Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan agar mengetahui pelaksanaan standar pelayannan minimal pada RSUD Kabupaten Bekasi bagian rawat inap dan hambatanhambatan yang terjadi dalam pelayanannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dari informan terpilih yang terkait dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di RSUD Kabupaten Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi SOP khususnya pada rawat inap sudah terlihat kelengkapannya akan tetapi banyak tindakan yang tidak sesuai dengan SOP, sedangkan dari SDM memang suatu dilema rumah sakit pemerintah daerah yang kekurangan untuk tenaga ahlinya, dan dari segi sarana dan prasarana sudah cukup memadai, tetapi masih kurang dari sistem pemeliharaannya. Sehingga kesimpulannya, pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di RSUD Kabupaten Bekasi belum dilaksanakan secara maksimal, karena keadaan rumah sakit yang masih sedikit banyak mempunyai kelemahan dan kekurangan yaitu baik dari segi SOP, SDM, dan juga sarana dan prasarana. Saran peneliti bagi RSUD Kabupaten Bekasi diharapkan dapat lebih bekerja sama dan melakukan koordinasi yang baik dengan pihak Pemerintah Daerah agar dapat dicarikan solusi yang terbaik, dan diharapkan RSUD Kabupaten Bekasi membuat SPM yang sesuai dengan keadaan dan kemampuan RSUD Kabupaten Bekasi dan direvisi serta ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan ketentuan Departemen Kesehatan.

---

This study aimed to know the implementation of minimum service standard in General Hospitals Kabupaten Bekasi installation of inpatient care and obstacles that occur in the implementation. This study uses a quality approach with conduct and depth interviews with selected informants involved in the implementation of Minimum Service Standard in General Hospitals Kabupaten Bekasi. The results showed that in terms of the SOP specifically on the completeness of hospitalization would have seen but that a lot of action does not comply with the SOP, while the human resources is an issue that local government hospitals for lack of expertise, and in terms of facilities and infrastructure is adequate, but still less of system maintenance. So in summary, the implementation of Minimum Service Standards in General Hospitals Kabupaten Bekasi not optimally implemented, because the state hospital which is still a bit much to have weaknesses and shortcomings, namely in terms of SOP, Human Resources, and also the facilities and infrastructure. Researchers suggest the General Hospitals Kabupaten Bekasi is expected to more work together and do a good coordination with the local governments in order to find the best solution, and hoped to make Minimum Service Standards in General Hospitals Kabupaten Bekasi appropriate to the circumstances and the ability of General Hospitals Kabupaten Bekasi and revised and improved gradually in accordance with the provisions of the Health Department.

Abstrak :
Dokter adalah tenaga kesehatan yang memiliki peran dan otoritas dalam penulisan resep obat untuk pasien. Proses seleksi dan pemilihan obat seharusnya dilakukan secara rasional dan mengikuti pedoman panduan obat yang ditetapkan oleh World Health Organization. Masih banyak ditemui peresepan obat di luar formularium di Rumah Sakit Risa Sentra Medika, 70 % dari 100% target penggunaan formularium. Penelitian ini bertujuan mengetahui motivasi dokter dalam penulisan resep. Faktor yang mempengaruhi dilihat dari faktor motivasi instrinsik (persepsi, kepentingan, dan aspirasi) faktor ekstrinsik (diagnosis, konsistensi, dan kerjasama), organisasi (kepemimpinan, sosialisasi, supervisi, fee), industri farmasi (promosi dan imbalan), serta implementasi kebijakan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dan dilengkapi dengan observasi dan telaah dokumen sebagai bentuk triangulasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa motivasi dokter dalam menuliskan resep dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain, diagnosis penyakit, kondisi keuangan pasien, imbalan dari hasil kerjasama dengan industri farmasi. Imbalan dari pihak luar memberikan pengaruh yang kuat pada dokter dalam menuliskan resep. Sebagai saran untuk tindak lanjut, diperlukan peraturan yang jelas mengenai penerapan formularium oleh Direktur Rumah Sakit Risa Sentra Medika. Hal lain yang penting untuk diperhatikan dalam proses pelaksanaan penggunaan formularium adalah pemberian imbalan dan sanksi yang jelas bagi para dokter.

---

Doctor are health profesionals who have a role and authority in prescribing drugs to patients. Selection process and selection of drugs should be done rationally and follow the guidelines established drug guidelines by the World Health Organization. There are mostly found outside the formulary prescriptions at Risa Hospital Medical Center, 70% of the 100% target of the use of formularies. This study aims to find motivation in the prescribing physician. Factors influencing views of intrinsic motivation factors (perceptions, interests, and aspirations), extrinsic factors (diagnosis, consistency, and cooperation), organization (leadership, socialization, supervision, fee), the pharmaceutical industry (promotion and compensation), as well as policy implementation. The research was conducted with a qualitative approach and case study designs. Primary data obtained from interviews and observations and is equipped with a document review as a from of triangulation. This study concluded that the motivation of doctors in prescribing is influenced by many factors, among others, the diagnosis of diseases, the financial condition of the patient, the rewards of collaboration with the pharmaceutical industry. Remuneration from an outside party provides a strong influence on the prescribing physician. As a suggestion for a follow-up, needed clear rules for the application of the formula by the Director Risa Hospital Medical Center. Another important point to consider in the process of implementing the use of formularies is giving a clear rewards and sanctions for physicians.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang penyusunan Rencana Strategi Bisnis RSUD Palabuhanratu tahun 2012-2016 sebagai prasyarat untuk menjadi PPK BLUD (Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah). Tujuan penelitian ini adalah disusunnya rencana strategi bisnis yang paling sesuai dan realistik dengan kondisi internal dan eksternal RSUD Palabuhanratu. Penelitian ini merupakan penelitian operasional dengan pendekatan analisis masalah secara deskriptif analisis menggunakan alat formulasi strategi berupa Analisis SWOT, Matriks EFE, Matriks IFE, Matriks IE dan Matriks TOWS. Strategi terpilih hasil analisis adalah Product Development dan Market Penetration. Selanjutnya dari strategi terpilih dibuat alternatif strategi yang aplikatif untuk diimplementasikan langsung oleh RSUD Palabuhanratu. Berdasar hasil penilaian dengan QSPM, maka strategi terpilih yang diimplementasikan dari strategi Product Development adalah : Meningkatkan Jenis Layanan, anatar lain dengan pembukaan poli eksekutif, penambahan jenis poli spesialis, dan pembangunan ruang VVIP. Adapun strategi yang akan diimplementasikan dari Market Penetration adalah : Pelayanan Luar Gedung, seperti pelayanan poli spesialis di Puskesmas, kerjasama dengan klinik-klinik perusahaan dalam hal pelayanan medis, penyediaan obat-obatan, layanan ambulan dan lain-lain. ......This thesis discusses the preparation of the Strategic Business Plan for Hospital Palabuhanratu years 2012 - 2016 as a prerequisite for the KDP BLUD. The BLU policy is one of government's efforts to improve the quality of its Public Service including hospitals. The purpose of this study is to review the most appropriate and realistic formulation of business strategy plan due the condition of internal and external conditions Palabuhanratu hospitals. This study is an operational research approach focusing on problem analysis and descriptive analysis using strategy formulation tools in the form of a SWOT analysis, EFE matrix, IFE Matrix, IE Matrix and Matrix tows. Based on strategy analysis and TOWS matrix IE result, this research chosen Product Development and Market Penetration. Furthermore, based from the chosen strategy this thesis made applicable alternative strategies to be implemented directly by the Palabuhanratu Hospital. Based on the assessment results with QSPM, which is an instrument of strategic decision-making, then selected the strategy which is implemented from the Product Development strategy is to: improving the service type, such as opening executive poly, the addition of specialists poly types and the construction of VVIP room. Another strategy would be implemented from Market Penetration is: Foreign Service Buildings, such as poly specialist services in health centers, clinics cooperation with companies in terms of medical services, provision of drugs, ambulance services and others.

Abstrak :
Maldistribusi tenaga kesehatan terutama di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) menjadi perhatian dunia karena keengganan tenaga kesehatan untuk tinggal dan bekerja di DTPK. World Health Organization (WHO) merekomendasikan retensi tenaga kesehatan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan di DTPK. Di dalam manajemen sumber daya manusia, retensi merupakan output pemeliharan sumber daya manusia (SDM), artinya bagaimana mempertahankan SDM yang kompeten untuk tetap bekerja dalam periode waktu yang maksimum. Salah satu cara yang dipakai untuk meretensi SDM adalah dengan pemberian insentif, baik berupa material maupun non material. Penelitian ini dilakukan pada program penugasan khusus tenaga kesehatan di DTPK yang dilaksanakan pada bulan September 2011 di Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi dan Kota Jayapura Provinsi Papua. Dalam penelitian ini data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam terhadap berbagai informan yang kompeten yaitu dari Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten dan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan. Data sekunder menggunakan data hasil pemetaan tenaga kesehatan yang dilakukan oleh Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan tahun 2010. Hasil penelitian menunjukan bahwa insentif bukan merupakan faktor utama yang mempengaruhi retensi tenaga kesehatan penugasan khusus di DTPK. Faktor kebijakan pemerintah lebih menentukan retensi tenaga kesehatan di DTPK. Pemerintah belum memiliki kebijakan khusus tentang retensi tenaga kesehatan. Untuk memenuhi ketersediaan tenaga kesehatan khususnya di DTPK, pemerintah menggunakan strategi mutasi dan rotasi serta menyelenggarakan program-program yang sifatnya temporarly dan tidak sustainable seperti pengadaan tenaga kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT), Penugasan Khusus, dan tenaga kesehatan kontrak atau honorer. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan kajian-kajian tentang kebijakan retensi tenaga kesehatan. ......Maldistribusi of health workers especially in the Rural, Border and Islands area (DTPK) became the world's attention due to the reluctance of health workers to live and work in DTPK. World Health Organization (WHO) recommends retention of health workers as part of efforts to increase the availability of health workers in DTPK. In the human resource management, retention is the output of human resources (HR) maintenance, which is how to maintain competent human resources to keep working within a maximum period of time. One way used to retaining HR is by providing incentives, either material or non material. The research was conducted on a special assignment program of health workers in DTPK held on September 2011 in Keerom District, Sarmi District and Jayapura city, province of Papua. In this study the data used consists of primary data and secondary data. Primary data obtained by conducting interviews conducted with a range of competent informants of the Provincial Health Office, District Health Office and Center for Health Human Resources Planning and Utilization of Ministry of Health. Secondary data using mapping data from health workers conducted by the Center for Health Human Resource Planning and Utilization, Ministry of Health in 2010 Republic of Indonesia. The results showed that the incentive is not a major factor influencing the retention of health workers on special assignment in DTPK. Factors determining government policy over retention of health workers in DTPK. Governments do not yet have specific policies regarding the retention of health personnel. To meet the availability of health workers especially in DTPK, the government uses mutation and rotation strategies and organizing programs that are temporarly and not sustainable as the procurement of non-permanent employee health workers (PTT), Special Assignment, and health workers or temporary contracts.Therefore, governments need to do studies of health personnel retention policies.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Kajian Gaya Kepemimpinan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) terhadap Fungsi Kepemimpinan Direktur dalam Pelaksanaan Manajemen RSUD di DKI Jakarta Tahun 2010. Penelitian ini adalah penelitian analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif konfirmasi dengan pendekatan cross sectional. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa gaya kepemimpinan dominan yang dinilai pada direktur RSUD di DKI Jakarta adalah gaya kepemimpinan supporting dengan tingkat fleksibilitas sangat fleksibel dan tingkat keefektifan sedang. Untuk fungsi kepemimpinan didapatkan fungsi kepemimpinan direktur RSUD lebih banyak dinilai baik. Dari hasil analisis bivariat didapat hubungan yang bermakna antara gaya kepemimpinan dan fleksibilitas kepemimpinan juga karakteristik individu direktur berdasarkan lama kerja menjadi direktur yang dinilai dan jenis pelatihan yang pernah diikuti terhadap fungsi kepemimpinan. Dan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagi direktur RSUD di DKI Jakarta, Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan Institusi Penyelenggara Pendidikan Administrasi Rumah Sakit dalam mengembangkan peran kepemimpinan untuk keperluan kebijakan instansi masing-masing. ......This thesis discusses the Analysis of Leadership Style of Local Province Hospital Director to the Function of Director Leadership in the Implementation of Local Province Hospital Management in the Capital City of Jakarta in year 2010. This research was Quantitative Descriptive Analysis and Qualitative Confirmation Method with the cross sectional approach. The result of the research show that dominant leadership style from local province hospitals directors in Jakarta is a supporting leadership style with high level of flexibility and middle level of effectiveness. For the result of leadership function show that most leadership function of local province hospitals directors are good. From the result of bivariate analysis show a meaningful association between leadership style and leadership flexibility as well as individual characteristic of the director based on his/her working period as a director and from its professional education/training that his/her has taken. And from the result of this research is hopefully be able to become a working portray for local province hospitals directors, Health official in Jakarta and for educational institute of hospital administration in developing leadership function for the needs and benefits of its own institution.

Abstrak :
ABSTRAK
UUD 1945 pasal 28 H menetapkan bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap warga. Negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhinya hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. UU no.36 Tahun 2009 pasal 50 ayat 4 menjelaskan, dalam meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kesehatan berdasarkan fungsi sosial, dilaksanakan melalui kerjasama antar Pemerintah dan antar lintas sektor. RSUD Kab. Bekasi mengalami permasalahan dalam hal pemulangan dan penguburan pasien PGOT. Penelitian ini menggunakan pendekatan dari William N. Dunn dan David Easton serta Azrul Azwar. Wawancara mendalam dan FGD digunakan dalam mencari akar permasalahan dalam siklus masukan-proses-keluaran.Hasil penelitian menunjukkan dalam proses pemulangan dan penguburan pasien PGOT diperlukan kebijakan lintas sektoral antara RSUD Kab. Bekasi dengan Dinas terkait salah satunya Dinas Sosial. Diperlukan peran serta stake holder, masyarakat dan komitmen pemerintah, karena PGOT Kab. Bekasi dalam keadaan hidup ataupun meninggal merupakan warga Negara Indonesia yang perlu diperhatikan nasibnya.

---

Abstract
UUD 1945 pasal 28 H stipulates that health is a fundamental right of every citizan. State is responsible for arranging the fulfillment of the rights of healthy life for its residents including the poor and unable. Law no.36 of 2009 article 50 paragraph 4 explained, in improving and developing health services based on social function, implemented through cooperation between governments and between sectors. RSUD district of Bekasi have a problem in terms of repatriation and burial of patients PGOT. This study uses the approach of William N. Dunn and David Easton and Azrul Azwar. In-depth interviews and FGDs used in finding the root causes of the problem in the cycle of the input-process-output. The results showed in the process of repatriation and burial PGOT patients required intersectoral policies, between the Hospital District of Bekasi associated with related agency, Department of Social Services is one of them. Participation from stakeholders, community and government commitment is required. Because PGOT from Bekasi distric, alive or dead is a citizen of Indonesia to consider his fate.