Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses agenda setting dalam kajian sentralisasi pengadaan. Untuk mengetahui proses agenda setting dalam kajian sentralisasi pengadaan, peneliti menganalisis dengan mengadopsi teori agenda setting milik Kingdon dan menggunakan tiga dimensi, yaitu aliran masalah, aliran politik, dan aliran kebijakan. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist dan hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dan menggunakan data- data sekunder. Kajian sentralisasi pengadaan merupakan solusi kebijakan yang ditawarkan Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah pengadaan dan mendorong pengadaan ke arah yang lebih baik. Dari penelitian ini dapat dilihat dalam proses agenda setting kajian sentralisasi pengadaan, masalah-masalah pengadaan telah menjadi masalah publik yang dirasakan oleh beragam actor pengadaan, namun sentralisasi pengadaan tidak menjadi solusi tunggal untuk menyelesaikan masalah- masalah pengadaan. Hal tersebut dipengaruhi oleh tidak adanya dorongan oleh aktor-aktor politik untuk memasukan isu pengadaan ke dalam agenda resmi pemerintah. Selain tidak adanya dorongan politik, terdapat ketidaksesuaian masalah pengadaan dengan solusi yang ditawarkan Pemerintah Indonesia, sehingga terdapat resistensi dalam memasukan sentralisasi pengadaan ke dalam agenda resmi pemerintah. Maka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu mengkaji ulang sentralisasi pengadaan agar kebijakan yang dihasilkan mampu mendorong pengadaan yang lebih baik.......The research aims to analyze the agenda setting process in the procurement centralization study. To figure out the agenda setting process in the procurement centralization study, researcher using Kingdon's agenda setting theory and using three dimensions, namely the problem streams, political stream, and policy streams. The results of this research were obtained through in-depth interviews with relevant informants and using secondary data. The procurement centralization study is a policy solution offered by the Government of Indonesia to solve procurement problems and to make a slightly improved on provurement system. From this research, researcher found that agenda setting process of the procurement centralization study, procurement problems have become a public issue felt by various procurement actors, but centralization of procurement is not a single solution to resolve procurement problems. The lack of encouragement by political actorsmakes procurement issues more difficult to be included on the governments official agenda. In addition to the lack of political impetus, there is a mismatch between the procurement problems and the centralization of procurement which was initiated by the Government of Indonesia which makes it increasingly difficult to centralize procurement into the official government agenda. Accordingly, National Public Procurement Office needs to review the centralization of procurement so that the resulting policy is able to encourage procurement into a better system."

"Kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi persoalan yang dihadapi oleh berbagai wilayah di Indonesia. Tidak terkecuali Ibukota Republik Indonesia, DKI Jakarta, dari tahun 2016 hingga 2019, menempati posisi pertama dengan jumlah kasus kekerasan terhadap anak tertinggi se-Jabodetabek. Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan upaya penanganan tindak kekerasan terhadap anak dalam mendukung kota layak anak di DKI Jakarta dengan menggunakan konsep collaboration dynamics. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan tujuan deskriptif melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan kekerasan terhadap anak di DKI Jakarta yang dilihat dari konsep collaboration dynamics Emerson & Nabatchi (2015) memiliki kesesuaian. Secara keseluruhan indikator dari subdimensi collaboration dynamics terpenuhi, namun belum optimal karena terdapat temuan penelitian yang menjadi hambatan dalam proses kolaborasi. Hambatan para aktor dalam proses kolaborasi di antaranya: masih adanya miskomunikasi, kemungkinan terdapat duplikasi tugas, tidak adanya pelaporan rutin, terdapat ego sektoral, SOP kolaborasi yang belum terintegrasi. Selain itu juga masih terdapat aktor yang belum sepenuhnya yakin dengan kesiapan fasilitas yang dimiliki aktor lainnya serta faktor sumber daya baik dari segi kuantitas dan kualitas yang belum optimal.......Cases of violence against children are still a problem faced by various regions in Indonesia. The capital city of the Republic of Indonesia, DKI Jakarta, from 2016 to 2019, was in the first position with the highest number of violent cases against children in Jabodetabek. Cross-sector collaboration is one of the efforts of the DKI Jakarta Provincial Government in dealing with cases of violence against children. This study was conducted to describe efforts to handle violence against children in supporting child-friendly cities in DKI Jakarta using the concept of collaboration dynamics. This study uses a post-positivist approach with descriptive objectives through in-depth interview data collection techniques and literature study. The results showed that in handling violence against children in DKI Jakarta, which was seen from the concept of collaboration dynamics Emerson & Nabatchi (2015) had conformity. Overall indicators of the collaboration dynamics sub-dimension are met but not optimal because research findings become obstacles in the collaboration process. Barriers to the actors in the collaboration process include: there is miscommunication, the possibility of duplication of tasks, the absence of routine reporting, and still sectoral egos, collaboration SOPs that have not been integrated. In addition, some actors are not entirely convinced of the readiness of the facilities owned by other actors and resource factors both in terms of quantity and quality that are not yet optimal."

"ABSTRAKManajemen perubahan merupakan suatu proses yang dibutuhkan untuk mengelola perubahan dalam reformasi birokrasi. Manajemen perubahan dilakukan untuk memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan dalam reformasi birokrasi berjalan dengan lancar dengan mengurangi resiko resistensi yang mungkin terjadi seminimal mungkin. Manajemen perubahan berkaitan dengan pengelolaan program dan sumber daya manusia. Untuk itu, dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kesiapan pegawai dalam menghadapi reformasi birokrasi dan menggambarkan proses manajemen perubahan dalam reformasi birokrasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode ADKAR untuk melihat lima dimensi yang berhubungan dengan kesiapan pegawai dan metode proses manajemen perubahan Lewin yaitu unfreezing, movement/changing, dan refreezing. Penelitian ini menggunakan pendekatan post- positivist dimana teori ADKAR dan Lewin menjadi dasar analisis temuan penelitian. Data diperoleh dari wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara proses manajemen perubahan yang dilakukan dengan kesiapan berubah dari pegawai. Namun di tengah kurang maksimalnya manajemen perubahan yang dilakukan, BKN tetap dapat melaksanakan program-program reformasi birokrasi.

---

ABSTRACT<>br>Change management is a process that needed to manage change in bureaucratic reform. Change management is done to ensure that programs implemented in bureaucratic reform are running smoothly by reducing the risk of resistance that may occur. Change management related to program management and human resources aspect. Therefore, in this study aims to describe the readiness of employees in the face of bureaucratic reform and describe the process of change management in the reform of the bureaucracy. This research uses ADKAR method to see five dimensions related to employee readiness and change management method of Lewin that is unfreezing, movement changing, and refreezing. This study used a post positivist approach in which the theory of ADKAR and Lewin became the basis of analysis of research findings. Data were obtained from interviews, and literature studies.The results show that there is a gap between the change management process done with the readiness to change from the employee. However, in the middle of the lack of maximum management of changes made, BKN can still implement bureaucratic reform programs. "

"Pengadaan berkelanjutan saat ini menjadi salah satu fokus baru dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa/pemerintah di Indonesia sejak disahkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Meskipun kebijakan tersebut telah didukung melalui pembentukan tata kelola pengadaan berkelanjutan yang diwujudkan melalui keterlibatan sejumlah aktor pemerintah, tetapi implementasinya masih perlu dievaluasi kembali guna dapat memperkuat kapasitas organisasi. Oleh karenanya, penelitian ini melakukan analisis kapasitas tata kelola terhadap Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai aktor yang memiliki peran sentral dalam implementasi pengadaan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori kapasitas tata kelola oleh van Popering-Verkerk et al., (2022)sebagai kerangka teori dalam menganalisis kapasitas tata kelola LKPP pada implementasi pengadaan berkelanjutan di Indonesia. Berlandaskan pendekatan post-positivist, verifikasi teori pada penelitian ini dilakukan berdasarkan pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap 9 informan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian terhadap lima dimensi kapasitas tata kelola menunjukkan bahwa LKPP telah secara menyeluruh memenuhi aspek koordinasi, ketahanan, dan sumber daya. Sedangkan, untuk aspek aksi kolektif dan pembelajaran, LKPP dinilai belum memenuhi indikator ruang untuk bertindak dan pembelajaran sosial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun LKPP telah memiliki kapasitas tata kelola yang memadai ditunjukkan dengan terpenuhinya 11 dari 13 indikator kapasitas, tetapi masih terdapat adanya ruang untuk peningkatan kapasitas khususnya dalam memperluas kewenangannya dan memfasilitasi adanya proses pembelajaran bersama. terpenuhinya 11 dari 13 indikator kapasitas, tetapi masih terdapat adanya ruang untuk peningkatan kapasitas khususnya dalam memperluas kewenangannya dan memfasilitasi adanya proses pembelajaran bersama.......Sustainable procurement has become one of the new focuses in implementing government procurement of goods/services in Indonesia since the enactment of Presidential Regulation Number 12 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 16 of 2018. In this regard, although the policy has been supported by establishing sustainable procurement governance, which is realized through the involvement of several government actors, its implementation could be more optimal. Therefore, this study analyzes the governance capacity of the Government Goods/Services Procurement Policy Institute (LKPP) as an actor having a central role in implementing sustainable procurement in Indonesia. This research uses the theory of governance capacity by van Popering-Verkerk et al. (2022) as a theoretical framework for analyzing LKPP governance capacity in the implementation of sustainable procurement in Indonesia. Based on a post-positivist approach, theory verification in this study was carried out based on qualitative data collection through in-depth interviews with nine informants and literature studies. The study results on the five dimensions of governance capacity show that LKPP has thoroughly met the aspects of coordination, resilience, and resources. Meanwhile, for the aspects of collective action and learning, LKPP is considered to need still to meet the indicators of room for action and social learning. Thus, although LKPP already has adequate governance capacity, as indicated by the fulfillment of 11 of the 13 capacity indicators, there is still room for capacity building, especially in expanding its authority and facilitating a joint learning process. "

"Portal Peduli WNI merupakan bentuk transformasi digital pada bidang perlindungan WNI di luar negeri dan dikelola oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dalam proses transformasinya, terdapat beberapa kendala di antaranya adalah aturan khusus yang belum tersedia, kerjasama dengan berbagai pihak, dan belum tercapainya kualitas dan kuantitas sumber daya yang diinginkan. Penelitian ini menganalisis transformasi digital pada Portal Peduli WNIl. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Integrated Strategic Change Process untuk membahas tahapan transformasi dan Cobit 4.1 ME4 Establish IT Governance untuk membahas aspek tata kelola digital pada tiap tahapan transformasi dan juga mengukur level kematangan transformasi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah proses transformasi digital pada Portal Peduli WNI baru mencapai Repeatable but Intuitive (2) untuk level kematangannya.......Portal Peduli WNI is a form of digital transformation with the purpose of protecting Indonesian citizens abroad and is managed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. In the process of transformation, there are several obstacles, including specific rules that are not yet available, cooperation with various parties, and the quality and quantity of the desired resources have not been achieved. This study analyzes the digital transformation of Portal Peduli WNI. The theory used in this research is the Integrated Strategic Change Process to discuss the stages of transformation with Cobit 4.1 ME4 Establish IT Governance to discuss aspects of digital governance at each stage of transformation and also to measure the maturity level of digital transformation. This study uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques. The result of this research is that the digital transformation process at Portal Peduli WNI has only reached Repeatable but Intuitive (2) of the maturity level."

"Kehidupan perkotaan diprediksikan akan menjadi gaya hidup dominan di masa depan. Di sisi lain, kompleksitas permasalahan kota membutuhkan tata kelola dengan integrasi pendekatan multistakeholder. Oleh karena itu, penting untuk memahami stakeholder engagement atau keterlibatan pemangku kepentingan sebagai bagian integral dalam tata kelola kota terlebih pada kota dengan populasi penduduk tinggi seperti Jakarta. Stakeholder engagement berpengaruh pada pembangunan di Jakarta yang terfokus pada dua aspek yaitu pembangunan fisik kota dan intelektual manusia. Adapun salah satu upaya pembangunan intelektual manusia di Jakarta dilakukan melalui program Baca Jakarta. Dalam membudayakan kegemaran membaca, dibutuhkan keterlibatan dari seluruh pemangku kepentingan di Jakarta. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis stakeholder engagement pada program Baca Jakarta dengan menggunakan kerangka praktik utama stakeholder engagement dari Fernandes, Lopes & Sargento (2019) beserta faktor-faktor yang memengaruhi stakeholder engagement sebagaimana dikemukakan oleh Braun & Busuioc (2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dengan 13 narasumber sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan dari penelitian terdahulu, publikasi lembaga, dan berita terkini sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik stakeholder engagement pada program Baca Jakarta telah berjalan sesuai dengan kerangka praktik utama stakeholder engagement dari Fernandes, Lopes & Sargento (2019), walaupun terdapat satu indikator dalam dimensi Pemfasilitasan yang Diperankan oleh Tim Eksternal dan Independen belum terpenuhi. Sementara itu, faktor-faktor yang memengaruhi stakeholder engagement sebagaimana merujuk pada Braun & Busuioc (2020) juga terbukti memengaruhi stakeholder engagement dalam program Baca Jakarta.......Urban lifestyle is predicted to be the dominant lifestyle in the future. On the other hand, the complexity of urban problems requires governance with an integrated multistakeholder approach. Therefore, it is important to understand stakeholder engagement as an integral part of city governance, especially in a city with congested population like Jakarta. Stakeholder engagement takes part on Jakarta’s city development which focuses on two aspects namely physical and human intellectuals development. One of the efforts to develop human intellectual in Jakarta is through Baca Jakarta program. In order to cultivate a reading culture, it requires the involvement of all stakeholders in Jakarta. Therefore, this study aims to analyze stakeholder engagement in Baca Jakarta program using the framework of main stakeholder engagement practices from Fernandes, Lopes & Sargento (2019) along with the factors that influence stakeholder engagement as proposed by Braun & Busuioc (2020). This study uses a positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews with 13 informants as primary data sources and literature studies from previous research, institutional publications, and current news as secondary data sources. The results show that stakeholder engagement practice in Baca Jakarta program has been running according to the framework of main stakeholder engagement practices from Fernandes, Lopes & Sargento (2019), although there is one indicator in the Facilitation Played By An External and Independent Team dimension that has not been fulfilled. Meanwhile, the factors that influence stakeholder engagement as referred to by Braun & Busuioc (2020) have also been shown to influence stakeholder engagement in Baca Jakarta program."

"Aplikasi Jakarta Kini (JAKI) bertujuan untuk memberikan informasi dan mengintegrasikan seluruh pelayanan yang ada di Provinsi DKI Jakarta bagi warga yang tinggal dan beraktivitas di DKI Jakarta. Agar aplikasi yang diproyeksikan menjadi super apps ini dapat berkembang secara berkelanjutan, diperlukan peningkatan penggunaan layanan oleh masyarakat. Akan tetapi, masih terdapat sejumlah permasalahan seperti sulitnya pengguna mengakses aplikasi JAKI, sistem yang kurang berjalan dengan baik dan tidak dapat diakses tepat waktu, serta keamanan data pribadi pengguna yang dibocorkan oleh petugas yang menangani laporan melalui JAKI. Masalah-masalah ini dapat mempengaruhi kesediaan masyarakat dalam menggunakan aplikasi JAKI, sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan masyarakat dalam menggunakan layanan pada aplikasi e-government menjadi fokus dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method, yaitu menggabungkan antara metode kuantitatif (survei) dan metode kualitatif (wawancara mendalam, dan studi literatur). Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis dari teori yang dikemukakan oleh Yadav et al. (2019), faktor yang paling mempengaruhi kesediaan masyarakat dalam menggunakan aplikasi JAKI adalah faktor kemudahan dalam layanan yang ditawarkan dan faktor transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan, faktor yang paling tidak berpengaruh adalah komprehensif dan membantu di satu tempat.......The Jakarta Kini (JAKI) application aims to provide information and integrate all existing services in DKI Jakarta Province for residents who live and work in DKI Jakarta. In order for the applications that are projected to become super apps to develop in a sustainable manner, it is necessary to increase the use of services by the community. However, there are still a number of problems, such as the difficulty of users accessing the JAKI application, a system that does not work well and cannot be accessed on time, and the security of users' personal data leaked by officers who handle reports through JAKI. These problems can affect the citizen's willingness to use the JAKI application, the willingness of citizen is determine to be the focus of the research. The research approach used in this research is quantitative with mixed method data collection techniques, which combines quantitative and qualitative methods through surveys, in-depth interviews, and literature studies. It revealed that the ease of use and transparency and accountability of the JAKI application are the two characteristics that have the biggest impact on citizen's willingness to use it, according to the analysis of the theory put forth by Yadav et al. (2019). The least significant factor, however, is comprehensive and assisting information at one place."

"Kehadiran pandemi Covid-19 secara tidak langsung telah membawa dampak bagi sektor UMKM di seluruh wilayah Indonesia. Tidak terkecuali di Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian Indonesia, dimana dengan adanya kebijakan pembatasan ruang gerak masyarakat mendorong perubahan pada pola perilaku masyarakat dalam melakukan aktivitas sosial-ekonomi. Akibat dari hal tersebut banyak sektor UMKM yang mengalami penutupan usaha karena tidak mampu mentransformasikan usaha mereka ke dalam ekosistem digital. Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu upaya dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui program JakPreneur dalam menangani urgensi untuk mendigitalisasikan UMKM. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kolaboratif dan faktor-faktor yang memengaruhi collaborative governance itu sendiri dengan menggunakan konsep collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang terjalin pada program JakPreneur untuk mendigitalisasikan UMKM telah memenuhi semua dimensi dari teori yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008). Dalam hal ini, program JakPreneur tidak hanya memfasilitasi proses digitalisasi UMKM, melainkan turut membina pelaku UMKM untuk meningkatkan nilai tambah dari usaha mereka. Namun demikian, terdapat temuan peneliti yang menjadi hambatan, seperti adanya potensi miskomunikasi, sosialisasi program belum optimal, hingga tingkat penyerapan informasi dari pelaku UMKM yang tergolong rendah.......The presence of the Covid-19 pandemic has indirectly had an impact on the MSME sector throughout Indonesia. The DKI Jakarta Province is no exception, as the center of the Indonesian economy, where the policy of restricting people's movement space encourages changes in people's behavior patterns in carrying out socio-economic activities. As a result of this, many MSME sectors experienced business closures because they were unable to transform their businesses into a digital ecosystem. Cross-sector collaboration is one of the efforts of the DKI Jakarta Provincial Government through the JakPreneur program in dealing with the urgency to digitize MSMEs. This study aims to analyze the collaborative process and the factors that influence collaborative governance itself by using the concept collaborative governance proposed by Ansell & Gash (2008). This study used post-positivist approach with in-depth interviews as the primary data source and literature study as a secondary data source. The results showed that the collaboration that exists in the JakPreneur program to digitize MSMEs has fulfilled all the dimensions of the theory proposed by Ansell & Gash (2008). In this case, the JakPreneur program not only facilitates the process of digitizing MSMEs, but also helps develop MSME actors to increase the added value of their businesses. However, there are research findings that become obstacles, such as the potential for miscommunication, program socialization is not optimal, also the level of absorption of information from MSME actors is relatively low."

"Pemberlakuan kebijakan PPKM Level 3 yang diterapkan oleh pemerintah menyebabkan penurunan penumpang pada Transjakarta. Salah satu faktor yang menentukan keputusan masyarakat untuk menggunakan kembali transportasi publik Transjakarta dipengaruhi oleh public trust. Berangkat dari konteks tersebut, penelitian ini mengkaji tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PT Transjakarta dalam penyelenggaraan transportasi selama pandemi COVID-19 dengan menggunakan teknik pengumpulan data kuantitatif melalui survei yang kemudian dilengkapi dengan studi literatur, dan wawancara mendalam. Adapun jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang yang didapatkan melalui kuesioner daring. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PT Transjakarta dalam penyelenggaraan transportasi selama pandemi COVID-19 adalah tinggi. Hal ini terbukti dari tiga dimensi public trust yang dikemukakan oleh Grimmelikhuijsen & Knies (2017), yaitu dimensi perceived competence, perceived benevolence, dan perceived integrity tergolong dalam kategori tinggi.......The implementation of the PPKM Level 3 policy implemented by the government caused a decrease in passengers on Transjakarta. One of the factors that determine the community's decision to reuse Transjakarta is influenced by public trust. Departing from this context, this study examines the level of public trust in PT Transjakarta in organizing transportation during the Covid-19 pandemic by using quantitative data collection techniques through surveys which are then complemented by literature studies, and in-depth interviews.. The number of respondents in this study were 100 people who were obtained through online questionnaires. The results of this research indicate that the level of public trust in PT Transjakarta in organizing transportation during the Covid-19 pandemic is high. This evident from the three dimensions of public trust proposed by Grimmelikhuijsen & Knies (2017), namely perceived competence, perceived benevolence, and perceived integrity are classified in the high category."

"Penambahan komponen lanjut usia pada PKH sejak tahun 2016 merupakan salah satu bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah khususnya melalui Kementerian Sosial untuk bisa memberikan kesejahteraan sosial bagi lansia miskin terutama pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari – hari. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi PKH dalam komponen lanjut usia di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan teori yang disampaikan oleh Moulton & Sandfort (2017) tentang Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, teknik pengumpulan data melalui data primer yang dilakukan dengan wawancara mendalam dan data sekunder berupa studi literatur. Hasil dari penelitian ini menggambarkan secara garis besar pengimplementasian PKH bagi komponen lanjut usia sudah baik untuk membantu pemenuhan kebutuhan hidup lansia. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi oleh pemerintah yaitu terkait dengan pengoordinasian DTKS dengan yang terjadi di lapangan, memberikan sosialisasi kepada KPM PKH lansia perihal bantuan PKH agar tidak salah persepsi, penambahan anggaran dan kuantitas SDM pelaksana PKH di DKI Jakarta, dan dibutuhkan keterlibatan DPRD dalam penanganan PKH di DKI Jakarta.......The addition of the elderly component to PKH since 2016 is one form of assistance provided by the government, especially through the Ministry of Social Affairs to be able to provide social welfare for the poor elderly, especially in meeting the needs of daily life. Therefore, this study aims to describe how PKH is implemented in the elderly component in DKI Jakarta using the theory by Moulton & Sandfort (2017) regarding the Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs). The method used in this study is post-positivist, data collection techniques through primary data conducted by in-depth interviews and secondary data in the form of literature studies. The results of this study describe in general terms the implementation of PKH for the elderly component is good to help meet the needs of the elderly. However, there are several things that need to be addressed by the government, namely related to coordinating DTKS with what is happening in the field, providing socialization to the elderly PKH KPM regarding PKH assistance so as not to misperceive, increasing the budget and quantity of PKH implementing human resources in DKI Jakarta, and the involvement of DPRD in handling PKH in DKI Jakarta."