Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan cara untuk bernavigasi melalui proses wayfinding di dalam sebuah labirin. Labirin merupakan sebuah struktur dengan karakteristik yang menimbulkan disorientasi dan menyebabkan kesulitan bagi penggunanya untuk memahami bentuk ruang dan membuat decision plan. Para pengguna merespon pada kesulitan ini melalui proses wayfinding, yaitu proses bernavigasi di dalam space dan menyelesaikan masalah navigasinya. Topik mengenai proses wayfinding di dalam struktur yang menyebabkan disorientasi seperti labirin kemudian muncul, karena kompleksitasnya mempengaruhi proses wayfinding yang terjadi. Dengan menggunakan IKEA Sentul City sebagai studi kasus, skripsi ini menganalisis kompleksitas structural dari sebuah labirin melalui konsep ambages, yang memengaruhi proses wayfinding dalam empat tahap: orientation, information processing, decision making, dan decision execution. Walaupun proses wayfinding masih mengikuti tahapan-tahapan yang sama, faktor- faktor yang dipertimbangkan bergeser karena disorientasi yang diciptakan oleh labirin.

---

This study is aimed to explain people’s navigation through wayfinding process in a labyrinth. Labyrinth is a structure with disorienting characteristics, that causes difficulties for occupants in perceiving the structure and forming a decision plan. Occupants respond to the difficulties by performing wayfinding, which is an act of navigating through space and solving their navigation problems. The notion about the wayfinding process in a disorienting structure like labyrinth then emerged, as its structural complexity would differ it from other wayfinding processes. Using IKEA Sentul City as a case, this study analyses the structural complexity of a labyrinth manifested through the concept of ambages, which affects the wayfinding process consisted in four parts: orientation, information processing, decision making, and decision execution. Although the wayfinding process still utilizes the same steps, the considered environmental factors shift due to the disorientation caused by the labyrinth."

"Penelitian ini dilakukan di kawasan kampung kota Kukusan, Depok untuk menganalisis fenomena kejahatan seks di kampung kota dan bagaimana lingkungan berkontribusi terhadap keselamatan perempuan, atau malah menempatkan mereka pada risiko menjadi pelaku kejahatan seksual. Tulisan ini mencakup ruang lingkup perencanaan kota, CPTED, ruang patriarki, dan pengetahuan multidisiplin seputar kekerasan seksual terhadap perempuan dalam ruang kota. CPTED adalah seperangkat aturan dan prinsip dalam proses desain urban yang membantu menciptakan ruang yang aman bagi penggunanya. Konsep utama CPTED adalah menghentikan potensi kejahatan di ruang publik secara alami sekaligus memungkinkan penggunanya membantu melakukan intervensi jika terjadi kejahatan. Kejahatan seks memiliki sifat yang tidak dapat diprediksi, dan terdapat research gap yang besar dalam teori CPTED yang banyak membahas kejahatan yang lebih berwujud seperti pencurian dan vandalisme. Substansi dari penelitian ini adalah diperlukan pemahaman menyeluruh mengenai korelasi antara kualitas arsitektur dan tata ruang kawasan kumuh perkotaan dengan kekerasan seksual. Disertai dengan studi kasus efektivitas  CPTED di kawasan kukusan yang dilakukan melalui metode survei kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi. Studi ini mengungkapkan bahwa efektivitas CPTED dalam konteks kekerasan seksual harus melibatkan faktor-faktor yang mendasari seperti sosiokultural demografi berdasarkan karakteristik wilayah, dan tidak dapat diaplikasikan secara general. Efektivitas CPTED juga terbukti berbeda-beda di setiap wilayah pengamatan berdasarkan penempatan elemen arsitektur, tata guna lahan, dan tata ruang perkotaan, sehingga dengan penerapan prinsip CPTED yang tepat pada setiap peruntukan lahan dapat menghasilkan pencegahan kejahatan seksual terhadap perempuan secara signifikan.

---

This research is conducted in urban slums of Kukusan, Depok to analyze the phenomenon of sex crimes within kampung kota areas and how the built environment contributes to the safety of these women, or puts them in risk of sex offenders .This paper encompasses the scopes of urban planning, CPTED, gendered spaces, and multidisciplinary knowledge surrounding sexual assault towards women in everyday spaces. CPTED is a set of rules and principles in the urban design process that helps create a safe space for its users. The main concept of CPTED is to naturally deter potential crime in a public space while enabling its users to help intervene in the event of a crime. Sex crimes possess an unpredictable nature, and there is a huge research gap in CPTED textbook theories that heavily discuss more tangible crimes such as theft and vandalism. The bottom line of this study is within the architecture and spatial qualities of urban slums, fully understanding them in correlation with sexual assault is carried out, along with the case study of the effectiveness of CPTED in Kukusan that is conducted through qualitative methods of survey, interviews, and observations in the field. This study ultimately reveals that the effectiveness of CPTED in context of sexual assault must implicate underlying factors such as socioculture of the demographics in the designated region and that textbook CPTED cannot be placed in an area without fully understanding the nature and context of the people living in the area. The effectiveness of CPTED is also proven to differ within each observed area based on the placement of architectural elements, land use, and urban settings, hence with the right CPTED principles for each designated land use can result in significant deterrence of sexual crimes towards women."

"Arsitektur berkelanjutan mendorong pembangunan arsitektur hijau, salah satunya melalui sertifikasi green building. Pada sertifikasi green building, aspek yang diperhatikan salah satunya adalah kenyamanan dalam ruang, yang meliputi salah satunya tentang kenyamanan akustik. Namun, dalam praktiknya, kenyamanan akustik dalam bangunan hijau sering kali tidak mendapatkan perhatian yang cukup dikarenakan lebih mementingkan aspek keberlanjutan lain. Padahal, kenyamanan akustik harus diperhatikan untuk menjaga produktivitas dan kesehatan penghuni. Kenyamanan akustik setiap ruang memiliki kebutuhan berbeda-beda, khususnya ruang untuk berbicara seperti ruang kelas. Oleh karena itu, aspek yang penting dalam ruang kelas seperti speech intelligibility diperlukan untuk menciptakan ruang yang nyaman untuk kegiatan percakapan belajar mengajar. Dengan mengukur komponen yang mempengaruhi speech intelligibility seperti background noise, sound pressure level, signal to noise ratio, noise criteria dan speech transmission index pada studi kasus ruang kelas SD Negeri 08 Ragunan, didapatkan hasil pengukuran akustik yang mengindikasikan desain akustik untuk mencapai speech intelligibility yang sesuai dengan fungsi ruang untuk berbicara belum sepenuhnya diterapkan.

---

Sustainable architecture encourages the development of green architecture, one of which is through green building certification. In green building certification, one aspect that is considered is indoor comfort, which includes acoustic comfort. However, in practice, acoustic comfort in green buildings often does not receive enough attention because of other aspects of sustainability even though acoustic comfort must be considered to maintain the productivity and health of occupants. The acoustic comfort of each room has different needs, especially rooms for speech such as classrooms. Therefore, important aspects in the classroom such as speech intelligibility are needed to create a comfortable space for conversation involving teaching and learning activities. By measuring components that influence speech intelligibility such as background noise, sound pressure level, signal to noise ratio, noise criteria and speech transmission index in the case study of the classroom at 08 Ragunan Public Elementary School, acoustic measurement results were obtained which indicate the acoustic design achieving good speech intelligibility of rooms for speech has not been fully implemented."

"Warga Kampung Pulo yang tergusur telah direlokasi ke Rusunawa Jatinegara Barat yang berseberangan dengan Sungai Ciliwung dan berhadapan langsung dengan Kampung Pulo. Rusunawa dibangun di atas lahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan dana APBN. Terdiri dari dua tower, 16 lantai dan 520 unit tinggal. Rusunawa Jatinegara Barat memiliki fasilitas berupa lobi, posko kesehatan, PAUD, Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera), lift dan musholla. Meskipun memiliki banyak fasilitas, masih banyak warga yang tidak nyaman tinggal di rusun tersebut karena dikenakannya uang sewa perbulan serta kecil nya unit tinggal yang mereka tempati, sehingga terganggunya aktivitas warga yang tinggal. Pemerintah membangun Rusunawa Jatinegara Barat dengan ketentuan empat anggota keluarga (2 orang tua dan 2 anak) untuk setiap unit tinggalnya, namun banyak anggota keluarga yang tinggal dengan jumlah anggota melebihi ketentuan tersebut, ditambah mereka juga menjadikan unit tinggal mereka sebagai tempat usaha

---

Home-based enterprises, sehingga unit tingal mejadi sangat sesak. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menelaah strategi warga pelaku HBE Home-based enterprises) dalam menciptakan lingkungan yang nyaman bagi mereka tinggal maupun berkerja. Sehingga hasil penulisan dapat menjelaskan bagaimana anggota keluarga pelaku HBE (Home-based enterprises) menciptakan intervensi di dalam unit tinggal untuk menciptakan kenyamanan bagi mereka.

---

The displaced residents of Kampung Pulo have been relocated to West Jatinegara Rented Flats, located next to the Ciliwung River and directly facing Kampung Pulo. The Flats built on the DKI Jakarta Provincial Government land with APBN funds. Consisted of two towers, 16 floors and 520 units. West Jatinegara Rented Flats also provides facilities such as lobbies, health posts, PAUD, Food Centers, elevators and prayer rooms. Even though, there are still many residents who are not comfortable living in the Flat because they must pay the monthly rate and small living units that they occupy, thus disrupting the activities of family members who live. The government was built the Flats with a standard for four family members (2 parents and 2 children) for each residential unit, but many family members who live with members are more than the standard set, plus they also make their unit as residence business (Home-based enterprises). Before being moved to the Flats, most of the residents of Kampung Pulo worked as traders in their homes. So the results of this writing is explanations how family members of HBE (Home-based enterprises) actors create interventions within the living unit to create their own comfort."