Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas Karya Akhir ini membahas pola radikalisme yang terjadi dalam lingkungan aparatur sipil negara (ASN). Pola tersebut dilihat melalui modus operandi seseorang ASN yang terpapar radikalisme dengan meggunakan crime pattern theory yang dielaborasikan dengan attachment theory. Penulisan ini melakukan pencarian data di internet dikhususkan mengenai kasus ASN yang terpapar paham radikalisme di Indonesia. Adapun kesimpulan dari penulisan ini berdasarkan temuan data yang dikumpulkan oleh penulis bahwa adanya pola yang berulang pada bagaimana dan dimana pelaku menyebarkan tindakan radikalismenya terjadi yaitu pada media sosial sebagai mediumnya. Hal tersebut juga berlaku dalam gagasan nodes pada konsep crime pattern atau perjalanan menuju tindakan radikalisme bahwa seseorang terpapar paham radikalisme mendapatkan pemahamannya melalui media sosial ataupun dari kumpulan buku dan informasi internet. Sedangkan pada gagasan edgesnya ASN yang terpapar paham radikalisme menggambarkan media sosial sebagai tempat terjadinya penyerapan paham radikalisme itu sendiri sebagai sebuah batas wilayah. Hal ini yang kemudian dapat mempengaruhi keputusan individu (individual crime pattern) untuk terlibat dalam tindakan radikalisme itu sendiri.

---

This Final thesis discusses the pattern of radicalism that occurs in the environment of the state servant (ASN). The pattern is seen through the modus operandi of someone ASN who is exposed to radicalism by using the crime pattern theory that is elaborated with attachment theory. This writing searches data on the internet specifically about the case of ASN who are exposed to radicalism in Indonesia. The conclusion of this thesis is based on the findings of data collected by the authors that there is a repeated pattern on how and where the perpetrators propagate the action of radicalism is happening on social media as a medium. It also applies in the notion of nodes on the crime pattern concept or the journey to the action of radicalism that a person is exposed to radicalism to obtain his understanding through social media or from a collection of books and Internet information. While the idea of the edge of civil servants who are exposed to the radicalism describes social media as a place of absorption of the radicalism itself as a boundary of the territory. This can then affect individual crime patterns to engage in thecact of radicalismlism."

"ABSTRAK

Tugas Karya Akhir ini membahas tentang Survei keamanan sebagai upaya Quality Control PT. MP pada daerah keamanan terbatas di bandara baru di Indonesia. Upaya pembukaan jalur rute penerbangan operasional di bandara baru ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat didaerah terisolir sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Sebelum suatu bandara dinyatakan memenuhi standar keamanan untuk dijadikan stasiun, PT.MP melakukan survei keamanan terlebih dahulu untuk mengecek kesiapan fasilitas fisik, fasilitas pengamanan dan kompetensi petugas suatu bandara didalam melaksanakan tugas pengamanan. Penelitian dilakukan menggunakan data sekunder dengan pendekatan kualitatif dimana metode dalam mencari data adalah dengan melakukan studi dokumen keamanan, peraturan perundang-undangan dan data hasil survei keamanan yang dilakukan oleh petugas Unit Corporate Security PT.MP pada 2 bandar udara baru H.Aroeppala Selayar dan bandar udara Tebelian-Sintang Kalimantan Barat. Analisa terhadap temuan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan pencegahan kejahatan situasional 25 teknik strategi pencegahan kejahatan yang dicetus oleh Clarke. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan survei keamanan bandara baru H.Aroeppala Selayar dan Tebelian-Sintang telah memenuhi beberapa konsep 25 teknik strategi pencegahan untuk menganalisis kerentanan-kerentanan yang dapat berpotensi terjadinya perbuatan melawan hukum didalam penerbangan. Penelitian ini menyarankan perkembangan penelitian selanjutnya untuk menguji efektivitas pelaksanaan program survei keamanan ini dengan menggunakan metode yang jauh lebih komprehensif.

---

---

ABSTRACTThis Final Project assignment discusses the implementation of a security survei as an effort to Quality Control program airlines X in security restricted areas at new airports in Indonesia. The effort to open the operational flight route at the new airport aims to improve the social welfare of the people in isolated areas in accordance with national development goals. Before an airport is declared to meet security standards to be used as a station, PT.MP conducts a security survei to check the readiness of physical facilities, security facilities and competencies of officers of an airport in carrying out security duties. Research conducted using a qualitative approach where the method of finding data is by reviewing secondary data from the study of security documents, legislation and security survei data carried out by PT.MP Corporate Security officers at 2 new airports, H.Aroeppala Selayar and Tebelian airport- Sintang West Kalimantan. Analysis of the findings of the data was carried out using a situational crime prevention approach 25 techniques of crime prevention strategies triggered by Clarke. The results of this study indicate that the implementation of a new airport security survei had similar with 25 techniques of crime that can be used to analyze vulnerabilities that can potentially occur against the law in flight. This study suggests the development of further research to examine the effectiveness of the implementation of this security survei program using a far more comprehensive method.

"

"Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan recurrent background check pegawai sebagai salah satu bentuk pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan kepada pegawai. Penelitian yang dilakukan merupakan studi kasus terhadap program pemeriksaan ulang latar belakang pegawai perusahaan penerbangan terkemuka di Indonesia, PT. MP, sebagai bagian dari upaya untuk mencegah munculnya insider threat di PT. MP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana metode yang digunakan dalam mencari data adalah dengan wawancara kepada investigator PT. MP selaku pelaksana program recurrent background check. Analisa terhadap temuan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan pencegahan kejahatan situasional kejahatan kerah putih yang dimodifikasi oleh Benson dan Madensen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan recurrent background check pegawai PT. MP dapat dilihat dari berbagai aspek seperti aspek deteksi, kontrol, dan penegakan peraturan serta hukum. Penelitian ini menyarankan perkembangan penelitian selanjutnya untuk menguji efektivitas pelaksanaan program ini dengan menggunakan metode yang jauh lebih komprehensif.

---

This thesis discusses about the implementation of employee recurrent background check as a prevention of crime committed by company to their employees. The research conducted is a case study of the background inspection program for employees of leading airlines in Indonesia, PT. MP, as part of an effort to prevent the emergence of insider threat at PT. MP. This study uses a qualitative approach where the method used is by interviewing investigators of PT. MP as the executor of recurrent background check. Analysis of the findings was carried out using a situational crime prevention and white-collar crime approach modified by Benson and Madensen in 2007. The results of this study indicate that the implementation of PT. MP can be seen from various aspects such as aspects of detection, control and enforcement of regulations and laws. This study suggests further research to test the effectiveness of the implementation of this program by using a more comprehensive method."

"Artikel ini membahas mengenai penanganan fenomena FTF yang terjadi saat ini di Suriah dan Irak. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki warga negara yang menjadi FTF di Irak dan Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Tulisan ini memfokuskan pada bagaimana respon yang dimiliki pemerintah Indonesia khususnya BNPT sebagai lembaga kontra terorisme di Indonesia. Bagaimana arah kebijakan dan strategi kebijakan BNPT dalam melakukan penanggulangan terorisme. Kemudian bagaimana arah kebijakan dan strategi tersebut dibandingkan dengan penanganan Global Counter-Terrorism Forum GCTF sebagai penanganan FTF. Untuk membandingkan upaya penanangan FTF oleh BNPT, penulis menggunakan rekomendasi praktik yang dibuat oleh GCTF mengenai masalah FTF. Dengan acuan tersebut penulis akan melihat mana yang belum dilakukan oleh BNPT dan apakah semua rekomendasi tersebut dapat diimplementasikan dan sesuai sebagai kebijakan yang dimiliki BNPT dalam masalah FTF. Tulisan ini menunjukan terdapat beberapa rekomendasi GCTF yang sudah menjadi strategi dan arah kebijakan BNPT, begitu juga dengan yang belum terdapat dalam strategi dan kebijakan BNPT namun memiliki potensi untuk dilakukan oleh BNPT.

---

This article discusses the handling of current FTF phenomena in Syria and Iraq. Many countries including Indonesia have their citizens become FTF in Iraq and Syria to join ISIS. This paper focuses on how the response of the Indonesian government, especially BNPT as a counter terrorism institution in Indonesia, what is the policy direction and policy strategy of BNPT in counter terrorism, then how the direction of these policies and strategies compared to Global CounterTerrorism Forum GCTF strategy on FTF.

To compare the handling efforts of FTF by BNPT, the author uses the practice recommendations made by GCTF on FTF issues. With these references the author will see what has not been done by BNPT and whether all recomendations can be implemented and appropriate as a policy owned by BNPT on FTF problem. This paper shows there are some GCTF recommendations that have become BNPT 39 s strategy and policy direction, as well as those not yet contained in BNPT 39 s strategies and policies but have potential to be undertaken by BNPT."

"ABSTRAK<>br>Tindakan Melawan Hukum merupakan suatu permasalahan yang mengganggu dalam dunia penerbangan, salah satu bentuknya adalah Ancaman Bom. Hal tersebut pada dasarnya memperbesar kemungkinan terjadinya Pengeboman, yang berpotensi merusak infrastruktur dan memakan korban jiwa. Selain itu, Pengeboman juga bisa terjadi tanpa adanya Ancaman Bom terlebih dahulu. Mengacu pada buku Aviation Security International, dalam tiga tahun terakhir, Ancaman Bom terjadi secara rutin dengan jumlah rata-rata 6 kali perbulannya, dan hampir 1 kemungkinan dari kasus tersebut adalah Pengeboman. Melalui tulisan ini, penulis mengkaji fenomena tersebut dengan teknik Pencegahan Kejahatan Situasional guna melakukan pencegahan terhadap Pengeboman. Selain itu, melakukan pengkategorisasian handler, manager, dan guardian yang berdasar pada Teori Aktivitas Rutin, dan juga melakukan pengkategorisasian terhadap controllers untuk melindungi masing-masing aspek, yang berdasar pada Segitiga Kejahatan. Melalui kedua pendekatan tersebut, penulis melihat bagaimana adaptasi Pencegahan Kejahatan Situasional dan Teori Aktivitas Rutin dapat berperan untuk mencegah kemungkinan terburuk, yakni Pengeboman. Hasil tulisan ini dapat digunakan sebagai aspek pencegahan dengan strategi pencegahan kejahatan oleh Aviation Security untuk melindungi Bandara dan Pesawat Udara.

---

ABSTRACT<>br>Acts of Unlawful Interference is a troubling issue in the aviation world, one of which is Bomb Threats. It essentially increases the likelihood of Bombing, which potentially damages infrastructure and consumes lives. In addition, Bombing can also occur without the presence of Bomb Threats first. Referring to the book of Aviation Security International, in the last three years, Bomb Threats occurs regularly with an average of 6 times per month, and almost 1 possibility of those cases are Bombing. Through this paper, the authors examine the phenomenon with Situational Crime Prevention techniques to prevent Bombing. In addition, categorize handlers, managers, and guardians based on Routine Activity Theory, and also categorize the controllers to protect each aspect, based on The Crime Triangle. Through both approaches, the authors looked at how the adaptation of Situational Crime Prevention and Routine Activity Theory can play a role in preventing the worst possible, the actual Bombing. The result of this paper can be used as a prevention aspect with crime prevention strategy by Aviation Security to protect Airport and Aircraft."

"ABSTRAKKebijakan sistem zonasi digunakan dalam proses penyeleksian penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA yang diselenggarakan oleh negara. Tujuan kebijakan ini sebagai upaya pemerintah dalam melakukan pemerataan pendidikan di Indonesia untuk menghapus stigma eklusivitas sekolah unggulan dan sekolah non-unggulan. Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun 2017 dan tahun 2018 masih ditemukan tindak kejahatan; tindak jual-beli kursi, kasus pungutan liar dan kasus pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang baru muncul sejak diterapkan PPDB sistem zonasi. Dalam penulisan ini menggunakan Routine Activity Theory untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana peluang membentuk beberapa kasus kejahatan dalam proses pelaksanaan PPDB. Pengumpulan data diperoleh dari berbagai sumber laporan dan berita, serta wawancara. Hasil penelitian ditemukan bahwa peluang kejahatan terbentuk akibat rentannya target, para pelaku yang termotivasi untuk melakukan tindak kejahatan dan lemahnya pengawasan yang cakap.

---

ABSTRACTThe school zoning system policy is applied in the process of selecting new student admissions (PPDB) for the level of junior and senior high school education held by the state. The purpose of the school zoning system is one of the government efforts inequitable education in Indonesia to eliminating the stigma of exclusivity in schools. In the implementation of new student admissions in 2017 and 2018, crimes are still found; seat purchases, extortion, and relief letter for students from disadvantaged families (SKTM) Forgery that has emerged since the PPDB zoning system were implemented. This writing is using the Routine Activity Theory to identify and analyze how opportunities form several criminal cases in the process of implementing PPDB. Data collection is obtained from various sources of reports and news, as well as an interview. The result found that chances of crime formed are due to the vulnerability of the targets, the motivated offenders who willing to commit crimes and lack of capable guardians."

"Penggusuran merupakan fenomena di perkotaan terkait pembangunan dalam upaya peningkatan kualitas kotadanmanusia. Didalam praktik penggusuran yang terjadi, seringkali penggusuran yang dilakukan berujung pada konflik dan luka sosial sehingga menimbulkan reaksi dari korban yang tergusur. CAP 16 Kampung merupakan salah satu bentuk reaksi dari korban penggusuran yang dilakukan dengan membangun koalisi diantara masyarakat dan menuntut agar diikut sertakannya masyarakat didalam penataan kota. Proses CAP 16 Kampung yang mengedepankan dialog dan partisipatif sejalan dengan penyelesaian dalam perspektif kritis, salah satunya Peacemaking Criminology. Dalam pendekatan perspektif Peacemaking Criminology, proses CAP 16 Kampung yang dilakukan pada kampung yang telah tergusur berjalan dengan lebih baik karena sudah terbangun empati di masyarakat karena adanya empati yang lahir dari proses menderita secara bersama-sama dan adanya afirmasi dari korban penggusuran atas nasib mereka. Pada kampung Muara Baru yang sekedar diwacanakan untuk digusur, proses CAP 16 Kampung belum berjalan dengan baik karena tidak adanya ancaman penggusuran yang nyata dan belum adanya afirmasi dari kampung tersebut karena belum terbentuk empati.

---

Eviction is phenomenon that happens in city livelihood related to city and human life development. In practice, eviction could lead to conflicts and social injury in which it causes reactions from the victims. CAP 16 Kampung is one of the reactions, in which the victims started a coalition to demand their participation in city development. CAP 16 Kampung process that involves dialogs and participatory actions are in line with Peacemaking Criminology perspective. From Peacemaking Criminology approach, CAP 16 Kampung in the evicted Kampung Akuarium fares much better due the already existing empathy and their affirmation actions about their shared fate as evicted victims. The other kampung, Kampung Muara Baru that yet tobe evicted doesnt have thesame degree of success because they didnt share the same threat as Akuarium did and there is no solid affirmation from them due the lacks of empathy being built."

"enomena klitih sebagai salah bentuk dari kejahatan kekerasan telah mengakibatkan banyaknya korban luka serta menyebabkan rasa aman masyarakat Yogyakarta menjadi terancam secara luas. Pelaku klitih yang mayoritas berjumlah lebih dari 2 orang, tidak secara spesifik menargetkan siapa korbannya serta menyerang secara acak dengan niat untuk melukai. Lebih dari itu, salah satu karakteristik dari klitih adalah terjadi di ruang publik atau di jalan, maka dari itu reaksi terhadap kejadian ini seringkali menekankan pada pencegahan kejahatan yang bersifat situasional (situational crime prevention). Situational crime prevention merupakan pencegahan yang berfokus pada intervensi jangka pendek serta menjanjikan untuk menghasilkan hasil praktis. Penulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana analisis situational crime prevention terhadap kebijakan Polda DIY dan Pemda DIY (sebagai pihak berwajib) dalam menghadapi kejahatan kekerasan klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2020 – 2022. Metode dalam penulisan ini menggunakan analisis kualitatif dan data kebijakan bersumber dari tinjauan berbagai media online nasional serta lokal. Hasil analisis menunjukan bahwa kebijakan Polda DIY dan Pemda DIY telah mengadopsi berbagai teknik yang terdapat pada situational crime prevention yakni, increase the effort (control tools/weapons), increase the risk (extend guardianship, assist natural surveillance, strengthen formal surveillance), reduce the rewards (remove target), reduce provocations (reduce emotional arousal) dan remove excuses (post instruction, control drugs and alcohol). Meskipun begitu, tetap diperlukan kajian yang mendalam terhadap aspek psikologis pelaku klitih, untuk dapat menghadirkan intervensi yang tepat dalam mencegah terjadinya klitih.

---

The phenomenon of klitih as a form of violent crime has resulted in many injured victims and caused the sense of security of the people in Yogyakarta to be widely threatened. The majority of the perpetrators of Klitih numbered more than 2 people, did not specifically target the victims and attacked randomly with the intention to injure. Moreover, one of the characteristics of klitih is that it occurs in a public space or on the street, therefore reactions to this incident often emphasize situational crime prevention. Situational crime prevention is prevention that focuses on short-term interventions that promise to produce practical results. This writing aims to look at how situational crime prevention analyzes the policies of the DIY Regional Police and the DIY Regional Government (as the authorities) in dealing with violent crimes of klitih in the Special Region of Yogyakarta in 2020 – 2022. The method in this writing uses qualitative analysis and policy data sourced from reviews various national and local online media. The results of the analysis show that the DIY Regional Police and DIY Regional Government policies have adopted various techniques contained in situational crime prevention, namely, increase the effort (control tools/weapons), increase the risk (extend guardianship, assist natural surveillance, strengthen formal surveillance), reduce the rewards (remove targets), reduce provocations (reduce emotional arousal) and remove excuses (post instruction, control drugs and alcohol). Even so, an in-depth study of the psychological aspects of the perpetrators of klitih is still needed, in order to be able to provide appropriate interventions to prevent klitih from occurring.

"

"Penetapan TPNPB-OPM sebagai organisasi teroris telah menimbulkan kekhawatiran atas meningkatnya kekerasan dan eskalasi konflik di Papua. Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan kekerasan struktural dan eskalasi konflik TPNPB-OPM dengan aparat keamanan (TNI dan Polisi) setelah ditetapkannya TPNPB-OPM sebagai organisasi teroris. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara tidak terstruktur terhadap narasumber dari Kontras, Papua Center UI, BRIN, BNPT dan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penelitian ini menggunakan teori structural violence untuk menggambarkan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pasca disematkan TPNPB-OPM sebagai organisasi teroris. Selanjutnya melalui pemahaman konsep tahapan eskalasi konflik Mitchell, peneliti mencoba menggambarkan eskalasi konflik yang terjadi antara aparat keamanan dengan TPNPB-OPM. Hasil penelitian ini menunjukan penetapan TPNPB-OPM sebagai organisasi teroris menciptakan kekerasan di Papua. Kekerasan tersebut dilakukan baik oleh pihak apparat keamanan maupun TPNPB-OPM. Selain itu penyematan teroris terhadap TPNPB-OPM meningkatkan eskalasi konflik antara aparat keamanan dengan TPNPB-OPM.

---

The designation of TPNPB-OPM as a terrorist organization has raised concerns over the increasing violence and conflict escalation in Papua. This study purposed to describe the structural violence and conflict escalation between security forces (TNI and Police) and TPNPB-OPM after the designation of TPNPB-OPM as a terrorist organization. This research was conducted using a qualitative approach through unstructured interviews with informants from Kontras, Papua Center UI, BRIN, BNPT and lecture from the Faculty of Law University of Brawijaya. This study uses the theory of structural violence to describe the forms of violence that occurred after the TPNPB-OPM was designated as a terrorist organization. Furthermore, by understanding the concept of conflict escalation stages, researchers tried to describe the conflict escalation that occurred between the security forces and TPNPB-OPM. The results of this study show that the designation of TPNPB-OPM as a terrorist organization creates violence in Papua. This violence was carried out by both the security forces and the TPNPB-OPM. In addition, the designation of terrorists to TPNPB-OPM increased the conflict escalation between security forces and TPNPB-OPM."

"Besarnya daya serap tenaga kerja industri kreatif serta kontribusinya yang massif terhadap PDB menyebabkan pemerintah terus mendorong perkembangan industri kreatif. Namun pada kenyataannya para pekerja industri kreatif masih diliputi kerentanan dan mengalami beragam bentuk viktimisasi. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data sekunder dari literatur ilmiah dan laporan yang diterbitkan oleh SINDIKASI. Hasilnya menemukan bahwa praktik pengaturan sistem kerja fleksibel yang dilakukan oleh pekerja industri kreatif pada masa Labor Market Flexibelity atau pasar tenaga kerja fleksibel dalam rezim neoliberalisme telah membuka ruang untuk dilakukannya praktik yang disebut flexploitation. Pemerintah yang secara tidak langsung abai untuk melindungi pekerja ini diidentifikasi menyebabkan viktimisasi struktural terhadap pekerja industri kreatif.

---

The large capacity of creative industry workers and their massive contribution to GDP causes the government to continue to encourage the development of creative industries. However, in reality creative industry workers are still vulnerable and experience various forms of victimization. This paper uses a qualitative approach by using secondary data from the scientific literature and reports published by SINDIKASI. The results found that the practice of regulating a flexible work system carried out by creative industry workers during the Labor Market Flexibility in the neoliberalism regime has opened up space for a practice called flexploitation. The government which indirectly neglects to protect these workers is identified as causing structural victimization of creative industry workers."