Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam berbagai aturan dan aspek legal yang ada, pola pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih cenderung diseragamkan antara pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah lainnya. Hal ini tentunya relatif bias dan cenderung bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengelola daerahnya termasuk menyangkut masalah pemungutan PBB. Oleh karena itu, seiring dengan semangat kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya, maka tentunya pihak-pihak terkait dengan masalah pelaksanaan pemungutan PBB tersebut perlu untuk mengakomodasi berbagai karakteristik masyarakat yang terdapat didaerahnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan pemungutan PBB di daerah dapat dilakukan secara efektif dan effisien.Administrasi Perpajakan merupakan alat untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan perpajakan. Sebagai penyelenggara pemungutan pajak berdasarkan undang-undang pajak, administrasi perpajakan perlu disusun dengan seefektif mungkin sehingga mampu menjadi instrumen yang bekerja secara efisien dan efektif.Berdasarkan uraian tersebut, pokok permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Propinsi DKI Jakarta dan sejauhmana mendukung optimalisasi penerimaan Pemda Propinsi DKI Jakarta dari sektor pajak pusat khususnya PBB.Tujuan Penulisan tesis ini adalah Menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan pemungutan dan sejauhmana efektivitas kinerja pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Propinsi DKI Jakarta..Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif.Berdasarkan hasil analisis, dapat digambarkan usaha-usaha pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Propinsi DKI Jakarta dalam rangka optimalisasi penerimaan serta efektivitas pengelolaan PBB di Jakarta dilakukan melalui usaha-usaha seperti Sistem lnformasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) yang ditunjang oleh aplikasi sistem lainnya yaitu ; Sistem informasi Geografis (S1G), Payment On Line System (POS) dan Pelayanan Informasi Telepon.Kesimpulan dari analisis yaitu. Kinerja Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Propinsi DKi Jakarta cukup baik. Hal ini ditunjukan dengan perkembangan realisasi penerimaan masih di atas rencana yaitu 8% dan upaya pencairan tunggakan pajak (law enforcement) menunjukkan peningkatan realisasi pencairan tunggakan, seperti pada tahun 2002 terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 5.81%. Hal ini dapat diartikan bahwa usaha intensif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Propinsi DKI Jakarta terjadi peningkatan persentase.Adapun sarannya adalah untuk lebih mengintensifkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Propinsi DKI Jakarta perlu transparansi informasi basis data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk kepentingan koordinasi antara instansi unit kerja yang berhubungan kangsung dengan pelaksanaan pemungutan pajak tersebut. Dengan adanya tranparansi informasi tersebut diharapkan akan memungkinkan pihak-pihak yang membutuhkan dapat dengan mudah mengakses informasi serta pihak lainnya yang mempunyai data dapat menyalurkan ke dalam system sehingga akan meningkatkan manfaat data dan informasi secara keseluruhan."

"Penagihan pajak dengan Sural Paksa sesuai UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, sebagai WUJUd dari penagihan aklif dapat digunakan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan PBB di DKI Jakarta. Halini dimaksudkan sebagai wujud pengenaan sanksi secara tegas kepada penunggak pajak yang dari tahun ke tahun selalu meningkat baik jumlah nominal tunggakan maupun jumlah wajib pajak.Metode penelitian yang digunakan adalah metoda analisis deskriptif dan analisis empiris serta leknik pengolahan data secara manual untuk analisis Korelasi dan Koefisien Regresi Sederhana serta bantuan aplikasi Komputer Microsoft Excel Windows 97 untuk menghitung Koefisien Regresi dan Korelasi Sederhana. Teknik pengumpulan data dengan cara Studi Kepustakaan.Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa penagihan secara aktif dengan menerbitkan STP dan Surat Teguran meskipun dengan volume dan jumlah yang masih kecil dibandingkan dengan tunggakan yang ada tetapi telah mampu meningkatkan realisasi penerimaan PBB, seperti Koefisien Regresi STP adalah sebesar + 4,51 dan Surat Teguran sebasar + 75,93 serta mempunyai korelasi sederhana atau hubungan yang sangat era!. Penagihan pajak secara aktif perlu ditingkalkan sebagai selah satu upaya terakhir dalam rangka meningkatkankan penerimaan PBB.Penagihan aktif dilakukan dengan memperhatikan asas economy, asas kepastian hukum,, asas kegotongroyongan, asas kecukupan penerimaan tanpa mengabaikan kondisi perekonomian. Upaya penagihan aktif harus didahului dengan tindakan persuasive dan penyuluhan yang terus menerus serta implementasi hasil pajak secara nyata untuk pembangunan sehingga akhirnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak meningkat."

"Kinerja memiliki hubungan yang erat dengan masalah produktivitas karena merupakan indikator dalarn menentukan bagaimana usaha untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalarn suatu organisasi. Kinerja dapat dinilai dari apa yang dilakukan oleh seorang pegawai dalam kerjanya. Kinerja pegawai yang meningkat akan turut mempengaruhi prestasi organisasi tempat pegawai yang bersangkutan bekerja, sehingga tujuan organisasi yang telah ditentukan dapat tercapai.Standar kinerja perlu dirumuskan guna dijadikan tolok ukur dalarn mengadakan perbandingan antara apa yang telah dilakukan dengan apa yang diharapkan, kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan yang telah dipercayakan kepada seseorang, Standar terrnaksud dapat pula dijadikan sebagai ukuran dalam mengadakan pertanggung jawaban terhadap apa yang telah dilakukan. Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan dan faktor motivasi.Kemampuan dipandang sebagai suatu karateristik umum dari seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diwujudkan melalui tindakan. Indikator kemampuan pegawai secara aplikatif adalah keahlian teknis, sikap dan profesionalisme. Pegawai mempunyai cadangan energi potensial. Bagaimana energi dilepaskan dan digunakan tergantung pada kekuatan dorongan motivasi seseorang dan situasi serta peluang yang tersedia. Energi akan dimanfaatkan oleh pegawai karena didorong oleh motif, harapan dan insentif. Permasalahan pokok yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh keahlian teknis, sikap, profesionalisme, motif bekerja, harapan dan insentif terhadap kinerja pemeriksa pajak pada KPP Jakarta Kebayoran Lama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh keahlian teknis, sikap, profesionalisme, motif bekerja, harapan dan insentif Pemeriksa Pajak terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak pada KPP Jakarta Kebayoran Lama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya peningkatan kinerja pemeriksa pajak guna meningkatkan citra DTP yang terlanjur tercoreng dengan berbagai kesan negatif yang terutama disebabkan oleh kegiatan pemeriksaan.Tujuan penelitian tersebut akan dapat dicapai melalui metade Kuantitatif dan regresi tinier berganda sebagai teknik analisis dengan instrumen penelitian berupa kuesioner. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program SPSS.Hasil penelitian menunjukkan bahwa keahlian teknis, sikap, profesionalisme, motif bekerja, harapan dan insentif berpengaruh positif terhadap kinerja pemeriksa pajak pada KPP Jakarta Kebayoran Lama.Kebutuhan untuk menyempurnakan kinerja pemeriksa pajak pada KFP Jakarta Kebayoran Lama masih diperlukan dengan upaya mengadakan diktat-diktat yang menunjang kinerja pemeriksaan pajak, menciptakan iklim yang kondusif untuk memotivasi pemeriksa pajak dan lain sebagainya.

---

Performance have strong relationship with the productivity problem because representing indicator in determining how effort to reach the high productivity level in an organization, Appreciable performance from what done by personnel in his/her job. Personnel's performance mounting will partake to influence the organizational achievement of pertinent personnel place work, so that organization target which have been determined can be reached.

Performance standard require to be formulated to being measuring rod in performing a comparison of between what have been done is by what expected, its bearing with the work or position which have been entrusted to somebody. Standard intended to earn also made by as size measure in performing responsibility to what have been done. Furthermore, influencing factors of performance attainment are ability and motivation.

Ability viewed as a common characteristic from somebody of which have relation with knowledge and skill realized by through action. Indicators of personnel ability by aplication are technical skill, demeanor and professionalism. A personnel has the potential energy reserve. How energi discharged and used by depend on motivation strength of somebody's motivate and situation and also available opportunity. Energi will be exploited by personnel because pushed by motive, expectation and incentive.

The research problem raised in this study is whether tax-auditor's performance at "Jakarta Kebayoran Lama" Tax Services Office influenced by technical skill, demeanor, professionalism, motive, expectation and incentive of tax¬uditor. The research objective is to know the effect of technical skill, demeanor, professionalism, motive, expectation and incentive toward to tax-auditor's performance at "Jakarta Kebayoran Lama" Tax Services Office. This research expected can give the opinion contribution in the effort of increasing the tax-auditor's performance that utilized to improve the DJ P's image which have come too far unintentionally is smeared by various negative impression most off all because of audit activity.

The research objective has been accomplished through quantitative method and multiple linear regression as technique analyse with questionnair as the research instrument is. Data processing in this research use the SPSS programme.

The research result show that technical skill, demeanor, professionalism, motive, expectation and incentive have positive effect toward to tax-auditor's performance at "Jakarta Kebayoran Lama" Tax Services Office.

The requirement to complete the tax-auditor's performance at "Jakarta Kebayoran Lama" Tax Services Office, there are like performing an "education and training" that supporting the tax audit performance, create the conducive climate to motivate the tax-auditor, and others."

"Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara untuk digunakan oleh pemerintah guna membiayai kegiatan pemerintah. Salah satu Cara untuk menggali penerimaan negara dari sektor pajak adalah dengan melakukan intensifikasi pajak terhadap perusahaan-perusahaan besar yang berpotensi untuk menunjang penerimaan negara secara signi'fikan.Perusahaan besar akan melakukan transfer kekayaan kepada pemerintah relatif lebih besar dari pada perusahaan yang lebih kecil tetapi pada realitanya belum tentu perusahaan besar membayar pajaknya juga besar. Sehingga kajian dalam penelitian ini adalah akan melakukan analisis hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi besamya perusahaan yang direpresentasikan oleh peredaran usaha, penghasilan kena pajak, aset perusahaan dan modal perusahaan dengan pembayaran pajak penghasilan. Dengan menggunakan sampel sebanyak 149 data yang diambil dan laporan keuangan wajib pajak selama tahun 2004 dan kuesioner, sedangkan teknik analisis menggunakan model prediksi yaitu regresi dengan menggunakan program SPSS (Software Statistical Package for Social Scientist). Dimaksudkan pula untuk mengetahui hasil perhitungan, didapat model terbaik yang dapat menjelaskan hubungan antara besamya perusahaan dengan pembayaran pajak penghasilan.Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan nilai R sebesar 0,959 (positif). Sedangkan besamya R square adalah sebesar 0,920. Dari kedua nilai R ini, maka berarti bahwa terdapat hubungan yang kuat dan positif antara besamya perusahaan yang direpresentasikan oleh peredaran usaha, penghasilan kena pajak, aset perusahaan dan modal perusahaan dengan pembayaran pajak penghasilan. Dan variasi perubahan keempat variabel bebas tersebut kontribusinya sebesar 92% sisanya sebesar 8% merupakan variasi perubahan dari variabel lain yang tidak diamati terhadap pembayaran pajak penghasilan.Hasil pangujian model secara keseluruhan (Uji-F) membuktikan bahwa F-statistik febih besar dari F-tabel yaitu sebesar 411,838 > 2,37 maka keempat variabel bebas tersebut secara bersama-sama mempengaruhi kenaikan atau penurunan pembayaran pajak penghasilan, atau dapat diartikan terdapat hubungan yang sangat signifikan.Sebagai hasil studi, disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara variabel-variabel besarnya perusahaan yang diteliti (peredaran usaha, penghasifan kena pajak, aset perusahaan dan modal perusahaan) dengan pembayaran pajak penghasilan pada KPP Jakarta Pasar Minggu dan disarankan kepada Direktorat Jenderaf Pajak agar program pembentukan KPP Madya di Indonesia yang mengawasi wajib pajak - wajib pajak besar diperluas.

---

Tax is the biggest governments income that used for paying governments activities. There are many ways to enhance the income and one of them is tax intensification of some large firms that be able to increase the significant amount of the income.

The large firms will transfer their asset more than smaller firms to government but the fact's that the large firms don't pay their tax so big for sure. This research studied analysis of relation between some factors influence the size of the firms that interpreted by sates, taxed income, firm's assets, firm's capital by using 149 data of sampling from income statement of taxpayers during 1 year (2004) and questionnaire. Regression analysis with SPSS (Software Statistical Package for Social Scientist) was used to analyze data. This model also can be used to know statistic result that explained the relation of the size of the firms to income tax payment.

Results of multiple linear regression analysis show 0,959 of R (Positive), and 0,920 of R square. Those R results mean there are strong relation of the size of the firms that interpreted by sales, taxed income, firm's assets, firm's capital to income tax payment. And various changes of four independent variables contribute 92% and various changes of untested variables contribute 8% toward income tax payment

Results of totally test (F-test) prove that F-statistic higher than F-Table, 411,938 > 2,37. Together the independent variables influence increase or decrease income tax payment. further, there is a very significant relationship of them.

As study result, the relationship of variables of large firms that tested (sales, taxed income, firm's assets, firm's capital) to income tax payment is very significant at tax service office of Jakarta Pasar Minggu. DJP's (Direktorat Jenderal Pajak) program that sets Middle Tax Service Offices should be spread troughout Indonesia for controlling many big tax payers."

"Dewasa ini pajak merupakan tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Penerimaan dari pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar saat ini yaitu sudah mencapai 80% dari total penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari Departemen Keuangan Republik Indonesia mempunyai tanggung-jawab untuk menarik pajak dari masyarakat. Dewasa ini masyarakat lebih kritis dan berani dalam menyuarakan keinginannya akan pelayanan yang baik, khususnya pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Seiring dengan bertambahnya beban yang harus ditanggung masyarakat, bertambah pula tuntutan masyarakat akan tersedia pelayanan publik yang berkualitas tinggi. Direktorat Jenderal Pajak sebagai unsur dari pemerintah yang juga mempunyai tugas memberi pelayanan kepada masyarakat, diluntut untuk dapat mengakomodasi tuntutan masyarakat tersebut. Berbagai upaya sedang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak mencarai solusi yang tepat untuk mengakomodasi tuntutan masyarakat tersebut. Salah satunya adalah dengan penerapan Good Governance pada setiap pelayanan yang diberikan.Penerapan prinsip-prinsip Good Governance seperti akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, responsivitas, partisipasi, transparansi, dan penegakan hukum diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada pada setiap pelayanan kepada masyarakat. Wujud dari penerapan prinsip-prinsip Good Governance adalah dengan pembentukan kantor pelayanan pajak yang menerapkan sistem administrasi perpajakan modern. Penerapan Good Governance yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diwujudnya dengan melakukan reformasi dalam bidang hukumlkebijakan perpajakan, dan sistem administrasi perpajakan, Reformasi hukum/kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan ini senantiasa berpedoman kepada prinsip-prinsip Good Governance. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Tiga yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pajak juga telah melakukan pembenahan-pembenahan sehingga prinsip-prinsip Good Governance dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terwujud.Penelitian dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh berdasarkan questionare diberikan responden. Sedangkan data sekunder berupa data kepatuhan perpajakan Wajib Pajak dari database Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Tiga.Berdasarkan basil penelitian, terdapat hubungan antara penerapan Good Governance terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Tiga, dan berdasarkan basil penelitian bahwa variabel-variabel dari Good Governance hanya dapat menjelaskan 46,5% dari kepatuhan Wajib Pajak, dan sisanya sebesar 53,5% dijelaskan oleh sebabsebab yang lain.Dari beberapa prinsip-prinsip Good Governance tersebut, prinsip responsivitas perlu mendapat perhatian yang Iebih besar. Responsivitas yaitu kemampuan organisasi untuk mendefinisikan kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas kebutuhan, dan mengembangkannya ke dalam berbagai program pelayanan. Bentuk responsivitas adalah dengan pembenahan terhadap sistem administrasi perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Tiga. Tujuan pembenahan tersebut adalah untuk memberi kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti pendaftaran Wajib Pajak, pembayaran pajak, pelaporan pajak. Pembenahan tersebut dilakukan dengan penerapan teknologi terhadap sistem administrasi perpajakan.

---

These days lease represent governmental fulcrums in running governance wheel. Acceptance of tax represents the source of acceptance of biggest state in this time that is about 80% from totalizing acceptance of state. Directorate General of Tax as part of Treasury Department Republic of Indonesia has responsibilities to draw tax of society. These days society more critical and dare to in voicing its desire of service will be good, specially service of public given by government. Along with increasing burden it which must be accounted on society, increasing also society demand will be available of service of public which is high with quality. Directorate General of Tax as element of government which also has duty give service to society, claimed to be able to accommodate society demand. Various efforts are done by Directorate General of Tax to find the way of correct solution to accommodate society demand. One of them is with applying of Good Governance in each given service.

Principal applying of Good Governance like accountability. effectiveness, efficiency, responsiveness, participation, transparency, and rule of law expected can overcome problems exist in every service to society. Form of principal applying of Good Governance is with forming of Tax Office applying modern taxation administrate system. Applying of Good Governance is by reform in tax laws/tax policy, and tax administration system. This Reform tax laws/tax policy and tax administration system ever is guided by principles of Good Governance.

Pratama Jakarta Menteng Tiga Tax Office representing the part of Directorate Generaling of Tax has also done principal corrections, so that the principal of Good Governance in service can be realized.

Research has done by using primary and secondary data. Primary data in the form of obtained data pursuant to questionare which given by responder. Secondary data collected in the form of data compliance of taxation of Pratama Jakarta Menteng Tiga Tax Office.

Pursuant to result of research, there are relation between applying of Good Governance to compliance of Taxpayer at Pratama Jakarta Menteng Tiga Tax Office, and pursuant to result of research that variables of Good Governance can only explain 46,5% from compliance of Taxpayer, and the rest equal to 53,5% explained by other causes.

From some principles of Good Governance, principle of Responsiveness requires to get attention of larger ones. Responsiveness is ability of organization to define requirement of society, compiling requirement priority, and developing it into various service program. Responsiveness is with correction the tax administration system at Pratama Jakarta Menteng Tiga Tax Office. Target of the correction is to give amenity to Taxpayer in executing their tax obligation like taxpayer registration, tax payment, tax reporting. The correction is with applying of technology in the tax administration system."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang kebijakan penerapan tarif progresif pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta yang mulai berlaku pada 1 Januari 2011. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil analisis dalam penelitian ini menyatakan dasar penetapan tarif progresif adalah untuk tujuan penerimaan. Dampak penetapan kebijakan tarif progresif adalah meningkatnya alokasi earmarking tax dan perbaikan administrasi kepemilikan kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Dalam rangka optimalisasi penerimaan, pemerintah daerah dapat melakukan ekstensifikasi berupa perluasan basis pajak daerah serta intensifikasi berupa perbaikan sistem dan administrasi perpajakan. Hasil penelitian menyarankan agar pemerintah dapat menyelaraskan fungsi budgetair dan fungsi regulerend dengan menjaga revenue productivity dan menekan social cost akibat kemacetan lalu lintas yang timbul karena jumlah kendaraan bermotor yang belum terkendali.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of a policy of progressive rates of vehicle motor tax in Jakarta which started from January 1st, 2011. The research is a descriptive qualitative research design. Results of the analysis in this study expressed a progressive tariff base is for the purpose of admission. Impact of progressive tariff setting policy is the increased allocation of earmarking tax administration and improved vehicle ownership in Jakarta. In order to optimize revenue, local governments could be extending the local tax base expansion and intensification of the repair system and tax administration. The results suggested that the government could harmonize regulerend functions and budgetair function with maintaining revenue productivity and reduce the social cost caused by traffic congestion arising from the number of vehicles that have not been controlled."

"ABSTRAKAdministrasi Pajak Bumi dan Bangunan yang efisien dan efektif sangatdiperlukan terutama untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.Untuk memperoleh informasi dan data mengenai administrasi Pajak Bumi danBangunan, terutama dalam rangka menyongsong era globalisasi dan eraperdagangan bebas, maka penulis berusaha melakukan analisis efisiensi danefektifitas administrasi Pajak Bumi dan Bangunan.Metode analisis yang digunakan adalah analisis rasio yaitu Cost ofCollection Efficiency Ratio, Administrative Efficiency Ratio, dan TaxPerformance Index. Disamping itu penulis juga melakukan uji statistik antara variabel dependen dengan variabel independen, dan dihitung juga berapa besarkoefisien regresinya, serta bagaimana korelasi sederhananya. Uji statistik inidilakukan dengan bantuan aplikasi Microsoft Excel Windows 97.Hasil penelitian dan hasil analisis secara umum dapat diperolehgambaran bahwa tingkat efisiensi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan biladilihat dari rasio AER segi penerimaan menunjukkan kecenderungan menurun.Sedangkan untuk CCER dan AER dari segi Jumlah Wajib Pajak dan Objek Pajaktidak dapat diukur, oleh sebab itu perlu dibuat suatu sistem pelaporan yang baiktentang SPPT. Untuk tingkat efektifitas, dari tahun ke-tahun menunjukkan rasioyang cukup baik, yaitu rata-rata lebih besar dari l, artinya tingkat pencapaianpenerimaan terhadap rencana yang ditetapkan melebihi 100%. Penerimaan PajakBumi dan Bangunan mempunyai kontribusi yang relatif kecil terhadapPenerimaan Pajak Pusat secara keseluruhan, namun mempunyai hubungan yangpositif dan sangat erat. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan antaralain Tunggakan, Penagihan, dan Objek Pajak mempunyai hubungan yang eratdan positif terhadap Realisasi Penerimaan PBB. Sedangkan Pengurangan danKeberatan mempunyai hubungan yang negatif terhadap Realisasi PenerimaanPBB. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas perlu dilakukan upayamengoptimalkan sumber daya dan sistem pengawasan (controlling) yangsemakin ketat.

---

"

"Pajak properti merupakan pajak yang sedikit unik karena pengenaannya berdasarkan suatu tax base (dasar pemajakan) yaitu nilai dari kekayaan berupa real properti. Nilai itu harus ditaksir oleh pemerintah dan dijadikan dasar untuk menghitung besarnya Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini menganalisis perbandingan estimasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) properti perumahan, dengan harga jualnya yang telah terjadi melalui transaksi jual beli, khususnya yang bernilai di bawah Rp.500 juta dan di atas Rp500 juta. Sampel untuk penelitian diambil dengan metode purposive sampling dari daftar transaksi rumah di Jakarta tahun 1998 dari PT ERA Indonesia Gedung Sport Club Pantai Mutiara Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja penilaian oleh KP PBB di Jakarta, apakah ada perbedaan penilaian antara properti perumahan, yang bernilai di bawah Rp500 juta dan di atas Rp500 juta, serta apakah setiap properti perumahan telah ditetapkan pada tingkat penilaian yang sama/seragam. Pengujian dilakukan dengan menggunakan pengukuran tendensi sentral yaitu Mean dan pengukuran variabilitas menggunakan Koefisien Variasi (COV). Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk sektor perumahan di wilayah DKI Jakarta tahun 1998, pada umumnya telah ditetapkan lebih rendah dari harga jualnya (under assesment). Koefisien Variasi atas rasio NJOP dengan harga jual Iebih besar dari 15%, (melebihi ukuran dan standar yang diadopsi oleh IAAO). Hasil ini menunjukkan bahwa penilaian PBB terhadap properti perumahan tidak seragam, namun perhitungan statistik dengan menggunakan uji beda dua rata-rata menunjukkan assessment sales ratio untuk kedua kelompok objek pajak di bawah maupun di atas Rp500 juta relatif tidak berbeda. Atas dasar penelitian tersebut assessment sales ratio pada objek pajak perumahan yang mempunyai NJOP di atas Rp500 juta masih dapat ditingkatkan sesuai dengan standard IAAO yakni 0,90 - 1.10 melalui penilaian clang dengan suatu pertimbangan tertentu, di samping itu, dapat juga dengan meningkatkan mutu penilaian masal dengan memasukkan sebanyak mungkin formula penghitungan nilai bangunan ke dalam komputer. "

"Direktorat Jenderal Pajak mencoba menghapus citra negatif yang selama ini terbentuk di masyarakat dengan melakukan reformasi pada bidang perpajakan yang dicanangkan sejak tahun 2002. Reformasi ini ditandai dengan dilakukannya pembaharuan pada sistem perpajakan yang dikenal dengan nama Sistem Administrasi Perpajakan Modern. Pada sistem ini pelayanan terhadap seluruh kebutuhan perpajakan Wajib Pajak akan dilakukan oleh seorang petugas Account Representatif yang hanya melayani sejumlah Wajib Pajak tertentu.Petugas Account Representatif dipilih melalui seleksi yang ketat melalui beberapa tahapan ujian. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan petugas Acoount Representatif yang handal dan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas bagi Wajib Pajak. Kepuasan Wajib Pajak selaku penerima jasa layanan dengan sendirinya akan bermuara pada perbaikan citra Direktorat Jenderal Pajak di mata Wajib Pajak pada khususnya dan di mata Masyarakat pada umumnya.Beberapa penelitian tentang kepuasan Wajib Pajak terhadap kualitas pelayanan petugas Account Representatif yang telah dilakukan pada kantor pelayanan pajak yang berada di lingkungan kanwil khusus, baik oleh Direktorat Jenderal Pajak sendiri yang diwakilkan kepada lembaga peneliti independen maupun oleh peneliti-peneliti perorangan memperlihatkan hasil yang positif terhadap peningkatan kepuasan Wajib Pajak, tetapi sebaliknya belum pernah dilakukan penelitian dari kacamata Petugas Account Representatif sebagai si pemberi pelayanan. Oleh karena itu penulis mencoba melakukan penelitian terhadap dua faktor yang menurut Keith Davis dalam Riduwan (2004:250) dapat mempengaruhi kualitas pelayanan tersebut, yaitu faktor kemampuan (ability)penyedia jasa layanan dan faktor motivasi (motivation) yang ada pada dirinya, sehingga orang tersebut mau melakukan sesuatu dalam rangka memuaskan keinginan, kebutuhan atau harapan tadi. Kualitas pelayanan sendiri diukur dengan menggunakan metode SERVQUAL.Penelitian ini merupakan penelitian eksplanasi yang berusaha menjelaskan hubungan antara kemampuan dan motivasi kerja petugas Account Representatif terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak selaku pengguna jasa. Adapun analisis dilakukan dengan menggunakan metode linear regresi sederhana dan ganda berdasarkan data yang didapat melalui penyebaran questioner kepada seluruh petugas Account Representatif yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat Dari hasil penelitian terlihat bahwa faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan adalah faktor motivasi, baru kemudian diikuti dengan faktor kemampuan kerja. Dimana faktor motivasi mempengaruhi kualitas kerja sebesar 46,50%, sedangkan faktor kemampuan hanya sebesar 43,60%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.Untuk itu disarankan agar Direktorat Jenderal Pajak mempertimbangkan untuk menerapkan berbagai kebijaksanaan yang dapat meningkatkan motivasi (misalnya dengan cara lebih meningkatkan kesejahteraan petugas, pemberian hadiah, penghargaan, dll) dan kemampuan kerja dari petugas Account Representatif (misalnya dengan memberikan pelatihan, penyuluhan, dll) sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan dan pada akhirnya dapat meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak di mata masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan bersama.Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui kemungkinan adanya faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan selain kedua faktor yang telah disebutkan tadii. Dapat pula dilakukan penelitian pembanding dengan meneliti kualitas pelayanan dari persepsi Wajib Pajak selaku pihak yang menggunakan jasa pelayanan tersebut karena belum pernah dilakukan pada kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat.

---

Directorate General for Tax has removed negative image that has been shaped thus far in the society by doing tax reformation as arranged since 2002. The tax reformation was marked with a taxation system renewal well known as Modern Tax Administration System. In the system, Account Representatives that only served a certain number of taxpayers would provide services to all the taxation needs of taxpayers.Account Representatives were selected through a tight selection process with some test stages. The selection was purposed to get Account Representatives that were reliable and capable of giving quality services to taxpayers. Satisfaction of taxpayers as the users of taxation services would automatically increase the image of Directorate General of Tax from the perspectives of taxpayers in particular and public in general. Some of researches on satisfaction of taxpayer with service quality provided Account Representative at tax service offices within the environment of Special Regional Office, by both Directorate General of Tax itself represented by independent research institutions and by individual researchers, showed positive result in form of an increased taxpayer satisfaction; however, there were no any researches carried out from the point of view of Account Representative as the service provider. Thus, author tried to do a research on two factors that, according to Keith Davis in Riduwan (2004:250), can influence such a service quality, namely, work ability and work motivation of service provider, so that such a person is willing to do something in order to satisfy the want, need or expectation. Service quality itself was measured using a SERVQUAL method.The research is explanatory that tried to explain the relationship between work ability and work motivation of Account Representative as service provider and service quality of taxpayer as service user. The analysis was performed using both simple and multiple linear regression methods based on data taken from questionnaire distributed to all Account Representatives working with Central Jakarta Madya Tax Office.The results of the research indicated the factor mostly influencing service quality was work motivation, with work ability following behind. Work motivation factor influenced service quality by 46.50% and work ability factor only by 43.60%. The rest was affected by other factors.It is suggested for the Directorate General of Tax to consider an implementation of various policies that can increase work motivation (for example, by increasing prosperity of Account Representatives in form of rewards, gifts, etc) and their work ability (by training, counseling, etc) in order to improve service quality and, at last, to raise the image of Directorate General of Tax from a point of view of the community as expected collectively.It is necessary to undertake further researches to know other possible factors that may influence the quality service other than the two factors previously mentioned. Also, comparative researches can be carried out by investigating service quality from a point of view of the taxpayer as service user by remembering that Central Jakarta Madya Tax Service has never performed such a type of research."