Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
TNI-AD merupakan salah satu instrumen strategis untuk fungsi pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, penyerapan anggaran belanja satuan kerja TNI-AD cenderung terjadi pada akhir tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran belanja satuan kerja TNI-AD tahun anggaran 2013 berdasarkan persepsi 190 responden yang merupakan pejabat anggaran belanja di satuan kerja TNI-AD. Faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran belanja ini diukur menggunakan skor rata-rata dari skala likert indikator pertanyaan pembentuk. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif serta pengujian hipotesis dengan menggunakan metode regresi logistik. Hasil penelitian menunjukan faktor perencanaan, faktor administrasi, faktor sumber daya manusia, dan faktor ganti uang persediaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja satuan kerja TNI-AD tahun anggaran 2013, sedangkan faktor dokumen pengadaan tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja satuan kerja TNI-AD tahun anggaran 2013. ......Indonesian Army is one of the core instruments for national defense and security of Indonesia. However the expenditure budget absorption tends to occur in the end of the year. This research aims to analyze factors affecting expenditure budget absorption of Indonesian Army based on the perceptions of 190 respondents who acts as budget officials in Indonesian Army. These factors affecting expenditure budget absorption are measured by using average score of likert scale from the triggering questions. This study uses quantitative method and logistic method for the hypothetical test. The result shows that planning, administration, human resource, and reimbursing money supplies positively and significantly affect to the expenditure budget absorption in units of Indonesian Army based on fiscal year 2013, while the procurement document does not affect to the budget absorption in units of Indonesian Army based on fiscal year 2013.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik akuntansi dan tingkat transparansi dan akuntabilitas di 5 masjid agung di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga dari lima masjid sudah diaudit dengan opini wajar tanpa pengecualian yang berarti laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dari penilaian instrumen TANGO, masjid agung di DKI Jakarta berada pada kondisi mendekati ideal sebagai entitas yang transparan dan akuntabel, dengan beberapa kelemahan seperti kurangnya keterlibatan staf dan stakeholder dalam pengambilan keputusan, mekanisme pergantian kepemimpinan dan periodisasi yang belum konsisten, sistem rekrutmen yang kurang terbuka, terbatasnya akses terhadap laporan keuangan dan data-data internal organisasi yang masih terbatas masjid, keterbatasan SDM, dan minimnya keterlibatan masjid dalam pengambilan keputusan publik.

---

This study is aimed to find out about accounting practices and transparency and accountability of 5 great mosques in DKI Jakarta. This study discovered that three of five mosques have been audited with unqualified opinion which mean that financial statement made is compatible with the acceptable accounting standard. From TANGO assessment, great mosques in DKI Jakarta are close to the ideal condition to be transparent and accountable entity, but have some weaknesses such as the lack of staff and other stakeholder participation in decision making, inconsistency in regeneration mechanism, lack of openness in recruitment, limited access to financial statement and organizational data, lack of human resources, and lack of mosque involvement in public policy.

Abstrak :
[Skripsi ini membahas tentang simulasi perhitungan model kontrak PSC lama dan kontrak PSC baru. Skripsi ini juga membahas mengenai hasil simulasi kontrak karya dan kontrak jasa apabila diterapkan di Indonesia. Skripsi ini menemukan bahwa kontrak karya apabila diterapkan di Indonesia akan memberikan arus kas bersih yang lebih kompetitif dan prospektif dibanding jenis kontrak lainnya. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat memikirkan untuk dapat mengubah desain model kontrak migas PSC menjadi kontrak karya dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari industri migas.;The focus of the study is to simulate the calculation of old establishment of PSC contract and new establishment of PSC contract in Indonesia. The study also provides simulation of concessionary contract and service contract if government is willing to apply these contracts in Indonesian oil industry. The study finds out that if Indonesia applies concessionary contract, the probability of gaining more oil revenues are both prospectively and competitively attainable. Therefore, Indonesian government should think to revise production sharing contract system to concessionary contract system in order to respond the declining performance of oil industry and possibility of gaining more government take over oil and gas industry over the life span.;The focus of the study is to simulate the calculation of old establishment of PSC contract and new establishment of PSC contract in Indonesia. The study also provides simulation of concessionary contract and service contract if government is willing to apply these contracts in Indonesian oil industry. The study finds out that if Indonesia applies concessionary contract, the probability of gaining more oil revenues are both prospectively and competitively attainable. Therefore, Indonesian government should think to revise production sharing contract system to concessionary contract system in order to respond the declining performance of oil industry and possibility of gaining more government take over oil and gas industry over the life span.;The focus of the study is to simulate the calculation of old establishment of PSC contract and new establishment of PSC contract in Indonesia. The study also provides simulation of concessionary contract and service contract if government is willing to apply these contracts in Indonesian oil industry. The study finds out that if Indonesia applies concessionary contract, the probability of gaining more oil revenues are both prospectively and competitively attainable. Therefore, Indonesian government should think to revise production sharing contract system to concessionary contract system in order to respond the declining performance of oil industry and possibility of gaining more government take over oil and gas industry over the life span., The focus of the study is to simulate the calculation of old establishment of PSC contract and new establishment of PSC contract in Indonesia. The study also provides simulation of concessionary contract and service contract if government is willing to apply these contracts in Indonesian oil industry. The study finds out that if Indonesia applies concessionary contract, the probability of gaining more oil revenues are both prospectively and competitively attainable. Therefore, Indonesian government should think to revise production sharing contract system to concessionary contract system in order to respond the declining performance of oil industry and possibility of gaining more government take over oil and gas industry over the life span.]

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai penerapan akuntansi pada proses pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) Pemerintah Kabupaten Lumajang. Perlakuan akuntansi terdapat pada akun pendapatan dan piutang. Kedua akun tersebut terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan serta kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Cash Toward Accrual (CTA) dan akrual. Selain itu juga dibahas mengenai penyajian kembali (restatement) atas perubahan kebijakan dari basis CTA menjadi basis akrual. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menyatakan bahwa perlakuan akuntansi pada pendapatan telah sesuai dengan SAP, namun perlakuan akuntansi piutang belum diterapkan sesuai dengan SAP terkait dengan penyisihan dan penghapusan piutang tidak tertagih. Perubahan basis akuntansi memberikan nilai tambah informasi finansial dalam laporan keuangan yang sebelumnya hanya menyediakan informasi secara anggaran. Perubahan basis akuntansi juga terkait dengan mekanisme restatement yang menggunakan pengukuran penggolongan umur piutang, akan tetapi terbitnya IPSAP No. 4 menggugurkan kewajiban restatement. Namun, perlakuan akuntansi atas dampak tersebut disajikan dalam laporan perubahan ekuitas.

---

ABSTRACT the rural and urban tax Government of Lumajang. Accounting treatment contained in the revenue and accounts receivable. Both the account associated with the recognition, measurement, presentation and disclosure, as well as for compliance with Government accounting standards based Cash Toward Accrual (CTA) and accrual. It also discussed about the restatement on policy changes from the base of the CTA be accrual base. This research is qualitative research with approach case studies. Results of the study stated that the accounting treatment in revenue were in acordance with standards, however accounts receivable accounting treatment have not been applied in accordance with standards related allowance and removal of accounts receivable. Change the base accounting provide added value accounting to financial information in the financial statements that were previously only provides information in the budget. Change the base accounting is also related to the restatement mechanism using measurements of single aged receivables, but the publication of IPSAP No. 4 has waived liability restatement. However, the accounting treatment over the impact of changes presented in the report changes in equity.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis Reinventing Policy dalam meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa wawancara dengan beberapa pihak dari KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua dan data sekunder dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Reinventing Policy tidak spenuhnya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Walaupun demikian, Reinventing Policy meningkatkan penerimaan pajak. ......This study analyzes Reinventing Policy in increasing tax payer compliance rate and tax revenue in Jakarta Sawah Besar Dua Small Tax Payers Office. The research method used is qualitative. The data used in this study are primary data in the form of interviews with some people from Jakarta Sawah Besar Dua Small Tax Payers Office and secondary data from the Directorate General of Tax Information System (SIDJP). The results showed that Reinventing Policy did not fully increase tax compliance. However, Reinventing the Policy increased tax revenue.

Abstrak :
ABSTRACT
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara aspek social identity dan komitmen pemeriksa pajak terhadap hasil pemeriksaan pajak. Responden adalah pemeriksa pajak di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar yang meliputi KPP Wajib Pajak Besar Satu, KPP Wajib Pajak Besar Dua, KPP Wajib Pajak Besar Tiga dan KPP Wajib Pajak Besar Empat. Aspek social identity yang dilakukan pengukuran hanya dibatasi pada aspek nasionalisme, religiusitas dan pendidikan. Sementara itu komitmen digunakan sebagai variable intervening untuk mengukur kualitas hasil pemeriksaan. Untuk menyederhanakan penelitian, kualitas hasil pemeriksaan juga dibatasi sebatas pada jumlah realisasi Surat Ketetapan Pajak yang dibayar. Hasil penelitian menyatakan bahwa aspek social identity memiliki pengaruh signifikan terhadap komitmen. Penelitian juga memberikan informasi bahwa jika dilihat secara parsial, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara nasionalisme dan religiusitas terhadap hasil pemeriksaan, tetapi jika dilihat secara simultan, ketiga aspek social identity ini memengaruhi hasil pemeriksaaan secara signifikan melalui komitmen sebagai variabel intervening.

---

ABSTRACT
This study aims to determine effect between social identity aspects and commitment tax auditor toward tax examination. Tests using a sample of respondents on the tax auditor in Large Taxpayers Regional Office, Directorate General of Taxes include LTO One, LTO Two, LTO Three and LTO Four. Measurement of social identity aspect are limited on aspects of nationalism, religiousity and education. Meanwhile aspect of commitment is used as an intervening variable in measuring the quality of the examination results. To simplify the study, quality of examination results is also limited extent on the number of Tax Assessment Letter paid ones. The results of this study provide information that social identity aspects has a significant influence on commitment. The study also provides information that nasionalism and religiousity didn rsquo t give significant effect to examination result, if viewed partially. But simultaneously, these three aspects of social identitity significantly affect the examination results through a commitment as an intervening variable.

Abstrak :
Penerapan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak utamanya bertujuan untuk mengatasi permasalahan jangka panjang terkait dengan perbaikan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, peningkatan penerimaan pajak dan tax ratio, serta sebagai solusi jangka pendek untuk memperbaiki likuiditas keuangan negara. Dengan menggunakan metode kualitatif triangulasi, faktor suksesi penerapan pengampunan pajak di negara lain didukung dengan hasil wawancara diperbandingkan dengan langkah apa saja yang telah diambil pemerintah untuk menyukseskan kebijakan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, Indonesia sudah berada pada jalur yang tepat untuk mencapai tujuan jangka pendek dan utamanya jangka panjang pengampunan pajak dengan catatan adanya konsistensi pemerintah pada saat dan pasca pelaksanaan kebijakan ini. ......The implementation of tax amnesty policy primarily aims to address long term issues related to improvement of tax compliance, increase tax revenues and tax ratio, as well as a short term solution to improve the government financial liquidity. By using qualitative methods of triangulation, a factor succession of tax amnesty that already implemeted before in other countries and supported by the results of the interview, compared to what steps it has already taken by the government to make the successful policy. The results of this study indicate, Indonesia already on track to achieve its main short term and long term goals of tax amnesty with the underlined of government's consistency during and after the implementation of this policy.

Abstrak :
Penelititan ini bertujuan untuk menganalisis perilaku ekonomi wajib pajak yang terdiri dari serangkaian 'perception-attitude-behavior' terhadap kebijakan pengampunan pajak tax amnesty . Dengan menggunakan data primer dan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Responden penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi WPOP dan pihak-pihak yang memahami masalah perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku ekonomi wajib pajak dan calon wajib pajak perlu untuk dipertimbangakan dalam pembuatan kebijakan, khususnya dibidang perpajakan. Hal ini terlihat dari hasil yang sebagian besar responden memiliki persepsi yang positif, sikap dan perilaku yang mendukung kebijakan pengampunan pajak. Tidak sedikit pula dari responden yang mengharapkan adanya pemberlakukan kebijakan serupa dimasa depan. Meskipun mereka menyatakan akan tetap melaksanakan kewajiban perpajakan sembari menunggu pelaksaan kembali kebijakan pengampunan tersebut, namun hal ini mungkin menimbulkan masalah pemenuhan sukarela kewajiban perpajakan dimasa depan. ......This study aims to analyze taxpayer's economic behavior, which consisted of the 'perception attitude behavior' triplet on tax amnesty policy. This research uses primer data with questionnaire as its instrument. The respondents whom involved in this study are taxpayers and or those whom aware of taxes policy. The results show that economic behavior of the taxpayer's needs to be considered in the making of such policies. Most of respondents show their positive perceptions, supportive attitude and behavior towards tax amnesty, and they are hoping that there will be another amnesty programs in the future. Eventhough, they say that they will obey their tax compliance while waiting for it, but this kind of behavior leads to future tax voluntary compliance problem.

Abstrak :
Penelitian ini meneliti perbedaan pengaruh pelaksanaan masing-masing tax amnesty tahun 2008 dan tax amnesty tahun 2016 berdasarkan UU nomor 11 tahun 2016 terhadap penerimaan pajak dengan mengamati sampel data penerimaan pajak beberapa periode sebelum dan setelah dilaksanakannya tax amnesty. Atas sampel tersebut dilakukan uji beda Mann Whitney U test untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara penerimaan periode sebelum dengan penerimaan periode setelah dilaksanakannya tax amnesty. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan maka tax amnesty berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hasil dari penelitian ini adalah penerimaan pajak periode sebelum dan setelah dilaksanakannya tax amnesty tahun 2008 berbeda secara signifikan yang berarti bahwa tax amnesty tahun 2008 berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Sedangkan penerimaan pajak periode sebelum tax amnesty tahun 2016 tidak berbeda dengan penerimaan pajak periode setelah dilaksanakannya tax amnesty tahun 2016. Perbedaan antara tax amnesty tahun 2008 dengan tax amnesty tahun 2016 selain jenis-jenis pengampunannya adalah ada tidaknya program lain yang menyertai pelaksanaan tax amnesty. Tax amnesty tahun 2008 dilaksanakan dengan disertai reformasi perpajakan melalui amandemen Undang-Undang PPh, PPN dan PPnBM, dan KUP sedangkan tax amnesty tahun 2016 dilaksanakan sebagai program yang berdiri sendiri. Adanya reformasi perpajakan yang menyertai pelaksanaan tax amnesty tahun 2008 kemungkinan merupakan penyebab keberhasilan tax amnesty tahun 2008 dalam meningkatkan penerimaan pajak. ......This Research examines the effect of tax amnesty implementation on tax revenue. This study examines the effect on tax revenue collection of the implementation of each tax amnesty, the 2008 amnesty and the 2016 amnesty based on Indonesia Tax Law Number 11 of 2016. The research uses sample data that consist of tax revenue of several periods before and after the implementation of tax amnesty. The data were tested using Mann Whitney U test to determine whether there are differences between tax revenue collection some periods before and after the amnesty. If there is a significant difference then tax amnesty has an effect on tax revenue collection. The result of the test is that there are differences in tax revenue before and after 2008 amnesty while 2016 tax amnesty are not. The difference between 2008 amnesty and 2016 amnesty other than the types of amnesty is the presence of other programs that accompany the implementation of tax amnesty. The 2008 amnesty was carried out with tax reform through amendment of Tax Law while 2016 amnesty is carried out on its own. Tax reform that accompanied the 2008 amnesty might caused 2008 amnesty succeded on increasing tax revenue collection.

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan magang ini membahas mengenai prosedur pengambilan sampel pada audit atas laporan keuangan PT Peralatan Bagus Tbk. dengan menggunakan metode scoping serta kesesuaiannya dengan ISA 500 dan ISA 530. Berdasarkan analisis yang dilakukan, penerapan metode scoping saat audit memerlukan penilaian atau judgement dari auditor yang menghasilkan penyesuaian pada metode scoping. Selain itu, metode scoping dinilai kurang sesuai dengan ISA karena metode scoping tidak bisa digunakan untuk proyeksi salah saji, sebab setiap unit populasi yang akan diambil sampelnya tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih

---

ABSTRACT
This internship report is aimed to explain about sampling procedure in financial statement audit of PT Peralatan Bagus Tbk. using scoping method and its alignment with ISA 500 and ISA 530. Based on the analysis, scoping method in audit relies on auditor rsquo;s judgement which resulting in adjustments in the scoping method. Also, scoping method is not fully in accordance with ISA because each item in the test population does not have the same chance of being selected, which makes scoping method can not be used in projecting misstatement.