Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Setelah IARC (The International Agency for Research on Cancer) pada tahun 1977 menyatakan bahwa asbes putih (chrysotile) memiliki sifat carcinogenic, penggunaannya mulai dilarang di negara industri maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia, Jepang, Chili, Arab Saudi dan negara lain. Sejak saat itu perdagangan asbes putih bergeser ke negara-negara berkembang. Saat ini, WHO memperkirakan sekitar 125 juta orang di seluruh dunia terpapar asbes dan 90.000 orang diantaranya akan meninggal dunia setiap tahun akibat penyakit asbestosis, kanker paru dan mesothelioma. Kanada mengekspor 98% produksi asbes putihnya ke 85 negara dan menjadikannya negara pengekspor asbes putih terbesar ke-3 di dunia. Pemerintah Kanada melalui kampanye "safe use of asbestos" telah menggagalkan perundingan Konvensi Rotterdam, memanipulasi laporan penelitian organisasi internasional, melobi pemerintah negara lain untuk mengimpor asbes putih, melawan kebijakan larangan impor asbes putih melalui WTO serta membiayai institusi pro-asbes putih. Hal ini sangat ironis mengingat Kanada telah meratifikasi Konvensi ILO no. 162/ 1986 tentang Asbes, membatasi penggunaan asbes putih di negaranya sendiri (Hazardous Product Act), serta menganggap asbes putih sebagai bahan beracun berbahaya (Undang-undang Lingkungan Hidup Kanada). Pengabaian Kanada terhadap kampanye "Ban on Asbestos" dari Serikat Buruh Internasional mengindikasikan adanya faktor-faktor domestik yang sangat kuat. Penulis menggunakan teori-teori yang berasal dari pemikiran Liberalisme seperti Complex Interdependence, Public Choice Theory dan Public Decision Making Theory dan konsep "Creeping Normalcy" untuk menjelaskan motif ekonomi-politik dari pemerintah Kanada untuk memilih kebijakan luar negeri yang mendukung penggunaan dan perdagangan internasional asbes putih. Melalui strategi penelitian kualitatif dan kategorisasi data, penelitian ini akan mengungkapkan faktor-faktor domestik yang mendorong pemerintah Kanada untuk mengambil kebijakan tersebut. Isu asbes putih ternyata sangat kompleks dan menyangkut isu-isu yang sensitif, bahkan di dalam The Canadian Minerals Yearbook, asbes putih dimasukkan ke dalam kategori "Rahasia". Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat memberikan kesadaran baru bagi masyarakat khususnya yang berpotensi menjadi korban asbes di Indonesia (5,5 juta buruh sektor konstruksi dan 8 juta anggota rumah tangga pengguna asbes putih) untuk dapat mengambil pelajaran dan tindakan politik agar tidak lagi menggunakan asbes putih dan menekan pemerintah Indonesia agar segera menghentikan impor asbes putih dan tidak lagi mendukung industri asbes putih.

---

After IARC (The International Agency for Research on Cancer) in 1977 stated that chrysotile is carcinogenic, the use of chrysotile started to be banned in industrialize countries such as United States, European Union, Australia, Japan, Chile, Saudi Arabia and other countries. Since then, chrysotile trade shifted to developing countries. Nowadays, WHO estimated that around 125 million peoples around the world has been exposed by asbestos and 90.000 peoples among them will be dead every year because of asbestosis, lung cancer and mesothelioma. Canada export 98% of asbestos product to 85 countries and Canada becomes the 3rd biggest asbestos exporting country in the world. The Government of Canada through "Safe use of asbestos" campaign was veto the Rotterdam Convention, manipulating scientific research of international organization, lobbying the governmment of other countries to keep on importing asbestos, fighting for other country" policy to ban on asbestos through WTO, and giving fund to asbestos supported institutions. This is very ironic considering that Canada itself had ratify ILO Convention no. 162/ 1986 on asbestos, limiting the use of asbestos in their country through Hazardous Product Act, and treating asbestos as dangerous substances under the Canada Environment Act. Canada rejection on the "Ban on Asbestos" campaign organized by international trade union indicating that there are strong domestic factors. Writer use theories from Liberalism thought such as "Complex Interdependence", "Public Choice Theory", "Public Decision Making Theory", and "Creeping Normalcy" concept to explain political-economy motives from the Government of Canada of choosing foreign policy that support the use and trade of asbestos internationally. Through qualitative research strategy and data categorization, this research will explain domestic factors that makes Canada Government choosing that policy. The issue of chrysotile actually becomes very complex and correlated to sensitive issues, moreover in the Canadian Minerals Yearbook, chrysotile has been put under the "secret" category. Writer expect that this research can give awareness for society especially for those potential victims of asbestos in indonesia (5,5 million workers in construction sector and 8 million households that using chrysotile) to learn and take political act to stop using chrysotile and urged the government of Indonesia to stop importing chrysotile and no longer supporting asbestos industry.

Abstrak :
Krisis Suriah tidak hanya melahirkan perpecahan secara domestik, tapi juga di tataran komunitas internasional. Ketika Amerika Serikat bersama dengan aliansinya menjadi pendukung utama pergerakan oposisi dalam menurunkan rezim Bashar al-Assad, Rusia justru berada di posisi yang berlawanan dengan mayoritas negara-negara di dunia. Tujuan utama dari skripsi ini adalah memaparkan proses konstruksi dalam pembentukan kebijakan luar negeri Rusia di Suriah. Dengan meneliti proses konstruksi tersebut, skripsi ini mencoba untuk menemukan hubungan yang sebelumnya tidak terlihat antara norma dan identitas yang dipegang Rusia dengan kebijakan di dalam kasus Suriah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keputusan Rusia untuk melindungi rezim al-Assad dikonstruksi oleh (1) struktur lingkungan dan aktor yang berada disekitar; (2) persepsi diri sebagai global power dan adanya keinginan untuk mendapat pengakuan dari pihak lain; dan (3) adanya kepentingan untuk melindungi negara eks-Soviet dengan mayoritas Muslim dari risiko kemunculan Islamic renaissance. ...... The Syrian crisis has not only torn the domestic society into pieces, but also the international community. United States and its allies are the main supporters of opposition movement in toppling Bashar al-Assad regime, while Russia stands on the opposite of the majority. The primary aim of the thesis is to provide the constructive process within the formation of Russian foreign policy in Syria. By exploring the constructive process, the thesis seeks to uncover the unseen relations between Russia‟s norms and identity with its policy in Syria. The results show that Russia's decision to defend al-Assad regime is constructed by (1) the structure of environment and actors surround the conflict; (2) self-perception as global power and how to get the recognition from others; and (3) an interest to protect the Muslim-majority ex-Soviet countries from the risk of Islamic renaissance.

Abstrak :
Penelitian ini berjudul “Hubungan Perusahaan Multinasional Dengan Masyarakat Lokal Dalam Sektor Pertambangan, Studi Kasus : Implementasi Community Development (Comdev) BHP Billiton di Kabupaten Murung Raya”. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui pelaksanaan, manfaat dan kendala community development BHP Billiton di Kabupaten Murung Raya, dan 2) mengetahui model interaksi masyarakat lokal dan Perusahaan Multinasional yang saling menguntungkan di negara berkembang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi atau pengamatan langsung dan telaah pustaka dan dokumen, yang selanjutnya dianalisis melalui perspektif hubungan internasional. Kasus ini dikaji dengan perspektif hubungan internasional karena keberadaan MNC’s sebagai non State actor yang kiprahnya melintasi batas kedaulatan negara dan beroperasi melalui foreign direct investment (FDI) dan berinteraksi di wilayah negara lain. Tulisan ini antara lain berisi telaah akademis tentang implementasi dari program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam bentuk program pengembangan masyarakat (Community development) PT Lahai Coal BHP Billiton di Kabupaten Murung Raya. Program community development (comdev) adalah program yang lazim digunakan sebagaimana perusahaan pada umumnya dalam menunjukan tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat yang terkena dampak operasionalnya. Pelaksanaan CSR PT Lahai Coal sebagai salah satu anak perusahaan BHP Billiton di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah, dilakukan melalui pelaksanaan comdev dalam bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Sejumlah program comdev yang dilaksanakan PT LC dampaknya sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lokal, khususnya dalam hal peningkatan derajat hidup mereka. Pendekatan CSR dilakukan melalui melalui keterlibatan langsung, dan melalui mitra dengan lembaga lain, yaitu NGO/LSM dan instansi pemerintah. Dalam kaitannya dengan hubungan antara MNC’s dan masyarakat lokal menunjukkan bahwa hubungan ini bersifat positif atau saling menguntungkan satu dengan yang lain, dimana kedua belah pihak mendapat manfaat dari hubungan tersebut. ......This research entitled " The Relation between Multinational Corporations (MNC's) with Local Community in The Mine Working Sector, Case Study : The Implementation of Community Development (Comdev) of BHP Biliton in Regency of Murung Raya, Centre of Bomeo." This research aims to: 1) to examine the implementation, benefits and challenges of BHP Billiton’s community development action in the Regency of Murung Raya, and 2) to know the model of interaction between The Local Community and The Multinational Corporations which mutually beneficial in developing countries. The research methode which have been used is qualitative with case study approach. Collecting data is done through interviews, direct observations, literature studies (books, joumals, and documents), and then being analyzed with the perspective of International relations. The case is reviewed with the perspective of intemational relations because of the existence of the MNC's as a non-state actor that action across State boundaries and sovereignty operates through foreign direct investment (FDI) and interaction in the other countries. This paper contains of academic research about the implementation of Corporate Social Respohsibility (CSR) program in the form of community development programs (comdev) of PT Lahai Coal BHP Billiton in the Regency of Murung Raya. Comdev program is commonly used as a company is generally indicated in the company's responsibility to the community in the area of operations affected due to the mine workings. The implementation of CSR PT Lahai Coal as a subsidiary of BHP Billiton in Regency of Murung Raya in Central of Borneo is done through the implementation of community development in the field of education, health and capacity building for community. A numbers of PT LC’s comdev programs impacted for local community, especially to increasing the degree of Citizen’s live. CSR approach were done through the direct involvement and relations with the other institutions, as NGO/NGOs and government institutions. In connection with the relationship between MNC's and local communities indicate that this relationship is mutually beneficial, or positive to one another, where both parties can have the benefit from the relationship.

Abstrak :
Thesis ini membahas bagaimanakah kebijakan Presiden Megawati selama 4 tahun ( 2001 0 2004 ), khususnya dalam upayanya yang ?tetap konsisten? terhadap reformasi militer/ TNI yang mendukung kehidupan demokrasi politik "yang lengkap" dan, bagaimana pula kebijakan pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri dalam menanggapi reaksi AS umumnya terhadap perkembangan domestic 2001-04 tersebut. Penelitian ini berada di antara 2 model praetorian dan guardian. Intinya, peran TNI dalam politik tidak seluruhnya berada di luar arena politik nasional, di samping itu peran politiknya juga bukan satu-satunya aktor yang paling menentukan dan dominan. Hasil akhir dari thesis ini adalah Presiden Megawati yang secara konsisten tetap melakukan proses reformasi TNI/Polri dengan disiplin yang dapat dipertanggungjawabkan secara positif umumnya serta Kebijakan Luar Negeri Pemerintahan Megawati dengan AS yaitu terlihat dengan dibukanya latihann bersama militer dengan Amerika Serikat. ...... This thesis discusses how the policies of President Megawati during 4 years (2001-2004), especially in its efforts to 'stay consistent' reform of the military / Army that supports the democratic political life 'complete' and how the policy of the government of President Megawati Sukarnoputri in response to the U.S. reaction generally for domestic developments 2001-04. This Thesis use under two model praetorian and guardian. Praetorian and the guardian. In substance, the role of TNI in politics is not entirely outside of the national political arena, in addition to its political role is not the only actor of the most crucial and dominant. The end result of this thesis is a President, Megawati held constantly personal military or police by discipline which can be accounted for the generally positive and foreign policy with the US Government of Megawati reform process is visible opening latihann jointly with the United States Army.

Abstrak :
Gagalnya kerja sama antar Australia dan Timor-Leste untuk membentuk regional processing centre menimbulkan pertanyaan mengenai peran Bali Process dalam mempengaruhi perilaku negara anggotanya. Sebagai institusi internasional, idealnya Bali Process mampu membantu konvergensi perilaku negara-negara anggotanya. Namun pada realitanya, terjadi divergensi perilaku ketika Timor-Leste menolak usulan kerja sama Australia untuk membentuk regional processing centre. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan efek divergen dari Bali Process sehingga menyebabkan gagalnya kerja sama antara Australia dan Timor-Leste dalam membentuk regional processing centre. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori mengenai efek divergen dari institusi internasional terhadap perilaku negara dengan menggunakan metode kongruen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efek divergen dari Bali Process disebabkan oleh dua hal. Pertama, perbedaan tingkat eksternalitas isu migrasi iregular bagi Australia dan Timor-Leste. Kedua, perbedaan posisi isu regional processing centre dalam politik domestik Australia dan Timor-Leste. Efek divergen tersebut membuat Bali Process tidak dapat memfasilitasi kerja sama pembentukan regional processing centre antara Australia dan Timor-Leste.

---

The failure of cooperation between Australia and Timor-Leste to build a regional processing centre questions the role of Bali Process in influencing the behavior of its member states. Ideally, as an international institution, Bali Process should be able to help converged its member states? behavior. In reality, there is a diverging behavior when Timor-Leste refused Australia?s cooperation proposal to build regional processing centre. This study aims to uncover factors that caused the divergence effect of Bali Process that lead to the failure of cooperation between Australia and Timor-Leste. Along with congruence method, this study used the theory of divergence effect of international institutions to states? behavior. The study showed that the divergence effect of Bali Process is caused by two factors. First, the difference in level of externalities of irregular migration issue for Australia and Timor-Leste. Second, the difference on the position of regional processing centre issue in Australia?s and Timor-Leste?s domestic politics. That divergence effect causes the inability of Bali Process to facilitate the cooperation between Australia and Timor-Leste to establish regional processing centre.

Abstrak :
Falun Gong, yang merupakan pergerakan yang direpresi oleh pemerintah China, menggunakan jaringan untuk mencari solusi di luar batas negara. Penelitian ini ingin memberikan pemahaman mengenai bagaimana Falun Gong menggunakan jaringan advokasi transnasional untuk menghadapi represi pemerintah China, dengan melihat strategi pergerakan dan taktik jaringan. Temuan penelitian ini ditujukan untuk melihat signifikansi peran jaringan transnasional bagi suatu pergerakan sosial dalam kacamata studi Hubungan Internasional. Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran pergerakan sosial, jaringan advokasi transnasional, dan konsep hak asasi manusia, serta dilaksanakan dengan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Penelitian ini menemukan bahwa Falun Gong menggunakan struktur kesempatan politik dan pembingkaian budaya sebagai strategi pergerakannya, serta politik informasi, politik simbolik, dan politik pengaruh moral sebagai taktik jaringan. ......Falun Gong, a movement that is repressed by Chinese government, uses transnational networks to find solution across China?s national borders. The focus of this study is to understand how Falun Gong uses transnational advocacy networks to face the repression from Chinese government, by examining its movement strategy and network tactics. This research aims to see the significance of transnational networks for social movement in the framework of International Relations study. This study will use social movement, transnational advocacy networks and human rights as frameworks of thinking. This study used qualitative method and the data were collected by literature study. This study found that Falun Gong used political opportunity structures and cultural framing as its movement strategy, as well as information politics, symbolic politics and moral leverage politics as its network tactics.

Abstrak :
Perdebatan mengenai citra pesantren yang dianggap jauh dari Modernitas telah menjadi ruang intelektual baru yang dapat dimulai melalui pemahaman umum mengenai Modernitas Global. Pemikiran yang menganggap bahwa modernitas itu bersifat tunggal tersebut mengalami bias pemaknaan karena adanya institusi pendidikan keagamaan tradisional di Indonesia, yakni Pesantren Gontor yang telah membuktikan bahwa sejumlah kadernya dapat menempatkan posisinya secara optimal dengan modernitas dan teknologi sehingga kemampuannya diakui secara global. Oleh karena itu, artikel ini mengupas bagaimana pesantren Gontor mengoptimalkan pengembangan pemikiran mengenai modernitas yang dianggap tunggal oleh Modernitas Global melalui Alternative Modernity yang mereka implementasikan. Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka yang memungkinkan diperlukan penelitian lebih lanjut. Artikel ini menyimpulkan bahwa Pesantren Gontor telah berhasil menawarkan perpaduan yang kuat antara karakter Indonesia dan Islam serta pemaknaan mereka sendiri mengenai modernitas sebagai Alternative Modernity terhadap sistem pendidikan Islam di Indonesia. ......The debate about the image of pesantren which is considered far from modernity has become a new intellectual space that can be initiated through a general understanding of global modernity. The notion that considers modernity is singular has a biased meaning because of the existence of traditional religious education institutions in Indonesia, namely the Gontor Islamic Boarding School which has proven that a number of its cadres can position themselves optimally with modernity and technology so that their capabilities are recognized globally. Therefore, this article explores how the Gontor Islamic Boarding School optimizes developmental thinking regarding modernity which is considered singular by Global Modernity through the Alternative Modernity that they implement. The writing of this article uses a qualitative method with a literature study which allows for further research. This article concludes that the Gontor Islamic Boarding School has succeeded in offering a strong blend of Indonesian and Islamic characters and their meaning of modernity as an Alternative to Modernity to the Islamic education system in Indonesia.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang kekuatan Non Governmental Organization (NGO) dalam menjalankan strategi kampanye mereka untuk mengubah kebijakan aktor yang menjadi target mereka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan analisa studi kasus Strategi Advokasi Rainforest Action Network dalam Perlindungan Kawasan Ekosistem Leuser periode tahun 2013-2019. Pertanyaan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah “Bagaimana strategi advokasi Rainforest Action Network untuk melindungi Kawasan Ekosistem Leuser dari masalah kerusakan lingkungan periode tahun 2013-2019?”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Rainforest Action Network (RAN) berhasil dalam menjalankan kampanye mereka terhadap berbagai perusahaan besar yang melakukan deforestasi di Kawasan Ekosistem Leuser. Kerangka teori yang digunakan adalah Transnational Advocacy Network (TAN) oleh Keck dan Sikkink. RAN menggunakan empat strategi utama dalam kampanyenya yaitu Information Politics, Symbolic Politics, Leverage Politics, and Accountability Politics. Jejaring transnasional yang dimiliki, sarana penyebaran informasi serta kemampuan RAN dalam menjalankan kampanye mereka adalah faktor-faktor penting yang berkontribusi terhadap keberhasilan advokasi RAN di Kawasan Ekosistem Leuser. ......This thesis discusses the power of Non Governmental Organizations (NGOs) in carrying out their campaign strategies to change the policies of their target actors. This research uses qualitative research methods using case study analysis of the Rainforest Action Network Advocacy Strategy in the Protection of the Leuser Ecosystem for the period 2013-2019. The research question used in this thesis is "What is the Rainforest Action Network's advocacy strategy to protect the Leuser Ecosystem from environmental damage for the period 2013-2019?". The Purpose of this study is to find out how Rainforest Action Network (RAN) is successful in running their campaigns against large companies that are deforesting in the Leuser Ecosystem. The theoretical framework used is the Transnational Advocacy Network (TAN) by Keck and Sikkink. RAN used four main strategies in its campaign namely Information Politics, Symbolic Politics, Leverage Politics, and Accountability Politics. Transnational network, the dissemination information and the ability of RAN to run their campaigns are important factors that contribute to the success of RAN’s advocacy in the Leuser Ecosystem.

Abstrak :
Abstrak tidak bisa di copy

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai keterlibatan PMC dalam perang sipil di Angola. Angola merupakan salah satu negara Afrika yang mengalami perang sipil yang sepanjangan, yakni selama tiga dekade (1975 - 2 Penelitian ini Hasil menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Untuk penelitian menunjukkanm bahwa keputusan menggunakan jasa PMC tidak lepas dari perkembangan situasi internal dan pemerintah Angola sternai.Kondisi internal Angola sebagai negara yang lemah (weak) di bidang kehidupan menjadikan pemerintah Angola juga tidak menyediakan keamanan bagi rakyatnya, terutama dalam menghadapi kelompok pemberontak UNITA. Selain itu, perkembangan situasi eksternal Angola dengan otoritas swasta dalam bidang keamanan salah satunya pasukan penjaga perdamaian PBB, UNAVEM, dalam menja sinya di Angola, menjadikan PMC sebagai alternatif penyelesaian pemerintah Angola. ......This thesis discusses the involvement of PMC in the civil war in Angola. Angola is one of the African countries that has experienced a civil war that has lasted for three decades. Angola's internal condition as a weak country in the field of life makes the Angolan government also does not provide security for its people, especially in dealing with the UNITA rebel group.In addition, the development of Angola's external situation with private authorities in the security sector, one of which is the UN peacekeeping force. , UNAVEM, in its operation in Angola, made PMC an alternative solution for the Angolan government.