Hasil Pencarian

Ditemukan 28 dokumen yang sesuai dengan query

Bima Sujatmiko, author

Pengawasan Perbankan syariah di Indonesia = the syariah banking supervision in Indonesia

ABSTRAK
Tesis ini membahas pengawasan Sperbankan yariah di Indonesia,pokok pembahasan dalam penelitian ini pengawasan terhadap bank Syariah berdasarkan peraturan perundang-undangan di indonesia dan perbandingan pengawasan perbankan syariah di Indonesia,Malaysia dan Iran,metode yang digunakan adalah penelitian yurudis normatif melalui studi kepustakaan. Penelitian menemukan bahwa pengawasan kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip kehati-hatian dilakukan...

2011

T28714

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Nicky Fachrizal, author

Pemberlakuan Undang-Undang No.17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara Sebagai Upaya Penguatan Peran Intelijen Negara Dan Jaminan Perlindungan Kebebasan Warga Negara. = Enforcement of Intelligence Service Act No.17 Of 2011 As Strengthening Role Effort State Intelligence Service And Guarantee Of Citizen Protecting Freedom

ABSTRAK
Tesis ini mendeskripsikan diskursus pandangan politik, antara; kelompok yang menginginkan penguatan peran negara yang tercermin di dalam peran organisasi intelijen dan jaminan perlindungan kebebasan warga negara; mengkaji reformasi intelijen dalam kerangka negara hukum demokratis di Negara Indonesia; serta menganalisa wewenang khusus yang ada pada Badan Intelijen Negara (BIN) yang sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis....

2012

T31860

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Siti Khoiriah, author

Konstruksi hukum kewenangan kepala daerah dalam keuangan daerah di Indonesia = Construction of regional head of legal authority of the regional finance in Indonesia

ABSTRAK
Keberadaan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjadi konsensus Nasional. Konsenssus nasional mengenai keberadaan otonomi daerah dalam NKRI tersebut mengandung arti bahwa penyelenggaraan organisasi dan administrasi Negara tidak hanya semata-mata atas dasar sentralisasi dan dekonsentrasi sebagai penghalusannya, tetapi juga atas dasar desentralisasi dengan otonomi daerah sebagai perwujudannya. Dari dimensi administrasi, prinsip diatas menuntut...

2012

T31537

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Zahrina, author

Evaluasi pelaksanaan kawasan tanpa rokok di Universitas Indonesia Depok Tahun 2015 = Evaluation of smoke free area implementation in university of indonesia depok on 2015

Indonesia menjadi negara ketiga dengan konsumsi tembakau terbesar di dunia dan terus meningkat prevalensinya Paparan asap rokok akan membahayakan bagi orang lain perokok pasif akan menjadi korban dari perilaku merokok yang semena mena Kawasan Tanpa Rokok merupakan peraturan yang harus diterapkan berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Tempat...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

S58975

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Siti Aminah, author

Implementasi demokrasi dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 1999 ? 2002 = Democracy In The implementation of the changes In the law of 1945 years 1999 to 2002

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai Implementasi Demokrasi dalam Proses Perubahan Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 1999 ? 2002. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, dimana alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang didapat melalui literatur berupa bukubuku, peraturan perundang-undangan, dan artikel-artikel dari harian umum maupun dari internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945...

Universitas Indonesia, 2012

S42531

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Adhli Akbar, author

Kewenangan dan fungsi legislasi DPD RI pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012 = The authority and legislative functions of DPD RI after the issuance of the decision Mahkamah Konstitusi Number 92/PUU-X /2012

[ABSTRAK
Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dalam rangka memperjuangkan nilai-nilai tersebut akan dihasilkan melalui pembentukan aturan hukum yang melibatkan lembaga perwakilan rakyat yakni Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat di pandang sebagai representative politik rakyat, sementara Dewan...

2014

S55671

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Pasaribu, Muhammad Safi`i, author

Kewenangan memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah analisis putusan mahkamah konstitusi no/41/phpu/d/viii/2010 tentang perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah kabupaten mandailing natal = The authority to decide a dispute dispute the results of the elections regional chief analysis of the award the mk/no/41/phpu/d/viii/2010 of the dispute about the result of the election of regional head district mandailing natal

[ABSTRAK Skripsi ini membahas tentang kewenangan memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, awalnya kewenangan tersebut diputus oleh MA yang diatur dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Putusan MK No.072-073/PUU-II/2004 merupakan cikal bakal lahirnya UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Kemudian melalui UU No.12 Tahun...

2014

S57396

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Kevin Denowarsyah Widayaputra, author

Perbandingan kedudukan fungsi & tugas susunan keanggotaan Dewan Pertimbangan sebelum dan setelah amandemen ke 4 Undang-Undang Dasar 1945 = Comparison of positions & functions duties arrangement membership of the advisory council before and after the fourth amendment of Undang-Undang Dasar 1945 / Kevin Denowarsyah Widayaputra

ABSTRAK

Dewan Pertimbangan Agung atau disingkat DPA merupakan dewan penasihat dan pertimbangan untuk Presiden yang merupakan salah satu Lembaga Negara yang berkedudukan di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, akan tetapi sederajat dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden/Wakil Presiden, Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan. DPA sudah ada sejak di sahkannya UUD Negara Tahun...

Universitas Indonesia, 2014

S57691

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nadya Demadevina, author

Urgensi kewenangan mengadili perkara pengaduan konstitusional constitutional complaint pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia = The urgency of giving the jurisdiction over constitutional complaint to The Constitutional Court Of Republic Of Indonesia

[ABSTRAK Skripsi ini membahas dua permasalahan: alasan mengapa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perlu memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional; dan bagaimana seharusnya mengatur penambahan kewenangan tersebut. Hasil penelitian ini adalah: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perlu mendapatkan kewenangan ini demi menjalankan prinsip negara hukum yang dianut Republik Indonesia, melindungi Hak Asasi...

2015

S58266

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nadya Demadevina, author

Urgensi kewenangan mengadili perkara pengaduan konstitusional (constitutional complaint) pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia = The Urgency of giving The Jurisdiction over constitutional complaint to The Constitutional Court of Republic of Indonesia

Universitas Indonesia, 2015

S57693

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian