Ditemukan 122 dokumen yang sesuai dengan query
Sutan Sorik, author
Pasal 22D ayat (2) dan (3) serta Pasal 23 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 menempatkan konstruksi relasi DPR dengan DPD terkait Pengawasan atas APBN tidak berimbang. Kewenangan DPD yang diberikan sangat lemah, menempatkan DPD hanya sebagai supporting system bagi DPR di Parlemen. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi perbandingan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dyah Tantri Tillotami, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T52134
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rusdi, author
ABSTRAK
Kebebasan berekspresi yang terjadi akhir-akhir ini perkembangannya boleh dikatakan sangat memprihatikan. Norma-norma atau aturan yang dibuat dalam Deklarasi umum tentang hak asasi manusia dan aturan pendukung lainnya menjadi tidak begitu efektif, khususnya yang menyangkut kebebasan berekspresi yang berkaitan dengan agama.
Tujuan dari penelitian adalah mengetahui tentang pengaturan kebebasan berekspresi menurut Hukum...
Universitas Indonesia, 2013
T32698
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Supriadi, author
Politik identitas etnis adalah suatu hal yang sulit untuk dihindari didalam masyarakat, apalagi dalam negara yang multi etnis seperti Indonesia. Politik etnis sendiri sengaja dilancarkan bagi orang-orang tertentu guna mendapatkan dukungan politik terhadap sesame etnisnya. Berkenaan dengan itu, Pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan ketiga dari hasil...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T33135
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dewi Damayanti, author
ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 merupakan perwujudan tanggung jawab negara untuk menjamin adanya persamaan dihadapan hukum (equality before the law) dan akses terhadap keadilan (access to justice) bagi seluruh warga negara Indonesia, terutama bagi merek ayang miskin dan marginal. Penelitian ini ingin medeskripsikan pengaturan bantuan hukum yang ada UU nomor...
Universitas Indonesia, 2013
T33140
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Manurung, Paulus Genhard, author
Tesis ini membahas tentang politik hukum lembaga negara dalam
pembuatan peraturan perundangan mengenai Mahkamah Konstitusi demi
mewujudkan cita-cita Negara Hukum dimana salah satu syaratnya adalah
terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab.
Penelitian ini adalah kajian hukum normatif dengan desain deskriptif.
Berdasarkan deskripsi temuan penelitian dan hasil analisisnya dapat
disimpulkan bahwa interaksi politik dalam pembentukan...
2013
T32530
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rizki Dwianda Rildo, author
ABSTRAK
Hak atas tempat tinggal merupakan hak yang wajib dipenuhi oleh negara dan di
dalam konsep negara kesejahteraan, negara turut serta dalam seluruh kegiatan
sosial, politik dan ekonomi dengan tujuan akhir menciptakan kesejahteraan umum
tidak terkecuali kesejahteraan masyarakat dalam hal kebutuhan akan papan.
Negara melalui kebijakannya perlu mengatur tentang pemenuhan hak, atas tempat
tinggal tersebut. Dalam...
2014
T39260
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Widi Megantoro, author
Tesis ini membahas tentang Peran Bawaslu dan Dinamika Hubungan
Kelembagaannya Dalam Proses Pengawasan Pemilu Pasca Reformasi di
Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pendekatan
dengan menggunakan teori Kedaulatan Rakyat, teori Lembaga Negara, dan teori
Partisipasi. Serta penggunaan konsep-konsep tentang pemilihan umum,
pengawasan pemilu, dan masyarakat. Untuk memperoleh kesimpulan dari tujuan
penelitian hal-hal yang disampaikan adalah...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Susilo Yanuardi, author
[ABSTRAK
Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum,
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/DKPP) adalah sebuah dewan etik independen
yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan memutuskan ada atau tidaknya dugaan
pelanggaran kode etik, berikut memberikan sanksi atau rehabilitasi. Dalam prakteknya,
DKPP tidak hanya membuat keputusan terkait dengan etika pelanggaran, sanksi, dan
rehabilitasi tetapi juga memerintahkan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41606
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Asyifa Mastura, author
Penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu bagi masyarakat Aceh begitu penting untuk segera dirumuskan dan dilaksanakan. Kepentingan tersebut tidak hanya untuk menjawab hak korban yang mengalami pelanggaran HAM berat ataupun mengadili pelakunya, namun penting untuk menata kembali masa depan masyarakat Aceh. Penelitian ini disusun sebagai penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan...
2019
T52676
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library