Hasil Pencarian

Ditemukan 33 dokumen yang sesuai dengan query

Nasution, Rizkisyah Karoen, author

Permasalahan pidana uang pengganti terkait teori pemidanaan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi = The proposition of the compensatorial money punishment in relation with the theory of crime and punishment, based Upon Statutory No. 31 of 1999 about the eradication of corruption

Skripsi ini akan membahas mengenai arti, baik secara konsep maupun tujuan dari pidana uang pengganti yang akan dianalisis dengan menggunakan teori pemidanaan yang ada dalam hukum pidana Indonesia. Pengembalian kerugian negara melalui penjatuhan pidana uang pengganti diatur dalam Pasal 18, dengan berbagai permasalahan yang mengakibatkan terpidana untuk lebih memilih pidana...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

S57808

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasibuan, Natalia Octavia, author

Studi hukum atas peran undang undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk memberantas korupsi di indonesia = Legal study on the role of law number 8 year 2010 on the prevention and eradication of money laundering to eradicate corruption in indonesia study case akil mochtar

Skripsi ini membahas tentang penggunaan undang undang pencucian uang terhadap kasus korupsi Walaupun didalam kasus korupsi sudah menggunakan undang undang korupsi yaitu Undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah dirubah menjadi Undang Undang nomor 20 tahun 2001 kasus korupsi akan lebih cepat diberantas dengan...

Depok: Universitas Indonesia, 2014

S58094

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Faiza Bestari Nooranda, author

Rehabilitasi bagi pecandu narkotika yang perkaranya masuk dalam sidang pengadilan dipandang dari teori pemidanaan (pengkajian dari perspektif hakim)

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai pandangan hakim tentang rehabilitasi bagi terdakwa yang terbukti sebagai pecandu narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dalam teori pemidanaan. Hal ini penting untuk menjawab sebenarnya dimana posisi rehabilitasi jika dibandingkan dengan teori pemidanaan. Dalam menemukan jawabannya, penulis menganalisis tujuh putusan yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1300

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Devi Darmawan, author

Tinjauan yuridis penerapan asas lex specialis derogat legi generali dalam tindak pidana pemilihan umum yang telah daluwarsa

Penegakan hukum Pemilihan Umum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang merupakan lex specialis dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi, dalam peraturan tersebut terdapat ketentuan batas waktu pelaporan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang sangat singkat....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1317

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Sylvia, author

Pertanggungjawaban pidana atas kasus kecelakaan peenrbangan dalam kerangka pasal 60 undang-undang nomor 15 tahun 1992 tentang penerbangan

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S21682

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Kelly Manthovani, author

Pengetatan syarat remisi terhadap hak narapidana: sebuah refleksi penegakan hukum dan keadilan di Indonesia = The tightening of remission requisition for inmate's rights: a reflection of law enforcement and justice in Indonesia

Sistem kepenjaraan telah bertransformasi menjadi sistem pemasyarakatan yang menjadikan narapidana sebagai subjek dalam pemidanaan. Sebagai subjek ia memiliki hak dan kewajiban, salah satu haknya adalah menerima pengurangan masa hukuman atau remisi, namun hak ini bukanlah hak yang otomatis dapat diperoleh karena memiliki syarat-syarat tertentu. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

S64360

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

M. M. G. Ramanda Achair, author

Penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan terhadap pelaku perantara (kurir) tindak pidana narkotika: studi kasus: putusan MA no. 2517/K/Pid.Sus/2012 = The application of the principle of no punishment without fault against intermediaries narcotics crime: case study number: 2517/K/Pid/Sus/2012

ABSTRAK
Seiring dengan meningkatnya kasus tindak pidana narkotika yang terjadi di Indonesia baik penyalahgunaan maupun peradaran gelapnya, maka ditemukan isuisu yang kiranya patut untuk diteliti. Skripsi ini membahas mengenai penerapan hukum narkotika di Indonesia yang mana pada studi kasus pelaku perantara (kurir) tindak pidana narkotika dinyatakan lepas oleh Majelis Hakim berkenaan dengan asas Tiada pidana tanpa...

2016

S63760

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Kevin Donahue Zega, author

Makna unsur menyalahgunakan kewenangan dalam pasal 3 undang - undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan perubahannya setelah lahirnya undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan = The meaning of abuse of power as element of crime in article 3 law number 30 year 1999 on eradication of criminality acts of corruption and it s alteration after the enaction of law number 30 year 2014 on government administration

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai makna unsur menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 Undang ndash; Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya setelah lahirnya Undang ndash; Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan menggunakan doktrin otonomi hukum pidana materiil sebagai salah satu pisau analisis, aparat...

2017

S68024

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rido Pradana, author

Perbandingan pertanggungjawaban antara tindak pidana korupsi dan pelanggaran administrasi dalam perizinan pertambangan = Comparison of responsibility between corruption and administrative violation in mining licensing

ABSTRAK
Masalah perizinan pertambangan pada dasarnya merupakan masalah hukum administrasi. Hal ini disebabkan karena perizinan merupakan salah satu bentuk keputusan beschikking sepihak yang diberikan oleh badan atau pejabat pemerintahan kepada perusahaan tambang yang mengajukan izin tambang untuk melakukan kegiatan pertambangan. Tetapi dalam penerbitan izin, terdapat pelanggaran-pelanggaran administrasi yang pada umumnya dalam...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Raisya Qanita, author

Makna unsur menerbitkan keonaran dalam tindak pidana ketertiban umum di Indonesia = The Meaning of causing riot element under criminal act of public order in Indonesia

Skripsi ini membahas mengenai makna unsur menerbitkan keonaran dalam Tindak Pidana Ketertiban Umum di Indonesia yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Menimbulkan keonaran atau dalam bahasa Belanda nya “Onrust Verwekken” artinya mengakibatkan keresahan atau kegelisahan di dalam masyarakat. Namun, mengenai batasan dari makna...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian