Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang penyebab inkonsistensi aturan penanaman modal yang ada di Indonesia dan melihat langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi permasalahan. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian adalah metode yuridis normatif yang menggunakan bahan pustaka sebagai bahan penelitian sehingga dengan analisa aturan perundang-undangan dan literatur dapat diketahui permasalahan yang dihadapi oleh pemilik modal dan langkah yang dapat dilakukan pemerintah. Penelitian ini meunjukkan bahwa kebijakan penanaman modal yang tidak jelas, prosedur dan perizinan penanaman modal yang rumit dan sering berubah-ubah, dan dampak adanya otonomi menimbulkan inkonsistensi dalam penanaman modal di Indonesia. Untuk mengatasi inkonsistensi tersebut pemerintah melakukan 3 (tiga) upaya yaitu membuat dokumen stratejik Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), mendorong peningkatan peran hakim dalam sengketa arbitrase internasional, dan membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the cause of the inconsistency rules of investment in Indonesia and saw the completion of the steps undertaken by the Government in dealing with problems. Method of approach in research is the normative juridical methods which use the library as a research material so that the analysis of legislation and rules of literature can be known to the problems faced investors and the steps that can be done by the Government. These studies indicate that the unclear investment policy, the licensing procedures are complicated and often fickle, and the impact of the presence of autonomy gives raise the inconsistencies in investing in Indonesia. For that the Government using 3 (three) measures through the creation of strategic document called Masterplan Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development (MP3EI), encourages the enhancement of the role of judges in international arbitration dispute, and form Integrated One Door Service.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang pengaruh penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim melalui putusan pengadilan tentang gugatan warga negara (citizen lawsuit) dalam memperbarui undang-undang tentang hukum acara perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris, bersifat deskriptif dan preskriptif. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan metode bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan agar hakim harus mampu menguasai metode penemuan hukum terutama dalam mengadili gugatan warga negara agar menyamakan persepsi tentang konsep gugatan warga negara dan agar pembentuk undang-undang segera mengakomodir mekanisme gugatan warga negara ke dalam undang-undang hukum acara perdata dimana putusan-putusan pengadilan sebagai salah satu sumber hukumnya.

---

ABSTRACT
The thesis discusses the effect of the lawmaking by the judge through a court decision on the citizen lawsuit against renewal the law of civil procedure. This study uses empirical and normative research, descriptive and prescriptive. The research data were analyzed using qualitative method. The researcher suggests that judges must have the ability of lawmaking method, especially in adjudicate of citizen lawsuit in order to make the perception of the concept of citizen lawsuit and that the legislators promptly accommodate citizen lawsuit mechanism in the law of civil procedure in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas perlindungan konsumen atas software cacat yang dapat menjadi alat mata-mata akibat dari kemajuan teknologi informasi yang serba digital membawa orang ke dunia bisnis yang revolusioner karena dirasakan lebih mudah, murah, praktis dan dinamis berkomunikasi dan memperoleh informasi. Berdasarkan survei AC Nielsen 2001, Indonesia menempati posisi ke enam terbesar di dunia atau keempat di Asia dalam tindak pidana kejahatan di internet. Dari fakta tersebut, banyak pihak mengambil keuntungan dari software komputer yang sengaja diciptakan cacat agar dapat digunakan sebagai alat mata-mata sehingga konsumen dirugikan. Untuk itu diperlukan sebuah perlindungan atas hak privasi, khususnya hak privasi data komputer yang dihasilkan dari sebuah software yang digunakan konsumen, dimana software tersebut adalah objek dari perjanjian jual beli antara pelaku usaha dan pengguna selaku konsumen. Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisanya menggunakan teori hukum perlindungan konsumen, Strict Product Liability. Kemudian permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini adalah mengenai pengakuan hak privasi atas data komputer diakui dalam hukum perlindungan konsumen khususnya hukum perindungan Indonesia dan bentuk tanggung jawab pelaku usaha atas software cacat yang digunakan sebagai alat mata-mata yang dibeli pengguna sebagai konsumen.

---

ABSTRACT
This thesis on consumer protection on defects software that can be spy tools as a result of advances in information technology to bring people into the digital business world is revolutionary because it felt easier, cheaper, practical and dynamic to communicate and obtain information. Based on a survey by AC Nielsen 2001, Indonesia ranks sixth largest in the world and fourth in Asia in crime on the internet. From this fact, many people take advantage of computer software defects intentionally created to be used as a spy tool that can harmed consumers. Because of that, it required protection of privacy rights, especially the right to privacy of computer data generated from a piece of software that is used by consumers, where the software is the object of the purchase agreement between businesses and users as consumers. This thesis uses legal normative research as focusing on research literature examining the principles of law, systematic law, and the law that synchronization analyzed using the theory of consumer protection laws, Strict Product Liability. Then the problems in this thesis is recognition of the right of privacy of law recognized by the computer data in particular consumer protection laws, especially Indonesia consumer protection law and responsibility from businesses for defect software used as a spy tool to users as consumers.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan hubungan antara pengaturan tarif jasa angkutan penerbangan sejak diberlakukannya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dengan persaingan serta perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa penerbangan dalam menghadapi ketatnya persaingan tarif antar maskapai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitan ini menunjukkan bahwa undang – undang penerbangan yang baru menerapkan sistem yang lebih liberal sehingga memunculkan banyak perusahaan penerbangan baru dalam industri penerbangan Indonesia. Ketatnya persaingan membuat masing – masing perusahaan penerbangan semakin kreatif dalam menerapkan strategi penjualan tiket, salah satunya dengan menawarkan promo dengan harga murah. Persaingan tarif jasa angkutan penerbangan ini pada perkembangannya tidak diimbangi oleh meningkatnya standar perlindungan terhadap penumpang sebagai pengguna jasa yang terlihat dari begitu banyaknya terjadi keterlambatan, penolakan ataupun pembatalan penerbangan yang merugikan konsumen. Standard pelayanan jasa yang diberikan juga menurun seiring dengan penghematan biaya operasional yang dilakukan oleh perusahaan penerbangan untuk menghindari kerugian. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan penegakkan hukum menjadi hal yang penting agar perusahaan penerbangan lebih menaati hukum yang berlaku dan lebih memperhatikan kepentingan konsumen.

---

ABSTRACT
This thesis aims to analyze and find the relationship between The Regulation of Tariff in the aviation industry since the enactment of Act - Act No. 1 of 2009 with the competition and consumer protection laws against aviation service users in the face of intense fare competition among airlines’ company. This research using a judicial and normative method with the collection methods of literature study. The focus of this thesis is about tariff competition in the aviation industry that is increasingly tight after the enactment of Act No 1 of 2009 on Aviation. This new Aviation Act is applying a liberal system that led to a lot of Airlines Companies appearance in the industry where they have to compete with each other in order to attracting the consumer. An intense competition among these airlines companies is making them to be more creative in ticket selling strategy. One of many ways is making an offer with a lot of promotion and lowest fare. The Tariff competitions that happen in aviation industry do not balance with the growth of the protection standard for the passenger. As we know that there are so many delayed flights, denied boarding or cancellation which is harming the passenger. The standard of the service in the airlines is also lower than it should be. These things happen because of the airlines companies have to press the daily operational budget to survive in the industry with the low fare offer. This issue is not fair for consumer and has to be solved. Therefore, the role of Indonesia’s government is very important in terms of monitoring the implementation the rule of law in order to make the airlines company more comply with the law and pay close attention to the consumer’s need.

Abstrak :
PT PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang ketenagalistrikan. Dalam menjalin hubungannya dengan konsumen, PLN haruslah tunduk pada hukum yang ada. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Ketenagalistrikan telah memberikan perlindungan kepada konsumen tenaga listrik yang salah satunya dalam hal pencantuman klausula baku yang dibuat oleh Pelaku Usaha. Namun, sangat disayangkan klausula baku yang ada dalam Pernyataan Kontrak Penyambungan dan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik masih terdapat klausula eksonerasi dan klausula inkorporasi yang merupakan klausula baku yang dilarang menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen. Untuk itu diperlukan peran Pemerintah untuk melakukan kontrol atas klausula baku agar kepentingan konsumen tidak dirugikan.

---

PT PLN (Persero) is a state owned company that runs electricity business. In a relationship with consumer, PLN must obey the existing law. Civil Code, Law concerning Consumer Protection, and Law concerning Electricity have given protection for electricity consumer, one of which in terms of inclusion of standard form clause that Seller made. However, it is unfortunate that standard form clause in Statement of Contract Connection and Electricity Power Purchase Agreement found exemption clause and incorporation clause that are forbidden clauses according to Law concerning Consumer Protection. For that required the role of government to control standard form clause so the interest of consumers not harmed.

Abstrak :
ABSTRAK
Anggota direksi dalam melaksanakan tugasnya memiliki resiko bertanggung jawab secara pribadi. Saat ini terdapat kecenderungan anggota direksi melakukan perjanjian pisah harta untuk membatasi tanggung jawab pribadinya. Tesis ini mengkaji tentang keberadaan perjanjian pisah harta untuk membatasi pertanggung jawaban anggota direksi dalam hal perseroan terbatas merugi akibat kelalaian anggota direksi tersebut dan perlindungan hukum terhadap kreditur apabila anggota direksi tersebut memiliki perjanjian pisah harta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pisah harta yang dilakukan anggota direksi yang bersalah atau lalai yang menyebabkan perseroan terbatas rugi dapat membatasi tanggung jawab anggota direksi tersebut apabila perjanjian pisah harta dibuat sebelum perkawinan dilakukan dan dalam bentuk akta notaries. Kreditur memang tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dalam hal anggota direksi memiliki perjanjian pisah harta. Namun demikian kreditur tetap dapat melakukan upaya hukum lainnya agar kepentingannya terlindungi dengan meminta dibuatnya asuransi jabatan direksi atau melakukan gugatan Actio Pauliana. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, dengan bahan hukum sekunder sebagai bahan utama

---

ABSTRACT
Board of directors in carrying out their duties have personal responsibility risk. Currently, there is a tendency of the directors entered into a separation of property agreement to limit personal liability. This thesis examines the existence of separate property agreement to limit liability of the directors in terms of a limited liability company lost due to the negligence of the directors and the legal protection of creditors if the board member has a separate property agreement. The results showed that the separation of property agreement of the members of the board of directors at fault or negligence which causes loss of limited liability may limit the liability of directors when the separation of property agreement made ​​before marriage done and in a notary deed. The lender did not obtain adequate legal protection in the event a director has an agreement separate property. However, lenders can still make other remedies that protected its interests by requiring insurers made ​​the position of directors or making claims Actio Pauliana. The research was conducted by using normative juridical, with secondary materials as the main materials

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen perusahaan pembiayaan konsumen dalam penerapan prinsip insurable interest pada saat terjadi klaim asuransi kendaraan bermotor yang diperoleh konsumen melalui perusahaan pembiayaan konsumen. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perusahaan pembiayaan konsumen seharusnya memposisikan konsumen sebagai mitra dalam usaha pembiayaan. Konsumen harus diberikan informasi tentang hak dan kewajibannya sebagai konsumen perusahaan pembiayaan konsumen maupun hak dan kewajibannya sebagai konsumen Perusahaan Asuransi; Perusahaan Pembiayaan Konsumen harus memberikan informasi tentang adanya pengalihan risiko atas obyek yang dibiayai kepada Perusahaan Asuransi sekaligus hak dan kewajiban konsumen sebagai pihak yang menguasai obyek yang dibiayai. Dengan keterbukaan informasi tentang adanya perlindungan dari perusahaan asuransi, diharapkan konsumen dapat segera melakukan tindakan yang tepat pada saat terjadi risiko atas obyek yang dibiayai untuk menghindari hilangnya hak konsumen atas ganti rugi dari Perusahaan Asuransi.

---

ABSTRACT
The thesis is discuss about the legal protection of consumer from financing company and the immplementation of principle of Insurable Interest in the event of insurance motor vehicle claim. This research is a normative law. The results suggest that the consumer financing company should positioning consumer as a partner in the financing business. Consumer must get information about their rights and duties as a consumer of financing company and as a consumer of insurance company; the consumer financing company should give the information about risk transfer of the object financing to the insurance company, including rights and duties of consumer, those who controlled the object financing. With the disclosure of information about the protection of the insurance company, the consumer is expected to immediately take appropriate action at the time of risk to avoid loss of consumer rights

Abstrak :
ABSTRAK
Prolegnas diharapkan dapat menjadi pedoman dan pengendali penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang mengikat lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, mendukung tugas utama pemerintahan dan pembangunan, serta untuk memenuhi kebutuhan hukum di dalam masyarakat.Tesis ini menganalisa dua permasalahan utama yang terbagi dalam beberapa subbab. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif/penelitian hukum kepustakaan. Sejalan dengan metode di atas, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangundangan (statute approach) dengan maksud untuk meneliti, mendalami, dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan program legislasi nasional. Berdasarkan sifatnya, penelitian hukum ini merupakan penelitian deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh, terkait dengan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan program legislasi nasional. Sedangkan berdasarkan bentuknya, penelitian hukum ini merupakan penelitian preskriptif. Setelah melakukan analisa, dapat disimpulkan bahwa perencanaan dalam Prolegnas sangatlah esensial. Dengan Prolegnas diharapkan pada masa yang akan datang dapat diwujudkan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjadi salah satu penyokong terwujudnya negara hukum Indonesia. Pengawasan yang cocok dilakukan guna mengawasi pelaksanaan Program Legislasi Nasional adalah jenis control of policy making. Adapun lembaga yang berwenang melakukan control of policy making tersebut adalah Badan Legislasi DPR.

---

ABSTRACT
Prolegnas is expected to guide and control the preparation of laws and regulations to support the main tasks of governance and development, as well as to meet the needs of law in society. Focused on the previous explanation, this thesis analyzes the two major issues that are divided into several sections. This study uses normative research/a legal research literature. In line with the above methods, the approach used in this study is the statute approach with a view to examine, explore, and examine the various laws and regulations, especially with regard to the planning and supervision of the implementation of national legislation program. By its nature, the legal research is a descriptive research. While based on its shape, this is a research study prescriptive law. After the analysis, it can be concluded that in Prolegnas planning is essential. With the Prolegnas expected in the future can be realized orderly formation of legislation which became one of the advocates of the establishment of the state of Indonesian law. Appropriate control is done in order to oversee the implementation of the National Legislation Program is the kind of control of policy making.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini didasarkan pada proses dan mekanisme pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu yang diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik beserta UU perubahannya yaitu UU No. 2 Tahun 2011. Penelitian ini membahas dua permasalahan utama. Pertama, kewenangan yang dimiliki oleh partai politik dalam mengusulkan pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu anggotanya yang duduk di DPR. Kedua, mekanisme ideal pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu yang diatur oleh uu dan peraturan terkait. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan partai politik dalam mengusulkan pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu ini masih terus diperdebatkan oleh pihak-pihak tertentu. Kewenangan tersebut telah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan pengujian. Hasil dari pengujian tersebut adalah hak recall yang dimiliki poleh partai politik ini tidak bertentangan dengan pelaksanaan demokrasi perwakilan, dan anggota legislatif yang telah keluar dari keanggotaanya dari partai politik tidak serta merta dinyatakan berhenti dari keanggotaan legislatif, tidak seperti pada keputusan MK sebelumnya. Disamping itu, dari data yang penulis dapatkan, ternyata masih terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan proses pemberhentian antarwaktu dengan mekanisme yang diatur oleh undang-undang dan amanat kedaulatan rakyat yang ada dalam konstitusi negara Indonesia.

---

ABSTRACT
This research is based on the processes and the mechanism of the intertemporal dismissal and the replacement or usually named as recall which are regulated in Act No.27/ 2009 regarding MPR, DPR, DPD and DPRD and Act No. 2/2008 regarding Political Parties Act and its amendments, Act No. 2/2011. In this paper, there are two main issues. First, the political parties’s authority to proposed the dismissal and replacement of their members in the parliament (DPR). The second is to describe about the ideal mechanism of the recall process based in Indonesia for further. The method used in this study is a yuridis normatif by using the secondary data. The results showed that the political parties in Indonesia have the authority to propose the recall process for their members that registered in DPR. There are several people that disagree about this recall authority which is own by the political parties. This recall by political parties’s proposed has been tested by the constitutional court (Mahkamah Konstitusi) and the results showed that this authority to recall their members in the parliament is not contradict with the implementation of the representative democracy. Not only those, in 2013 Constitutional Court made a decision that escape from political party does not mean followed by resign from legislative member. In addition, in the case studies that is included in this matters, it turns out that there is still an incompatibality between the implementation of the recall process according to the mechanism that regulated by the law.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang masalah pengaturan hak pekerja dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia pada tahun 2007-2013. Permasalahan yang menjadi topik tesis ini adalah mengenai; 1) pengaturan hak pekerja sesuai norma HAM dan perburuhan internasional dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia, 2) Permasalahan yang muncul diseputar upaya penegakan hak pekerja di era otonomi daerah, dan 3) kebijakan hukum yang diambil pemerintah pusat sebagai solusinya. Penelitan tesis ini menggunakan metode yuridis-normatif, dengan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak pekerja serta melihat efektifitas struktur pemerintahan yang berwenang dalam menegakkan norma hak pekerja. Sehingga solusi yang dapat diterapkan dalam memperbaiki sistem hukum ketenagakerjaan agar meminimalisasi munculnya masalah pelanggaran hak pekerja melalui perbaikan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the issue of workers rights arrangements in the Indonesian labor law system in the year 2007 to 2013. The issue of the topic in this thesis is about; 1) the arrangement of worker rights as human rights norm and international labor law at the indonesia employment law system, 2) the issue around the enforcement of the worker rights in the local aotonomy era, and 3) the legal policy from central government as the solution. This thesis research was conducted by normative-juridical methode and by evaluating legislation governing the rights of workers and see the effectiveness of the structure of government authorities in the enforcement of labor rights norms. So the solution can be applied to improve the legal system in order to minimize the emergence of labor rights violations of workers through improved labor inspection systems.