Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo (RSUPN-CM) merupakan satuan kerja yang berada di bawah Departemen Kesehatan. Sesuai dengan PP no. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, rumah sakit ini melakukan pencatatan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), tetapi karena tidak terpisah dari Departemen Kesehatan, maka laporan keuangan RSUPN-CM kemudian akan dikonsolidasikan ke laporan keuangan Departemen Kesehatan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penelitian ini memfokuskan pada penerapan manajemen aset tetap dan penerapan SABMN untuk aset tetap di RSUPN-CM. Penerapan Manajemen Aset Tetap di RSUPN-CM meliputi inventarisasi, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset serta pengawasan dan pengendalian. Dalam menjalankan Sistem Akuntansi BMN (SABMN) untuk aset tetap, RSUPN-CM menggunakan aplikasi SIMAK-BMN yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan. Secara umum, RSUPN-CM telah melakukan manajemen aset tetap kecuali optimalisasi aset dan penerapan SABMN untuk aset tetap di RSUPN-CM juga telah sesuai dengan PSAK 16 dan PSAP 07 kecuali untuk penyusutan aset tetap.

---

RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo (RSUPN-CM) is working unit of Ministry of Health. According to PP no. 23 tahun 2005 about ?Pengelolaan Keuangan BLU?, this hospital records their transanctions under Financial Accounting Standard (SAK), but since they are impartial from Ministry of Health, their financial statemnt then will be consolidated to the ministry using Government Accounting Standard (SAP). This research focused on their fixed asset management and the application of SABMN for fixed asset on RSUPN-CM. This research is done by interviewing some key officers and compare their apliication of SABMN with the regulations. On RSUPN-CM, asset management includes asset inventorization, legal audit, appraisement of asset, asset ptimalization and asset planning and control. On the application of SABMN, RSUPN-CM uses SIMAK-BMN application launched by Ministry of Finance. Generally, RSUPN-CM has done all the fixed asset management process except asset optimalization and their SABMN application for fixed asset has complied with PSAK 16 and PSAP 07 except for the depreciation."

"Penelitian ini menguji dan menganalisis pengaruh hubungan politik dan reformasi perpajakan pada tahun 2009 terhadap tarif pajak efektif. Sampel penelitian ini adalah 91 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2008-2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif reformasi perpajakan terhadap tarif pajak efektif sesuai dengan penurunan tarif pada Undang-Undang Pajak Penghasilan yang baru. Sedangkan hubungan politik tidak terbukti berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

---

AbstractThis study examines and analyzes the influence of political connections and tax reform to the effective tax rate. The sample of this study was 91 companies listed in Indonesia Stock Exchange for the years 2008-2009. The results showed that there are negative effects of tax reform with the effective tax rate in accordance with the tariff reduction on the new Income Tax. Political relations did not influence the effective tax rate."

"Skripsi ini membahas pengaruh ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian, rasio pembiayaan hutang, kompleksitas pemerintahan, dan pendapatan per kapita terhadap tingkat aksesibilitas informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini meneliti transparansi informasi keuangan pada situs dengan mengambil 257 sampel pemerintah daerah di Indonesia yang dilihat berdasarkan ketersediaan dan aksesibilitas informasi tersebut. Penelitian ini diuji dengan menggunakan 2 metode, yaitu metode regresi logistik untuk ketersediaan data informasi keuangan dan metode regresi berganda untuk aksesibilitas informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. Hasil penelitian menggunakan metode logit menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian, dan kompleksitas pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap ketersediaan informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan per kapita masyarakat berpengaruh negatif signifikan informasi keuangan pada situs. Hasil penelitian menggunakan metode regresi berganda menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah dan kompleksitas pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap ketersediaan informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. Sedangkan leverage dan pendapatan per kapita masyarakat berpengaruh negatif signifikan informasi keuangan pada situs.

---

The purpose of this study is to examine effect of size, independency of local government, leverage, complexity of government, and income per capita. This study examines the transparency of local government financial information on the website for a sample of 257 local Government in Indonesia based on availability and accessibility of the information.

This study tested using two methods, the logistic regression method for data availability of financial information and multiple regression methods to the accessibility of financial information on the local government official website.

The study using logistic method found that size, independency ratio and complexity of government has positive relationship to the availability of financial information on the official website of the local government in Indonesia. Meanwhile, income per capita has significant negative effect to the accessibility of financial information on the official website in Indonesia.

Then, the study using multiple regression method found that size and complexity of government has positive relationship to the accessibility of financial information on the local government official website. Leverage and income per capita have negative relationship to the accessibility of financial information on the web."

"Penelitian ini menguji dan menganalisis pengaruh karakteristik kepemilikan, reformasi perpajakan, dan hubungan politik terhadap tindakan pajak agresif. Sampel penelitian ini adalah 53 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2007-2010 dengan total observasi sebanyak 212 firm-years. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif reformasi perpajakan terhadap tindakan pajak agresif karena pada reformasi perpajakan tahun 2009 tersebut terdapat penurunan tarif pajak. Karakteristik kepemilikan tidak terbukti mempengaruhi tindakan pajak agresif. Hubungan politik tidak terbukti berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif.

---

This study examines and analyzes the effect of ownership characteristics, tax reform, and political connection to tax aggressiveness. The sample of this study were 53 companies listed in Indonesian Stock Exchange for the years 2007-2010.

The results show that there are positive effect of tax reform on tax aggressiveness in accordance with the tariff reduction on the new income tax. Ownership characteristics were not shown to affect tax aggressiveness. Political connections were not proven to affect the tax aggressiveness."

"Penelitian ini menguji pengaruh aspek keuangan (rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan) terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Skor kinerja menggunakan skor kinerja Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) tahun 2008 ? 2010 yang sumber utamanya adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2008 - 2010. Dengan menggunakan uji regresi berganda terhadap 800 sampel hasilnya menunjukkan bahwa rasio desentralisasi fiskal berpengaruh positif, sedangkan rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan berpengaruh negatif terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hanya rasio efektivitas PAD yang tidak berpengaruh terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

---

This research tested the effect of financial aspect (fiscal decentralization ratio, effectiveness of PAD ratio, activity ratio, growth ratio) towards the performance scores of the local government implementation in Indonesian district/cities. Performance scores used in this research is the performance score of EKPPD which the main sources are LPPD budget year 2008 - 2010. By using the multiple regression of 800 sample showed that fiscal decentralization ratio have positive effect, while activity ratio and growth ratio have negative effect to performance score of local government implementation. Only effectiveness of PAD ratio did not have effect on performance score of local government implementation."

"Laporan magang ini membahas mengenai penyusunan transfer pricing documentation PT KLM tahun 2009 yang bergerak di bidang distribusi. PT KLM diwajibkan untuk membuat transfer pricing documentaion dikarenakan transaksinya dengan perusahaan afiliasinya di luar negeri (transaksi afiliasi). Hal yang diuji adalah apakah transaksi afiliasi memiliki kesebandingan harga dengan transaksi independen. Metode yang digunakan dalam menguji kesebandingan harga transaksi afiliasi PT KLM adalah transactional net margin method (TNMM) dan menggunakan Berry ratio sebagai profit level indicator (PLI). Hasil perbandingan Berry ratio PT KLM dengan perusahaan pembanding menunjukkan bahwa transaksi afiliasi PT KLM sudah memenuhi prinsip kesebandingan harga.

---

The focus of this study is the establishment transfer pricing documentation of PT KLM for year 2009 that engaged in distributor business. PT KLM is required to provide transfer pricing documentation due to their transaction with the affiliated party (affiliated transaction). The test is whether the affiliated transaction has arm's length price with the independent transaction. The Method used in arms length test of PT KLM?s affiliated transaction is transactional net margin method (TNMM) and using Berry ratio as profit level indicator (PLI). The result of comparison Berry ratio of PT KLM with the compared company showed that affiliated transaction of PT KLM has appropriate with arm?s lenght principle."

"Laporan Magang ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perhitungan dan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi perdagangan melalui media internet (E-commerce) pada PT Harlanda Putera. PT Harlanda Putera sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki kewajiban untuk memungut dan melaporkan PPN. Terdapat 2 jenis transaksi E-Commerce PT. Harlanda Putera yaitu perdagangan B2C (Busines to Customer) dan B2B (Business to Business). Kegiatan B2C perusahaan adalah berhubungan dengan penjualan produk perusahaan sendiri sedangkan kegiatan B2B perusahaan berkaitan dengan penyedia jasa penjualan produk rekanan melalui website Perusahaan. Transaksi perdagangan B2C perusahaan sudah dilakukan secara benar dan sesuai aturan yang berlaku. Pada transaksi perdagangan B2B ditemukan kesalahan dalam pencatatan akuntansi dan perhitungan PPN.

---

This Internship report aims to explain how to recording and reporting of value added tax on transactions via the Internet (E-commerce) in PT Harlanda Putera. PT Harlanda Putera as "Pengusaha Kena Pajak" (PKP) has an additional obligation to collect and report the VAT. The Procedure in this report is the calculation and recording of VAT according to the UU PPN and other relevant regulations. There are 2 types of E-Commerce transaction in PT. Harlanda Putera, the B2C (Busines to Customer) and B2B (Business to Business). B2C activities related to the sale of the company's own products, while the activities related to the company's B2B service is provide selling partners product through the Company's website. In conclusion the B2C trading is done correctly and according to the rules. In the B2B trading there’s an error in the accounting records and the calculation of VAT."

"Laporan magang ini membahas mengenai analisis rekonsiliasi fiskal PPh Badan PT Energy Management Indonesia untuk tahun pajak 2010. Hasil analisis menemukan beberapa koreksi fiskal yang kurang tepat diterapkan oleh perusahaan untuk akunakun Biaya Welfare, Biaya Meals & Drink, Biaya Komunikasi, Biaya Operasional Kendaraan, Biaya Pemeliharaan Kendaraan, dan Biaya Penyusutan

---

This internship report discusses the analysis of corporate income tax reconciliation PT Energy Management Indonesia for fiscal year 2010. The result of the internship program is that there was some lack of proper fiscal correction applied by the company to the accounts of Welfare Expenses, Meals & Drink, Communication Expenses, Vehicle Operating Expenses, Vehicle Maintenance Expenses, and Depreciation Expenses."

"Laporan magang ini berisi tentang analisis akuntansi kerjasama dan pendapatan dari kegiatan waralaba SPBU PT PQR. PT PQR merupakan perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi. Kerjasama SPBU yang ditawarkan kepada pihak eksternal dibagi ke dalam dua jenis yaitu jenis DODO dan CODO. Perbedaan kedua jenis kerjasama tersebut terletak pada pihak yang berinvestasi dan sumber pendapatan yang diperoleh. Namun, keduanya sama-sama mengakui pendapatannya ketika PT PQR telah melaksanakan kewajibannya dan manfaat ekonomi telah mengalir ke entitas. Kesimpulan dari laporan ini adalah bentuk kerjasama tersebut dapat diklasifikasikan sebagai kerjasama waralaba sesuai dengan PP No. 24 tahun 2007 tentang Waralaba dan pendapatan SPBU PT PQR telah sesuai dengan PSAK No. 23 tentang Pendapatan.

---

This internship report containts an analysis of franchise partnership and revenue at PT PQR's gas station. PT PQR is an oil and gas company. Gas station's partnership offered by PT PQR to external parties are divided into two types, namely DODO and CODO.

The second difference lies in the kind of cooperation the parties invested and income earned. However, they both recognize revenue when PT PQR has performed its obligations and has economic benefits flow to the entity.

In conclusion, gas station's partnership from PT PQR can be classified as a franchise partnership in accordance with the PP No. 42 of 2007 on franchise and PT PQR gas station's income in accordance with PSAK No. 23 on Revenue."

"Tujuan dari penulisan laporan magang ini adalah untuk menjelaskan bahwa sebagai pemotong PPh Pasal 23 dan 4(2), Chevron Geothermal Salak (CGS) bertanggung untuk menentukan PPh terutang, memotong PPh, menyetor ke Kas Negara (KN), melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, dan menerbitkan bukti potong PPh untuk kepentingan perpajakan vendor. Tim Accounts Payable (AP) dan Pajak bekerjasama membantu CGS memenuhi tanggung jawabnya sebagai pemotong PPh. Selama periode Maret-April 2014, sebagian besar tagihan yang diterima tim AP merupakan objek pajak PPh Pasal 23 karena berkaitan dengan latar belakang dan skala usaha CGS yang besar serta banyaknya jenis penghasilan yang diatur dalam pasal ini. Hasil analisis menyimpulkan bahwa CGS sudah patuh pada regulasi perpajakan sebagai pemotong PPh. Namun demikian, masih perlu adanya perbaikan dengan ditemukannya beberapa area yang masih terpapar risiko kerugian.

---

The purpose of this internship report is to explain that as an income tax withholder subject to article 23 And 4(2), Chevron Geothermal Salak (CGS) has obligations to determine income tax payable, to withhold, to pay to the State Treasury, to report Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, and to issue a withholding tax slip for business partner's tax consequences. Accounts Payable (AP) and Tax team coordinate their work to help CGS in accomplishing the obligation as an income tax withholder. In March-April 2014, most of the invoices received by AP team are objects to income tax articel 23 due to CGS's background and scale of business, also many kind of income are regulated in this article. The result shows that CGS complies the Indonesia tax regulation as an income tax withholder, although there are some risk-exposed areas which still need improvement."