Polri implements career coaching, one of which is aimed at member maintenance. However, the problem is, even though career coaching has been carried out, this retention occurs every year from 2017-2023. Therefore, an appropriate solution is needed to overcome this problem. In accordance with these needs, this research is aimed at analyzing the challenges in career development regarding the performance of the National Police's Baintelkam and efforts to eliminate them. The theories used in this research are career management theory, performance theory, career coaching concept, strategy concept, and Police Chief Regulation No. 9 of 2016 concerning the Career Development System for Police Members, as well as Police Regulation No. 2 of 2018 concerning Performance Assessment. This type of research is qualitative research with the method used in this research is the field research method. The results of this research show that there are a number of problems and challenges that must be faced in career development for the National Police Security Agency. The main challenge in the internal aspect is maintaining the security and confidentiality of intelligence information amidst dynamic changes in the global environment, with threats such as the latest technology, cyber threats, and high levels of stress due to sensitive tasks. The next challenge comes from external aspects originating from cooperation problems, including with other institutions, as well as technical and information security issues. Strategies in a better career development system to strengthen the performance of the National Police's Security and Intelligence Agency have so far been implemented through career planning, job rotation and the use of technology.